Enam Elemen Penentu Efektivitas Palliative Care

Akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu merupakan hak dasar setiap manusia. Namun, layanan kesehatan dasar semata tidak lagi dirasa cukup saat ini. Merebaknya penyakit yang bersifat life-limiting mendorong masyarakat mencari layanan kesehatan pendukung. Mereka bukan hanya ingin sembuh tetapi juga ingin dibantu untuk mengatasi masalah sosial dan gangguan lain sebagai dampak penyakit tersebut.

Penyakit-penyakit seperti kanker atau HIV sebelumnya dikategorikan sebagai penyakit “pembunuh” manusia. Namun, penyakit-penyakit semacam ini berubah status menjadi penyakit kronis akibat perkembangan teknologi pengobatan. Perubahan ini menimbulkan konsekuensi. Penderitanya akan mengalami gangguan fungsi tubuh lebih lama. Aspek sosial ekonomi juga akan terpengaruh. Mereka butuh layanan kesehatan menyeluruh yang efektif mengatasi semua permasalahan ini.

Kondisi inilah yang mendasari Lucket dkk., melakukan identifikasi berbasis bukti berbagai elemen penentu efektivitas palliative care. Penelitian ini ditujukan untuk membantu reformasi kebijakan layanan kesehatan di Australia. Hasilnya, ada enam elemen penentu efektivitas palliative care yaitu case management, shared care, specialist outreach services, managed clinical networks, integrated care, dan volunteers.

Case management. Case management merupakan kegiatan berulang untuk keberhasilan upaya penilaian dan penggalian kebutuhan masing-masing individu dalam perawatan paliatif. Kebutuhan ini mencakup aktivitas sehari-hari dan kesejahteraan sosial. Dalam case management dilakukan koordinasi layanan secara berkala dengan berbagai sektor kesehatan termasuk layanan sosial dan keagamaan.

Shared care. Dalam beberapa penelitian, shared care dilaporkan sebagai elemen efektif layanan paliatif. Karakteristik elemen ini adalah klinisi yang bekerja bersama profesi kesehatan dari disiplin lain, fokus pada komunikasi dan koordinasi, serta respon cepat sesuai kebutuhan dan strategi navigasi. Model yang mulanya dikembangkan untuk palliative care dewasa di daerah terpencil ini, saat ini telah direkomendasikan juga untuk perawatan anak-anak.

Specialist outreach services. Dalam skala internasional, specialist outreach services telah diadopsi untuk meningkatkan outcome untuk underserved population melalui: pemantapan klinik spesialis di praktek layanan primer perkotaan, pemantapan klinik spesialis di rumah sakit daerah yang tidak punya dokter spesialis, dan pemantapan klinik sub spesialis di pusat regional. Dampak positif specialist outreach services telah dikaji di Cochrane. Kesimpulannya, specialist outreach services dapat meningkatkan outcome pasien, menjamin penyampaian layanan kesehatan lebih efisien dan konsisten berbasis bukti ilmiah, serta menurunkan layanan rawat inap. Memang specialist outreach services terkait dengan penambahan biaya. Namun, penambahan biaya ini dianggap seimbang dengan peningkatan outcome kesehatan yang dihasilkan.

Managed clinical network. Jejaring klinis (clinical networks) telah lama diintegrasikan dengan berbagai sistem layanan kesehatan. Tujuannya, menjamin akses layanan kesehatan yang bermutu dan clinically-effective bagi populasi dengan akses dan outcome rendah. Jaringan ini memfasilitasi hubungan formal antara kelompok profesi kesehatan dan organisasi dari layanan primer, sekunder, dan tersier untuk bekerja secara terkoordinir serta tanpa memandang batasan-batasan profesi dan organisasi. Batasan-batasan ini biasanya terkait pendanaan dan batasan geografis.

Integrated care. Beberapa penelitian telah menunjukkan peran penting pelayanan terintegrasi (integrated care). Pelayanan terintegrasi merujuk kepada koordinasi beberapa pusat pelayanan sesuai kebutuhan pasien dan keluarganya. Tujuannya untuk memastikan keberlanjutan layanan kesehatan. Pelayanan terpadu mengharuskan pasien dan keluarganya terlibat dalam pembuatan keputusan dan menetapkan tujuan perawatan. Dampak baik layanan terintegrasi telah ditunjukkan oleh penelitian pada kasus perawatan pasien anak. Pada kasus ini, layanan terintegrasi bukan hanya berdampak positif bagi pasien dan keluarganya tetapi juga berdampak pada efisiensi organisasi dan kepuasan staf.

Volunteers. Elemen terakhir penentu efektivitas layanan paliatif adalah penggunaan sukarelawan (volunteers). Sukarelawan memegang peran penting dalam pemberian layanan paliatif, misalnya dalam kondisi minimnya tenaga kesehatan. Model layanan paliatif menggunakan volunteer telah jamak digunakan namun bukti implementasi dan evaluasinya masih terbatas.

Keenam elemen ini sebagian besar telah terbukti ilmiah membawa dampak bagi efektivitas layanan paliatif. Satu hal yang tak kalah penting, semua elemen ini berfokus pada pasien. Semuanya juga menunjukkan adanya dukungan dan kerja sama dengan aspek-aspek layanan kesehatan lainnya. Bila semua elemen ini dikombinasikan dengan apik, bukan tidak mungkin layanan paliatif yang dibutuhkan penderita penyakit kronis dapat terselenggara dengan baik.

Sumber: Elements of effective palliative care models: a rapid review. Luckett et al. BMC Health Services Research 2014, 14:136. http://www.biomedcentral.com/1472-6963/14/136

Text: drg. Puti Aulia Rahma, MPH

{module [150]}

Pencegahan Sebelum Sakit Untuk Menuju Indonesia Hebat

Selamat kepada Prof. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, Sp.M. yang telah dilantik menjadi Menteri Kesehatan untuk 5 tahun ke depan pada Senin, 27 Oktober 2014. Sebagai Menteri Kesehatan yang baru, beliau memiliki kapasitas yang sesuai untuk menjabat posisi tersebut, karena selain sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Pusat (Perdami) dan menduduki posisi di berbagai yayasan Kanker Indonesia dan Pimpinan Riset Medis di UI.

Beliau juga menjadi utusan khusus Presiden RI untuk Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2009-2014. Pada salah satu wawancara beliau, hal yang cukup memberikan harapan pada bidang kesehatan adalah upaya beliau yang akan menitikberatkan pada pencegahan dibandingkan dengan pengobatan.

Hal ini membawa harapan baru bahwa tahap pencegahan penyakit akan lebih memperoleh perhatian dengan porsi yang lebih besar, dan diharapkan dengan suksesnya upaya tersebut akan membawa Indonesia menjadi negara dengan penduduk yang memiliki tingkat kesehatan lebih baik.

Perhatian beliau pada bidang kesehatan tentu saja diharapkan dapat menjangkau semua aspek dan tidak hanya terbatas pada isu-isu tertentu seperti terbatas hanya pada pelaksanaan MDGs, pengembangan program-program untuk penyakit mata, kanker, serta pengembangan berbagai riset terkait bidang kesehatan. Tetapi juga diharapkan dapat memberikan peningkatan di setiap aspek maupun isu bidang kesehatan, salah satunya adalah program kesehatan yang terkait dengan Palliative Care .

Isu Palliative Care akan menjadi tema bahasan pada artikel minggu ini, tema ini cukup menarik untuk dibahas lebih lanjut dimana tujuan dari perawatan paliatif ini adalah untuk mengurangi penderitaan pasien, memperpanjang umur pasien, meningkatkan kualitas hidup pasien, serta untuk memberikan dukungan kepada keluarga pasien. Pelayanan paliatif yang terintegrasi antara dokter, perawat, terapis, petugas sosial-medis, psikolog, rohaniwan, relawan, serta profesi terkait lain yang diperlukan diharapkan dapat diperoleh pasien dan keluarga pasien selama proses pengobatan bahkan sampai akhir hayat pasien.

Tentu saja ini hanya salah satu contoh isu di bidang kesehatan yang diharapkan akan mendapat perhatian pula dari Menteri Kesehatan, masih banyak juga isu lainnya yang harus diberi perhatian sehingga semakin menjadi lebih baik dalam perkembangannya dari waktu ke waktu, khususnya untuk 5 tahun ke depan. Selamat bertugas Prof. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, Sp.M. untuk menuju Indonesia Hebat. (lei)

{module [152]}

Lokakarya 4 “Pemetaan dan Hubungan dengan Media”

Knowledge Sector Initiative, Seri Lokakarya Komunikasi
Bogor, 1-3 Oktober 2014

Knowledge Sector Initiative (KSI) bekerjasama dengan DFAT, AusAid dan Bappenas, kali ini kembali mengadakan lokakarya. Diselenggarakan di Hotel Santika Bogor, lokakarya ini mengambil tema “Pemetaan dan Hubungan dengan Media” sebagai rangkaian terakhir Lokakarya Komunikasi yang dipersembahkan bagi para peserta yang berasal dari mitra-mitra KSI.

 27okt1

Lokakarya yang diselenggarakan selama 3 (tiga) hari ini menghadirkan pakar-pakar dibidangnya. Di sesi yang pertama kali ini, hadir Perencana Senior dan Anggota Tim Analisis Kebijakan dari Bappenas, Hanan Nugroho. Beliau menyampaikan materi “Mengkomunikasikan Hasil Penelitian Melalui Media”.

Continue reading

Detail topik dan metoda pembelajaran

 

TAHAP & MODUL

TUJUAN MODUL

METODE & MATERI

PENUGASAN

Pembukaan
Minggu IV Oktober

 

Webinar:
Prof dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD

Modul 1. Pemahaman mengenai Fraud dalam Pelayanan Kesehatan

Minggu IV Oktober

  1. Memahami apa yang disebut sebagai fraud di berbagai bidang
  2. Memahami apa yang disebagi fraud di dalam jaminan kesehatan
  3. Memahami aspek penegakan hukum fraud di bidang kesehatan

Self Learning

  1. Video Pengantar Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
  2. Video dan PPT Potensi Korupsi di Sistem Jaminan Kesehatan: Observasi Awal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – Niken Ariati (Fungsional Litbang KPK)
  3. Video dan PPT Deteksi dan investigasi fraud dalam asuransi kesehatan, bagaimanaa situasi di Indonesia. Dr. Drg. Yulita Hendrartini, MKes, AAK (KPMAK FK-UGM)
  4. Video dan PPT Sistem Pencegahan Korupsi dan Fraud secara Internal di BPJS.  dr. Taufik Hidayat, MM (PT Askes Indonesia)
  5. Video dan PPT Peran OJK sebagai Pengawas Eksternal. Sumarjono (Kepala OJK Kementerian Keuangan)
  6. Video dan PPT Peran Perguruan Tinggi dalam Pencegahan dan Pengendalian Fraud/Korupsi.  Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD (PKMK FK-UGM)

Referensi:

  1. Review of corruption in the health sector: theory, methods and interventions
  2. Artikel – artikel Fraud dari FBI

Tatap Muka (disiarkan juga melalui webbinar)

Menjawab pertanyaan:

  1. Uraikan pemahaman Anda mengenai Fraud dan Fraud di bidang kesehatan
  2. Mengidentifikasi berbagai bentuk Fraud yang berpotensi terjadi dalam Jaminan Kesehatan Nasional

Modul 2. Memahami apa yang terjadi di luarnegeri dalam pencegahan dan pemberantasan fraud

Minggu I November

  1. Memahami apa yang terjadi di Negara yang menggunakan system asuransi kesehatan seperti Amerika Serikat
  2. Memahami apa yang terjadi di negara yang menggunakan system berbasis national health service (bukan asuransi), seperti di inggris
  3. Memahami berbagai intervensi pencegahan fraud di Negara – Negara tersebut.

Self Learning

  1. Pembelajaran dari Global Health Care Anti-Fraud Network (GHCAN)
  2. Pembelajaran dari FBI – USA
  3. Pembelajaran dari National Health Care Anti-Fraud Association – USA
  4. Pembelajaran dari America’s Health Insurance Plans (AHIP)
  5. Pembelajaran dari Medicare Australia

Diskusi on-line

Diskusi antar peserta dengan moderator dari pengelola Blended Learning tentang berbagai metode pencegahan dan pemberantasan fraud

Menjawab pertanyaan:

  1. Mengapa system anti fraud di Inggris belum terlalu besar seperti yang ada di Amerika Serikat? Mohon jawaban disusun dengan mengacu pada modul 1.
  2. Berdasarkan pengalaman di kedua Negara tersebut, apa relevansinya untuk Indonesia yang sedang mengalami perubahan besar dari system bukan jaminan menjadi jaminan berbasis prinsip asuransi kesehatan.
  3. Mengidentifikasi berbagai metode pencegahan dan pemberantasan fraud dari berbagai negara maju yang cocok diterapkan di Indonesia
  4. Mengidentifikasi potensi fraud dalam layanan kesehatan berdasar data klaim dari masing-masing cabang BPJS

Modul 3. Aspek Hukum pidana Fraud

Minggu II November

  1. Memahami Hukum Pidana dan Perdata tentang Penipuan
  2. Memahami Tindak Pidana Korupsi.
  3. Memahami berbagai kasus hukum fraud di Amerika Serikat
  4. Melakukan scenario mengenai fraud di JKN dari perspektif hukum.

 

Self Learning

  1. Pengantar
  2. KUHP Hukum Pidana dan Perdata
  3. Hukum Tindakan Pidana Korupsi
  4. Video dan PPT dari Workshop dengan topik: Mengapa fraud di JKN dapat masuk ke hukum Pidana dan Tindakan Pidana Korupsi?

Tatap Muka (disiarkan juga melalui webbinar)

  1. Kegiatan webinar untuk modul III akan dilaksanakan pada Senin, 24 November 2014 pukul 13.00 – 16.00 wib. Dalam webinar juga akan dibahas beberapa poin penting dari materi modul III dan IV serta penugasan peserta.

Menyusun esai:

Pandangan pribadi tentangn perkembangan korupsi dan fraud di sektor kesehatan, mengapa terjadi dan apa dampak perubahan dalam sistem pelayanan kesehatan serta bagaimana pencegahan dan penuntutan?

Modul 4. Peran Lembaga Pembiayaan dalam Pencegahan Fraud di Sarana Pelayanan Kesehatan

Minggu III November

  1. Membekali peserta pelatihan agar mampu memberikan edukasi anti fraud kepada tenaga kesehatan di sarana layanan kesehatan.
  2. Membekali peserta dengan upaya-upaya deteksi dan pencegahan fraud di sarana layanan kesehatan.
  3. Membekali peserta pelatihan agar lebih mantap dalam menjalankan wewenang untuk memberi sanksi kepada fasilitas kesehatan yang melakukan fraud dalam layanan kesehatan.

 

Self Learning

  1. Bahan Edukasi Anti Fraud untuk Provider di Sarana Layanan Kesehatan
  2. Metode Deteksi dan Pencegahan Fraud dalam Industri Layanan Kesehatan
  3. Teknik Deteksi dan Investigasi untuk Pencegahan Fraud Dalam Layanan Kesehatan
  4. Teknik Investigasi Internal Fraud dalam Layanan Kesehatan oleh Perusahaan Asuransi
  5. Teknik Deteksi dan Investigasi Berdasarkan Data Klaim (Data Mining)
  6. Teknik Deteksi dan Investigasi Berdasarkan Review Pelayanan Klinis
  7. Bentuk-Bentuk Sanksi yang dapat Diberikan oleh BPJS Kesehatan: Silakan pelajari kembali Modul III

Tatap Muka (disiarkan juga melalui webbinar)

Kegiatan webinar untuk modul IV akan dilaksanakan pada Senin, 24 November 2014 pukul 13.00 – 16.00 wib. Dalam webinar juga akan dibahas beberapa poin penting dari materi modul III dan IV serta penugasan peserta.

Menjawab pertanyaan:

  1. Setelah mengetahui gambaran peran yang dapat Anda lakukan untuk pencegahan fraud, menurut Anda, program-program seperti apa yang pernah/ akan Anda lakukan/ kembangkan dalam upaya pencegahan fraud layanan kesehatan?
  2. Pencegahan dan pemberantasan fraud merupakan upaya yang perlu melibatkan banyak pihak. Menurut Anda, bagaimana strategi yang efektif untuk melibatkan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan fraud?

Modul 5. Peran Lembaga Pembiayaan dalam Penelitian untuk Pencegahan, Deteksi dan Penindakan Fraud di Sarana Pelayanan Kesehatan: Proposal Penelitian Bagian I

Minggu IV November

  1. Membekali peserta pelatihan agar mampu menyusun latar belakang sebuah penenelitian mengenai fraud layanan kesehatan.
  2. Membekali peserta pelatihan agar dapat mengidentifikasi masalah dalam upaya-upaya pencegahan, deteksi dan penindakan fraud.
  3. Membekali peserta pelatihan dalam melakukan kajian kepustakaan terkait masalah tersebt

 

Self Learning

  1. Fraud Dalam JKN: Apa yang perlu diteliti (ppt) Laksono Trisnantoro
  2. Berbagai Penelitian Fraud dalam Jaminan Kesehatan (ppt) Hanevi Djasri
  3. Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian FK UGM (pdf)
  4. Link Beberapa Artikel Internasional tentang penelitian tentang Fraud dalam Jaminan Kesehatan

Tatap muka(webbinar)

Akan dilaksanakan pada Jumat, 5 Desember 2014 pukul 13.00 – 16.00 wib.

Terlampir link kerangka acuan webbinar 

TOR WEBINAR

 

Anda diminta untuk menyusun bagian awal proposal penelitian tahap awal, yaitu meliputi judul rencana penelitian, latar belakang, rumusan masalah dan tinjauan kepustakaan

Modul 6. Menyusun POA: Proposal penelitian bagian II

Minggu I Desember

  1. Membekali peserta pelatihan dalam melakukan kajian kepustakaan, menyusun kerangka konsep dan pertanyaan penelitian
  2. Membekali peserta pelatihan agar mampu menyusun Metode Penelitian
  3. Membekali peserta pelatihan agar mampu menyusun rencana penyajian hasil
  4. Membekali peserta pelatihan agar mampu menyusun rencana analisis/pembahasan.

 

  1. Fraud Dalam JKN: Apa yang perlu diteliti (ppt) Laksono Trisnantoro
  2. Berbagai Penelitian Fraud dalam Jaminan Kesehatan (ppt) Hanevi Djasri
  3. Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian (pdf) FK UGM
  4. Link Beberapa Artikel Internasional tentang penelitian tentang Fraud dalam Jaminan Kesehatan

Tatap muka(webbinar)

Akan dilaksanakan pada Jumat, 5 Desember 2014 pukul 13.00 – 16.00 wib.

Terlampir link kerangka acuan webbinar (file Modul V – TOR Webbinar 5 Desember.docx)

Templete presentasi proposal (ppt)

 

 

Anda diminta untuk menyelesaikan proposal penelitian yang telah disusun pada modul V dengan melengkapi isinya meliputi: kerangka konsep penelitian, pertanyaan penelitian, metode penelitian, rencana penyajian hasil dan rencana analisa/pembahasan

Anda akan diminta untuk mempresentasikan POA anda dalam bentuk proposal penelitian ke hadapan Direksi BPJS. Penyajian menggunakan file power point maksimal 10 slide termasuk slide judul dan slide ucapan terimakasih

E-resep Kurangi Fraud di Era JKN

Sistem e-resep mengurangi kesalahan pengobatan, mudah dibaca, memperbaiki praktek dokter dan effisiensi kesalahan apotik. Paling penting, dokter dan apotik bertukar data resep secara mudah dan cepat, menghemat waktu dan mempersingkat workflow staff serta meminimalisir kesalahan informasi komunikasi by phone dan fax.

Meskipun banyak manfaat, penggunaan sistem e-resep masih rendah di USA (Grossman et al.), medicare memberikan bonus ke dokter yang memenuhi syarat menggunakan elektronik health record (EHR) kalau sistem e-resep dibawah kendali medicare. Sistem e-resep berkembang cepat sebagai standar baru untuk mengontrol fraud pengajuan klaim, namun kelemahannya dokter diwajibkan menguasai aplikasi informasi teknologi kesehatan untuk memperbaharui dan mengirim resep menggunakan sistem elektronik.

art-23okt

Penelitian grossman et all pada tahun 2010 menyatakan, 70% dokter menggunakan elecktronic health record (EHR) ketika menggunakan sistem e-resep sendiri atau bukan dibawah kendali medicare dan 23 dokter mengirim ±70% e-resep, 30% sisanya dikirim by print, fax atau phone serta ≥ 24% apotik menerima 15% e-resep, hal ini rendah karena banyak dokter tidak mengirim setiap e-resep.

Bagaimanapun, e-resep dirasakan merubah effisiensi dan kepuasan pasien. E-resep selain dikirim, resep manual diberikan juga sebelumnya ke pasien untuk mengurangi kesalahan tafsiran.

Proses pembaharuan e-resep tidak mudah dan sulit dalam mengintegrasikan organization workflow, oleh karena itu Staff apotik dibekali banyak pelatihan untuk mengidentifikasi resep baru dan mengurangi kesalahan tafsiran meskipun request e-resep mudah diubah dan bisa ditanyakan ke dokter by phone atau fax serta dokter bisa membatalkan resep yang dikirim, tapi dengan menggunakan sistem ini, waktu dapat dihemat ketika proses pembaharuan resep berhasil dilakukan. Sebelumnya dokter membutuhkan waktu untuk fax, distribusi, menunggu persetujuan dan fax balik, namun sekarang dokter mengisi resep yang sudah ada di inbox dan langsung diterima atau dibatalkan dalam beberapa detik dan diperlukan follow up apotik by fax kalau dokter tidak merespon dalam waktu singkat.

Staf apotik diberikan sinyal jika ada e-resep baru kemudian sistem dicocokan dengan pasien dan dokter, kadang-kadang menyeleksi secara manual kebenaran identitas pasien dari komputer umum, jika sistem e-resep sedang eror.

Staf apotik kemudian memproses setiap resep, memberikan informasi di view screen, mencocokkan dengan sistem apotik dan mem-verifikasi informasi. Ada 3 hal dibutuhkan isian manual antara lain:

  • Nama pengobatan
    Dokter menyeleksi sebuah obat dalam sistem dengan tipe data bersifat string, sehingga kekuatan dan dosis disesuaikan dengan food and drug administration national drug code (NDC). Jika NDC tidak aktif atau error, data diolah secara manual dengan menyeleksi draft obat dari data base apotik, selain itu dokter menyeleksi obat dengan spesifikasi-spesifikasi dalam sistem e-resep, membuat keputusan tentang kemasan, jika ada kekeliruan kebutuhan penggunaan obat, kadang apotik mem-follow up keperluan dokter tanpa mengurangi kasiat obat dan kebutuhan pasien.

  • Kuantitas
    Dokter memerlukan ketelitian dalam membagi kuantitas kemasan atau multi use obat seperti paket pill, sirup, penyaring udara atau cream dalam e-resep. Sistem e-resep melihat kemasan atau isi daripada dosis setiap obat sehingga membuat dokter bingung dalam menyeleksi kuantitas dengan tepat.

  • Patient instruction
    Staf apotik menulis ulang patient instruction ke pasien agar pasien mengerti misalnya satu tablet tiga kali sehari.

Proses pembaharuan resep menjadi sesuatu yang bisa diramalkan jika apotik dan dokter dengan e-resep masih mau meng-update dan memperbaiki kesalahan kemasan dan jumlah obat. Selain itu Dokter dan apotik mendapatkan manfaat dari proses pembaharuan resep misalnya mendapatkan pedoman implementasi, best practice tools, education, training dan support khususnya tambahan beberapa e-resep baru. Hal ini merupakan kesempatan untuk memodifikasi dan merubah teknik-teknik standar dari dokter dan sistem desain apotik menjadi lebih baik dengan menggunakan komonikasi elektronik.

Naskah, pesan apotik dan penjajakan e-resep dibawah sistem komunikasi elektronik meningkatkan proporsi praktek yang disesuaikan dengan e-resep. Dokter mendapat langsung pengalaman dan tahu proses implementasi yang efisien. Dengan menggunakan e-resep proses berpindah dari free text menjadi sebuah format struktural yang membutuhkan ketelitian klinis dan menghindari kerancuan. Selain itu komunikasi elektronik meningkatkan hubungan dokter dan apotik, bukan hanya mengembangkan penggunaan e-resep tapi juga penggunaan tools elektronik kesehatan yang lain.

Sumber: Joy M Grossman, et all. 2010. Transmitting and processing electronic prescription: experiences of physician practices and pharmacies

Oleh: Dedison Asanab, SKM-Pusat Penelitian Kebijakan Kesehatan dan Kedokteran Undana

{module [150]}

Jokowi-JK Untuk Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Senin, 20 Oktober 2014 menjadi hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Setelah melalui proses panjang, akhirnya Presiden RI Ke-7 resmi dilantik. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan memimpin bangsa Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Tentu saja suka cita luar biasa dan harapan baru mengiringi terpilihnya pemimpin baru Bangsa Indonesia ini. Setiap sektor kehidupan di negara Indonesia menaruh harapan besar agar ke depannya dapat menjadi lebih baik.

Tidak terkecuali sektor kesehatan, dimana diharapkan sektor ini dapat semakin meningkat kualitasnya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Apabila sebelumnya pada saat Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta telah banyak memberikan perhatian pada bidang kesehatan, maka harapan besar bagi bangsa Indonesia secara lebih luas, beliau akan memberikan perhatian lebih pada perkembangan dunia kesehatan.

Perkembangan dunia kesehatan sendiri pada dasarnya mencakup banyak aspek serta terkait dengan berbagai pihak, mulai dari provider, regulator, dan pengguna sarana pelayanan kesehatan. Perhatian secara menyeluruh dan berkesinambungan menjadi titik tolak untuk semakin meningkatkan derajat kesehatan bangsa Indonesia. Tentu saja pelayanan kesehatan yang bermutu dan berfokus pada patient safety diharapkan tetap menjadi perhatian utama dalam setiap proses pengembangan sektor kesehatan.

Salah satu artikel yang dimuat minggu ini, mengenai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan menerapkan electronic prescription untuk mengurangi bahkan mencegah terjadinya medication error. Hal tersebut dapat menjadi salah satu bentuk kepedulian untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dan masih banyak aspek di sektor kesehatan yang dapat dijangkau untuk ditingkatkan kualitasnya. Semoga dengan pemimpin baru, pelayanan kesehatan yang bermutu dapat disediakan oleh pemerintah dan dapat diakses oleh seluruh golongan masyarakat, miskin hingga kaya.

‘Selamat Berkarya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla’ (lei)

 

Electronic Prescription Service Menurunkan Medication Error

Tulisan dokter sulit dibaca, sudah menjadi hal yang biasa. Walapun salah satu dari syarat menulis resep adalah “Hindari tulisan sulit dibaca hal ini dapat mempersulit pelayanan” tapi masih banyak dokter yang menulis resep dengan tulisan yang sulit dibaca. Mungkin hanya apoteker yang bisa membaca dan memahami resep yang ditulis. Namun bukan tidak mungkin apoteker melakukan kekeliruan dalam memberikan obat karena sulit menerjemahkan tulisan dokter sehingga terjadi medication error.

Layanan resep elektronik hadir untuk mengatasi medication error, namun seberapa efektifkah layanan ini?

Layanan resep elektronik di Inggris dimulai tahun 2005. Pelayanan resep elektronik yang dikenal dengan nama electronic prescription service (EPS) terjadi dalam 2 tahap yaitu EPS release 1 dan EPS release 2. EPSR1 berfungsi untuk menguji infrastruktur yang dibutuhkan untuk EPSR 2 di mana resep elektronik digital ditandatangani oleh prescriber dan dikirim secara elektronik ke apotek. EPRS1 mulai Juli 2009 diganti dengan EPSR 2.

EPS dimaksudkan untuk membantu dokter meningkatkan efisiensi dan pembatasan kesalahan medis. Kenyataannya medication error masih juga terjadi. Hasil penelitian Franklin (2014) menunjukkan beberapa kesalahan yang ditimbulkan dari penggunaan EPS. Penelitian ini dilakukan pada 15 community pharmacies di Inggris untuk membandingkan kesalahan pelabelan pada EPSR2 dengan non EPSR2. Non EPSR2 adalah resep dari EPSR1 dan Non EPS. Pengumpulan data berlangsung antara November 2009 dan September 2012 dengan design Naturalistic stepped wedge study.

Berdasarkan Tabel 1, data menunjukkan dari 10 sub kategori kesalahan pelabelan, 9 sub kategori kesalahan pelabelan terbanyak terjadi pada Non EPSR2. Data ini mengindikasikan bahwa penggunaan EPSR2 lebih baik daripada non EPSR.

art-21okt

Bukan hanya kesalahan pelabelan, hasil penelitian ini juga menunjukkan kesalahan konten 1,4%, peningkatan pelabelan oleh staf farmasi 13,6% dan sebagainya pada Tabel 2.

21okt2

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi rumah sakit yang belum menggunakan e-prescribing. Penelitian Franklin telah menunjukkan manfaat penggunaan EPRS2 walaupun masih menimbulkan kerugian bagi pasien. Hal ini tejadi karena kurangnya pemahaman dokter saat memasukkan kode, sehingga diperlukan kerjasama antar sistem.

Sumber: Bryony Dean Franklin, Matthew Reynolds, Stacey Sadler, et al. (2014). The effect of the electronic transmission of prescriptionson dispensing errors and prescription enhancements made in English community pharmacies: a naturalistic stepped wedge study. BMJ. http://qualitysafety.bmj.com/content/23/8/629.full.html#ref-list-1 

Oleh: Eva Tirtabayu Hasri S.Kep.,MPH

 

Rapid Assesment Pengembangan Model Sistem Rujukan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di Kabupaten Jayapura

puskemas

Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang akan memberikan dampak pada penurunan angka kematian ibu dan bayi akibat keterlambatan dalam penanganan kegawatdarutaran,. Upaya ini perlu didukung oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dengan bantuan dana hibah UNFPA akan mengembangkan mekanisme strategi rujukan Pelayanan Kegawatdaruratan Obstetri Maternal dan Neonatal yang akan disesuaikan dengan kondisi lokal di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. 

Continue reading