Tag: SDG17

Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit membawa perubahan signifikan dalam tata kelola rumah sakit di Indonesia. Salah satu perubahan yang menjadi perhatian utama adalah penguatan mekanisme pemberian sanksi administratif terhadap rumah sakit yang melakukan pelanggaran yang berdampak pada keselamatan pasien. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif secara langsung terhadap rumah sakit yang terbukti melakukan pelanggaran hingga menyebabkan kematian, kecacatan permanen, atau kerusakan organ permanen pada pasien.

Perubahan tersebut menempatkan keselamatan pasien tidak hanya sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan, tetapi juga sebagai isu strategis yang berkaitan dengan kepatuhan regulasi, reputasi organisasi, dan keberlangsungan operasional rumah sakit. Dalam konteks ini, rumah sakit perlu memahami berbagai faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya sanksi administratif serta langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk memperkuat sistem keselamatan pasien dan mencegah terjadinya insiden yang merugikan pasien maupun organisasi.

Di sisi lain, Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 juga menghadirkan perubahan dalam pengaturan tata kelola rumah sakit melalui tidak diaturnya secara khusus keberadaan Komite Medik, Komite Keperawatan, maupun Komite Mutu sebagaimana pada regulasi sebelumnya. Pasal 68 memberikan kewenangan kepada pimpinan tertinggi rumah sakit untuk membentuk komite, tim, atau penanggung jawab sesuai kebutuhan dan kemampuan rumah sakit. Fleksibilitas ini membuka peluang bagi rumah sakit untuk merancang sistem tata kelola yang lebih adaptif, namun sekaligus memunculkan berbagai pertanyaan mengenai bentuk organisasi, pembagian fungsi, mekanisme koordinasi, dan pengawasan mutu serta keselamatan pasien yang efektif.

Perubahan regulasi tersebut menimbulkan tantangan baru bagi direksi, pimpinan pelayanan, komite rumah sakit, serta tim mutu dan keselamatan pasien. Rumah sakit tidak hanya dituntut memahami konsekuensi hukum dan administratif yang mungkin timbul akibat insiden keselamatan pasien, tetapi juga perlu merumuskan strategi untuk menata ulang sistem mutu dan tata kelola klinis agar tetap mampu menjalankan fungsi pengendalian mutu, kredensial, manajemen risiko, serta pembelajaran organisasi secara efektif.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan webinar yang menghadirkan perspektif hukum kesehatan, kebijakan mutu dan keselamatan pasien, serta pengalaman praktis pengelolaan rumah sakit. Webinar ini diharapkan dapat menjadi forum pembelajaran dan diskusi bagi para pemimpin, pengelola, dan praktisi rumah sakit dalam memahami implikasi Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memperkuat mutu, keselamatan pasien, dan tata kelola klinis.

Tujuan

Meningkatkan pemahaman dan kesiapan rumah sakit dalam menghadapi implementasi Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 melalui penguatan sistem mutu, keselamatan pasien, dan tata kelola klinis sebagai upaya mitigasi risiko sanksi administratif serta adaptasi terhadap perubahan fungsi komite-komite rumah sakit.

Tujuan Khusus

1. Memahami ketentuan Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 terkait sanksi administratif yang berhubungan dengan keselamatan pasien.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya sanksi administratif di rumah sakit.
3. Memahami strategi mitigasi risiko keselamatan pasien untuk mencegah terjadinya sanksi administratif.
4. Memahami implikasi perubahan fungsi komite-komite rumah sakit terhadap tata kelola mutu dan keselamatan pasien.
5. Mengidentifikasi alternatif pengorganisasian sistem mutu, keselamatan pasien, dan tata kelola klinis sesuai kebutuhan rumah sakit.
6. Merumuskan langkah-langkah strategis untuk menata ulang sistem mutu dan tata kelola klinis pasca implementasi Permenkes Nomor 6 Tahun 2026.

Sasaran

1. Direktur rumah sakit
2. Wakil direktur pelayanan, penunjang, dan umum
3. Ketua dan anggota Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Mutu, serta komite lainnya di rumah sakit
4. Tim mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, dan akreditasi rumah sakit
5. Kepala bidang, kepala instalasi, kepala unit, dan manajer pelayanan rumah sakit
6. Dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya
7. Dinas kesehatan dan regulator pelayanan kesehatan
8. Akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pemerhati mutu pelayanan kesehatan
9. Konsultan rumah sakit dan pihak lain yang memiliki minat dalam pengembangan mutu dan keselamatan pasien

Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal  : Jumat, 3 Juli 2026
Waktu             : 13.00-15.30 WIB

Narasumber / Pembahas / Moderator

Narasumber:

1. Dr. Rimawati, S.H., M.Hum. – Konsultan Hukum Kesehatan FH UGM
2. Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua – Konsultan PKMK FK-KMK UGM

Pembahas:

1. dr. H. Nanang Widodo, Sp.B, M.Sc., M.P.H, M.H., C.M.C, FINACS – Ketua Komite Medik RSI Siti Hajar Mataram
2. dr. Tjahjono Kuntjoro, MPH, DrPH, FISQua, CRP – Direktur RS Ken Saras

Moderator:

dr. Muhammad Hardhantyo Puspo Wardoyo, MPH, Ph.D, FRSPH
(Kepala Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMMK UGM)

Rundown Kegiatan

Waktu	Agenda	Keterangan
12.45 – 13.00	Registrasi peserta	Panitia
13.00 – 13.10	Pembukaan dan pengantar webinar VIDEO	dr. M. Hardhantyo P.W., MPH, Ph.D, FRSPH
13.10 – 13.40	Materi 1: “Risiko Sanksi Administratif terkait Keselamatan Pasien: Implikasi dan Strategi Mitigasi bagi Rumah Sakit” VIDEO   MATERI	Dr. Rimawati, S.H., M.Hum.
13.40 – 14.10	Materi 2: “Menata Ulang Sistem Mutu dan Tata Kelola Klinis Pasca Perubahan Fungsi Komite-Komite Rumah Sakit” VIDEO   MATERI	Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua
14.10 – 14.25	Pembahas 1: “Perspektif Direksi Rumah Sakit dalam Menghadapi Risiko Sanksi dan Perubahan Tata Kelola Rumah Sakit” VIDEO	dr. H. Nanang Widodo, Sp.B, M.Sc., M.P.H, M.H., C.M.C, FINACS
14.25 – 14.40	Pembahas 2: “Perspektif Implementasi Mutu, Keselamatan Pasien, dan Manajemen Risiko Pasca Permenkes No. 6 Tahun 2026” VIDEO   MATERI	dr. Tjahjono Kuntjoro, MPH, DrPH, FISQua, CRP
14.40 – 15.25	Diskusi panel dan tanya jawab VIDEO	dr. M. Hardhantyo P.W., MPH, Ph.D, FRSPH
15.20 – 15.30	Penutup	dr. M. Hardhantyo P.W., MPH, Ph.D, FRSPH

 

   Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Sebagai respon atas terbitnya Permenkes Nomor 6 Tahun 2026, Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan webinar “Menghadapi Risiko Sanksi Keselamatan Pasien dan Perubahan Fungsi Komite-Komite Rumah Sakit: Bagaimana Menata Ulang Sistem Mutu dan Tata Kelola Klinis Pasca Permenkes Nomor 6 Tahun 2026”. Webinar tersebut menghadirkan Dr. Rimawati, S.H., M.Hum. dan Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua sebagai narasumber, dengan dr. H. Nanang Widodo, Sp.B., S.H., M.Sc., M.P.H., M.H.Kes. dan dr. Tjahjono Kuntjoro, MPH, DrPH, FISQua, CRP sebagai pembahas, serta dimoderatori oleh dr. M. Hardhantyo P.W., MPH, Ph.D, FRSPH.

Pada sesi pertama, Dr. Hanevi membahas perubahan struktur organisasi rumah sakit pasca Permenkes Nomor 6 Tahun 2026. Narasumber menekankan bahwa meskipun regulasi baru memberikan fleksibilitas dalam pembentukan komite, tim, atau penanggung jawab sesuai kebutuhan organisasi, fungsi-fungsi utama seperti peningkatan mutu, keselamatan pasien, kredensial, audit klinis, pengendalian infeksi, pendidikan, serta manajemen risiko tetap harus berjalan. Perubahan tersebut perlu dimaknai sebagai kesempatan untuk mendesain ulang sistem tata kelola klinis yang lebih efektif tanpa menghilangkan fungsi-fungsi esensial. Narasumber juga menyoroti pentingnya penyesuaian peraturan internal rumah sakit, termasuk corporate bylaws dan clinical staff bylaws, agar selaras dengan ketentuan baru sekaligus tetap mendukung penerapan clinical governance dan budaya mutu yang berkelanjutan.

Selanjutnya, Dr. Rimawati memaparkan implikasi hukum Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 terhadap penyelenggaraan rumah sakit. Narasumber menjelaskan bahwa keselamatan pasien tidak lagi dipandang bukan hanya sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu, melainkan juga sebagai aspek kepatuhan terhadap regulasi yang dapat berimplikasi pada sanksi administratif. Rumah sakit dituntut mampu membuktikan bahwa sistem mutu, pelaporan insiden, manajemen risiko, audit klinis, serta tindak lanjut perbaikan telah berjalan secara efektif. Selain menjelaskan tahapan sanksi administratif yang bersifat progresif, narasumber juga mengingatkan adanya kondisi tertentu yang memungkinkan sanksi dijatuhkan secara tidak berjenjang apabila pelanggaran menimbulkan dampak serius bagi pasien. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, dokumentasi, dan kepatuhan regulasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga keselamatan pasien.

Pada sesi pembahasan, dr. Nanang dan dr. Tjahjono memberikan perspektif implementasi dari sisi direksi rumah sakit dan manajemen mutu. Kedua pembahas menekankan bahwa perubahan regulasi perlu direspon melalui penguatan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis secara terintegrasi. Fleksibilitas organisasi tidak boleh mengurangi komitmen terhadap mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan manajemen risiko. Rumah sakit juga perlu segera melakukan peninjauan terhadap regulasi internal, memperkuat sistem pelaporan insiden, dokumentasi klinis, serta pengelolaan risiko agar siap menghadapi masa transisi maupun proses akreditasi berikutnya.

Sesi diskusi berlangsung dinamis dengan antusiasme peserta dari berbagai rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan. Beberapa pertanyaan disampaikan terkait implementasi fungsi komite pada berbagai tipe rumah sakit, penyesuaian hospital bylaws dan clinical staff bylaws, kesiapan rumah sakit menghadapi potensi sanksi administratif, hubungan regulasi baru dengan standar akreditasi, hingga strategi yang perlu dilakukan selama masa transisi sebelum pedoman teknis diterbitkan. Para narasumber menekankan bahwa perubahan nomenklatur organisasi tidak boleh mengurangi fungsi tata kelola klinis dan mutu, sehingga setiap rumah sakit perlu segera melakukan gap assessment, memperkuat sistem mutu, serta memastikan seluruh proses pelayanan tetap berorientasi pada keselamatan pasien dan kepatuhan terhadap regulasi.

Reporter:
Helen Anggraini Budiono

 

 

Keselamatan pasien merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu. Berbagai kejadian tidak diharapkan (KTD) yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di tingkat pelayanan primer maupun rujukan, menunjukkan perlunya upaya sistematis untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko sebelum maupun setelah insiden terjadi.

Dalam standar akreditasi fasilitas kesehatan, baik FKTP maupun FKRTL, pengelolaan risiko menjadi salah satu elemen penting yang harus diterapkan secara berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang direkomendasikan adalah Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) sebagai metode proaktif untuk mengidentifikasi potensi kegagalan proses pelayanan sebelum menimbulkan dampak terhadap pasien. Melalui FMEA, organisasi dapat mengenali titik-titik risiko, menentukan prioritas perbaikan, serta merancang tindakan pencegahan secara sistematis.

Selain pendekatan proaktif, fasilitas kesehatan juga perlu melakukan analisis terhadap insiden yang telah terjadi melalui Root Cause Analysis (RCA). RCA merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab suatu kejadian sehingga organisasi dapat mengembangkan solusi yang berfokus pada perbaikan sistem dan mencegah terulangnya kejadian serupa.

Meskipun FMEA dan RCA telah menjadi bagian dari persyaratan akreditasi, masih banyak fasilitas kesehatan yang menghadapi tantangan dalam memahami konsep, menentukan prioritas risiko, menyusun analisis, serta menerjemahkan hasil analisis menjadi rencana perbaikan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pengelola fasilitas kesehatan melalui kegiatan bimbingan teknis yang membahas konsep dan praktik penerapan FMEA dan RCA secara komprehensif.

Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta dalam menerapkan metode Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA) sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di fasilitas kesehatan.

Tujuan Khusus:

1. Memahami konsep dasar FMEA dan RCA dalam pengelolaan risiko pelayanan kesehatan.
2. Mengidentifikasi proses prioritas yang memiliki risiko tinggi untuk dilakukan analisis.
3. Menyusun diagram proses dan mengidentifikasi potensi failure mode serta dampaknya.
4. Menentukan prioritas risiko menggunakan pendekatan Risk Priority Number (RPN).
5. Melakukan analisis akar penyebab masalah menggunakan metode RCA.
6. Menyusun rancangan perbaikan proses berdasarkan hasil analisis.
7. Menyusun rencana tindak lanjut (Plan of Action) untuk implementasi perbaikan.

Sasaran

1. Pengelola fasilitas kesehatan: Direktur, manajer mutu, komite mutu, tim PMKP, tim manajemen risiko, kepala unit/instalasi, kepala puskesmas, pimpinan klinik, dan pengelola fasilitas kesehatan lainnya.
2. Regulator dan pemangku kepentingan: Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, organisasi profesi, BPJS Kesehatan, lembaga akreditasi, LSM kesehatan, dan institusi terkait lainnya.
3. Tenaga kesehatan: Dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, serta tenaga kesehatan lainnya.
4. Akademisi dan mahasiswa: Mahasiswa, dosen, peneliti, dan peserta pendidikan profesi maupun spesialis.
5. Pemerhati mutu pelayanan kesehatan: Konsultan, akademisi, peneliti, dan pihak lain yang memiliki minat dalam pengembangan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko pelayanan kesehatan.

Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Coming soon
Waktu : 09.00 – 13.00 WIB

Rundown Kegiatan

Waktu	Agenda	Narasumber/Fasilitator
09.00 – 09.15	Pre-test dan Pembukaan	Andriani Yulianti, MPH
09.15 – 10.00	Materi 1: Konsep Dasar FMEA dan RCA serta Langkah-langkah Pelaksanaannya	Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua
10.00 – 11.00	Materi 2: Manajemen Risiko, Penyusunan Diagram Proses, dan Identifikasi Potential Failure Modes	Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua
11.00 – 12.00	Praktik Perhitungan RPN, Penentuan Prioritas Risiko, RCA, dan Redesign Proses	Andriani Yulianti, MPH
12.00 – 12.40	Presentasi Hasil Praktik dan Diskusi	Andriani Yulianti, MPH
12.40 – 13.00	Post-test, Diskusi Rencana Tindak Lanjut, dan Penutup	Andriani Yulianti, MPH

 

Registrasi Waiting List

Pelatihan ini saat ini belum membuka pendaftaran resmi dan menggunakan sistem waiting list untuk pendataan calon peserta. Peserta yang telah terdaftar akan mendapatkan informasi lebih awal mengenai jadwal, biaya, serta mekanisme pendaftaran ketika pelatihan akan diselenggarakan.

Link registrasi waiting list peserta:  KLIK DISINI

Perkiraan biaya bimbingan teknis: Rp 400.000,-

 

Narahubung

Pendaftaran: Helen (0851-1744-8499)
Konten: Andriani Yulianti (0813-2800-3119)

 

Insiden keselamatan pasien merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pelayanan kesehatan. Insiden dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kejadian tidak diharapkan (KTD), kejadian nyaris cedera (KNC), hingga kejadian tidak cedera (KTC). Setiap insiden pada dasarnya menyimpan informasi penting mengenai kelemahan sistem yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan pelayanan.

Namun dalam praktik di lapangan, insiden keselamatan pasien sering kali dipandang sebagai ancaman, baik bagi individu maupun institusi. Insiden dianggap sebagai bentuk kesalahan yang harus dihindari, ditutupi, atau bahkan disangkal. Cara pandang ini menyebabkan insiden tidak dilihat sebagai peluang pembelajaran, melainkan sebagai risiko yang harus diminimalkan eksposurnya.

Dampak dari cara pandang tersebut adalah rendahnya pelaporan insiden oleh tenaga kesehatan. Banyak tenaga kesehatan merasa takut untuk melaporkan insiden karena berbagai alasan, seperti kekhawatiran terhadap sanksi, stigma, penilaian negatif, hingga potensi konsekuensi hukum. Selain itu, budaya menyalahkan (blaming culture) yang masih ada di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan semakin memperkuat rasa takut tersebut.

Tidak hanya faktor budaya, hambatan dalam pelaporan insiden juga dipengaruhi oleh sistem yang belum mendukung, seperti mekanisme pelaporan yang rumit, kurangnya umpan balik terhadap laporan, serta tidak adanya perubahan nyata setelah insiden dilaporkan. Kondisi ini membuat tenaga kesehatan merasa bahwa pelaporan insiden tidak memberikan manfaat yang jelas, sehingga motivasi untuk melapor menjadi rendah.

Padahal, dalam pendekatan keselamatan pasien modern, insiden merupakan sumber pembelajaran yang sangat berharga. Organisasi yang mampu mengelola insiden secara terbuka dan sistematis akan memiliki kemampuan lebih baik dalam mengidentifikasi risiko, mencegah kejadian berulang, serta meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan perubahan cara pandang dari melihat insiden sebagai ancaman menjadi sebagai kesempatan belajar, serta pembangunan budaya pelaporan yang aman dan konstruktif.

Melalui seri keempat Mutu Corner ini, peserta diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pelaporan insiden, memahami pentingnya membangun budaya pelaporan yang aman, serta mengembangkan langkah-langkah strategis untuk mendorong pelaporan insiden sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya pelaporan insiden keselamatan pasien sebagai bagian dari budaya keselamatan dan sistem perbaikan mutu pelayanan kesehatan.

Tujuan Khusus:

1. Memahami konsep, jenis, dan peran insiden keselamatan pasien dalam peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan.
2. Mengidentifikasi tantangan dalam pelaporan dan pengelolaan insiden, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan tenaga kesehatan enggan melaporkan insiden.
3. Memahami dampak rendahnya pelaporan insiden serta pentingnya pendekatan pembelajaran dalam pengelolaan insiden keselamatan pasien.
4. Mendorong peserta untuk mengembangkan langkah awal dan strategi dalam memanfaatkan insiden sebagai dasar perbaikan sistem serta membangun budaya pelaporan yang terbuka dan berorientasi pada pembelajaran.

Sasaran

1. Pengelola sarana pelayanan kesehatan: Direktur/Manajer/Ketua Komite Mutu/Kepala Instansi/Kepala Unit RS, Kepala Puskesmas, Pimpinan Balai Kesehatan, serta pimpinan klinik dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
2. Regulator: Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, organisasi profesi, lembaga asuransi/pembiayaan kesehatan (BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan swasta/perusahaan), lembaga akreditasi fasyankes, LSM bidang kesehatan, dan sebagainya.
3. Klinisi: dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, serta tenaga kesehatan lainnya.
4. Mahasiswa: S1, S2, pendidikan dokter spesialis, S3.
5. Pemerhati mutu pelayanan kesehatan: perguruan tinggi, peneliti, konsultan, dan pihak lain yang memiliki minat dalam pengembangan mutu pelayanan kesehatan.

Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Juni 2026
Waktu : 13.00-15.00 WIB

Link Zoom : akan diinformasikan

Rundown Kegiatan

Waktu	Agenda	Narasumber/Fasilitator
12.45 – 13.00	Registrasi peserta	Panitia
13.00 – 13.15	Pembukaan	Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS
13.15 – 13.45	Materi 1: “Insiden Keselamatan Pasien: Ancaman atau Kesempatan Belajar?”	Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc., MPH, Ph.D.
13.45 – 14.15	Materi 2: “Membangun Budaya Aman di Fasilitas Kesehatan”	dr. Mahatma Sotya Bawono, M.Sc., Sp. THTBKL
14.15 – 14.45	Sesi diskusi dan tanya-jawab	Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS
14.45 – 15.00	Penutup	Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS

 

  Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM kembali menyelenggarakan seri Mutu Corner #4 bertajuk “Insiden Keselamatan Pasien: Ancaman atau Kesempatan Belajar?” pada Jumat (26/6/2026). Webinar ini diselenggarakan sebagai ruang belajar bersama untuk mengubah cara pandang terhadap insiden keselamatan pasien, dari sesuatu yang dipersepsikan sebagai ancaman menjadi sumber pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Kegiatan ini menghadirkan Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc., MPH, Ph.D. (konsultan PKMK FK-KMK UGM) dan dr. Mahatma Sotya Bawono, M.Sc., Sp.THTBKL (Ketua Komite Mutu, Keselamatan Pasien, dan Kinerja RS Akademik UGM 2024–2025), dengan Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep., MPH., CQIPS sebagai moderator.

Pada sesi pertama, Prof. Adi Utarini menjelaskan bahwa insiden keselamatan pasien masih menjadi tantangan global. Berbagai laporan menunjukkan bahwa kejadian yang merugikan pasien masih banyak terjadi, sementara hanya sebagian kecil insiden yang berhasil terdeteksi dan dilaporkan. Kondisi tersebut menyebabkan banyak peluang pembelajaran hilang. Oleh karena itu, organisasi pelayanan kesehatan perlu bergeser dari sekadar learning about incidents menuju learning from incidents, yaitu memanfaatkan setiap insiden maupun near miss sebagai dasar untuk memperbaiki sistem pelayanan. Narasumber juga menekankan bahwa rendahnya pelaporan sering dipengaruhi oleh hambatan praktis maupun budaya, seperti kekhawatiran terhadap sanksi, minimnya umpan balik, serta belum terbentuknya budaya pelaporan yang aman. Membangun sistem yang mampu menghasilkan pembelajaran berkelanjutan menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan budaya keselamatan pasien.

Sesi berikutnya disampaikan oleh dr. Mahatma yang membagikan pengalaman implementasi sistem pelaporan insiden di RS Akademik UGM. Narasumber menjelaskan bahwa pelaporan insiden merupakan bagian dari sistem manajemen keselamatan pasien yang harus diikuti dengan proses analisis, investigasi, penyusunan rekomendasi, serta pemantauan tindak lanjut. Investigasi dilakukan dengan prinsip no blaming, berfokus pada pencarian akar masalah dan perbaikan sistem, bukan mencari pihak yang harus disalahkan. Melalui contoh penerapan di rumah sakit, peserta memperoleh gambaran mengenai mekanisme pelaporan berbasis sistem elektronik, proses investigasi sederhana maupun Root Cause Analysis sesuai tingkat risiko, hingga pentingnya monitoring terhadap implementasi rekomendasi agar insiden serupa tidak terulang kembali.

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan antusiasme peserta dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Beberapa pertanyaan yang muncul antara lain mengenai strategi membangun budaya pelaporan di rumah sakit dan puskesmas, mekanisme pelaporan insiden yang tidak menimbulkan cedera, klasifikasi berbagai jenis insiden keselamatan pasien, pemanfaatan sistem elektronik dalam pelaporan, hingga penggunaan instrumen untuk mengukur budaya keselamatan pasien. Para narasumber menekankan bahwa setiap fasilitas kesehatan memiliki karakteristik budaya organisasi yang berbeda sehingga pendekatan untuk membangun budaya pelaporan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Diskusi juga menyoroti pentingnya menjaga kerahasiaan laporan sekaligus memastikan adanya umpan balik sehingga pelaporan benar-benar menjadi sarana pembelajaran organisasi, bukan sekadar pemenuhan administrasi.

Melalui penyelenggaraan Mutu Corner #4, peserta diharapkan semakin memahami bahwa setiap insiden keselamatan pasien merupakan kesempatan untuk belajar dan memperbaiki sistem pelayanan. Dengan membangun budaya pelaporan yang aman, terbuka, dan berorientasi pada pembelajaran, fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan mampu mencegah terulangnya insiden, meningkatkan mutu pelayanan, serta memperkuat keselamatan pasien secara berkelanjutan.

 

Reporter:
Helen Anggraini Budiono

 

Keselamatan pasien merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu. Berbagai standar dan kebijakan telah dikembangkan untuk memastikan bahwa setiap proses pelayanan berjalan secara aman, efektif, dan berorientasi pada perlindungan pasien. Salah satu implementasi penting dalam sistem mutu adalah penerapan Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) yang menjadi bagian integral dalam akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.

Namun, dalam praktik di lapangan, penerapan sasaran keselamatan pasien masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak jarang SKP dijalankan secara intensif menjelang survei akreditasi, tetapi tidak konsisten dalam praktik sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi keselamatan pasien seringkali masih diposisikan sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai budaya kerja yang melekat dalam sistem pelayanan.

Fenomena ini berdampak pada rendahnya efektivitas upaya keselamatan pasien. Praktik seperti identifikasi pasien, komunikasi efektif, keamanan obat, serta pencegahan infeksi dan risiko jatuh dapat berjalan tidak optimal apabila tidak dilakukan secara konsisten. Akibatnya, potensi terjadinya insiden keselamatan pasien tetap tinggi meskipun standar telah tersedia.

Pendekatan keselamatan pasien yang efektif menuntut adanya perubahan cara pandang, dari sekadar kepatuhan terhadap standar menjadi komitmen terhadap sistem yang aman. Hal ini memerlukan keterlibatan seluruh tenaga kesehatan, kepemimpinan yang kuat, serta sistem yang mendukung pelaporan, pembelajaran, dan perbaikan berkelanjutan.

Melalui seri ketiga Mutu Corner ini, peserta diharapkan dapat memahami akar permasalahan implementasi SKP, mengidentifikasi kesenjangan antara standar dan praktik, serta merumuskan langkah strategis untuk menjadikan keselamatan pasien sebagai budaya yang berkelanjutan dalam pelayanan kesehatan.

Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman peserta mengenai implementasi sasaran keselamatan pasien sebagai bagian dari budaya keselamatan dan sistem mutu pelayanan kesehatan.

Tujuan Khusus:

1. Mengkaji kembali konsep dan tujuan sasaran keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan.
2. Mengidentifikasi kesenjangan antara standar keselamatan pasien dan praktik di lapangan.
3. Merefleksikan dampak implementasi keselamatan pasien yang berorientasi pada akreditasi semata.
4. Mendorong peserta untuk mengembangkan strategi implementasi keselamatan pasien yang berkelanjutan di institusi masing-masing.

Sasaran

1. Pengelola sarana pelayanan kesehatan: Direktur/Manajer/Ketua Komite Mutu/Kepala Instansi/Kepala Unit RS, Kepala Puskesmas, Pimpinan Balai Kesehatan, serta pimpinan klinik dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
2. Regulator: Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, organisasi profesi, lembaga asuransi/pembiayaan kesehatan (BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan swasta/perusahaan), lembaga akreditasi fasyankes, LSM bidang kesehatan, dan sebagainya.
3. Klinisi: dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, serta tenaga kesehatan lainnya.
4. Mahasiswa: S1, S2, pendidikan dokter spesialis, S3.
5. Pemerhati mutu pelayanan kesehatan: perguruan tinggi, peneliti, konsultan, dan pihak lain yang memiliki minat dalam pengembangan mutu pelayanan kesehatan.

Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Mei 2026
Waktu : 13.00-15.00 WIB

Link Zoom : akan diinformasikan

Narasumber / Fasilitator

• dr. Tjahjono Kuntjoro, MPH, DrPH, FISQua, CRP
  – Konsultan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM
• dr. Yael Esthi Nurfitri Kuncoro, Sp.DVE, FINSDV, FAADV, FISQua, CRP
  – Ketua Sub Komite Mutu Profesi RS Ken Saras
  – Penyurvei UKP Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
• Fasilitator: dr. Novika Handayani
  – Peneliti Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM

Rundown Kegiatan

Waktu	Agenda	Narasumber/Fasilitator
12.45 – 13.00	Registrasi peserta	Panitia
13.00 – 13.15	Pembukaan	dr. Novika Handayani
13.15 – 13.45	Materi 1: “Sasaran Keselamatan Pasien: Kepatuhan atau Budaya?”	dr. Tjahjono Kuntjoro, MPH, DrPH, FISQua, CRP
13.45 – 14.15	Materi 2: “Di Balik Akreditasi: Tantangan dan Strategi Menerapkan Keselamatan Pasien Sehari-hari”	dr. Yael Esthi Nurfitri Kuncoro, Sp.DVE, FINSDV, FAADV, FISQua, CRP
14.15 – 14.45	Sesi diskusi dan tanya-jawab	dr. Novika Handayani
14.45 – 15.00	Penutup	dr. Novika Handayani

 

Biaya dan Fasilitas

Biaya pendaftaran: Rp 50.000,00.

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia dengan Kode Unik 10,
contoh Rp. 50.010,00. No. rekening sebagai berikut:

No. Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Catatan: pembayaran yang dilakukan dari beda Bank BNI, mohon bisa menggunakan biaya transfer online sebesar Rp. 6.500,- tidak bisa menggunakan biaya BI Fast sebesar Rp. 2.500,-.

Fasilitas yang akan didapatkan peserta:

1. Sertifikat
2. Materi dalam bentuk pdf
3. Rekaman 

   Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM kembali menyelenggarakan webinar seri Mutu Corner 3 bertajuk “Akreditasi Selesai, Apakah Keselamatan Pasien Tetap Terjaga? Mengungkap Realita Sasaran Keselamatan Pasien di Lapangan”. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari tenaga kesehatan, pengelola mutu, pimpinan fasilitas kesehatan, regulator, akademisi, hingga mahasiswa yang memiliki perhatian terhadap pengembangan mutu pelayanan kesehatan. Webinar dipandu oleh dr. Novika Handayani dan menghadirkan dua narasumber, yaitu dr. Tjahjono Kuntjoro, MPH, DrPH, FISQua, CRP serta dr. Yael Esthi Nurfitri Kuncoro, Sp.DVE, FINSDV, FAADV, FISQua, CRP.

Dalam pengantarnya, moderator menyampaikan bahwa isu keselamatan pasien masih menjadi tantangan besar di berbagai fasilitas kesehatan. Implementasi sasaran keselamatan pasien (SKP) sering kali berjalan optimal menjelang survei akreditasi, tetapi belum sepenuhnya menjadi budaya kerja yang konsisten dalam praktik sehari-hari. Webinar ini diselenggarakan sebagai ruang refleksi dan diskusi kritis mengenai kesenjangan antara standar keselamatan pasien dan implementasinya di lapangan.

 

 

Pada sesi pertama, dr. Tjahjono Kuntjoro membawakan materi “Sasaran Keselamatan Pasien: Kepatuhan atau Budaya?”. dr Tjahyono menjelaskan bahwa keselamatan pasien tidak cukup hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap standar dan regulasi, tetapi harus berkembang menjadi budaya yang tertanam dalam sikap dan perilaku seluruh tenaga kesehatan. Menurutnya, pembiasaan menjadi kunci agar kepatuhan dapat berubah menjadi budaya kerja yang berkelanjutan. Narasumber juga menekankan pentingnya nilai-nilai budaya mutu seperti keterbukaan, pembelajaran, pemberdayaan, perlakuan yang adil, serta perbaikan berkesinambungan dalam membangun sistem pelayanan yang aman bagi pasien.

Sesi berikutnya disampaikan oleh dr. Yael Esthi Nurfitri Kuncoro melalui materi “Di Balik Akreditasi: Tantangan dan Strategi Menerapkan Keselamatan Pasien Sehari-hari”. dr Yael mengulas berbagai tantangan penerapan budaya keselamatan pasien pascaakreditasi, termasuk rendahnya keterbukaan komunikasi dan lemahnya dukungan organisasi. Pihaknya menegaskan bahwa kepemimpinan memegang peranan penting dalam membangun budaya keselamatan pasien karena arah kebijakan dan dukungan organisasi sangat ditentukan oleh pimpinan fasilitas kesehatan. Selain itu, komunikasi efektif antarpetugas maupun dengan pasien juga menjadi faktor penting untuk menjaga keselamatan pasien secara konsisten.

Pada sesi diskusi dan tanya jawab, peserta tampak antusias menyampaikan berbagai pertanyaan serta pengalaman implementasi keselamatan pasien di lapangan. Diskusi membahas peran dinas kesehatan dalam menyikapi insiden keselamatan pasien, tantangan menjaga kepatuhan identifikasi pasien pascaakreditasi, hingga strategi membangun budaya mutu yang berkelanjutan di fasilitas kesehatan. Narasumber memberikan berbagai refleksi dan solusi praktis agar keselamatan pasien tidak berhenti sebagai tuntutan administratif, melainkan menjadi bagian dari budaya organisasi yang terus dijaga dan dikembangkan.

Reporter:
Helen Anggraini Budiono

Fraud dalam sektor kesehatan, khususnya pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), telah menjadi isu krusial yang mengancam keberlanjutan sistem pembiayaan kesehatan sekaligus mutu pelayanan. Berbagai bentuk kecurangan seperti upcoding, klaim fiktif, manipulasi layanan, hingga ketidaksesuaian dokumentasi klinis masih kerap ditemukan dalam praktik di lapangan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga berpotensi menurunkan kredibilitas fasilitas kesehatan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional.

Di sisi lain, fasilitas pelayanan kesehatan sebenarnya memiliki potensi besar berupa ketersediaan data yang melimpah, mulai dari data klaim, rekam medis, hingga data utilisasi pelayanan. Namun demikian, data tersebut seringkali belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat kendali dan deteksi dini terhadap potensi fraud. Data masih dipandang sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai instrumen strategis untuk pengambilan keputusan.

Akibatnya, banyak fasilitas kesehatan belum mampu mengidentifikasi pola-pola pelayanan yang tidak wajar secara sistematis. Ketika muncul peringatan atau temuan dugaan fraud dari BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan kerap berada pada posisi reaktif—kebingungan dalam menyiapkan data pendukung, tidak memiliki analisis yang kuat, serta kesulitan membuktikan bahwa layanan yang diberikan telah sesuai. Kondisi ini sering berujung pada konsekuensi finansial yang signifikan dan berdampak pada stabilitas operasional fasilitas kesehatan.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas, khususnya dalam hal pengolahan data, analisis pola pelayanan, serta penerjemahan data menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat. Tanpa kemampuan tersebut, data yang melimpah justru tidak memberikan nilai tambah dalam upaya pencegahan fraud.

Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih praktis, aplikatif, dan kontekstual dalam mengelola serta memanfaatkan data layanan kesehatan. Transformasi dari data menjadi aksi menjadi kunci utama, di mana fasilitas kesehatan tidak hanya mampu membaca data, tetapi juga menggunakannya untuk mendeteksi risiko, melakukan intervensi dini, serta membangun sistem pencegahan fraud yang proaktif, transparan, dan akuntabel. Workshop ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan memberikan strategi yang dapat langsung diterapkan dalam praktik sehari-hari di fasilitas kesehatan.

Tujuan

Meningkatkan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dalam memahami, mendeteksi, dan merespons potensi fraud secara sistematis melalui pemanfaatan dan analisis data pelayanan kesehatan yang tepat dan aplikatif.

Tujuan Khusus

1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep, jenis, dan pola fraud layanan kesehatan yang umum terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan pada era JKN.
2. Meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi indikator dan red flags fraud berbasis data klaim, rekam medis, dan utilisasi pelayanan.
3. Membekali peserta dengan keterampilan dasar dalam membaca, mengolah, dan menganalisis data pelayanan kesehatan sebagai alat deteksi dini fraud.
4. Meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan analisis data untuk mengklarifikasi dan membuktikan dugaan fraud secara objektif dan berbasis bukti.

Sasaran Peserta

1. Dinas Kesehatan (provinsi / kabupaten)
2. Manajemen RS dan Puskesmas
3. Ketua dan anggota Tim Pencegahan Kecurangan JKN
4. Verifikator klaim JKN
5. Akademisi dan peneliti jaminan kesehatan

Narasumber

1. drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE
   Fraud Mitigation Specialist (Terlibat dalam pengembangan regulasi & sistem anti-fraud JKN sejak 2014)
2. Indra Komala R.N., MPH
   Peneliti Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM

Tempat dan Waktu

Hari, tanggal : Kamis, 25 Juni 2026
Pukul : 09:00 – 12:00 WIB

Rundown Kegiatan

Waktu	Agenda	Narasumber/Fasilitator
08.45 – 09.00	Registrasi peserta	Panitia
09.00 – 09.10	Pembukaan	Indra Komala R.N., MPH
09.10 – 09.30	Materi 1: Fraud Program Jaminan Kesehatan Nasional: Tantangan Pelayanan Kesehatan yang Efektif, Efisien, dan Berintegritas	drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE
09.30 – 09.50	Materi 2: Pengumpulan dan Analisis Data untuk Deteksi Fraud	Indra Komala R.N., MPH
09.50 – 10.10	Materi 3: Olah dan Analisis Data Klaim JKN menggunakan Excel	Indra Komala R.N., MPH
10.10 – 10.30	Materi 4: Strategi Menyanggah Dugaan Fraud dengan Teknik Audit yang Tepat	drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE
10.30 – 11.30	Simulasi praktik analisis data fraud berbasis studi kasus	Indra Komala R.N., MPH
11.30 – 11.55	Sesi diskusi dan tanya-jawab	Indra Komala R.N., MPH
11.55 – 12.00	Penutup	Indra Komala R.N., MPH

 

  Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan workshop “Dari Data ke Aksi: Strategi Praktis Pencegahan Fraud di Fasilitas Kesehatan” sebagai upaya meningkatkan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendeteksi dan mencegah fraud melalui pemanfaatan data pelayanan kesehatan. Workshop ini menghadirkan drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE (konsultan dan peneliti bidang anti-fraud kesehatan PKMK FK-KMK UGM) dan Indra Komala, R.N., MPH (peneliti PKMK FK-KMK UGM), yang memberikan pembelajaran mulai dari konsep hingga praktik analisis data untuk pencegahan fraud. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis (25/6/2026).

Kegiatan dibuka oleh Indra Komala yang menyampaikan bahwa fraud dalam pelayanan kesehatan merupakan tantangan yang tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga memengaruhi mutu pelayanan serta keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Oleh karena itu, fasilitas kesehatan perlu mampu memanfaatkan data pelayanan sebagai dasar untuk mengenali pola yang tidak wajar, melakukan deteksi dini, serta menyusun langkah pencegahan yang lebih sistematis.

Pada sesi pertama, drg. Puti memaparkan berbagai fenomena fraud yang masih sering dijumpai dalam penyelenggaraan JKN, mulai dari ketidaksesuaian dokumentasi, manipulasi klaim, hingga bentuk-bentuk penyimpangan lainnya yang dapat merugikan sistem pembiayaan kesehatan. Narasumber menjelaskan bahwa pencegahan fraud tidak cukup dilakukan melalui pengawasan semata, tetapi memerlukan tata kelola organisasi yang baik, budaya integritas, serta kemampuan menganalisis data sebagai dasar pengambilan keputusan. Peserta juga diajak memahami bagaimana hasil analisis data dapat digunakan untuk mengidentifikasi red flags sehingga potensi fraud dapat dikenali lebih awal sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.

Materi kemudian dilanjutkan oleh Indra yang berfokus pada keterampilan praktis pengelolaan data. Peserta memperoleh pendampingan mulai dari proses menyiapkan data, melakukan data cleaning, memvalidasi kelengkapan data, hingga mengolah data menggunakan Microsoft Excel. Melalui simulasi dan studi kasus, peserta mempraktikkan penggunaan fitur filter, identifikasi data duplikat, penyusunan pivot table, serta analisis pola klaim untuk menemukan anomali yang berpotensi mengarah pada fraud. Pendekatan ini memberikan gambaran bahwa data pelayanan yang selama ini hanya digunakan sebagai kebutuhan administratif sebenarnya dapat menjadi instrumen penting dalam pengawasan dan pengendalian risiko fraud.

Pada sesi terakhir, drg. Puti membahas strategi audit terhadap dugaan fraud. Narasumber menjelaskan bahwa audit investigatif harus dilakukan secara objektif dan berbasis bukti, mulai dari penentuan fokus audit, pengumpulan data pendukung, analisis kesesuaian dengan standar pelayanan, hingga penyusunan rekomendasi tindak lanjut. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membantu fasilitas kesehatan memberikan klarifikasi atas dugaan fraud sekaligus menjadi sarana untuk memperbaiki sistem pelayanan agar kejadian serupa tidak terulang.

Workshop berlangsung secara interaktif dengan antusiasme peserta yang tinggi. Pada sesi diskusi, peserta menyampaikan berbagai pertanyaan mengenai teknik memilih indikator analisis, proses data cleaning, interpretasi hasil analisis klaim, penyusunan audit investigatif, hingga langkah yang perlu dilakukan ketika fasilitas kesehatan menerima dugaan fraud atau permintaan pengembalian klaim dari BPJS Kesehatan. Kedua narasumber memberikan penjelasan berdasarkan konsep dan pengalaman pendampingan di berbagai fasilitas kesehatan sehingga peserta memperoleh gambaran yang lebih aplikatif mengenai penerapan sistem pencegahan fraud di lapangan.

Melalui workshop ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai konsep fraud dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga mendapatkan keterampilan praktis dalam mengolah dan menganalisis data sebagai dasar deteksi dini serta pengambilan keputusan. Diharapkan kemampuan tersebut dapat mendukung terwujudnya sistem pencegahan fraud yang lebih proaktif, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan.

Reporter:
Helen Anggraini Budiono

 

 

Manajer Pelayanan Pasien (MPP) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit. MPP bertanggung jawab memastikan bahwa pelayanan kepada pasien berlangsung secara terintegrasi, berkesinambungan, terkoordinasi dengan baik, serta berorientasi pada kebutuhan dan keselamatan pasien. Dalam standar akreditasi rumah sakit, keberadaan dan peran MPP menjadi salah satu elemen penting dalam menjamin kesinambungan pelayanan (continuity of care), meningkatkan keselamatan pasien (patient safety), serta memperkuat kolaborasi antarprofesi dan antarunit pelayanan.

Peran MPP tidak hanya terbatas pada pemenuhan persyaratan akreditasi, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam membangun dan memperkuat budaya mutu di rumah sakit. MPP berperan dalam memastikan bahwa praktik pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku, mengidentifikasi serta mengelola risiko pelayanan secara sistematis, dan melakukan pemantauan serta evaluasi mutu pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan MPP menjadi bagian penting dalam menjaga konsistensi, efektivitas, dan relevansi mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.

Namun demikian, dalam praktiknya implementasi peran MPP di berbagai rumah sakit masih menghadapi sejumlah tantangan. Perbedaan pemahaman mengenai peran dan fungsi MPP, keterbatasan kompetensi dalam manajemen pelayanan pasien, serta belum optimalnya pelibatan MPP dalam sistem peningkatan mutu dan keselamatan pasien menjadi beberapa kendala yang sering dijumpai.

Oleh karena itu, diperlukan suatu program pelatihan yang terstruktur, sistematis, dan aplikatif guna meningkatkan pemahaman, kompetensi, serta kesiapan Manajer Pelayanan Pasien dalam menjalankan perannya secara optimal. Melalui pelatihan ini diharapkan MPP mampu berperan sebagai penggerak peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit, tidak hanya dalam rangka memenuhi standar akreditasi, tetapi juga dalam mewujudkan budaya mutu dan keselamatan pasien yang berkelanjutan.

Tujuan

Meningkatkan pemahaman dan kompetensi Manajer Pelayanan Pasien (MPP) dalam menjalankan peran dan fungsinya secara efektif sesuai dengan kebijakan dan standar akreditasi rumah sakit, sehingga mampu mendukung kesinambungan pelayanan, peningkatan mutu, serta keselamatan pasien.

Tujuan Khusus

1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan, standar akreditasi, serta konsep dan peran strategis Manajer Pelayanan Pasien dalam sistem pelayanan rumah sakit.
2. Meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan komunikasi efektif dan koordinasi antarprofesi untuk memastikan pelayanan pasien yang terintegrasi dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan kemampuan peserta dalam mengimplementasikan peran MPP dalam mendukung program peningkatan mutu dan keselamatan pasien melalui pembahasan studi kasus dan praktik penerapan di rumah sakit.

  Sasaran Peserta

1. Manajer Pelayanan Pasien (MPP)
2. Perawat case manager
3. Kepala ruangan/unit pelayanan
4. Tim mutu dan keselamatan pasien
5. Tenaga kesehatan terkait

  Narasumber

1. Narasumber: Sugiarsih S.Kep, NS., MPH
2. Fasilitator: Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS

  Biaya dan Fasilitas

Biaya pendaftaran pelatihan ini adalah Rp 400.000,-

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia dengan Kode Unik 12, contoh Rp. 400.012,- No. Rekening sebagai berikut:
No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Catatan: pembayaran yang dilakukan dari beda Bank BNI, mohon bisa menggunakan biaya transfer online sebesar Rp. 6.500,- tidak bisa menggunakan biaya BI Fast sebesar Rp. 2.500,-

Fasilitas yang akan didapatkan peserta:

1. Sertifikat
2. Materi dalam bentuk .pdf
3. Rekaman

Tempat dan Waktu

Hari, tanggal : Kamis, 7 Mei 2026
Pukul : 09.00 – 13.00 WIB
tempat : Online melalui zoom meeting

Agenda

Waktu	Agenda	Narasumber/Fasilitator
09.00-09.15	Pembukaan	Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS
09.15-09.50	Materi 1: Kebijakan dan standar akreditasi terkait Manajer Pelayanan Pasien	Sugiarsih S.Kep, NS., MPH
09.50-10.25	Materi 2: Konsep dan peran strategis MPP dalam pelayanan pasien	Sugiarsih S.Kep, NS., MPH
10.25-10.45	Sesi diskusi dan tanya jawab	Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS
10.45-11.20	Materi 3: Integrasi layanan MPP dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien	Sugiarsih S.Kep, NS., MPH
11.20-11.55	Materi 4: Komunikasi efektif dan koordinasi antarprofesi oleh MPP	Sugiarsih S.Kep, NS., MPH
11.55-12.35	Materi 5: Studi kasus dan implementasi peran MPP	Sugiarsih S.Kep, NS., MPH
12.35-12.55	Sesi diskusi dan tanya jawab	Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS
12.55-13.00	Penutup	Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS

 

   Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan pelatihan “Manajer Pelayanan Pasien (MPP) Memimpin Perubahan: Level Up Budaya Mutu, Tuntaskan Akreditasi!” sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kompetensi tenaga kesehatan dalam menjalankan peran MPP di rumah sakit. Pelatihan ini diikuti oleh 29 peserta dari berbagai tipe rumah sakit dan klinik dari sejumlah daerah di Indonesia.

 

Kegiatan dibuka oleh Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep., MPH., CQIPS selaku penanggung jawab pelatihan sekaligus fasilitator kegiatan. Dalam pembukaannya, Eva menyampaikan pentingnya peran MPP dalam mendukung kesinambungan pelayanan, peningkatan mutu, serta keselamatan pasien di rumah sakit. Ia juga menekankan bahwa keberadaan MPP bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan akreditasi, melainkan juga menjadi bagian penting dalam membangun budaya mutu pelayanan yang berkelanjutan.

Pelatihan menghadirkan Sugiarsih, S.Kep., Ns., MPH sebagai narasumber. Dalam paparannya, Sugiarsih menjelaskan bahwa MPP memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pelayanan pasien agar berjalan efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Pembahasan meliputi kebijakan dan standar akreditasi terkait MPP, proses manajemen pelayanan pasien, komunikasi efektif dan koordinasi antarprofesi, hingga implementasi MPP dalam mendukung kendali mutu dan keselamatan pasien.

Narasumber juga menjelaskan bahwa MPP tidak hanya berfokus pada pemenuhan administrasi pelayanan, tetapi turut berperan dalam mengidentifikasi hambatan pelayanan, mengoordinasikan kebutuhan pasien, serta membantu meningkatkan efisiensi pelayanan rumah sakit. Kompetensi komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antarprofesi menjadi salah satu kemampuan utama yang perlu dimiliki oleh seorang MPP.

Suasana pelatihan berlangsung interaktif. Pada sesi diskusi, peserta aktif menyampaikan pertanyaan dan berbagi pengalaman implementasi MPP di rumah sakit masing-masing. Beberapa peserta mendiskusikan tantangan terkait pembagian peran antara MPP dengan customer care, koordinasi pelayanan pasien kompleks, hingga peran MPP dalam mendukung pelayanan yang cost effective. Diskusi juga membahas pentingnya keterlibatan MPP dalam proses discharge planning, family meeting, serta koordinasi lintas profesi untuk memastikan pelayanan pasien berjalan optimal.

Selain sesi materi, peserta juga diajak menganalisis studi kasus terkait implementasi MPP di rumah sakit. Melalui pembahasan kasus tersebut, peserta dapat memahami bagaimana peran MPP diterapkan dalam situasi pelayanan nyata, mulai dari proses skrining pasien hingga tindak lanjut pelayanan.

Pelatihan ditutup dengan sesi penutupan dan foto bersama antara narasumber, fasilitator, serta seluruh peserta sebagai bentuk dokumentasi dan apresiasi atas partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Diharapkan melalui pelatihan ini peserta dapat semakin memahami peran strategis MPP dalam mendukung pelayanan rumah sakit yang bermutu, terintegrasi, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Pelatihan diakhiri dengan sesi penutupan dan foto bersama antara narasumber, fasilitator, serta seluruh peserta sebagai bentuk dokumentasi. Melalui pelatihan ini diharapkan peserta dapat semakin memahami peran strategis MPP dalam mendukung pelayanan rumah sakit yang bermutu, terintegrasi, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Peserta juga didorong untuk mengikuti berbagai pelatihan lanjutan yang diselenggarakan oleh Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM, seperti pelatihan audit klinis, patient safety, clinical pathways, serta manajemen mutu pelayanan kesehatan guna memperkuat implementasi mutu dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.

Reporter:
dr. Helen Anggraini Budiono

 

 

Seiring dengan kemajuan teknologi medis dan peningkatan kualitas hidup, dunia saat ini memasuki era aging population dengan pertumbuhan populasi lanjut usia yang sangat pesat. Fenomena ini membawa konsekuensi meningkatnya prevalensi penyakit kronis, termasuk gangguan tidur yang selama ini kerap dianggap sebagai bagian normal dari proses penuaan. Padahal, bukti ilmiah terkini menunjukkan bahwa gangguan tidur bukan sekadar keluhan kualitas hidup, melainkan faktor risiko vaskular independen yang signifikan dan sering kali terabaikan (underdiagnosed) dalam praktik klinis sehari-hari.

Insomnia dan Obstructive Sleep Apnea (OSA) merupakan dua gangguan tidur yang memiliki dampak sistemik luas terhadap sistem kardiovaskular dan serebrovaskular. Secara patofisiologis, insomnia kronis memicu aktivasi sistem saraf simpatis secara berlebihan serta disregulasi aksis Hypothalamic–Pituitary–Adrenal (HPA), yang berkontribusi pada hipertensi kronik, inflamasi sistemik, dan disfungsi endotel. Sementara itu, OSA ditandai oleh hipoksia intermiten berulang yang menimbulkan stres oksidatif, aktivasi inflamasi, gangguan hemodinamik, serta kondisi protrombotik. Kombinasi mekanisme ini meningkatkan risiko terjadinya fibrilasi atrium, aterosklerosis progresif, dan pada akhirnya stroke, baik iskemik maupun hemoragik.

Meskipun hubungan antara gangguan tidur dan stroke semakin kuat didukung oleh data klinis dan epidemiologis, skrining kualitas tidur belum menjadi bagian standar dalam evaluasi risiko stroke di fasilitas pelayanan kesehatan primer maupun sekunder. Praktik klinis masih berfokus pada faktor risiko tradisional seperti hipertensi, diabetes melitus, dan dislipidemia, sementara gangguan tidur sering kali terlewatkan. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi tenaga kesehatan mengenai metode skrining yang sederhana dan efisien, serta belum terintegrasinya alur rujukan untuk evaluasi gangguan tidur secara sistematis.

Di Indonesia, beban morbiditas dan disabilitas akibat stroke masih sangat tinggi, menjadikannya salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dalam pencegahan stroke yang tidak hanya berfokus pada faktor risiko konvensional, tetapi juga memasukkan gangguan tidur sebagai komponen penting dalam strategi preventif. Pendekatan preventif berbasis prinsip “When Sleep Fails, Act Early” menekankan pentingnya deteksi dini, intervensi tepat waktu, serta penyusunan care pathways yang terstruktur untuk pasien dengan risiko tinggi.

Webinar ini dirancang untuk membedah kaitan antara gangguan tidur dan stroke dari sudut pandang neurobiologi dan manajemen klinis praktis. Diharapkan, melalui pemahaman yang lebih komprehensif, tenaga kesehatan dapat menjadi garda terdepan dalam menurunkan angka kejadian stroke melalui optimalisasi kesehatan tidur pasien.

Tujuan

Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi dan mengelola gangguan tidur sebagai upaya reduksi risiko stroke pada populasi dewasa dan lansia.

Tujuan Khusus

1. Memahami mekanisme patofisiologi bagaimana insomnia dan sleep apnea berkontribusi pada kerusakan vaskular otak.
2. Meningkatkan kemampuan nakes dalam melakukan skrining gangguan tidur menggunakan instrumen yang tervalidasi di layanan primer.
3. Menyusun jalur rujukan dan tata laksana komprehensif bagi pasien dengan komorbiditas gangguan tidur dan risiko tinggi stroke.

Sasaran Peserta

1. Klinisi: Dokter spesialis, dokter umum, perawat, dan bidan.
2. Pengelola Fasyankes: Kepala Puskesmas, pimpinan klinik, dan manajer mutu RS.
3. Akademisi: Mahasiswa kedokteran (S1, S2, S3) dan peserta pendidikan dokter spesialis.
4. Peneliti dan konsultan manajemen kesehatan.

Narasumber

1. Dr. dr. Astuti, Sp.N, Subsp.NGD(K)
2. dr. Amelia Nur Vidyanti, Ph.D, Sp.N, Subsp.NGD (K)

Tempat dan Waktu

Hari, tanggal : Sabtu, 16 Mei 2026
Pukul : 13.00 – 15.30 WIB

Agenda

Waktu	Agenda	Narasumber/Fasilitator
11.00 – 13.00	Registrasi peserta dan Pre test	Panitia
13.00 – 13.10	Pembukaan	dr. Helen Anggraini B.
13.10 – 13.55	Sesi 1: Hubungan Antara Insomnia Kronis dan Risiko Stroke: Perspektif Neurobiologi serta Intervensinya	Dr. dr. Astuti, Sp.N, Subsp.NGD(K)
13.55 – 14.15	Sesi diskusi dan tanya jawab	dr. Helen Anggraini B.
14.15 – 15.00	Sesi 2: Sleep Apnea sebagai “Silent Killer”: Deteksi Dini dan Manajemen sleep apnea di Fasilitas Kesehatan Primer	dr. Amelia Nur Vidyanti, Ph.D, Sp.N, Subsp.NGD (K)
15.00 – 15.20	Sesi diskusi dan tanya jawab	dr. Helen Anggraini B.
15.20 – 15.30	Penutup	dr. Helen Anggraini B.

 

Biaya dan Fasilitas

Biaya pendaftaran pelatihan ini adalah Rp 50.018,-

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia dengan Kode Unik 18, contoh Rp 50.018,- No. Rekening sebagai berikut:
No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Catatan: pembayaran yang dilakukan dari beda Bank BNI, mohon bisa menggunakan biaya transfer online sebesar Rp. 6.500,- tidak bisa menggunakan biaya BI Fast sebesar Rp. 2.500,-

Fasilitas yang akan didapatkan peserta:

1. Sertifikat
2. Materi dalam bentuk .pdf
3. Rekaman

 

   Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan webinar bertajuk “Insomnia, Sleep Apnea dan Risiko Stroke: Update Manajemen Tidur untuk Dewasa dan Lansia” pada Sabtu (16/5/2026). Webinar diikuti oleh 118 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua, yang berasal dari beragam latar belakang profesi kesehatan, diantaranya dokter umum, dokter spesialis, perawat, psikolog, bidan, tenaga kefarmasian, serta tenaga kesehatan masyarakat.

Webinar menghadirkan dua narasumber, yaitu Dr. dr. Astuti, Sp.N, Subsp.NGD(K) dan dr. Amelia Nur Vidyanti, Ph.D, Sp.N, Subsp.NGD(K), yang membahas keterkaitan gangguan tidur dengan peningkatan risiko stroke dari aspek neurobiologi, deteksi dini, hingga tata laksana di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam pembukaan kegiatan, dr. Helen Anggraini Budiono sebagai moderator menyampaikan bahwa gangguan tidur masih sering dianggap sebagai keluhan biasa, padahal berbagai penelitian menunjukkan bahwa insomnia dan obstructive sleep apnea (OSA) berhubungan erat dengan peningkatan risiko penyakit serebrovaskular dan kardiovaskular.

Pada sesi pertama, Astuti menjelaskan bahwa tidur memiliki fungsi penting bagi tubuh, termasuk proses perbaikan sel-sel tubuh, konsolidasi energi dan memori, serta stabilitas emosi. Gangguan tidur kronis, khususnya insomnia, dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan apabila tidak ditangani dengan baik. Narasumber menjelaskan bahwa insomnia tidak hanya berupa kesulitan memulai tidur, tetapi juga dapat berupa sering terbangun, bangun terlalu dini, tidur yang tidak berkualitas, maupun durasi tidur yang kurang dari enam jam.

Selain membahas definisi dan patofisiologi insomnia, sesi ini juga menyoroti tingginya prevalensi gangguan tidur di masyarakat modern akibat pola hidup dan tuntutan aktivitas sehari-hari. Narasumber menekankan bahwa tenaga kesehatan perlu meningkatkan kesadaran terhadap gangguan tidur karena kondisi tersebut dapat menjadi faktor risiko stroke yang sering terabaikan. Oleh karena itu, skrining sederhana terkait kualitas tidur perlu mulai diintegrasikan dalam pelayanan kesehatan sehari-hari.

Pada sesi kedua, Amelia membahas sleep apnea sebagai “silent killer” yang sering tidak terdeteksi pada pasien dewasa maupun lansia. Materi yang disampaikan mencakup pentingnya deteksi dini OSA di layanan primer, penggunaan instrumen skrining sederhana seperti STOP-BANG, hingga penanganan pasien dengan komorbid insomnia dan OSA. Narasumber juga menegaskan bahwa evaluasi gangguan tidur penting dilakukan terutama pada pasien stroke berulang, pasien usia muda dengan stroke, maupun pasien dengan faktor risiko seperti obesitas dan fibrilasi atrium.

Webinar berlangsung interaktif melalui sesi diskusi bersama peserta. Beberapa pertanyaan yang muncul antara lain terkait indikasi pemeriksaan polisomnografi pada pasien insomnia, prioritas tata laksana pada pasien stroke dengan insomnia dan OSA secara bersamaan, serta kriteria pasien pasca stroke yang memerlukan evaluasi gangguan tidur lebih lanjut. Narasumber menjelaskan bahwa pendekatan penanganan perlu disesuaikan dengan tingkat keparahan kondisi pasien dan faktor komorbid yang menyertai. Selain itu, peserta juga diingatkan mengenai pentingnya sleep hygiene, pengaturan pola aktivitas, serta pola makan dalam mendukung kualitas tidur yang lebih baik

Melalui kegiatan ini, diharapkan tenaga kesehatan semakin memahami bahwa gangguan tidur bukan sekadar masalah kualitas hidup, tetapi juga bagian penting dalam upaya pencegahan stroke dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara komprehensif.

Reporter:
Helen Anggraini Budiono

 

 

 

Tidak semua insiden keselamatan pasien tercatat dalam sistem pelaporan. Faktanya, banyak kejadian yang tidak terlapor bukan berarti tidak terjadi, melainkan tidak terdeteksi oleh mekanisme yang ada. Oleh karena itu, kemampuan mendeteksi insiden secara sistematis menjadi langkah awal yang penting dalam upaya memperbaiki mutu pelayanan dan memperkuat sistem keselamatan pasien. Dalam konteks ini, keselamatan pasien tidak hanya bergantung pada budaya pelaporan, tetapi juga memerlukan sistem yang cerdas dan proaktif dalam mengidentifikasi potensi kejadian yang merugikan pasien.

Salah satu metode yang dikembangkan untuk menjawab tantangan tersebut adalah Trigger Tools. Metode ini dikenal sebagai pendekatan pengukuran yang efektif dan sensitif dalam mendeteksi serta mengidentifikasi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) atau adverse events, sekaligus mengatasi keterbatasan sistem pelaporan insiden konvensional yang cenderung bersifat pasif. Melalui penelusuran rekam medis dengan indikator pemicu tertentu, Trigger Tools memungkinkan identifikasi kejadian yang sebelumnya tidak terlaporkan.

Selain berfungsi sebagai alat deteksi, Trigger Tools juga dapat digunakan untuk memantau kejadian secara berkelanjutan sehingga organisasi pelayanan kesehatan mampu mengevaluasi dampak dari berbagai upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang telah dilakukan. Berbagai penelitian dan pengalaman implementasi yang dipelopori oleh Institute for Healthcare Improvement (IHI) menunjukkan bahwa penggunaan metode ini mampu menurunkan tingkat kejadian yang menimbulkan bahaya (harm rate) hingga 50% atau lebih. Oleh karena itu, implementasi Trigger Tools menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat sistem deteksi dini serta meningkatkan mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan.

Tujuan

Meningkatkan pemahaman dan kapasitas peserta dalam mendeteksi insiden keselamatan pasien secara sistematis serta mengatasi tantangan klasik dalam implementasi budaya keselamatan pasien melalui pemanfaatan pendekatan Trigger Tools dan strategi deteksi insiden yang lebih proaktif.

Tujuan Khusus

1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dan tantangan dalam penerapan budaya keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Memberikan pengetahuan tentang pendekatan cerdas dalam mendeteksi insiden keselamatan pasien yang tidak terlaporkan melalui sistem pelaporan konvensional.
3. Meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami struktur, komponen, dan prinsip penggunaan Trigger Tools untuk mendeteksi kejadian tidak diharapkan (KTD).
4. Melatih peserta dalam mengidentifikasi indikator pemicu (triggers/red flags) melalui penelusuran rekam medis sebagai metode deteksi insiden secara proaktif.
5. Mendorong pemanfaatan hasil deteksi insiden sebagai dasar evaluasi dan perbaikan mutu serta keselamatan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.

Sasaran Peserta

1. Manajemen fasilitas pelayanan kesehatan (direktur, manajer pelayanan, manajer mutu)
2. Tim Casemix di fasilitas pelayanan kesehatan
3. Profesional Pemberi Asuhan (PPA), seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya
4. Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB)
5. Komite di fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi: Komite Medis, Komite Mutu, Komite Keperawatan, dan Komite tenaga kesehatan lainnya
6. Peneliti dan akademisi, termasuk dosen dan peneliti di bidang kesehatan
7. Mahasiswa dari bidang kesehatan dan manajemen pelayanan kesehatan
8. Pihak lain yang memiliki minat terhadap peningkatan mutu dan keselamatan pasien

Narasumber

1. Narasumber: Inge Dhamanti, SKM, MKes, MPH, PhD
   Ketua Center for Excellence for Patient Safety and Quality (CoE-PSQ)
2. Fasilitator: Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS
   Peneliti di PKMK FK-KMK UGM

Biaya dan Fasilitas

Biaya pendaftaran pelatihan ini adalah Rp 350.016,-

Fasilitas yang akan didapatkan peserta:

1. Sertifikat
2. Materi dalam bentuk .pdf
3. Rekaman

Tempat dan Waktu

Hari, tanggal : Kamis, 18 Juni 2026
Pukul : 09.00 – 12.00 WIB

Narahubung

Konten: Eva Tirtabayu (082324332525)
Pendaftaran: Helen (085117448499)

Agenda

Waktu	Agenda	Narasumber/Fasilitator
09.00 – 09.15	Pembukaan	Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS
09.15 – 09.55	Materi 1: Konsep dan cara mengatasi tantangan klasik budaya keselamatan pasien	Inge Dhamanti, SKM, MKes, MPH, PhD
09.55 – 10.35	Materi 2: Pendekatan cerdas deteksi insiden keselamatan pasien	Inge Dhamanti, SKM, MKes, MPH, PhD
10.35 – 11.15	Materi 3: Struktur, komponen dan cara mengisi formulir Triggers tools: pendekatan proaktif menemukan red flags	Inge Dhamanti, SKM, MKes, MPH, PhD
11.15 – 11.55	Sesi diskusi dan tanya jawab	Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS
11.55 – 12.00	Penutup	Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS

  

 

  Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan pelatihan daring bertajuk “Strategi Deteksi Insiden dan Mengatasi Tantangan Klasik Keselamatan Pasien” pada Kamis (18/6/2026). Kegiatan ini menghadirkan Inge Dhamanti, SKM, MKes, MPH, PhD, Ketua Center for Excellence for Patient Safety and Quality (CoE-PSQ), sebagai narasumber, dengan Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep., MPH., CQIPS sebagai fasilitator. Pelatihan dirancang untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami budaya keselamatan pasien, strategi deteksi insiden, serta penggunaan trigger tools sebagai pendekatan proaktif dalam menemukan kejadian yang berpotensi merugikan pasien.

Pada sesi pengantar, Eva menegaskan bahwa peningkatan mutu merupakan salah satu cara paling efektif untuk menekan biaya pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Namun, upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya pelaporan insiden, budaya yang masih cenderung menyalahkan individu, serta keterbatasan pemanfaatan data untuk pembelajaran dan perbaikan sistem.

 

Dalam pemaparannya, Inge menjelaskan bahwa keselamatan pasien tidak hanya bergantung pada sistem pelaporan insiden. Banyak insiden yang sebenarnya tidak pernah terdeteksi melalui mekanisme pelaporan formal karena tenaga kesehatan masih merasa takut disalahkan, dihukum, atau mendapatkan stigma negatif setelah melaporkan kejadian yang terjadi. Oleh karena itu, pembangunan budaya keselamatan pasien yang adil, terbuka, dan berorientasi pada pembelajaran menjadi fondasi penting dalam upaya pencegahan cedera yang dapat dihindari. Narasumber juga menekankan bahwa komitmen pimpinan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan dukungan, karena kepemimpinan memiliki peran sentral dalam menciptakan lingkungan yang aman untuk melaporkan insiden.

Selanjutnya, peserta diajak memahami berbagai metode deteksi insiden keselamatan pasien. Selain pelaporan insiden, narasumber memaparkan pendekatan lain seperti medical record review, audit klinis, audit kematian, keluhan pasien, safety walkround, pelibatan pasien dan keluarga, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk surveilans keselamatan pasien. Peserta juga diperkenalkan pada konsep patient safety incident iceberg yang menunjukkan bahwa sebagian besar insiden dan kondisi tidak aman sering kali tidak terlihat atau tidak terlaporkan, sehingga diperlukan metode deteksi yang lebih proaktif.

Sesi berikutnya membahas penggunaan trigger tools sebagai metode telaah rekam medis untuk menemukan red flags yang mengindikasikan kemungkinan terjadinya kejadian tidak diharapkan. Narasumber menjelaskan struktur, tahapan, dan prinsip penggunaan trigger tools, termasuk contoh indikator pemicu yang dapat membantu organisasi menemukan insiden yang luput dari sistem pelaporan konvensional. Pemanfaatan trigger tools diharapkan dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih komprehensif dan menjadi dasar perbaikan mutu yang berkelanjutan.

Pelatihan berlangsung interaktif dengan antusiasme peserta yang tinggi. Pada sesi diskusi dan tanya jawab, peserta mengajukan berbagai pertanyaan mengenai hambatan pelaporan insiden, tindak lanjut hasil investigasi dan root cause analysis (RCA), implementasi trigger tools di rumah sakit, pembagian peran antara unit pelayanan dan komite mutu, hingga potensi pemanfaatan artificial intelligence dalam proses deteksi insiden keselamatan pasien. Narasumber memberikan berbagai contoh praktik implementasi serta menekankan pentingnya menjadikan hasil deteksi insiden sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan sistem pelayanan kesehatan.

Melalui pelatihan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya budaya keselamatan pasien, berbagai metode deteksi insiden, serta pemanfaatan trigger tools untuk mendukung upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara berkelanjutan.

Reporter:
Helen Anggraini Budiono (PKMK UGM)

 

Berbagai regulasi dan standar akreditasi rumah sakit menempatkan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien sebagai salah satu elemen penting dalam tata kelola rumah sakit. Namun dalam praktiknya, implementasi fungsi komite mutu di banyak rumah sakit masih menghadapi berbagai tantangan. Peran komite sering kali belum berjalan optimal, pelaporan insiden keselamatan pasien masih rendah, serta pemanfaatan indikator mutu belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar perbaikan sistem pelayanan.

Selain itu, budaya organisasi yang masih berorientasi pada menyalahkan individu (blaming culture) sering menjadi hambatan dalam pengelolaan insiden keselamatan pasien. Padahal, dalam pendekatan keselamatan pasien modern. Di sisi lain, rumah sakit secara rutin mengumpulkan berbagai indikator mutu pelayanan, namun tidak jarang indikator tersebut hanya berhenti pada pelaporan angka tanpa analisis mendalam dan tindak lanjut perbaikan yang sistematis.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran strategis Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, pengelolaan insiden keselamatan pasien sebagai sumber pembelajaran organisasi, serta pemanfaatan data indikator mutu sebagai dasar pengambilan keputusan dalam peningkatan kualitas pelayanan.

Tujuan

Meningkatkan pemahaman dan kapasitas peserta mengenai peran strategis Komite Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit dalam mendukung implementasi sistem mutu dan keselamatan pasien secara berkelanjutan.

Tujuan Khusus

1. Memahami peran Komite Mutu dan Keselamatan Pasien berdasarkan regulasi dan standar akreditasi rumah sakit.
2. Mengidentifikasi tantangan implementasi program mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit.
3. Memahami pendekatan pengelolaan insiden keselamatan pasien yang berorientasi pada pembelajaran sistem.
4. Memanfaatkan indikator mutu rumah sakit sebagai dasar perbaikan pelayanan kesehatan.
5. Mengembangkan strategi penguatan peran Komite Mutu dalam meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.

  Sasaran Peserta

1. Direktur rumah sakit
2. Wakil direktur pelayanan / manajemen mutu
3. Ketua dan anggota Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
4. Manajer Pelayanan Pasien (MPP)
5. Kepala instalasi / kepala unit pelayanan
6. Tim akreditasi rumah sakit
7. Semua tenaga medis dan kesehatan

  Narasumber

1. Narasumber: dr. Mahatma Sotya Bawono, M.Sc., Sp. THTBKL
   (Ketua Komite Mutu, Keselamatan Pasien, dan Kinerja RS Akademik UGM 2024/2025)
2. Fasilitator: Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS
   (Peneliti di PKMK FK-KMK UGM)

Tempat dan Waktu

Hari, tanggal : Jumat, 5 Juni 2026
Pukul : 13.00 – 16.30 WIB

Agenda

Waktu	Agenda	Narasumber/Fasilitator
13.00 – 13.15	Pembukaan	Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS
13.15 – 13.55	Materi 1: Peran Komite Mutu dan keselamatan pasien RS: Antara regulasi dan realita lapangan	dr. Mahatma Sotya Bawono, M.Sc., Sp. THTBKL
13.55 – 14.35	Materi 2: Pengelolaan insiden keselamatan pasien: Dari budaya menyalahkan menjadi perbaikan	dr. Mahatma Sotya Bawono, M.Sc., Sp. THTBKL
14.35 – 14.50	Sesi diskusi dan tanya jawab	Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS
14.50 – 15.30	Materi 3: Indikator Mutu Rumah Sakit: Dari sekedar angka menjadi Perbaikan pelayanan	dr. Mahatma Sotya Bawono, M.Sc., Sp. THTBKL
15.30 – 16.10	Materi 4: Strategi Menguatkan Komite Mutu Rumah Sakit	dr. Mahatma Sotya Bawono, M.Sc., Sp. THTBKL
16.10 – 16.25	Sesi diskusi dan tanya jawab	Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS
16.25 – 16.30	Penutup	Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS

 

 

   Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan pelatihan daring bertajuk “Kupas Tuntas Peran Komite Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit: Dari Pengalaman ke Pembelajaran” pada 5 Juni 2026. Kegiatan ini menghadirkan dr. Mahatma Sotya Bawono, M.Sc., Sp.THTBKL dengan fasilitator Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep., MPH, CQIPS. Pelatihan diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai peran strategis Komite Mutu dan Keselamatan Pasien dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit.

Pada sesi pengantar, Eva menekankan bahwa peningkatan mutu merupakan investasi penting bagi rumah sakit. Mengutip pandangan Michael Porter dari Universitas Harvard, peningkatan mutu merupakan salah satu cara terbaik untuk menekan biaya pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas layanan. Pelayanan kesehatan yang bermutu harus efektif, aman, berfokus pada pasien, tepat waktu, adil, terintegrasi, dan efisien. Namun demikian, upaya peningkatan mutu masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perbedaan tingkat pengetahuan dan komitmen tenaga kesehatan, silo data, kompleksitas pelayanan, hingga keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, keselamatan pasien juga dipengaruhi oleh komunikasi yang belum efektif, budaya menyalahkan, rendahnya pelaporan insiden, serta tingginya beban kerja tenaga kesehatan.

Dalam pemaparannya, dr. Mahatma menjelaskan bahwa peran Komite Mutu bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan regulasi dan akreditasi, melainkan juga memastikan budaya mutu tumbuh di seluruh unit pelayanan. Narasumber menekankan bahwa peningkatan mutu harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh tenaga kesehatan dan tidak boleh berhenti pada aktivitas administratif semata. Penguatan peran unit pelayanan sebagai pemilik proses mutu menjadi salah satu strategi penting agar program mutu dapat berjalan secara berkelanjutan.

Pembahasan kemudian berlanjut pada pengelolaan keselamatan pasien dan insiden keselamatan pasien. Narasumber menjelaskan pentingnya membangun sistem pelaporan yang mendorong pembelajaran organisasi. Peserta memperoleh pemahaman mengenai jenis-jenis insiden keselamatan pasien, mekanisme pelaporan, proses investigasi sederhana maupun root cause analysis (RCA), hingga prinsip investigasi yang berfokus pada pencarian akar masalah dan solusi, bukan mencari pihak yang disalahkan. Pendekatan no blaming culture menjadi salah satu pesan utama yang disampaikan untuk memperkuat budaya keselamatan pasien di rumah sakit.

Pada sesi berikutnya, peserta diajak memahami pemanfaatan indikator mutu sebagai alat pengambilan keputusan. Mahatma menjelaskan hubungan antara indikator mutu nasional, indikator prioritas rumah sakit, hingga indikator prioritas unit sebagai dasar pemantauan kinerja dan perbaikan pelayanan. Selain itu, peserta juga mendapatkan pembelajaran mengenai manajemen risiko, mulai dari identifikasi risiko, analisis, evaluasi, hingga penyusunan register risiko sebagai bagian dari upaya pencegahan kejadian yang tidak diinginkan.

Pelatihan berlangsung interaktif dengan antusiasme peserta yang tinggi. Pada sesi diskusi dan tanya jawab, muncul berbagai pertanyaan terkait penyusunan rencana strategis mutu, pengelolaan keterbatasan sumber daya manusia, pelaksanaan investigasi insiden, pelaporan keselamatan pasien, hingga strategi menjaga keberlanjutan program mutu di tengah berbagai tantangan operasional rumah sakit. Narasumber menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan berbagi pengalaman praktis dari implementasi program mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Akademik UGM, sehingga peserta memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan konsep mutu di lapangan.

Melalui pelatihan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, pengelolaan insiden yang berorientasi pada pembelajaran sistem, pemanfaatan indikator mutu, serta strategi penguatan budaya mutu dan keselamatan pasien. Diharapkan berbagai pengalaman dan praktik baik yang dibagikan selama pelatihan dapat menjadi inspirasi bagi rumah sakit dalam mewujudkan pelayanan yang lebih aman, efektif, dan berkelanjutan.

 

Reporter:  Helen Anggraini Budiono