Tag: SDG17

Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan membutuhkan pendekatan yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan dalam manajemen mutu adalah siklus Plan–Do–Check–Act (PDCA). Siklus ini membantu organisasi pelayanan kesehatan untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan perbaikan, mengimplementasikan perubahan, mengevaluasi hasil, serta memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan dapat dipertahankan dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Dalam praktik di fasilitas pelayanan kesehatan, berbagai masalah mutu sering muncul, seperti ketidaksesuaian standar pelayanan, variasi praktik klinis, keterlambatan layanan, maupun masalah keselamatan pasien. Namun demikian, tidak semua institusi mampu menerjemahkan masalah-masalah tersebut ke dalam proses perbaikan yang sistematis. Tantangan yang sering dihadapi adalah bagaimana mengubah masalah yang ditemukan di lapangan menjadi rencana perbaikan yang jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan melalui kerangka PDCA.

Selain itu, implementasi PDCA seringkali masih dipahami secara teoritis atau hanya sebagai bagian dari kewajiban akreditasi. Padahal, jika diterapkan secara konsisten, PDCA dapat menjadi cara kerja yang efektif dalam membangun budaya perbaikan berkelanjutan (continuous quality improvement) di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat belajar dari data, pengalaman lapangan, serta refleksi terhadap praktik yang telah dilakukan.

Oleh karena itu, diperlukan ruang pembelajaran yang memungkinkan para praktisi pelayanan kesehatan untuk memahami kembali konsep PDCA secara praktis serta mempelajari strategi menerjemahkan masalah mutu menjadi langkah-langkah perbaikan yang sistematis. Mutu Corner hadir sebagai forum diskusi dan pembelajaran yang mempertemukan peserta dengan expert di bidang mutu pelayanan kesehatan untuk berbagi pengalaman, pendekatan praktis, serta refleksi dari implementasi peningkatan mutu di lapangan.

Pada seri kedua Mutu Corner ini, tema mengenai “Siklus PDCA dan Perbaikan Berkelanjutan” diangkat untuk membantu peserta memahami bagaimana siklus PDCA dapat digunakan sebagai alat berpikir dan alat kerja dalam mengelola masalah mutu pelayanan kesehatan. Selain itu, webinar ini juga akan membahas strategi praktis dalam menerjemahkan masalah mutu ke dalam tahapan Plan, Do, Check, dan Act, sehingga peserta dapat mengaplikasikannya dalam konteks kerja masing-masing.

Tujuan

Meningkatkan pemahaman peserta mengenai penerapan siklus PDCA sebagai pendekatan sistematis dalam melakukan perbaikan mutu pelayanan kesehatan.

Tujuan Khusus:

• Memahami konsep dan prinsip dasar siklus PDCA dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
• Mengidentifikasi peran PDCA dalam mendorong perbaikan mutu yang berkelanjutan di fasilitas pelayanan kesehatan.
• Memahami strategi menerjemahkan masalah mutu pelayanan kesehatan ke dalam tahapan Plan, Do, Check, dan Act.
• Mendorong peserta untuk merefleksikan penerapan PDCA dalam upaya perbaikan mutu di unit atau institusi masing-masing.

  Sasaran Peserta

1. Pengelola sarana pelayanan kesehatan: Direktur/Manajer/Ketua Komite Mutu/Kepala Instansi/Kepala Unit RS, Kepala Puskesmas, Pimpinan Balai Kesehatan, serta pimpinan klinik dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
2. Regulator: Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, organisasi profesi, lembaga asuransi/pembiayaan kesehatan (BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan swasta/perusahaan), lembaga akreditasi fasyankes, LSM bidang kesehatan, dan sebagainya.
3. Klinisi: dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, serta tenaga kesehatan lainnya.
4. Mahasiswa: S1, S2, pendidikan dokter spesialis, S3.
5. Pemerhati mutu pelayanan kesehatan: perguruan tinggi, peneliti, konsultan, dan pihak lain yang memiliki minat dalam pengembangan mutu pelayanan kesehatan.

  Biaya dan Fasilitas

Biaya pendaftaran pelatihan ini adalah Rp 50.010,00

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia dengan Kode Unik 09, contoh Rp. 400.009. No. Rekening sebagai berikut:

No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Catatan: pembayaran yang dilakukan dari beda Bank BNI, mohon bisa menggunakan biaya transfer online sebesar Rp. 6.500,- tidak bisa menggunakan biaya BI Fast sebesar Rp. 2.500,-

Tempat dan Waktu

Hari, tanggal : Jumat, 24 April 2026
Pukul : 13.00 – 15.00 WIB

Agenda

   Reportase

PKMK-Yogyakarta. Webinar Mutu Corner seri kedua mengangkat tema “PDCA sebagai Cara Kerja: Dari Identifikasi Masalah Menuju Perbaikan Berkelanjutan” sebagai upaya memperkuat pemahaman praktis tenaga kesehatan dalam mengimplementasikan siklus mutu secara nyata di lapangan. Kegiatan ini menghadirkan Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc., MPH, Ph.D. dan dr. Mahatma Sotya Bawono, M.Sc., Sp. THTBKL selaku narasumber, serta Andriani Yulianti, MPH dari Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM sebagai moderator.

Kegiatan diawali dengan pengantar yang menegaskan bahwa Mutu Corner dirancang sebagai ruang belajar bersama yang berkelanjutan untuk mendiskusikan isu mutu secara praktis dan kritis, dengan melibatkan berbagai profesi dari rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan, hingga akademisi. Keberagaman latar belakang peserta diharapkan dapat memperkaya diskusi dan memperluas perspektif implementasi mutu di berbagai setting pelayanan kesehatan.

Dalam pemaparannya, Prof. Adi Utarini menekankan bahwa PDCA bukan hanya konsep manajemen mutu, melainkan juga cara kerja yang harus tertanam dalam praktik sehari-hari. Siklus PDCA dimulai dari kemampuan mengidentifikasi masalah secara tepat, yang sering kali justru menjadi tantangan utama di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun, masih banyak organisasi yang belum memiliki kebiasaan sistematis dalam mengenali masalah berbasis data, sehingga upaya perbaikan menjadi tidak terarah.

PDCA dijelaskan sebagai proses yang tidak berhenti pada pengukuran semata. Setelah suatu indikator diukur, langkah berikutnya adalah memastikan adanya tindak lanjut yang nyata. Perbaikan mutu harus dipandang sebagai siklus berulang yang terus berkembang, bukan kegiatan sekali selesai. Pendekatan ini juga disarankan untuk dimulai dari skala kecil, sehingga perubahan dapat diuji, dipelajari, dan diperbaiki sebelum diperluas ke skala yang lebih besar. Selain itu, memahami hambatan dalam implementasi juga menjadi sorotan. Strategi perbaikan tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal, termasuk sumber daya, budaya organisasi, serta kesiapan tim. Oleh karena itu, PDCA tidak hanya berbicara tentang metode, tetapi juga tentang bagaimana membangun kebiasaan reflektif dan pembelajaran berkelanjutan dalam organisasi.

Pada sesi berikutnya, dr. Mahatma Sotya Bawono membagikan pengalaman praktis dalam menerjemahkan masalah mutu ke dalam siklus PDCA di rumah sakit. Mahatma menjelaskan bahwa PDCA pada dasarnya merupakan proses sederhana yang dimulai dari menetapkan tujuan perbaikan berdasarkan kesenjangan antara kondisi saat ini dan target yang diharapkan. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan pengujian intervensi, evaluasi hasil, serta penyesuaian langkah perbaikan berikutnya.

Pendekatan ini dapat diterapkan hingga level unit terkecil dalam organisasi, sehingga setiap bagian memiliki peran aktif dalam peningkatan mutu. Dalam praktiknya, penting untuk menetapkan indikator yang jelas, baik indikator proses maupun outcome, agar perbaikan yang dilakukan dapat diukur secara objektif. Selain itu, analisis masalah perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti manusia, metode, material, teknologi, dan lingkungan, sehingga akar masalah dapat diidentifikasi secara lebih akurat. Penggunaan data juga menjadi elemen kunci dalam PDCA. Data bukan hanya digunakan untuk menilai capaian, melainka juga sebagai sarana pembelajaran. Ketidaksesuaian antar data atau indikator justru menjadi pintu masuk untuk memahami masalah lebih dalam dan merancang intervensi yang lebih tepat sasaran.

Dalam sesi diskusi, peserta mengangkat berbagai tantangan implementasi PDCA di lapangan. Salah satu isu yang muncul adalah masih adanya fasilitas kesehatan yang belum terbiasa melakukan identifikasi masalah secara sistematis, sehingga sulit menentukan titik awal perbaikan. Selain itu, peserta juga menanyakan relevansi PDCA dalam menjawab tantangan baru, seperti pengelolaan keluhan pasien di platform digital. Diskusi ini menunjukkan bahwa PDCA memiliki fleksibilitas untuk diterapkan pada berbagai konteks permasalahan, selama pendekatannya tetap berbasis data dan analisis yang sistematis.

Secara keseluruhan, webinar ini menegaskan bahwa PDCA bukan hanya alat, tetapi pola pikir dan cara kerja yang perlu diinternalisasi dalam sistem pelayanan kesehatan. Keberhasilan implementasinya tidak hanya bergantung pada pemahaman konsep, tetapi juga pada konsistensi dalam menjalankan siklus perbaikan, keterlibatan seluruh tim, serta komitmen organisasi untuk terus belajar dan beradaptasi.

Reporter:
Helen Anggraini Budiono

Berbagai hambatan masih ditemukan dalam penyusunan, implementasi, dan evaluasi Clinical Pathways, seperti keterbatasan pemahaman konsep CP, kurangnya keterlibatan tim multidisiplin, serta lemahnya mekanisme pemantauan dan evaluasi. Akibatnya, CP sering hanya berfungsi sebagai dokumen administratif dan belum berperan efektif dalam pengendalian mutu dan biaya pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas dan sistem agar Clinical Pathways dapat diterapkan secara optimal.

Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan serta pengelola mutu dalam penyusunan, implementasi, dan evaluasi Clinical Pathways (CP) sebagai  instrumen  manajemen  mutu  yang efektif untuk mendukung peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan efisiensi biaya pelayanan kesehatan.

  Materi

1. Konsep Clinical Pathways
2. Cara menyusun Clinical Pathways
3. Strategi implementasi Clinical Pathways
4. Cara evaluasi Clinical Pathways
5. Praktek menyusun Clinical Pathways

  Sasaran Peserta

1. Manajerial di Rumah Sakit,
2. Tim casemix,
3. Profesional Pemberi Asuhan,
4. Tim Kendali Mutu Kendali Biaya,
5. Komite medis, Komite mutu, Komite Keperawatan, Komite Nakes lainnya,
6. Peneliti, Dosen, Mahasiswa, dan pihak yang tertarik.

  Narasumber

1. Dr. dr. Hanevi Djasri MARS, FISQua (Narasumber)
2. Eva Tirtabayu Hasri S.Kep, MPH, CQIPS (Fasilitator)

  Biaya dan Fasilitas

Biaya pendaftaran pelatihan ini adalah Rp 400.000,00

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia dengan Kode Unik 09, contoh Rp. 400.009. No. Rekening sebagai berikut:
No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Catatan: pembayaran yang dilakukan dari beda Bank BNI, mohon bisa menggunakan biaya transfer online sebesar Rp. 6.500,- tidak bisa menggunakan biaya BI Fast sebesar Rp. 2.500,-

Fasilitas yang akan didapatkan peserta:

1. Sertifikat
2. Materi dalam bentuk .pdf
3. Rekaman

Tempat dan Waktu

Hari, tanggal : Kamis, 5 Maret 2026
Pukul : 09.00 – 13.00 WIB
tempat : Online melalui zoom meeting

Agenda

Reportase

PKMK-Yogyakarta. Pelatihan “Penyusunan, Implementasi, dan Evaluasi Clinical Pathways (CP)” yang diselenggarakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK Universitas Gadjah Mada berlangsung sebagai ruang belajar strategis dalam memperkuat praktik mutu pelayanan klinis. Kegiatan ini menghadirkan Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua sebagai narasumber, dengan dimoderatori oleh Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS dari Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM. Pelatihan diikuti oleh 16 peserta yang berasal dari berbagai tipe rumah sakit dari sejumlah daerah di Indonesia, sehingga menghadirkan beragam perspektif dan pengalaman implementasi di lapangan.

Kegiatan diawali dengan pemaparan konsep dasar Clinical Pathway (CP) sebagai salah satu instrumen penting dalam manajemen mutu pelayanan kesehatan. Narasumber menegaskan bahwa CP merupakan rencana perawatan terstruktur berbasis multidisiplin yang berfungsi untuk menerjemahkan panduan klinis ke dalam praktik pelayanan yang operasional di tingkat fasilitas kesehatan. Dengan pendekatan ini, variasi pelayanan dapat dikendalikan, keselamatan pasien meningkat, serta penggunaan sumber daya menjadi lebih optimal. CP juga berkontribusi dalam meningkatkan kepuasan pasien serta memperkuat koordinasi antarprofesi dalam pelayanan.

Pembahasan berlanjut pada proses penyusunan CP yang harus dilakukan secara sistematis dan kolaboratif.  Hanevi menjelaskan bahwa langkah awal dimulai dari pemilihan topik yang strategis berdasarkan kriteria high volume, high risk, high cost, dan high problem. Setelah itu, dibentuk tim multidisiplin yang terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya untuk menyusun CP dengan mengintegrasikan berbagai standar pelayanan ke dalam format yang terstruktur. Pendekatan ini menegaskan bahwa CP bukan hanya dokumen medis, tetapi merupakan produk kolaborasi lintas profesi yang mencerminkan keseluruhan proses pelayanan pasien.

Pelatihan ini bukan hanya berfokus pada aspek konseptual, melainkan juga memberikan pengalaman praktik langsung kepada peserta. Dalam sesi praktik, peserta menyusun draft CP sesuai dengan konteks layanan di masing-masing rumah sakit, mulai dari penentuan topik hingga penyusunan komponen pelayanan secara terstruktur. Proses ini membantu peserta memahami secara konkret bagaimana menerjemahkan standar pelayanan ke dalam bentuk CP yang aplikatif.

Hasil penyusunan CP oleh peserta kemudian didiskusikan bersama narasumber. Diskusi ini menjadi ruang pembelajaran yang penting, dimana peserta memperoleh umpan balik terkait kesesuaian, kelengkapan, serta aspek implementatif dari draft yang telah disusun. Melalui proses ini, peserta semakin memahami bahwa CP harus disusun secara realistis agar dapat digunakan dalam praktik sehari-hari, bukan sekadar sebagai dokumen administratif.

Pembahasan kemudian berlanjut pada aspek implementasi CP dalam pelayanan. Hanevi menjelaskan bahwa CP berfungsi sebagai panduan bagi tenaga klinis dalam memberikan pelayanan dan mendokumentasikan tindakan. Dalam pelaksanaannya, CP tetap memberikan ruang bagi klinisi untuk melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi pasien dengan pertimbangan medis yang tepat.

Selain itu, ditekankan bahwa keberhasilan implementasi CP sangat dipengaruhi oleh strategi organisasi dan peran kepemimpinan. Tanpa dukungan pimpinan, CP berisiko tidak terintegrasi dalam praktik pelayanan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat agar CP benar-benar digunakan sebagai alat kerja dalam meningkatkan mutu pelayanan.

Pada bagian akhir, narasumber membahas pentingnya evaluasi CP sebagai bagian dari siklus peningkatan mutu. Evaluasi dilakukan melalui pengukuran kepatuhan penggunaan, kepatuhan pengisian, serta manfaat yang dihasilkan dalam pelayanan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan, sehingga CP dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pelayanan di lapangan. Berbagai studi juga menunjukkan bahwa penerapan CP berpotensi menurunkan komplikasi, meningkatkan kualitas dokumentasi, serta mendorong efisiensi pelayanan, meskipun hasilnya dapat bervariasi tergantung pada konteks implementasi.

Dalam sesi diskusi, peserta mengungkapkan berbagai tantangan implementasi CP, khususnya terkait kepatuhan tenaga klinis dan integrasi dengan sistem pelayanan yang sudah berjalan. Narasumber menekankan bahwa kunci utama terletak pada penyusunan CP yang sederhana, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan klinis. Selain itu, diperlukan pemantauan yang konsisten serta pemberian umpan balik agar implementasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pelatihan ini memberikan pemahaman yang komprehensif sekaligus praktis mengenai Clinical Pathway sebagai instrumen manajemen mutu. Kegiatan ini menegaskan bahwa keberhasilan CP bukan hanya ditentukan oleh kualitas dokumen, melainkan juga oleh keterlibatan tim multidisiplin, dukungan organisasi, serta konsistensi dalam implementasi dan evaluasi di fasilitas pelayanan kesehatan.

Reporter:
Helen Anggraini Budiono