Author: yuliaslovic@gmail.com

Penurunan angka kematian bayi penting karena Angka Kematian Bayi (AKB) dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Indikator AKB terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial-ekonomi dan kesehatannya. Menanggapi permasalahan anak yang masih menjadi perhatian di Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana kematian ibu sudah bisa diturunkan namun hal ini tidak terjadi pada penurunan kematian bayi. Maka, dibutuhkan upaya-upaya luar biasa dari instansi pelayanan kesehatan untuk memecahkan permasalahan ini.

Seperti pada data yang dipaparkan oleh tim Dinkes Provinsi NTT dalam pertemuan lokakarya evaluasi akhir yang dilakukan di Bali (4-5/12/2014) bahwa belum ada perubahan yang berarti dalam menurunkan angka kematian bayi.

Sumber: Sumber Data: Laporan F1 – F8 Bulan dan Indikator Antara Revolusi KIA NTT 2013- 2014 Kab/Kota melalui Bid. Kesmas Dinkes NTT

Pemerintah melalui Dinas kesehatan sudah berupaya untuk menekan angka kematian bayi di NTT baik melalui gebrakan revolusi KIA dengan pesan seluruh persalinan di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT, harus ditolong oleh tenaga kesehatan berkompeten dan dilakukan di fasilitas kesehatan yang memadai, sesuai dengan peraturan Peraturan Gubernur No. 42 Tahun 2009 tanggal 21 Agustus 2009. Upaya ini perlu didukung dengan pendekatan lainnya. Ada satu strategi yang dipaparkan oleh dr. Stefanus Bria Seran, MPH dalam upaya menurunkan angka kematian bayi yakni dengan menggunakan pendekatan PERKESMAS.

Seperti yang diketahui bahwa Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) merupakan salah satu upaya puskesmas yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan memadukan ilmu/praktik keperawatan dengan kesehatan masyarakat melalui dukungan peran serta aktif masyarakat yang mengutamakan pelayanan promotif dan preventif secara berkesinambungan tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu. Hal ini ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk ikut meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal sehingga mandiri dalam upaya kesehatannya.

Petugas Perkesmas dalam hal ini adalah seluruh perawat fungsional yang bekerja di puskesmas dan mendukung adanya kolaborasi dengan petugas kesehatan lain (dokter, bidan, petugas gizi, petugas kesling, dan lain-lain) sesuai kebutuhan dan lingkup permasalahan yang dihadapi ketika melayani masyarakat. Kegiatan pelayanan Perkesmas dapat dilaksanakan di dalam dan di luar gedung puskesmas. Di dalam gedung, perawat melakukan asuhan keperawatan bagi individu yang datang ke puskesmas sedangkan kegiatan di luar gedung, perawat dapat melakukan asuhan keperawatan keluarga maupun asuhan keperawatan kelompok khusus/rawan kesehatan di daerah binaan Perkesmas. Berbagai masalah kesehatan yang memerlukan pelayanan Perkesmas termasuk pada kelompok balita. Jenis kegiatan yang dilakukan selama memberikan pelayanan Perkesmas seperti; deteksi dini, penyuluhan kesehatan, konseling, perawatan kesehatan dasar, dan rujukan ke pelayanan kesehatan terdekat.

Ide tersebut sesuai dengan latar belakang dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat yakni Puskesmas yang merupakan ujung tombak penyelenggaraan UKM maupun UKP di strata pertama pelayanan kesehatan, dan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di Kabupaten/Kota. Upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas meliputi upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar yang paling dekat dengan masyarakat sangat menentukan kinerja Kabupaten/Kota untuk mewujudkan masyarakat sehat di wilayahnya. Prinsip penyelenggaraan upaya kesehatan yang menyeluruh, terpadu, terjangkau dan bermutu merupakan prinsip yang seharusnya diterapkan di Puskesmas, sehingga kinerja Puskesmas lebih optimal.

Mengingat saat ini permasalahan kesehatan yang dihadapi cukup kompleks, upaya kesehatan belum dapat menjangkau seluruh masyarakat meskipun Puskesmas telah tersedia di setiap kecamatan yang rata-rata ditunjang oleh tiga Puskesmas Pembantu namun Dinkes provinsi NTT tetap optimis dengan mengaktifkan kembali kegiatan perkesmas akan dapat membawa dampak yang lebih baik dalam menurunkan angka kematian bayi.

Oleh: Andriani, MPH

Referensi:

• KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 279/MENKES/SK/IV/2006
• Review Keberhasilanrevolusi KIA DinkesProvinsi Nusa Tenggara Timur.
• http://puskesmassungkai.wordpress.com/2013/11/28/perkuat-program-perkesmas-di-puskesmas-kemenkes-ri-selenggarakan-workshop-nasional-20-22-nopember-2013-di-bandung/ 

{module [150]}

Kematian ibu hingga kini masih menjadi indikator penilaian mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin tinggi kematian ibu di suatu wilayah, semakin buruk mutu layanan kesehatan di wilayah tersebut. Berbagai faktor penyebab kematian ibu digali untuk menentukan intervensi yang tepat. Salah satunya faktor sosial budaya.

Di Indonesia, dikenal “Tiga Terlambat” dan “Empat Terlalu” sebagai faktor penyebab kematian ibu. Terlambat pertama adalah terlambat dalam mencapai fasilitas pelayanan. Kedua, terlambat dalam mendapat pertolongan yang cepat dan tepat di fasilitas pelayanan. Ketiga, terlambat dalam mengenali tanda bahaya dalam kehamilan dan persalinan. Sedangkan “Empat Terlalu” terdiri dari terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering, dan terlalu banyak.

Lalu, di mana peran faktor sosial budaya dalam “mendukung” terjadinya kematian ibu?

Terlambat pertama, yaitu terlambat dalam mencapai fasilitas pelayanan, secara teknis disebabkan oleh hambatan dalam proses transportasi. Ketiadaan alat transportasi maupun jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan membuat ibu terlambat mendapat pelayanan. Selain problem teknis, perkara sosial budaya juga cukup punya andil dalam tahap ini. Di Indonesia, ibu hamil tidak bisa serta merta dirujuk ke fasilitas kesehatan bila belum mendapat persetujuan tetua. Kadangkala yang terjadi ialah komplikasi yang dialami ibu hamil dianggap sebagai akibat dari dosa-dosa yang pernah diperbuat keluarga. Akibatnya, ibu hamil tersebut harus menjalani proses pembersihan dosa selama beberapa waktu sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan.

Contoh demikian ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Nigeria, keterlambatan atau keengganan ibu hamil pergi ke fasilitas kesehatan disebabkan kuatnya kepercayaan terhadap pengobatan tradisional dibanding pengobatan modern. Masyarakat juga meyakini bahwa komplikasi yang dialami ibu hamil, misalnya perdarahan, disebabkan oleh kutukan setan sehingga tidak mempan diatasi di fasilitas kesehatan. Di Gambia, ibu hamil disarankan menuju fasilitas kesehatan setelah waktu shalat dzuhur setempat. Selain itu, ibu hamil juga enggan menuju fasilitas kesehatan karena kerap diperlakukan kasar oleh perawat.

Terlambat kedua, yaitu terlambat mendapat pertolongan yang cepat dan tepat di fasilitas pelayanan, secara teknis terkait dengan terbatasnya tenaga medis. Faktor sosial budaya juga berpengaruh dalam aspek ini. Di Indonesia, pelayanan kesehatan yang lambat diakibatkan oleh rendahnya motivasi kerja tenaga kesehatan karena isu remunerasi. Kesehatan juga kadang belum menjadi prioritas Pemda, sehingga pengadaan alat dan obat untuk melayani ibu hamil sering kali tidak tersedia. Akibatnya pelayanan terhadap ibu hamil terhambat. Selain itu, campur tangan politik menyebabkan tenaga kesehatan terlatih di suatu wilayah dimutasi ke tempat lain.

Terlambat ketiga dan “Empat Terlalu”, dari sudut pandang sosial budaya juga terkait dengan kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat. Terlambat mengenali tanda bahaya dalam kehamilan dan persalinan seringkali disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat. Terlalu tua menikah dan melahirkan terkait dengan keputusan perempuan modern untuk mendahulukan karier atau mengupayakan kemapanan hidup sebelum menikah dan memiliki anak. Terlalu muda melahirkan terkait dengan kepercayaan wanita di desa yang umumnya malu menikah dan melahirkan di usia terlalu tua. Terlalu sering dan terlalu banyak melahirkan umumnya terkait dengan kepercayaan bahwa banyak anak banyak rejeki.

Faktor-faktor sosial budaya yang muncul dalam masyarakat memang tidak secara langsung mempengaruhi kematian ibu. Namun, hal ini berpengaruh terhadap intervensi yang akan diberikan dalam upaya penyurunan kematian ibu. Maka, perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai dampak faktor sosial budaya dalam kematian ibu.

Oleh: drg. Puti Aulia Rahma, MPH

Referensi:

• Cham M; Sundby J; and Vangen S; 2005; Maternal mortality in the rural Gambia, a qualitative study on access to emergency obstetric care; Reproductive Health; 2:3
• Dr. dr. Atik Triratnawati, 2013, Laporan Hasil Monev Aspek Kualitatif Program Sister Hospital
• Okolocha C, Chiwuzie J, Braimoh S, Unuigbe J, dan Olumeko P; 1998; Socio-cultural factors in maternal morbidity and mortality: a study of a semi-urban community in southern Nigeria; J Epidemiol Community Health; 52:293–297
• Ronsmans, C, and Graham, WJ; 2006; Maternal mortality: who, when, where, and why; The Lancet; Volume 368: 9542; Pages 1189 – 1200
• Spot Dokter, Mencegah Risiko Kehamilan dan Persalinan: 3 Terlambat, 4 Terlalu, http://home.spotdokter.com/389/mencegah-risiko-kehamilan-dan-persalinan-3-terlambat-4-terlalu/
• V. De Brouwere, et. al., 2002, Reducing Maternal Mortality in Developing Country, Tropical Medicine & International Health, Volume 3:10.

{module [150]}