Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) bagi Petugas Surveilans di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Provinsi Maluku Utara

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
logomu
 

Metode Blended Learning

Kejadian Luar Biasa (KLB) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena kejadian ini dapat menyebabkan kesakitan dan kematian yang tinggi. KLB juga memiliki dampak pada aspek ekonomi, sosial, dan psikologis, serta dapat menyebar luas lintas kabupaten/kota, provinsi, bahkan internasional. Sampai saat ini, Indonesia memiliki beberapa penyakit potensial KLB seperti malaria, demam dengue, leptospirosis, diare, kolera, difteri, antraks, rabies, campak, pertusis, maupun ancaman penyakit – penyakit new emerging dan re-emerging. Penyakit-penyakit tersebut jika tidak dipantau dan dikendalikan akan mengancam kesehatan masyarakat Indonesia dan menyebabkan KLB yang lebih besar.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerja sama dengan World Health Organization (WHO) dan Central of Disease Control (CDC) membangun sistem yang digunakan untuk deteksi dini dan respon terhadap penyakit potensial KLB. Sistem ini dikenal dengan Early Warning Alert and Response System (EWARS) atau Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR). SKDR diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2009 melalui Subdit Surveilans dan Respon KLB Direktorat Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra (Ditjen P2PL) Kementerian Kesehatan RI. Prinsip utama SKDR adalah pendeteksian ancaman indikasi KLB penyakit menular yang dilaporkan setiap minggu, yang akan menampilkan alert atau sinyal peringatan dini jika terjadi peningkatan kasus penyakit melebihi nilai ambang batas pada suatu wilayah. Selain data mingguan, di dalam sistem SKDR terdapat Surveilans berbasis Kejadian atau yang disebut Event-based Surveillance (EBS). EBS merupakan laporan kejadian kesehatan masyarakat yang dilaporkan segera dalam 24 jam yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dengan menggunakan sumber data dari media, masyarakat, dan tenaga kesehatan.

Pada akhir tahun 2015 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) mengembangkan SKDR berbasis website untuk mempermudah pengolahan dan pelaporan data. Berbagai pembaharuan dan penambahan menu diterapkan pada website SKDR untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan mempermudah pemantauan oleh petugas di Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sampai saat ini tingkat target ketepatan dan kelengkapan pelaporan SKDR serta verifikasi alert belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah dari aspek Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), baik kuantitas maupun kualitasnya. Untuk meningkatkan kapasitas SDMK, diperlukan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi petugas pelaksana SKDR di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang lebih sistemik dan sistematis. Agar pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka disusunlah kurikulum dan modul Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) bagi Petugas Surveilans di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Kurikulum ini sebagai acuan penyelenggara pelatihan dalam melaksanakan pelatihan, sehingga siapapun penyelenggaranya mempunyai acuan standar yang sama.

Tujuan:

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan kewaspadaan dini dan respon terhadap penyakit menular yang berpotensi KLB/wabah menggunakan aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota sesuai dengan pedoman SKDR yang berlaku.

Sasaran:

Tim Surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Pelatihan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) bagi Petugas Surveilans di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota (Metode Blended) di Provinsi Maluku Utara ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari, 2 hari daring dan 2 hari klasikal.

Sesi pelatihan secara daring dilaksanakan tanggal 7-8 November di instansi masing-masing, sementara sesi pelatihan secara luring diselenggarakan tanggal 13-14 November di hotel di Ternate.

Hari, tanggal: 7 – 8 November 2023

Hari, tanggal: 13 – 14 November 2023

Tempat: Hotel di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (dalam konfirmasi)

Waktu Materi JPL Fasilitator
    T P  
    SM SM AK Klasikal  
Hari I Selasa, 7 November 2023 | VIDEO
07.45 – 08.00 Registrasi         Panitia
08.00 – 08.45 Pre Test         Panitia
08.45 – 09.15 Pembukaan          
09.15– 10.45 BLC 0 2 0 0 MoT
10.45 – 11.30

Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini dan Kejadian Luar Biasa (KLB)

MATERI

1 0 0 0 dr. Triya Novita Dinihari
11.30 – 12.15

Konsep Umum Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon

MATERI

1 0 0 0 Eka Muhiriyah, S.Pd, MKM
12.15 – 13.15 ISHOMA          
13.15 – 14.45

Operasionalisasi Aplikasi SKDR

MATERI

2 0 0 0 Lia Septiana,SKM, M.Kes
 

Monitoring pengisian laporan mingguan dalam aplikasi SKDR

MATERI

1 0 0 0 Siti Masfufah, SKM. M.Epid
Hari II Rabu, 8 November 2023 | VIDEO
08.00 – 08.15 Refleksi         MoT
08.15 – 09.00

Surveilans berbasis kejadian (EBS)

MATERI

1 0 0 0 Muhamad Rizki Paranto, SKM
09.00-10.30

Manajemen data dalam aplikasi SKDR

MATERI

2 0 0 0 Fasilitator
10.30-11.15 Respon terhadap informasi dari SKDR 1 0 0 0 Rendi Manuhutu, SKM, MKM
11.15-12.30 ISHOMA          
12.30-14.00

Komunikasi dan Advokasi

MATERI

1 1 0 0 dr. Muh. Hardhantyo, MPH, PhD. FRSPH
14.00-15.30 Anti Korupsi 2 0 0 0 BBPK Makassar
Perjalanan Ke Lokasi Pelatihan
Hari III Senin, 13 November 2023
08.00-08.15 Refleksi         MoT
08.15-10.30

Operasionalisasi Aplikasi SKDR

MATERI

0 0 0 3 Lia Septiana,SKM, M.Kes
10.30-10.45 Coffee Break          
10.45-12.15

Monitoring pengisian laporan mingguan dalam aplikasi SKDR

0 0 0 2 Siti Masfufah, SKM. M.Epid
12.15-13.15 ISHOMA          
13.15-15.30

Surveilans berbasis kejadian (EBS)

0 0 0 3 Muhamad Rizki Paranto, SKM
Hari IV Selasa, 14 November 2023
08.00-08.15 Refleksi         MoT
08.15-10.30 Manajemen data dalam aplikasi SKDR 0 0 0 3  
10.30-10.45 Coffee Break          
10.45-11.30 Respon terhadap informasi dari SKDR 0 0 0 1 Rendi Manuhutu, SKM, MKM
11.30-13.00 ISHOMA         Panitia
13.00-13.45 Respon terhadap informasi dari SKDR 0 0 0 1 Rendi Manuhutu, SKM, MKM
13.45-15.15 Rencana Tindak Lanjut 0 0 0 2 Dr.dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua
15.15-15.30 Coffee break          
15.30-16.15 Post Test & Evaluasi Penyelenggaraan         Panitia
16.15-17.00 Penutupan         Panitia
Perjalanan Pulang dari Lokasi Pelatihan

Gallery Foto

 

Waktu Pelatihan

Pelatihan dilakukan bulan November selama 4 hari,
Pembelajaran Daring: 7 – 8 November 2023
Pembelajaran Luring: 13 – 14 November 2023

Narahubung

Eva Tirtabayu Hasri | No. HP 0823-2433-2525 (Konten).

 

Hari Autis Sedunia 2026: Momentum untuk Mendorong Pemberdayaan Individu Autisme

Hari Autis Sedunia 2026: Momentum untuk Mendorong Pemberdayaan Individu Autisme

World Autism Awareness Day (WAAD) atau hari autis sedunia diperingati setiap 2 April sejak ditetapkan oleh United Nations General Assembly pada 2007. Momentum ini menjadi pengingat terhadap pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi individu autis secara global. Peringatan ini sekaligus juga bertujuan untuk memastikan pemberdayaan partisipasi individu autis secara produktif dan mandiri dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perjalanannya, upaya ini semakin kuat berkat kontribusi para advokator autis yang membawa pengalaman nyata ke dalam diskusi global. Sejak diperingati secara rutin, dunia mulai mengakui bahwa individu autis bukan hanya sekadar menjadi bagian dari masyarakat melainkan berperan sebagai kontributor penting yang membawa perspektif baru, kreatif, dan inovatif.

Resolusi awal peringatan WAAD tidak hanya menekankan pentingnya peningkatan kesadaran tentang autisme tetapi juga mengarah pada acceptance (penerimaan), appreciation (apresiasi), dan inclusion (inklusi). Pada 2026, peringatan WAAD mengusung tema “Autism and Humanity – Every Life Has Value.” Tema ini menegaskan bahwa setiap individu autis memiliki martabat dan nilai yang setara sebagai bagian dari masa depan kehidupan. Dalam maraknya misinformasi dan narasi yang keliru tentang autisme, peringatan tahun ini menjadi seruan untuk bergerak melampaui stigma dan membangun pemahaman yang lebih inklusif dan manusiawi.

Selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), pendekatan yang mengedepankan “neurodiversity” atau keberagaman fungsi neurologis manusia dipandang sebagai kunci dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Melalui prinsip ini, masyarakat dapat memperkuat inovasi, ketahanan, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Diskusi global WAAD juga menyoroti peran neurodiversity dalam berbagai sektor penting, mulai dari kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, serta pembangunan ekonomi dan institusi lintas sektor yang kuat.

Penyelenggaraan WAAD 2026 didukung oleh Institute of Neurodiversity (ION) bersama United Nations Department of Global Communications. Sebagai organisasi global yang dipimpin oleh komunitas neuro minoritas, ION berperan aktif dalam mendorong perubahan di berbagai sektor seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan keadilan. Melalui jaringan di lebih dari 100 negara, ION menghubungkan ribuan individu, profesional, dan institusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berorientasi pada seluruh masyarakat termasuk individu autis.

Melalui peringatan ini, seluruh masyarakat global didorong untuk melihat autisme bukan sebagai keterbatasan melainkan sebagai bagian dari keberagaman manusia yang memperkaya kehidupan bersama. Hari Autisme Sedunia 2026 menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa setiap kehidupan individu autisme memiliki nilai dan layak dihargai. Selain itu, setiap individu autisme juga berhak untuk tumbuh, berkembang, serta berdaya untuk berkontribusi secara optimal dalam masyarakat.

 

Disarikan oleh:

Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya: https://www.un.org/en/observances/autism-day

 

Workshop Dari Data ke Aksi: Strategi Praktis Pencegahan Fraud di Fasilitas Kesehatan

Workshop Dari Data ke Aksi: Strategi Praktis Pencegahan Fraud di Fasilitas Kesehatan

Fraud dalam sektor kesehatan, khususnya pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), telah menjadi isu krusial yang mengancam keberlanjutan sistem pembiayaan kesehatan sekaligus mutu pelayanan. Berbagai bentuk kecurangan seperti upcoding, klaim fiktif, manipulasi layanan, hingga ketidaksesuaian dokumentasi klinis masih kerap ditemukan dalam praktik di lapangan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga berpotensi menurunkan kredibilitas fasilitas kesehatan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional.

Di sisi lain, fasilitas pelayanan kesehatan sebenarnya memiliki potensi besar berupa ketersediaan data yang melimpah, mulai dari data klaim, rekam medis, hingga data utilisasi pelayanan. Namun demikian, data tersebut seringkali belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat kendali dan deteksi dini terhadap potensi fraud. Data masih dipandang sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai instrumen strategis untuk pengambilan keputusan.

Akibatnya, banyak fasilitas kesehatan belum mampu mengidentifikasi pola-pola pelayanan yang tidak wajar secara sistematis. Ketika muncul peringatan atau temuan dugaan fraud dari BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan kerap berada pada posisi reaktif—kebingungan dalam menyiapkan data pendukung, tidak memiliki analisis yang kuat, serta kesulitan membuktikan bahwa layanan yang diberikan telah sesuai. Kondisi ini sering berujung pada konsekuensi finansial yang signifikan dan berdampak pada stabilitas operasional fasilitas kesehatan.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas, khususnya dalam hal pengolahan data, analisis pola pelayanan, serta penerjemahan data menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat. Tanpa kemampuan tersebut, data yang melimpah justru tidak memberikan nilai tambah dalam upaya pencegahan fraud.

Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih praktis, aplikatif, dan kontekstual dalam mengelola serta memanfaatkan data layanan kesehatan. Transformasi dari data menjadi aksi menjadi kunci utama, di mana fasilitas kesehatan tidak hanya mampu membaca data, tetapi juga menggunakannya untuk mendeteksi risiko, melakukan intervensi dini, serta membangun sistem pencegahan fraud yang proaktif, transparan, dan akuntabel. Workshop ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan memberikan strategi yang dapat langsung diterapkan dalam praktik sehari-hari di fasilitas kesehatan.

Tujuan

Meningkatkan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dalam memahami, mendeteksi, dan merespons potensi fraud secara sistematis melalui pemanfaatan dan analisis data pelayanan kesehatan yang tepat dan aplikatif.

Tujuan Khusus

  1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep, jenis, dan pola fraud layanan kesehatan yang umum terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan pada era JKN.
  2. Meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi indikator dan red flags fraud berbasis data klaim, rekam medis, dan utilisasi pelayanan.
  3. Membekali peserta dengan keterampilan dasar dalam membaca, mengolah, dan menganalisis data pelayanan kesehatan sebagai alat deteksi dini fraud.
  4. Meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan analisis data untuk mengklarifikasi dan membuktikan dugaan fraud secara objektif dan berbasis bukti.

Sasaran Peserta

  1. Dinas Kesehatan (provinsi / kabupaten)
  2. Manajemen RS dan Puskesmas
  3. Ketua dan anggota Tim Pencegahan Kecurangan JKN
  4. Verifikator klaim JKN
  5. Akademisi dan peneliti jaminan kesehatan

Narasumber

  1. drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE
    Fraud Mitigation Specialist (Terlibat dalam pengembangan regulasi & sistem anti-fraud JKN sejak 2014)
  2. Indra Komala R.N., MPH
    Peneliti Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM

Tempat dan Waktu

Hari, tanggal : Kamis, 25 Juni 2026
Pukul : 09:00 – 12:00 WIB

Rundown Kegiatan

Waktu

Agenda

Narasumber/Fasilitator

08.45 – 09.00

Registrasi peserta

Panitia

09.00 – 09.10

Pembukaan

Indra Komala R.N., MPH

09.10 – 09.30

Materi 1:
Fraud Program Jaminan Kesehatan Nasional: Tantangan Pelayanan Kesehatan yang Efektif, Efisien, dan Berintegritas

drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE

09.30 – 09.50

Materi 2:
Pengumpulan dan Analisis Data untuk Deteksi Fraud

Indra Komala R.N., MPH

09.50 – 10.10

Materi 3:
Olah dan Analisis Data Klaim JKN menggunakan Excel

Indra Komala R.N., MPH

10.10 – 10.30

Materi 4:
Strategi Menyanggah Dugaan Fraud dengan Teknik Audit yang Tepat

drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE

10.30 – 11.30

Simulasi praktik analisis data fraud berbasis studi kasus

Indra Komala R.N., MPH

11.30 – 11.55

Sesi diskusi dan tanya-jawab

Indra Komala R.N., MPH

11.55 – 12.00

Penutup

Indra Komala R.N., MPH

 

Fasilitas yang akan didapatkan peserta:

  • Sertifikat
  • Materi dalam bentuk pdf
  • Rekaman

LINK PENDAFTARAN

 

Narahubung

Sdri. Qonita (085117448499)

 

 

 

Bimbingan Teknis (Bimtek) Online Strategi Kesiapan Rumah Sakit dalam Pemenuhan Program PMKP (Peningkatan Mutu Keselamatan Pasien) dan Manajemen Risiko sesuai Standar Akreditasi Rumah Sakit

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan merupakan suatu pendekatan sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Intisari dari berbagai macam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien adalah untuk menggerakkan kepemimpinan menuju perubahan budaya organisasi; proaktif mengidentifikasi dan menurunkan risiko dan penyimpangan; fokus pada isu prioritas berdasarkan data; dan mencari cara perbaikan yang bersifat langgeng (JCI, 2012).

Berdasarkan hal tersebut maka upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien (PMKP) dan manajemen risiko di rumah sakit harus dilakukan secara komprehensif, yang secara umum meliputi pengelolaan kegiatan peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko, pemilihan dan pengumpulan data indikator mutu, analisis dan validasi data indikator mutu, pencapaian dan upaya mempertahankan perbaikan mutu, sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien rumah sakit, dan penetapan manajemen risiko (Kemkes, 2024)

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai penyusunan program, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), termasuk pengelolaan manajemen risiko secara sistematis.

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Online ini dapat menjadi wadah pembelajaran dan penguatan kapasitas bagi tenaga kesehatan, manajemen rumah sakit, dan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan memberikan panduan praktis dan strategis dalam merancang serta melaksanakan program PMKP, sekaligus mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat berdampak pada mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Tujuan

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan strategi pimpinan dan pengelola rumah sakit dalam menyusun, menerapkan dan mengevaluasi program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) dan manajemen risiko

Peserta

Pelatihan ini secara umum perlu diikuti oleh pimpinan, manajer, staf RS, ketua dan anggota Tim PMKP, serta staf RS yang terkait dengan pengumpulan, validasi, pengolahan dan analisa data program peningkatan mutu, keselamatan pasien dan manajemen risiko

Materi

Pelatihan ini terdiri dari pokok-pokok materi, diantaranya:

  1. Pengelolaan kegiatan PMKP dan manajemen risiko
  2. Pemilihan dan pengumpulan data indikator mutu
  3. Analisis dan validasi data indikator mutu
  4. Mencapai dan mempertahankan perbaikan mutu
  5. Sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien RS
  6. Penerapan manajemen risiko
Narasumber / Fasilitator

Dr. Hanevi Djasri, dr, MARS, FISQua

  • Lulus FK-UI 1994, lulus MARS-UI 1997, lulus program Doktor IKM-UGM 2019
  • Fellow of International Society for Quality in Healthcare (ISQua)
  • Berpengalaman mengelola grup RS swasta (1.000 TT) di Jakarta 1997-2003
  • Konsultan Pusat Kebijakan & Manajemen Kesehatan (PKMPK) FK-UGM sejak 2003
  • Dosen Magister Manajemen Rumah Sakit (MMR) UGM sejak 2003
  • Koodinator Indonesian Healthcare Quality Network (IHQN) sejak 2005
  • Pengurus Pusat PERSI dari 2009-sekarang, Pengurus Pusat Arsada dari 2016-sekarang
  • Pengurus Pusat Persatuan Dokter Manajemen Medik (PDMMI)-IDI dari 2009-sekarang
  • Anggota KNKP sejak 2020- sekarang
Persiapan Peserta
  1. Menyediakan data kinerja mutu RS atau bagian/bidang/unit masing-masing selama
    periode tahun 2025
  2. Menyediakan 1 (satu) SPO/SOP medis atau SPO/SOP manajemen
  3. Menyediakan 1 (satu) deskripsi kasus sentinel atau KTD/KNC yang pernah terjadi
  4. Menyediakan 1 (satu) contoh laporan perbaikan mutu seperti laporan GKM, PDCA,
    Kaizen, dsb
Waktu & tempat

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Reschedule
Waktu : 09.00–12.00 WIB
Tempat : Online melalui zoom meeting

Agenda Kegiatan
Waktu Kegiatan Narasumber/Fasilitator
Hari ke-1 
09.00 – 09.15 Pembukaan: Pengantar kegiatan, perkenalan, pembacaan tata tertib kegiatan, pre-test, dan mengunduh materi pelatihan Andriani Yulianti, MPH
09.15- 09.30 Sesi 1 : Konsep Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Program Peningkatan Mutu Keselamatan Pasien & Manajemen Risiko Dr. Hanevi Djasri, dr, MARS, FISQua

09:30-10:30

Sesi 2: Pengelolaan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

  1. Pembentukan Komite/Tim Mutu RS
  2. Penyusunan Program Pelatihan PMKP
Dr. Hanevi Djasri, dr, MARS, FISQua
10.30-11.30 Sesi 3: Pemilihan dan Pengumpulan data Indikator

  1. Pemilihan indikator mutu prioritas baik di tingkat rumah sakit maupun tingkat unit layanan.
  2. Pengumpulan data indikator nasional mutu, indikator mutu prioritas RS, indikator mutu prioritas unit.
  3. Membuat profil Indikator
Dr. Hanevi Djasri, dr, MARS, FISQua
11.30-12.00 Sesi 4: Analisis dan validasi data indikator mutu

  1. Agregasi dan Analisa data menggunakan metode dan teknik statistik terhadap semua indikator mutu
  2. Pembelajaran dari database eksternal untuk tujuan perbandingan internal
  3. Analisa efisiensi berdasarkan biaya dan jenis sumber daya yang digunakan (kendali mutu dan kendali biaya) terhadap satu proyek prioritas perbaikan yang dipilih setiap tahun.
  4. Validasi data berbasis bukti

Andriani Yulianti, MPH

Tri Yatmi, MNSc

Hari ke-2 
09.00– 10.00 Sesi 5: Pencapaian dan upaya Mempertahankan Perbaikan mutu

  1. Menyusun Dokumentasi/Laporan dengan Model PDCA/PDSA
Andriani Yulianti, MPH
10.00– 11.00 Sesi 6: Sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien RS

  1. Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit (SP2KP RS) dan Analisa RCA untuk Sentinel, KTD, KNC, KTC, KPCS.
  2. Pengukuran Budaya Keselamatan Pasien
Dr. Hanevi Djasri, dr, MARS, FISQua
11.00-11.45 Sesi 7: Penerapan Manajemen Risiko

  1. Prinsip Manajemen Risiko
  2. Program Manajemen Risiko Rumah Sakit
  3. Menyusun Risk Registry
  4. Profil risiko dan rencana penanganan
  5. Menyusun FMEA
Dr. Hanevi Djasri, dr, MARS, FISQua
11.45–12.00 Penutup: diskusi akhir, penyusunan rencana tindak lanjut, post-test, pengisian lembar reaksi, foto bersama Andriani Yulianti, MPH

link pendaftaran

Informasi & Pendaftaran:

PJ Konten: Andriani Yulianti, MPH (081328003119)

Momentum Patient Safety Awareness Week 2026: Bersama Wujudkan Keselamatan Pasien

Setiap tahun, Patient Safety Awareness Week pada 9 – 13 Maret yang diinisiasi oleh Institute for Healthcare Improvement diperingati sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keselamatan pasien. Pada tahun 2026, tema yang diangkat adalah “Team Up for Patient Safety”. Tema ini menekankan pentingnya kolaborasi antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga dalam proses pelayanan. Selain kolaborasi, hal terpenting yang harus dilakukan untuk mewujudkan keselamatan pasien adalah manajemen tim yang kuat, komunikasi efektif, serta keterlibatan aktif pasien dalam setiap tahap perawatan.

Komitmen terhadap keselamatan pasien di Indonesia sendiri telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan memberikan pelayanan bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa peningkatan mutu dilakukan melalui pengukuran indikator mutu, pelaporan insiden keselamatan pasien, dan penerapan manajemen risiko. Implementasi kebijakan tersebut salah satunya dijalankan melalui Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) yang menjadi bagian penting dalam sistem manajemen rumah sakit.

Dalam praktiknya, PMKP mencakup pengukuran berbagai indikator mutu pelayanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu seperti kepatuhan kebersihan tangan, identifikasi pasien, penggunaan alat pelindung diri, serta kepuasan pasien dan keluarga. Selain itu, rumah sakit juga perlu menerapkan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 agar setiap kejadian dapat dianalisis dan menjadi pembelajaran untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Momentum Patient Safety Awareness Week menjadi kesempatan bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan untuk merefleksikan upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan keselamatan pasien sekaligus memperkuat kolaborasi dalam tim pelayanan. Penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi menjadi langkah penting agar implementasi PMKP, manajemen risiko, serta budaya keselamatan pasien dapat berjalan secara konsisten demi tercapainya pelayanan kesehatan yang lebih aman dan bermutu. Dalam kesempatan ini, PKMK FK-KMK UGM memberikan fasilitas pelatihan bimbingan teknis penguatan PMKP dan manajemen risiko sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit yang diselenggarakan secara online. Mari wujudkan keberhasilan keselamatan pasien melalui pelatihan kami!

Informasi selengkapnya:

https://www.mutupelayanankesehatan.net/4289-peningkatan-mutu-dan-keselamatan-pasien 

Peran Chat GPT dalam Dunia Medis: Asisten Cerdas yang Perlu Pengawasan

Perkembangan kecerdasan buatan khususnya Chat GPT telah membuka tantangan baru dalam pelayanan kesehatan dan penelitian medis. Berdasarkan penelitian Garg et al. (2023), teknologi ini diketahui memiliki potensi besar sebagai alat bantu klinis dan akademik terutama dalam meningkatkan efisiensi kerja tenaga kesehatan dan peneliti. Dalam praktik klinis, Chat GPT dapat membantu menjawab pertanyaan pasien, menyusun catatan medis, dan mendukung pengambilan keputusan terapi. Selain itu, Chat GPT juga berperan dalam edukasi pasien dan tenaga kesehatan dengan menyajikan informasi medis yang cepat dan mudah dipahami. Namun, kemampuan tersebut masih memiliki keterbatasan karena ChatGPT belum dapat memberikan diagnosa yang komprehensif dan tidak dapat menggantikan penilaian klinis berbasis pengalaman manusia.

Dalam bidang penelitian, Chat GPT terbukti mampu mempercepat proses riset mulai dari pengumpulan data, analisis, dan penulisan artikel ilmiah. Selain itu, teknologi ini dapat membantu dalam penyusunan abstrak, editing bahasa, hingga perumusan ide penelitian. Namun, penggunaan ChatGPT dalam penulisan ilmiah juga menimbulkan tantangan serius seperti potensi plagiarisme, bias, serta munculnya referensi yang tidak valid atau bahkan fiktif. Setiap hasil yang dihasilkan tetap memerlukan verifikasi dan penyuntingan oleh peneliti manusia.

Aspek etika menjadi perhatian utama dalam pemanfaatan Chat GPT di bidang kesehatan sehingga memerlukan pengawasan yang ketat. Beberapa isu penting yang diidentifikasi meliputi akurasi informasi, bias algoritma, privasi data pasien, dan pertanggungjawaban dalam publikasi ilmiah. Secara jelas, Chat GPT tidak dapat diakui sebagai penulis dalam karya ilmiah karena tidak memiliki tanggung jawab moral dan intelektual. Transparansi dalam penggunaan AI menjadi hal yang wajib diterapkan dalam praktik akademik dan klinis.

Bagi praktisi kesehatan, kehadiran Chat GPT dapat dimanfaatkan sebagai “clinical assistant” untuk meningkatkan efisiensi kerja terutama dalam tugas administratif dan edukatif. Namun, tenaga kesehatan tetap harus mengedepankan nilai etik dan melakukan validasi terhadap setiap informasi yang dihasilkan. Sementara itu, bagi manajemen rumah sakit, implementasi teknologi ini perlu disertai dengan kebijakan yang jelas terkait keamanan data, pelatihan literasi AI bagi tenaga kesehatan, serta regulasi penggunaan AI dalam pelayanan klinis agar tetap aman, etis, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Secara keseluruhan, Chat GPT menawarkan peluang besar dalam transformasi pelayanan kesehatan dan penelitian medis. Namun, tanpa pengawasan yang ketat dan regulasi yang memadai Chat GPT juga berpotensi menimbulkan risiko. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang antara inovasi dan kehati-hatian menjadi kunci dalam memanfaatkan Chat GPT secara optimal di sektor kesehatan.

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10558973/ 

Deteksi Dini Tuberkulosis: Kunci Pemutus Rantai Penularan dan Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

tuberculosis

Tuberkulosis (TB) masih menjadi salah satu tantangan kesehatan global yang signifikan dengan jutaan kasus baru setiap tahunnya. Review Yayan et al. (2024) menemukan bahwa celah terbesar dalam pengendalian TB bukan hanya pada pengobatan melainkan pada keterlambatan deteksi dini. Proses deteksi dini sebenarnya tidak hanya sekadar menemukan pasien saat sudah sakit berat tetapi juga mengidentifikasi infeksi laten hingga gejala awal yang sering kali ringan dan tidak spesifik (seperti batuk berkepanjangan, demam, atau penurunan berat badan). Pendekatan ini terbukti krusial untuk mencegah progresivitas penyakit sekaligus menekan penularan.

Saat ini, berbagai metode deteksi dini terus berkembang pesat. Selain metode konvensional seperti pemeriksaan dahak, kini tersedia teknologi diagnostik molekuler seperti Nucleic Acid Amplification Tests (NAATs) dan Xpert MTB/RIF yang mampu mendeteksi bakteri TB dengan sensitivitas dan spesifisitas tinggi. Inovasi lain seperti penggunaan kecerdasan buatan pada foto rontgen dada juga menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kecepatan dan akurasi diagnosis. Selain itu, metode berbasis imunologi seperti Interferon-Gamma Release Assay (IGRA) serta ELISA ultra-sensitif mampu mendeteksi infeksi secara lebih dini dengan waktu pemeriksaan yang jauh lebih cepat .

Selain teknologi, deteksi dini berbasis pendekatan komunitas juga memiliki peran penting. Skrining kontak serumah pasien TB terbukti efektif dalam menemukan kasus aktif maupun infeksi laten yang sebelumnya tidak terdeteksi. Edukasi kesehatan yang komprehensif kepada keluarga pasien meningkatkan kesadaran, kepatuhan terhadap pemeriksaan, serta keberhasilan pengobatan. Selain itu, strategi active case finding menggunakan mobile X-ray memungkinkan tenaga kesehatan menjangkau populasi rentan di daerah terpencil atau padat penduduk sehingga mempercepat identifikasi kasus dan memulai terapi lebih awal.

Namun, implementasi deteksi dini masih menghadapi berbagai tantangan terutama di negara berkembang. Keterbatasan akses terhadap fasilitas diagnostik, biaya pemeriksaan yang relatif tinggi, dan stigma sosial menjadi hambatan utama. Selain itu, variasi metode dan kualitas penelitian menunjukkan perlunya standarisasi protokol serta pengembangan teknologi yang lebih terjangkau dan mudah diakses. Tanpa mengatasi hambatan ini, potensi besar dari inovasi deteksi dini tidak akan optimal dalam praktik lapangan.

Bagi praktisi kesehatan, temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dalam diagnosis TB mulai dari mengkombinasikan gejala klinis, skrining aktif, serta teknologi diagnostik terbaru. Sementara itu, investasi pada alat diagnostik modern, penguatan sistem rujukan, serta integrasi teknologi seperti AI menjadi langkah strategis untuk meningkatkan mutu layanan bagi manajemen rumah sakit. Penguatan program edukasi pasien dan keluarga serta kolaborasi lintas sektor juga dapat membantu menciptakan efektivitas sistem deteksi dini yang efisien dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, deteksi dini sejatinya tidak hanya sekadar menjadi strategi klinis tetapi juga investasi penting dalam keselamatan pasien dan pengendalian penyakit secara menyeluruh.

 

Disarikan oleh: 

Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya: https://link.springer.com/article/10.1186/s41479-024-00133-z

 

Deteksi Dini Tuberkulosis: Kunci Pemutus Rantai Penularan dan Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

Tuberkulosis (TB) masih menjadi salah satu tantangan kesehatan global yang signifikan dengan jutaan kasus baru setiap tahunnya. Review Yayan et al. (2024) menemukan bahwa celah terbesar dalam pengendalian TB bukan hanya pada pengobatan melainkan pada keterlambatan deteksi dini. Proses deteksi dini sebenarnya tidak hanya sekadar menemukan pasien saat sudah sakit berat tetapi juga mengidentifikasi infeksi laten hingga gejala awal yang sering kali ringan dan tidak spesifik (seperti batuk berkepanjangan, demam, atau penurunan berat badan). Pendekatan ini terbukti krusial untuk mencegah progresivitas penyakit sekaligus menekan penularan.

Saat ini, berbagai metode deteksi dini terus berkembang pesat. Selain metode konvensional seperti pemeriksaan dahak, kini tersedia teknologi diagnostik molekuler seperti Nucleic Acid Amplification Tests (NAATs) dan Xpert MTB/RIF yang mampu mendeteksi bakteri TB dengan sensitivitas dan spesifisitas tinggi. Inovasi lain seperti penggunaan kecerdasan buatan pada foto rontgen dada juga menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kecepatan dan akurasi diagnosis. Selain itu, metode berbasis imunologi seperti Interferon-Gamma Release Assay (IGRA) serta ELISA ultra-sensitif mampu mendeteksi infeksi secara lebih dini dengan waktu pemeriksaan yang jauh lebih cepat .

Selain teknologi, deteksi dini berbasis pendekatan komunitas juga memiliki peran penting. Skrining kontak serumah pasien TB terbukti efektif dalam menemukan kasus aktif maupun infeksi laten yang sebelumnya tidak terdeteksi. Edukasi kesehatan yang komprehensif kepada keluarga pasien meningkatkan kesadaran, kepatuhan terhadap pemeriksaan, serta keberhasilan pengobatan. Selain itu, strategi active case finding menggunakan mobile X-ray memungkinkan tenaga kesehatan menjangkau populasi rentan di daerah terpencil atau padat penduduk sehingga mempercepat identifikasi kasus dan memulai terapi lebih awal.

Namun, implementasi deteksi dini masih menghadapi berbagai tantangan terutama di negara berkembang. Keterbatasan akses terhadap fasilitas diagnostik, biaya pemeriksaan yang relatif tinggi, dan stigma sosial menjadi hambatan utama. Selain itu, variasi metode dan kualitas penelitian menunjukkan perlunya standarisasi protokol serta pengembangan teknologi yang lebih terjangkau dan mudah diakses. Tanpa mengatasi hambatan ini, potensi besar dari inovasi deteksi dini tidak akan optimal dalam praktik lapangan.

Bagi praktisi kesehatan, temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dalam diagnosis TB mulai dari mengkombinasikan gejala klinis, skrining aktif, serta teknologi diagnostik terbaru. Sementara itu, investasi pada alat diagnostik modern, penguatan sistem rujukan, serta integrasi teknologi seperti AI menjadi langkah strategis untuk meningkatkan mutu layanan bagi manajemen rumah sakit. Penguatan program edukasi pasien dan keluarga serta kolaborasi lintas sektor juga dapat membantu menciptakan efektivitas sistem deteksi dini yang efisien dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, deteksi dini sejatinya tidak hanya sekadar menjadi strategi klinis tetapi juga investasi penting dalam keselamatan pasien dan pengendalian penyakit secara menyeluruh.

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya:
https://link.springer.com/article/10.1186/s41479-024-00133-z 

 

Pelatihan “Manajer Pelayanan Pasien (MPP) Memimpin Perubahan: Level Up Budaya Mutu, Tuntaskan Akreditasi!”

management

Manajer Pelayanan Pasien (MPP) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit. MPP bertanggung jawab memastikan bahwa pelayanan kepada pasien berlangsung secara terintegrasi, berkesinambungan, terkoordinasi dengan baik, serta berorientasi pada kebutuhan dan keselamatan pasien. Dalam standar akreditasi rumah sakit, keberadaan dan peran MPP menjadi salah satu elemen penting dalam menjamin kesinambungan pelayanan (continuity of care), meningkatkan keselamatan pasien (patient safety), serta memperkuat kolaborasi antarprofesi dan antarunit pelayanan.

Peran MPP tidak hanya terbatas pada pemenuhan persyaratan akreditasi, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam membangun dan memperkuat budaya mutu di rumah sakit. MPP berperan dalam memastikan bahwa praktik pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku, mengidentifikasi serta mengelola risiko pelayanan secara sistematis, dan melakukan pemantauan serta evaluasi mutu pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan MPP menjadi bagian penting dalam menjaga konsistensi, efektivitas, dan relevansi mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.

Namun demikian, dalam praktiknya implementasi peran MPP di berbagai rumah sakit masih menghadapi sejumlah tantangan. Perbedaan pemahaman mengenai peran dan fungsi MPP, keterbatasan kompetensi dalam manajemen pelayanan pasien, serta belum optimalnya pelibatan MPP dalam sistem peningkatan mutu dan keselamatan pasien menjadi beberapa kendala yang sering dijumpai.

Oleh karena itu, diperlukan suatu program pelatihan yang terstruktur, sistematis, dan aplikatif guna meningkatkan pemahaman, kompetensi, serta kesiapan Manajer Pelayanan Pasien dalam menjalankan perannya secara optimal. Melalui pelatihan ini diharapkan MPP mampu berperan sebagai penggerak peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit, tidak hanya dalam rangka memenuhi standar akreditasi, tetapi juga dalam mewujudkan budaya mutu dan keselamatan pasien yang berkelanjutan.

Tujuan

Meningkatkan pemahaman dan kompetensi Manajer Pelayanan Pasien (MPP) dalam menjalankan peran dan fungsinya secara efektif sesuai dengan kebijakan dan standar akreditasi rumah sakit, sehingga mampu mendukung kesinambungan pelayanan, peningkatan mutu, serta keselamatan pasien.

Tujuan Khusus
  1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan, standar akreditasi, serta konsep dan peran strategis Manajer Pelayanan Pasien dalam sistem pelayanan rumah sakit.
  2. Meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan komunikasi efektif dan koordinasi antarprofesi untuk memastikan pelayanan pasien yang terintegrasi dan berkesinambungan.
  3. Meningkatkan kemampuan peserta dalam mengimplementasikan peran MPP dalam mendukung program peningkatan mutu dan keselamatan pasien melalui pembahasan studi kasus dan praktik penerapan di rumah sakit.
  Sasaran Peserta
  1. Manajer Pelayanan Pasien (MPP)
  2. Perawat case manager
  3. Kepala ruangan/unit pelayanan
  4. Tim mutu dan keselamatan pasien
  5. Tenaga kesehatan terkait
  Narasumber
  1. Narasumber: Sugiarsih S.Kep, NS., MPH
  2. Fasilitator: Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS
  Biaya dan Fasilitas

Biaya pendaftaran pelatihan ini adalah Rp 400.000,-

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia dengan Kode Unik 12, contoh Rp. 400.012,- No. Rekening sebagai berikut:
No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Catatan: pembayaran yang dilakukan dari beda Bank BNI, mohon bisa menggunakan biaya transfer online sebesar Rp. 6.500,- tidak bisa menggunakan biaya BI Fast sebesar Rp. 2.500,-

Fasilitas yang akan didapatkan peserta:

  1. Sertifikat
  2. Materi dalam bentuk .pdf
  3. Rekaman
Tempat dan Waktu

Hari, tanggal : Kamis, 7 Mei 2026
Pukul : 09.00 – 13.00 WIB
tempat : Online melalui zoom meeting

Agenda
Waktu Agenda Narasumber/Fasilitator
09.00-09.15 Pembukaan Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS
09.15-09.50 Materi 1:
Kebijakan dan standar akreditasi terkait Manajer Pelayanan Pasien
Sugiarsih S.Kep, NS., MPH
09.50-10.25 Materi 2: Konsep dan peran strategis MPP dalam pelayanan pasien Sugiarsih S.Kep, NS., MPH
10.25-10.45 Sesi diskusi dan tanya jawab Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS
10.45-11.20 Materi 3: Integrasi layanan MPP dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien Sugiarsih S.Kep, NS., MPH
11.20-11.55 Materi 4: Komunikasi efektif dan koordinasi antarprofesi oleh MPP Sugiarsih S.Kep, NS., MPH
11.55-12.35 Materi 5: Studi kasus dan implementasi peran MPP Sugiarsih S.Kep, NS., MPH
12.35-12.55 Sesi diskusi dan tanya jawab Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS
12.55-13.00 Penutup Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS

 

   Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan pelatihan “Manajer Pelayanan Pasien (MPP) Memimpin Perubahan: Level Up Budaya Mutu, Tuntaskan Akreditasi!” sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kompetensi tenaga kesehatan dalam menjalankan peran MPP di rumah sakit. Pelatihan ini diikuti oleh 29 peserta dari berbagai tipe rumah sakit dan klinik dari sejumlah daerah di Indonesia.

 

Kegiatan dibuka oleh Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep., MPH., CQIPS selaku penanggung jawab pelatihan sekaligus fasilitator kegiatan. Dalam pembukaannya, Eva menyampaikan pentingnya peran MPP dalam mendukung kesinambungan pelayanan, peningkatan mutu, serta keselamatan pasien di rumah sakit. Ia juga menekankan bahwa keberadaan MPP bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan akreditasi, melainkan juga menjadi bagian penting dalam membangun budaya mutu pelayanan yang berkelanjutan.

Pelatihan menghadirkan Sugiarsih, S.Kep., Ns., MPH sebagai narasumber. Dalam paparannya, Sugiarsih menjelaskan bahwa MPP memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pelayanan pasien agar berjalan efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Pembahasan meliputi kebijakan dan standar akreditasi terkait MPP, proses manajemen pelayanan pasien, komunikasi efektif dan koordinasi antarprofesi, hingga implementasi MPP dalam mendukung kendali mutu dan keselamatan pasien.

Narasumber juga menjelaskan bahwa MPP tidak hanya berfokus pada pemenuhan administrasi pelayanan, tetapi turut berperan dalam mengidentifikasi hambatan pelayanan, mengoordinasikan kebutuhan pasien, serta membantu meningkatkan efisiensi pelayanan rumah sakit. Kompetensi komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antarprofesi menjadi salah satu kemampuan utama yang perlu dimiliki oleh seorang MPP.

Suasana pelatihan berlangsung interaktif. Pada sesi diskusi, peserta aktif menyampaikan pertanyaan dan berbagi pengalaman implementasi MPP di rumah sakit masing-masing. Beberapa peserta mendiskusikan tantangan terkait pembagian peran antara MPP dengan customer care, koordinasi pelayanan pasien kompleks, hingga peran MPP dalam mendukung pelayanan yang cost effective. Diskusi juga membahas pentingnya keterlibatan MPP dalam proses discharge planning, family meeting, serta koordinasi lintas profesi untuk memastikan pelayanan pasien berjalan optimal.

Selain sesi materi, peserta juga diajak menganalisis studi kasus terkait implementasi MPP di rumah sakit. Melalui pembahasan kasus tersebut, peserta dapat memahami bagaimana peran MPP diterapkan dalam situasi pelayanan nyata, mulai dari proses skrining pasien hingga tindak lanjut pelayanan.

Pelatihan ditutup dengan sesi penutupan dan foto bersama antara narasumber, fasilitator, serta seluruh peserta sebagai bentuk dokumentasi dan apresiasi atas partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Diharapkan melalui pelatihan ini peserta dapat semakin memahami peran strategis MPP dalam mendukung pelayanan rumah sakit yang bermutu, terintegrasi, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Pelatihan diakhiri dengan sesi penutupan dan foto bersama antara narasumber, fasilitator, serta seluruh peserta sebagai bentuk dokumentasi. Melalui pelatihan ini diharapkan peserta dapat semakin memahami peran strategis MPP dalam mendukung pelayanan rumah sakit yang bermutu, terintegrasi, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Peserta juga didorong untuk mengikuti berbagai pelatihan lanjutan yang diselenggarakan oleh Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM, seperti pelatihan audit klinis, patient safety, clinical pathways, serta manajemen mutu pelayanan kesehatan guna memperkuat implementasi mutu dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.

Reporter:
dr. Helen Anggraini Budiono

 

 

Webinar Mutu Corner 2: “PDCA sebagai Cara Kerja: Dari Identifikasi Masalah Menuju Perbaikan Berkelanjutan”

Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan membutuhkan pendekatan yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan dalam manajemen mutu adalah siklus Plan–Do–Check–Act (PDCA). Siklus ini membantu organisasi pelayanan kesehatan untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan perbaikan, mengimplementasikan perubahan, mengevaluasi hasil, serta memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan dapat dipertahankan dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Dalam praktik di fasilitas pelayanan kesehatan, berbagai masalah mutu sering muncul, seperti ketidaksesuaian standar pelayanan, variasi praktik klinis, keterlambatan layanan, maupun masalah keselamatan pasien. Namun demikian, tidak semua institusi mampu menerjemahkan masalah-masalah tersebut ke dalam proses perbaikan yang sistematis. Tantangan yang sering dihadapi adalah bagaimana mengubah masalah yang ditemukan di lapangan menjadi rencana perbaikan yang jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan melalui kerangka PDCA.

Selain itu, implementasi PDCA seringkali masih dipahami secara teoritis atau hanya sebagai bagian dari kewajiban akreditasi. Padahal, jika diterapkan secara konsisten, PDCA dapat menjadi cara kerja yang efektif dalam membangun budaya perbaikan berkelanjutan (continuous quality improvement) di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat belajar dari data, pengalaman lapangan, serta refleksi terhadap praktik yang telah dilakukan.

Oleh karena itu, diperlukan ruang pembelajaran yang memungkinkan para praktisi pelayanan kesehatan untuk memahami kembali konsep PDCA secara praktis serta mempelajari strategi menerjemahkan masalah mutu menjadi langkah-langkah perbaikan yang sistematis. Mutu Corner hadir sebagai forum diskusi dan pembelajaran yang mempertemukan peserta dengan expert di bidang mutu pelayanan kesehatan untuk berbagi pengalaman, pendekatan praktis, serta refleksi dari implementasi peningkatan mutu di lapangan.

Pada seri kedua Mutu Corner ini, tema mengenai “Siklus PDCA dan Perbaikan Berkelanjutan” diangkat untuk membantu peserta memahami bagaimana siklus PDCA dapat digunakan sebagai alat berpikir dan alat kerja dalam mengelola masalah mutu pelayanan kesehatan. Selain itu, webinar ini juga akan membahas strategi praktis dalam menerjemahkan masalah mutu ke dalam tahapan Plan, Do, Check, dan Act, sehingga peserta dapat mengaplikasikannya dalam konteks kerja masing-masing.

Tujuan

Meningkatkan pemahaman peserta mengenai penerapan siklus PDCA sebagai pendekatan sistematis dalam melakukan perbaikan mutu pelayanan kesehatan.

Tujuan Khusus:

  • Memahami konsep dan prinsip dasar siklus PDCA dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
  • Mengidentifikasi peran PDCA dalam mendorong perbaikan mutu yang berkelanjutan di fasilitas pelayanan kesehatan.
  • Memahami strategi menerjemahkan masalah mutu pelayanan kesehatan ke dalam tahapan Plan, Do, Check, dan Act.
  • Mendorong peserta untuk merefleksikan penerapan PDCA dalam upaya perbaikan mutu di unit atau institusi masing-masing.
  Sasaran Peserta
  1. Pengelola sarana pelayanan kesehatan: Direktur/Manajer/Ketua Komite Mutu/Kepala Instansi/Kepala Unit RS, Kepala Puskesmas, Pimpinan Balai Kesehatan, serta pimpinan klinik dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
  2. Regulator: Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, organisasi profesi, lembaga asuransi/pembiayaan kesehatan (BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan swasta/perusahaan), lembaga akreditasi fasyankes, LSM bidang kesehatan, dan sebagainya.
  3. Klinisi: dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, serta tenaga kesehatan lainnya.
  4. Mahasiswa: S1, S2, pendidikan dokter spesialis, S3.
  5. Pemerhati mutu pelayanan kesehatan: perguruan tinggi, peneliti, konsultan, dan pihak lain yang memiliki minat dalam pengembangan mutu pelayanan kesehatan.
  Biaya dan Fasilitas

Biaya pendaftaran pelatihan ini adalah Rp 50.010,00

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia dengan Kode Unik 09, contoh Rp. 400.009. No. Rekening sebagai berikut:

No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Catatan: pembayaran yang dilakukan dari beda Bank BNI, mohon bisa menggunakan biaya transfer online sebesar Rp. 6.500,- tidak bisa menggunakan biaya BI Fast sebesar Rp. 2.500,-

Tempat dan Waktu

Hari, tanggal : Jumat, 24 April 2026
Pukul : 13.00 – 15.00 WIB

Agenda

Waktu (WIB) Agenda Narasumber
12.45 – 13.00 Registrasi Peserta Panitia
13.00 – 13.15 Pembukaan MC/Moderator: Andriani Yulianti, MPH
13.15 – 13.45 Materi 1:
PDCA (Plan, Do, Check, Action) sebagai cara kerja: dari identifikasi masalah menuju perbaikan berkelanjutan
Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc., MPH, Ph.D.
13.45 – 14.15

Materi 2:
Strategi menerjemahkan masalah mutu layanan kesehatan ke dalam PDCA (Plan, Do, Check, Action)

dr. Mahatma Sotya Bawono, M.Sc., Sp. THTBKL
14.15 – 14.45 Diskusi dan tanyajawab Andriani Yulianti, MPH

 

   Reportase

PKMK-Yogyakarta. Webinar Mutu Corner seri kedua mengangkat tema “PDCA sebagai Cara Kerja: Dari Identifikasi Masalah Menuju Perbaikan Berkelanjutan” sebagai upaya memperkuat pemahaman praktis tenaga kesehatan dalam mengimplementasikan siklus mutu secara nyata di lapangan. Kegiatan ini menghadirkan Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc., MPH, Ph.D. dan dr. Mahatma Sotya Bawono, M.Sc., Sp. THTBKL selaku narasumber, serta Andriani Yulianti, MPH dari Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM sebagai moderator.

Kegiatan diawali dengan pengantar yang menegaskan bahwa Mutu Corner dirancang sebagai ruang belajar bersama yang berkelanjutan untuk mendiskusikan isu mutu secara praktis dan kritis, dengan melibatkan berbagai profesi dari rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan, hingga akademisi. Keberagaman latar belakang peserta diharapkan dapat memperkaya diskusi dan memperluas perspektif implementasi mutu di berbagai setting pelayanan kesehatan.

Dalam pemaparannya, Prof. Adi Utarini menekankan bahwa PDCA bukan hanya konsep manajemen mutu, melainkan juga cara kerja yang harus tertanam dalam praktik sehari-hari. Siklus PDCA dimulai dari kemampuan mengidentifikasi masalah secara tepat, yang sering kali justru menjadi tantangan utama di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun, masih banyak organisasi yang belum memiliki kebiasaan sistematis dalam mengenali masalah berbasis data, sehingga upaya perbaikan menjadi tidak terarah.

PDCA dijelaskan sebagai proses yang tidak berhenti pada pengukuran semata. Setelah suatu indikator diukur, langkah berikutnya adalah memastikan adanya tindak lanjut yang nyata. Perbaikan mutu harus dipandang sebagai siklus berulang yang terus berkembang, bukan kegiatan sekali selesai. Pendekatan ini juga disarankan untuk dimulai dari skala kecil, sehingga perubahan dapat diuji, dipelajari, dan diperbaiki sebelum diperluas ke skala yang lebih besar. Selain itu, memahami hambatan dalam implementasi juga menjadi sorotan. Strategi perbaikan tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal, termasuk sumber daya, budaya organisasi, serta kesiapan tim. Oleh karena itu, PDCA tidak hanya berbicara tentang metode, tetapi juga tentang bagaimana membangun kebiasaan reflektif dan pembelajaran berkelanjutan dalam organisasi.

Pada sesi berikutnya, dr. Mahatma Sotya Bawono membagikan pengalaman praktis dalam menerjemahkan masalah mutu ke dalam siklus PDCA di rumah sakit. Mahatma menjelaskan bahwa PDCA pada dasarnya merupakan proses sederhana yang dimulai dari menetapkan tujuan perbaikan berdasarkan kesenjangan antara kondisi saat ini dan target yang diharapkan. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan pengujian intervensi, evaluasi hasil, serta penyesuaian langkah perbaikan berikutnya.

Pendekatan ini dapat diterapkan hingga level unit terkecil dalam organisasi, sehingga setiap bagian memiliki peran aktif dalam peningkatan mutu. Dalam praktiknya, penting untuk menetapkan indikator yang jelas, baik indikator proses maupun outcome, agar perbaikan yang dilakukan dapat diukur secara objektif. Selain itu, analisis masalah perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti manusia, metode, material, teknologi, dan lingkungan, sehingga akar masalah dapat diidentifikasi secara lebih akurat. Penggunaan data juga menjadi elemen kunci dalam PDCA. Data bukan hanya digunakan untuk menilai capaian, melainka juga sebagai sarana pembelajaran. Ketidaksesuaian antar data atau indikator justru menjadi pintu masuk untuk memahami masalah lebih dalam dan merancang intervensi yang lebih tepat sasaran.

Dalam sesi diskusi, peserta mengangkat berbagai tantangan implementasi PDCA di lapangan. Salah satu isu yang muncul adalah masih adanya fasilitas kesehatan yang belum terbiasa melakukan identifikasi masalah secara sistematis, sehingga sulit menentukan titik awal perbaikan. Selain itu, peserta juga menanyakan relevansi PDCA dalam menjawab tantangan baru, seperti pengelolaan keluhan pasien di platform digital. Diskusi ini menunjukkan bahwa PDCA memiliki fleksibilitas untuk diterapkan pada berbagai konteks permasalahan, selama pendekatannya tetap berbasis data dan analisis yang sistematis.

Secara keseluruhan, webinar ini menegaskan bahwa PDCA bukan hanya alat, tetapi pola pikir dan cara kerja yang perlu diinternalisasi dalam sistem pelayanan kesehatan. Keberhasilan implementasinya tidak hanya bergantung pada pemahaman konsep, tetapi juga pada konsistensi dalam menjalankan siklus perbaikan, keterlibatan seluruh tim, serta komitmen organisasi untuk terus belajar dan beradaptasi.

Reporter:
Helen Anggraini Budiono