Gangguan depresi dan gangguan ansietas merupakan dua gangguan mental dengan beban penyakit tertinggi di dunia. Berdasarkan Global Burden of Disease (GBD) 2021, diperkirakan sekitar 322 juta orang hidup dengan depresi dan 359 juta orang hidup dengan gangguan ansietas. Kedua gangguan tersebut menjadi penyebab utama disabilitas secara global, berdampak terhadap kualitas hidup, produktivitas, fungsi sosial, serta meningkatkan risiko bunuh diri dan berbagai masalah kesehatan lainnya apabila tidak ditangani secara optimal. Meskipun tersedia terapi yang efektif, kesenjangan layanan kesehatan jiwa masih sangat besar sehingga banyak penyandang depresi maupun gangguan ansietas belum memperoleh penanganan yang memadai.

Terapi farmakologis dan psikoterapi hingga saat ini masih menjadi pendekatan utama dalam tata laksana depresi dan gangguan ansietas. Namun demikian, tidak semua pasien memberikan respons yang optimal terhadap terapi tersebut. Sebagian pasien mengalami perbaikan gejala yang tidak memadai, kekambuhan berulang, intoleransi terhadap efek samping obat, maupun kondisi treatment-resistant depression (TRD). Tantangan tersebut mendorong berkembangnya berbagai modalitas terapi adjuvan yang bertujuan meningkatkan keberhasilan terapi serta memperbaiki luaran klinis pasien.

Salah satu inovasi yang berkembang pesat dalam bidang neuropsikiatri adalah Transcranial Magnetic Stimulation (TMS). TMS merupakan terapi neuromodulasi non-invasif yang menggunakan medan magnet untuk menstimulasi area tertentu di korteks serebri sehingga memodulasi aktivitas jaringan saraf yang berperan dalam regulasi emosi dan fungsi kognitif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa TMS memiliki efektivitas yang baik terutama pada pasien dengan depresi yang tidak memberikan respons adekuat terhadap terapi konvensional. Selain itu, bukti ilmiah mengenai manfaat TMS pada gangguan ansietas dan beberapa gangguan neuropsikiatri lainnya juga terus berkembang.

Seiring meningkatnya evidence, berbagai pedoman praktik klinis internasional telah memasukkan TMS sebagai salah satu pilihan terapi pada indikasi tertentu. Namun demikian, pemanfaatan TMS di Indonesia masih relatif terbatas. Banyak tenaga kesehatan yang belum memahami secara komprehensif mengenai dasar neurobiologis, mekanisme kerja, indikasi, keamanan, maupun posisi TMS dalam algoritma tatalaksana depresi dan gangguan ansietas.

Implementasi layanan TMS juga membutuhkan kolaborasi multidisiplin. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan pemilihan pasien yang tepat, pelaksanaan terapi yang sesuai, serta evaluasi luaran klinis yang optimal. Oleh karena itu, webinar ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai perkembangan evidence, prinsip neuromodulasi, serta implementasi Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) dalam tatalaksana depresi dan gangguan ansietas di Indonesia.

Tujuan

Meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan mengenai diagnosis dan tata laksana depresi dan ansietas serta peran Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) sebagai salah satu modalitas terapi berbasis evidence dalam tatalaksana depresi dan ansietas.

Tujuan Khusus

• Menjelaskan beban penyakit depresi dan ansietas dan prosedur diagnosisnya
• Menjelaskan tantangan tatalaksana depresi dan ansietas pada praktik klinis.
• Memahami posisi TMS dalam tata laksana gangguan depresi dan ansietas berdasarkan evidence
• Menjelaskan konsep neuromodulasi serta mekanisme kerja TMS.
• Mengidentifikasi pasien yang berpotensi memperoleh manfaat dari terapi TMS.
• Memahami implementasi layanan TMS melalui kolaborasi multidisiplin antara psikiatri dan neurologi.

Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Senin, 12 Oktober 2026
Waktu : 13.00 – 16.15 WIB

Link zoom       : https://pkmkfk.net/Webinardepresiansietas

Meeting ID     : 831 9801 5128
Passcode         : 522831

Informasi Pendaftaran

Biaya per peserta: Rp. 100.000,-

No Rekening   : 9888807171130003
Nama Pemilik  : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank     : BNI
Alamat            : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Rundown Kegiatan

Narahubung

Helen (085117448499)

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam memastikan pelayanan yang diberikan kepada pasien aman, efektif, berpusat pada pasien, tepat waktu, efisien, dan berkeadilan. Dalam praktiknya, tersedianya standar, pedoman klinis, dan bukti ilmiah belum selalu menjamin bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar tersebut. Diperlukan pendekatan yang sistematis untuk menilai kesesuaian antara praktik pelayanan aktual dengan standar yang telah ditetapkan.

Audit klinis merupakan salah satu pendekatan dalam peningkatan mutu berkelanjutan yang digunakan untuk menilai proses maupun luaran pelayanan berdasarkan standar yang jelas, terukur, dan berbasis bukti ilmiah. Audit klinis dilakukan melalui serangkaian tahapan yang mencakup penentuan topik audit, penentuan kriteria audit, pengumpulan data, analisis data, penyusunan rencana perbaikan, dan re-audit. Melalui proses tersebut, audit klinis membantu tenaga kesehatan dan organisasi memahami kesesuaian praktik pelayanan dengan standar, menemukan area yang memerlukan perbaikan, serta menggunakan hasil audit sebagai dasar peningkatan mutu pelayanan.

Namun demikian, pelaksanaan audit klinis membutuhkan pemahaman mengenai metodologi audit, mulai dari menentukan topik dan kriteria, mengumpulkan dan menganalisis data, hingga menyusun rencana perbaikan dan melakukan re-audit. Hasil audit perlu ditindaklanjuti agar tidak berhenti sebagai laporan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi perubahan dalam praktik pelayanan.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, pelatihan ini mengintegrasikan pemahaman konsep dengan penerapan praktis melalui mini clinical audit. Peserta akan mempraktikkan proses audit secara sistematis, mulai dari menentukan topik dan kriteria audit, mengumpulkan serta menganalisis data, mengidentifikasi kesenjangan, hingga menyusun rencana perbaikan dan re-audit.

Tujuan

Meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam merancang, melaksanakan, dan menindaklanjuti audit klinis secara sistematis sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan.

Tujuan Khusus

1. Memahami konsep dan tujuan audit klinis dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara SOP dan praktik di lapangan.
3. Memahami tahapan pelaksanaan audit klinis, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga analisis hasil audit di fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Mendorong peserta untuk mengembangkan strategi dalam memanfaatkan hasil audit klinis sebagai dasar perbaikan pelayanan yang berkelanjutan.

Kompetensi

1. Menjelaskan konsep, tujuan, prinsip, dan tahapan pelaksanaan audit klinis.
2. Menentukan topik audit berdasarkan permasalahan atau kebutuhan peningkatan mutu pelayanan.
3. Menyusun kriteria audit berdasarkan standar atau pedoman yang relevan.
4. Menentukan kebutuhan dan sumber data serta menggunakan clinical audit template untuk pengumpulan data.
5. Melakukan pengolahan dan analisis data untuk mengidentifikasi kesenjangan antara praktik pelayanan dan kriteria audit.
6. Menyusun rencana perbaikan berdasarkan hasil audit.
7. Menyusun rencana re-audit untuk menilai perubahan praktik setelah perbaikan.

Sasaran

1. Tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan klinis: DPJP, dokter, tenaga medis, tenaga klinis, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya.
2. Pengelola mutu dan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan: direktur/manajer, komite mutu, komite medik, kepala instalasi/unit, serta pengelola program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
3. Tenaga rekam medis dan informasi kesehatan yang terlibat dalam penyediaan, pengelolaan, dan analisis data pelayanan.
4. Akademisi, peneliti, dan pemerhati mutu pelayanan kesehatan yang memiliki minat terhadap penerapan audit klinis dalam peningkatan mutu pelayanan.

Output

1. Rancangan mini clinical audit yang mencakup topik dan kriteria audit.
2. Hasil pengumpulan dan analisis data audit klinis sederhana.
3. Identifikasi kesenjangan antara praktik pelayanan dan kriteria audit.
4. Rencana perbaikan berdasarkan hasil audit.
5. Rencana re-audit untuk menilai hasil perbaikan.

Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Oktober 2026
Waktu : 09.00-13.00 WIB

Narasumber / Fasilitator

• dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua
  Konsultan PKMK & Dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM
• Novi Zain Alfajri, MPH
  Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RS Akademik UGM
• Fasilitator: Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS – Peneliti PKMK FK-KMK UGM

Rundown Kegiatan

*Untuk praktikum, peserta wajib menyiapkan satu topik pelayanan klinis dan data dari minimal lima kasus dengan kondisi/diagnosis yang sama. Data yang digunakan harus telah dianonimkan dan tidak memuat identitas pasien.

Biaya dan Fasilitas

• Individu : Rp 400.000
• Kelompok (3 orang) : Rp 1.000.000

Link pendaftaran peserta:

Fasilitas yang akan didapatkan peserta:

1. Sertifikat
2. Materi dalam bentuk pdf
3. Rekaman

Narahubung

Helen (085117448499) / Eva (082324332525).

Pengelolaan mutu pelayanan kesehatan tidak terlepas dari penggunaan data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Berbagai indikator mutu, laporan kinerja, serta data pelayanan dikumpulkan secara rutin oleh fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari sistem manajemen mutu. Data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pelayanan, mengidentifikasi masalah, serta menjadi dasar dalam merancang perbaikan.

Namun dalam praktiknya, banyak fasilitas pelayanan kesehatan menghadapi fenomena yang dikenal sebagai data rich, information poor (DRIP), yaitu kondisi di mana data tersedia dalam jumlah besar, tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan keputusan yang tepat. Data sering kali hanya dikumpulkan untuk memenuhi kewajiban pelaporan, tanpa diolah dan dianalisis secara mendalam.

Akibatnya, berbagai laporan mutu yang dihasilkan tidak berdampak pada perubahan nyata dalam pelayanan. Indikator mutu dipantau, tetapi tidak diinterpretasikan secara kritis. Masalah teridentifikasi, tetapi tidak ditindaklanjuti dengan intervensi yang tepat. Hal ini menyebabkan upaya peningkatan mutu menjadi tidak efektif dan cenderung bersifat administratif.

Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan dalam kemampuan analisis data, kurangnya integrasi antara data dan pengambilan keputusan, serta belum terbentuknya budaya organisasi yang menjadikan data sebagai dasar dalam setiap perbaikan layanan. Tanpa pemanfaatan data yang optimal, organisasi kehilangan peluang untuk melakukan perbaikan berbasis bukti (evidence-based improvement).

Pendekatan yang efektif dalam manajemen mutu menekankan pentingnya mengubah data menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, dan pengetahuan menjadi keputusan yang berdampak pada perbaikan sistem. Hal ini memerlukan pemahaman yang lebih aplikatif mengenai bagaimana membaca data, menginterpretasikan hasil, serta menggunakannya dalam proses pengambilan keputusan.

Melalui seri ketujuh Mutu Corner ini, peserta diharapkan dapat memahami tantangan dalam pemanfaatan data mutu, serta mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam mengolah dan menggunakan data untuk mendorong perbaikan pelayanan kesehatan.

Tujuan

Meningkatkan pemahaman peserta dalam memanfaatkan data mutu sebagai dasar pengambilan keputusan dalam peningkatan pelayanan kesehatan.

Tujuan Khusus

1. Memahami konsep dan peran data dalam manajemen mutu pelayanan kesehatan.
2. Mengidentifikasi tantangan dalam pemanfaatan data mutu, termasuk fenomena data rich, information poor (DRIP).
3. Memahami proses pengolahan dan interpretasi data mutu menjadi informasi yang bermakna.
4. Mendorong peserta untuk mengembangkan langkah awal dalam menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan.

Sasaran

1. Pengelola sarana pelayanan kesehatan: Direktur/Manajer/Ketua Komite Mutu/Kepala Instansi/Kepala Unit RS, Kepala Puskesmas, Pimpinan Balai Kesehatan, serta pimpinan klinik dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
2. Regulator: Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, organisasi profesi, lembaga asuransi/pembiayaan kesehatan (BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan swasta/perusahaan), lembaga akreditasi fasyankes, LSM bidang kesehatan, dan sebagainya.
3. Klinisi: dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, serta tenaga kesehatan lainnya.
4. Mahasiswa: S1, S2, pendidikan dokter spesialis, S3.
5. Pemerhati mutu pelayanan kesehatan: perguruan tinggi, peneliti, konsultan, dan pihak lain yang memiliki minat dalam pengembangan mutu pelayanan kesehatan.

Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Jumat, 25 September 2026
Waktu : 13.00-15.00 WIB

Rundown Kegiatan

Biaya dan Fasilitas

Biaya pendaftaran: Rp 50.000,00.

Link pendaftaran peserta: https://bit.ly/RegMutuCorner7

Fasilitas yang akan didapatkan peserta:

1. Sertifikat
2. Materi dalam bentuk pdf
3. Rekaman

Narahubung

Helen (085117448499)

Keselamatan pasien merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu. Berbagai kejadian tidak diharapkan (KTD) yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di tingkat pelayanan primer maupun rujukan, menunjukkan perlunya upaya sistematis untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko sebelum maupun setelah insiden terjadi.

Dalam standar akreditasi fasilitas kesehatan, baik FKTP maupun FKRTL, pengelolaan risiko menjadi salah satu elemen penting yang harus diterapkan secara berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang direkomendasikan adalah Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) sebagai metode proaktif untuk mengidentifikasi potensi kegagalan proses pelayanan sebelum menimbulkan dampak terhadap pasien. Melalui FMEA, organisasi dapat mengenali titik-titik risiko, menentukan prioritas perbaikan, serta merancang tindakan pencegahan secara sistematis.

Selain pendekatan proaktif, fasilitas kesehatan juga perlu melakukan analisis terhadap insiden yang telah terjadi melalui Root Cause Analysis (RCA). RCA merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab suatu kejadian sehingga organisasi dapat mengembangkan solusi yang berfokus pada perbaikan sistem dan mencegah terulangnya kejadian serupa.

Meskipun FMEA dan RCA telah menjadi bagian dari persyaratan akreditasi, masih banyak fasilitas kesehatan yang menghadapi tantangan dalam memahami konsep, menentukan prioritas risiko, menyusun analisis, serta menerjemahkan hasil analisis menjadi rencana perbaikan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pengelola fasilitas kesehatan melalui kegiatan bimbingan teknis yang membahas konsep dan praktik penerapan FMEA dan RCA secara komprehensif.

Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta dalam menerapkan metode Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA) sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di fasilitas kesehatan.

Tujuan Khusus

1. Memahami konsep dasar FMEA dan RCA dalam pengelolaan risiko pelayanan kesehatan.
2. Mengidentifikasi proses prioritas yang memiliki risiko tinggi untuk dilakukan analisis.
3. Menyusun diagram proses dan mengidentifikasi potensi failure mode serta dampaknya.
4. Menentukan prioritas risiko menggunakan pendekatan Risk Priority Number (RPN).
5. Melakukan analisis akar penyebab masalah menggunakan metode RCA.
6. Menyusun rancangan perbaikan proses berdasarkan hasil analisis.
7. Menyusun rencana tindak lanjut (Plan of Action) untuk implementasi perbaikan.

Sasaran

1. Pengelola fasilitas kesehatan: Direktur, manajer mutu, komite mutu, tim PMKP, tim manajemen risiko, kepala unit/instalasi, kepala puskesmas, pimpinan klinik, dan pengelola fasilitas kesehatan lainnya.
2. Regulator dan pemangku kepentingan: Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, organisasi profesi, BPJS Kesehatan, lembaga akreditasi, LSM kesehatan, dan institusi terkait lainnya.
3. Tenaga kesehatan: Dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, serta tenaga kesehatan lainnya.
4. Akademisi dan mahasiswa: Mahasiswa, dosen, peneliti, dan peserta pendidikan profesi maupun spesialis.
5. Pemerhati mutu pelayanan kesehatan: Konsultan, akademisi, peneliti, dan pihak lain yang memiliki minat dalam pengembangan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko pelayanan kesehatan.

Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Kamis, 10 September 2026
Waktu : 09.00-13.00 WIB
Link Zoom : akan diinformasikan

Narasumber / Fasilitator

1. Narasumber: Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua
   Konsultan PKMK & Dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM
2. Fasilitator: Andriani Yulianti, MPH
   Konsultan PKMK FK-KMK UGM

Rundown Kegiatan

  Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Bimbingan Teknis (Bimtek) “Implementasi FMEA dan RCA untuk Mendukung Keselamatan Pasien di Fasilitas Kesehatan” diselenggarakan oleh Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM pada Kamis (10/09/2026) untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam menerapkan Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA) sebagai bagian dari pengelolaan risiko dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua, mengawali materi dengan menjelaskan posisi FMEA dan RCA dalam manajemen risiko. FMEA digunakan sebagai pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi potensi kegagalan sebelum insiden terjadi, sedangkan RCA lebih banyak digunakan secara reaktif untuk menganalisis akar penyebab setelah suatu kejadian terjadi. Melalui FMEA, fasilitas kesehatan tidak perlu menunggu insiden untuk melakukan perbaikan, tetapi dapat mengenali risiko dan memperbaiki proses sejak dini.

Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan FMEA, mulai dari menentukan proses berisiko tinggi, menyusun diagram alur, mengidentifikasi failure mode dan dampaknya, hingga menentukan prioritas risiko. Penilaian dilakukan melalui Risk Priority Number (RPN) berdasarkan occurrence, severity, dan detectability. Kemudian untuk failure mode yang menjadi prioritas, peserta mempelajari identifikasi akar penyebab menggunakan fishbone diagram dan 5 Why, yang selanjutnya menjadi dasar dalam merancang ulang proses.

Andriani Yulianti, MPH, kemudian memfasilitasi praktik penerapan FMEA secara bertahap. Peserta berlatih menentukan proses yang akan dianalisis, mengidentifikasi potensi kegagalan, menghitung RPN, memilih risiko prioritas, hingga menyusun analisis akar masalah dan rancangan perbaikan. Proses latihan dilakukan secara interaktif dengan membahas lembar kerja peserta dan memberikan umpan balik terhadap hasil analisis yang disusun.

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan beberapa pertanyaan peserta, antara lain mengenai penentuan risiko prioritas, evaluasi setelah redesain, serta penerapan RCA dalam FMEA. Peserta juga memperoleh penjelasan bahwa RCA yang dibahas dalam bimtek merupakan bagian dari tahapan FMEA untuk menemukan penyebab failure mode prioritas, sementara RCA secara komprehensif umumnya digunakan dalam pengelolaan risiko secara reaktif.

Melalui acara ini, peserta bukan hanya memperoleh pemahaman konseptual, melainkan juga pengalaman menerapkan FMEA secara langsung. Rangkaian pembelajaran diharapkan dapat membantu peserta mengembangkan perbaikan proses yang lebih sistematis dan mendukung penguatan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.

Reporter:
Helen Anggraini Budiono

Standar operasional prosedur (SOP) merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan. SOP disusun berdasarkan bukti ilmiah, regulasi, serta praktik terbaik untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada pasien berjalan secara konsisten, aman, dan berkualitas. Namun demikian, dalam praktik di lapangan, sering ditemukan adanya kesenjangan antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan pelayanan sehari-hari.

Fenomena “SOP bagus, tetapi praktik berbeda” merupakan tantangan yang umum terjadi di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman tenaga kesehatan terhadap SOP, keterbatasan sumber daya, budaya kerja yang belum mendukung, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi. Akibatnya, mutu pelayanan menjadi tidak konsisten dan potensi risiko terhadap keselamatan pasien tetap ada.

Audit klinis merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara standar dan praktik. Melalui audit klinis, fasilitas pelayanan kesehatan dapat menilai sejauh mana pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, serta merancang intervensi untuk meningkatkan mutu pelayanan.

Namun dalam praktiknya, audit klinis seringkali belum dimanfaatkan secara optimal. Audit masih dipandang sebagai kegiatan administratif atau formalitas, bukan sebagai alat pembelajaran dan perbaikan. Selain itu, hasil audit sering tidak ditindaklanjuti secara sistematis, sehingga tidak menghasilkan perubahan yang signifikan dalam praktik pelayanan.

Untuk menjadikan audit klinis sebagai alat yang efektif dalam peningkatan mutu, diperlukan pemahaman yang lebih aplikatif mengenai konsep, proses, serta pemanfaatan hasil audit dalam perbaikan pelayanan. Audit klinis seharusnya tidak hanya berhenti pada pengukuran kepatuhan terhadap standar, tetapi juga menjadi dasar dalam siklus perbaikan berkelanjutan.

Melalui seri keenam Mutu Corner ini, peserta diharapkan dapat memahami bagaimana audit klinis dapat digunakan secara efektif untuk menutup kesenjangan antara standar dan praktik, serta mengembangkan langkah-langkah konkret dalam memanfaatkan hasil audit untuk perbaikan pelayanan yang berkelanjutan.

Tujuan

Meningkatkan pemahaman peserta mengenai peran audit klinis dalam mengidentifikasi kesenjangan antara standar dan praktik serta mendorong perbaikan mutu pelayanan kesehatan.

Tujuan Khusus

1. Memahami konsep dan tujuan audit klinis dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara SOP dan praktik di lapangan.
3. Memahami tahapan pelaksanaan audit klinis, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga analisis hasil audit di fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Mendorong peserta untuk mengembangkan strategi dalam memanfaatkan hasil audit klinis sebagai dasar perbaikan pelayanan yang berkelanjutan.

Sasaran

1. Pengelola sarana pelayanan kesehatan: Direktur/Manajer/Ketua Komite Mutu/Kepala Instansi/Kepala Unit RS, Kepala Puskesmas, Pimpinan Balai Kesehatan, serta pimpinan klinik dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
2. Regulator: Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, organisasi profesi, lembaga asuransi/pembiayaan kesehatan (BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan swasta/perusahaan), lembaga akreditasi fasyankes, LSM bidang kesehatan, dan sebagainya.
3. Klinisi: dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, serta tenaga kesehatan lainnya.
4. Mahasiswa: S1, S2, pendidikan dokter spesialis, S3.
5. Pemerhati mutu pelayanan kesehatan: perguruan tinggi, peneliti, konsultan, dan pihak lain yang memiliki minat dalam pengembangan mutu pelayanan kesehatan.

Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Senin, 31 Agustus 2026
Waktu : 13.00-15.00 WIB

Narasumber / Fasilitator

• Narasumber
  1. Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua (Konsultan PKMK & Dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM)
  2. dr. Novi Zain Alfajri, MPH (Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RS Akademik UGM)
• Moderator: Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS – Peneliti PKMK FK-KMK UGM

Rundown Kegiatan

  Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM kembali menyelenggarakan Webinar Mutu Corner 6 pada Senin (31/8/2026) dengan tema “Audit Klinis: Mengungkap Kesenjangan antara Standar dan Praktik Pelayanan”. Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran bagi tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan pelayanan kesehatan untuk memahami audit klinis sebagai instrumen peningkatan mutu, sekaligus melihat bagaimana hasil audit dapat digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara standar dan praktik di lapangan.

Sesi pertama menghadirkan Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua yang membahas audit klinis sebagai instrumen peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Audit klinis tidak semestinya dipahami hanya sebagai kegiatan untuk menemukan ketidakpatuhan atau dilakukan ketika terjadi kasus bermasalah. Audit perlu dilaksanakan secara sistematis sebagai proses pembelajaran untuk meningkatkan quality of care dan memperkuat akuntabilitas dalam clinical governance.

Dalam pemaparannya, audit klinis dijelaskan sebagai sebuah siklus yang dimulai dari pemilihan topik, penetapan kriteria, pengumpulan dan analisis data, penetapan perubahan, hingga re-audit. Tahap perbaikan menjadi bagian penting karena audit tidak berhenti pada ditemukannya kesenjangan. Analisis perlu dilanjutkan dengan identifikasi akar masalah dan intervensi yang menghasilkan perubahan nyata dalam pelayanan.

Pembahasan kemudian dilanjutkan oleh dr. Novi Zain Alfajri, MPH, FISQua melalui pengalaman implementasi audit klinis di Rumah Sakit Akademik UGM. Dalam praktiknya, audit klinis membutuhkan keterlibatan lintas profesi sesuai dengan karakteristik kasus yang diaudit. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi perbaikan tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan sosialisasi, tetapi perlu melihat faktor yang lebih mendasar dan mendorong tim untuk bekerja bersama menemukan solusi.

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan beberapa pertanyaan dari peserta. Diskusi membahas pelaksanaan audit klinis secara berkala, penyusunan kriteria audit, keterlibatan berbagai profesi, perbedaan audit klinis dengan audit medis maupun audit keperawatan, hingga pentingnya re-audit setelah intervensi dilakukan. Salah satu penekanan yang muncul adalah bahwa hasil audit seharusnya tidak berhenti sebagai laporan, melainkan perlu dilanjutkan hingga dapat dibuktikan adanya perbaikan.

Melalui Mutu Corner 6, peserta diajak melihat bahwa keberhasilan audit klinis bukan ditentukan oleh banyaknya audit yang dilakukan, melainkan oleh sejauh mana siklus audit dapat menghasilkan perubahan dan perbaikan berkelanjutan. Audit klinis pada akhirnya bukan sekadar instrumen administratif, tetapi bagian dari upaya membangun budaya belajar, clinical ownership, dan sistem pelayanan yang semakin bermutu.

Reporter:
Helen Anggraini Budiono

Rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efektif, efisien, dan berpusat pada pasien. Seiring meningkatnya kompleksitas pelayanan kesehatan, keterbatasan sumber daya, serta tuntutan akuntabilitas terhadap penggunaan pembiayaan kesehatan, rumah sakit dituntut mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan mutu pelayanan dan efisiensi biaya.

Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit semakin mempertegas pentingnya penyelenggaraan tata kelola klinis yang baik, peningkatan mutu secara berkelanjutan, keselamatan pasien, serta pengelolaan sumber daya yang efektif. Dalam regulasi tersebut, Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB) menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan pelayanan kesehatan diberikan sesuai standar profesi, kebutuhan klinis pasien, serta prinsip efisiensi penggunaan sumber daya.

Meskipun konsep KMKB telah dikenal dalam sistem pelayanan kesehatan, implementasinya di rumah sakit masih menghadapi berbagai tantangan. Variasi praktik klinis, belum optimalnya pemanfaatan data pelayanan sebagai dasar pengambilan keputusan, koordinasi lintas profesi yang belum berjalan optimal, hingga perbedaan karakteristik organisasi antara rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan KMKB.

Di sisi lain, banyak rumah sakit masih mencari model implementasi yang efektif dan realistis. Pengalaman dari rumah sakit yang telah menerapkan KMKB menjadi sumber pembelajaran yang sangat berharga karena memberikan gambaran mengenai strategi, tantangan, faktor keberhasilan, serta langkah-langkah yang dapat direplikasi sesuai konteks masing-masing rumah sakit.

Sebagai pusat pengembangan mutu pelayanan kesehatan, Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan webinar “Implementasi Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB): Strategi dan Best Practice dari Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta.” Webinar ini menghadirkan pimpinan rumah sakit pemerintah dan swasta yang telah berpengalaman dalam implementasi KMKB untuk berbagi strategi, praktik baik, serta pembelajaran yang dapat menjadi inspirasi bagi rumah sakit lain dalam mengembangkan sistem kendali mutu dan kendali biaya yang efektif dan berkelanjutan.

Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman peserta mengenai strategi dan best practice implementasi KMKB di rumah sakit pemerintah dan swasta.

Tujuan Khusus

1. Memahami konsep dan kebijakan KMKB.
2. Mengidentifikasi tantangan implementasi KMKB di rumah sakit.
3. Memahami strategi implementasi KMKB di rumah sakit pemerintah dan swasta.
4. Mengidentifikasi best practice implementasi KMKB yang dapat diadaptasi di institusi masing-masing.

Sasaran

1. Pimpinan dan Manajemen RS: Direktur RS, Wakil Direktur Pelayanan, Wakil Direktur Keuangan, Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Instalasi, Manajer Pelayanan Pasien (MPP), dan manajer atau pengelola RS lainnya
2. Komite dan Tim Pengelola Mutu: Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Tim Mutu dan Keselamatan Pasien, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB), Tim Mutu, Tim Akreditasi, Tim Casemix, dan Tim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/BPJS
3. Tenaga Kesehatan: Dokter Spesialis, Dokter Umum, Perawat, Bidan, dan tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam peningkatan mutu pelayanan dan tata kelola klinis
4. Akademisi dan Pemerhati Mutu Pelayanan Kesehatan: Dosen, Peneliti, Konsultan RS, pemerhati mutu pelayanan Kesehatan, dan pihak lain yang memiliki minat terhadap implementasi KMKB di rumah sakit

Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Agustus 2026
Waktu : 10.00-12.00 WIB

Narasumber / Moderator

1. Narasumber:
   • dr. Lipin Tjung, MPH, FISQua 
   • Dr. dr. Darwito, S.H., Sp.B, Subsp.Onk. (K) – Direktur Utama RSA UGM
2. Moderator: Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS – Peneliti PKMK FK-KMK UGM

Rundown Kegiatan

  Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Webinar “Implementasi Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB): Strategi dan Best Practice dari Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta” diselenggarakan oleh Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM untuk memperkuat pemahaman mengenai implementasi KMKB sekaligus berbagi pengalaman mengenai strategi, tantangan, dan praktik baik yang dapat diadaptasi oleh rumah sakit sesuai dengan konteks masing-masing. Peserta berasal dari berbagai latar belakang, termasuk rumah sakit, Kementerian Kesehatan, akademisi, klinik, dan pemangku kepentingan lainnya.

Webinar diawali dengan pengantar oleh Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS mengenai pentingnya memandang KMKB bukan sekadar sebagai upaya penghematan biaya atau kepatuhan terhadap regulasi. Kendali mutu dan kendali biaya perlu ditempatkan sebagai strategi untuk memastikan setiap sumber daya yang digunakan memberikan nilai bagi pasien dan menghasilkan outcome pelayanan yang optimal. Dengan demikian, peningkatan mutu dan efisiensi biaya tidak seharusnya diposisikan sebagai dua kepentingan yang berlawanan.

Sesi pertama menghadirkan dr. Lipin Tjung, MPH, FISQua yang membahas strategi KMKB dari perspektif rumah sakit swasta. Pembahasan menyoroti berbagai tantangan eksternal, seperti perubahan regulasi, kesenjangan tarif dan biaya riil, inflasi medis, serta meningkatnya ekspektasi pasien. Dari sisi internal, rumah sakit juga menghadapi tantangan berupa perbedaan kepentingan antara pemilik, manajemen, dan klinisi serta keterbatasan kapasitas SDM. Strategi yang ditawarkan mencakup penguatan Clinical Pathway, eliminasi pemborosan melalui pendekatan Lean Healthcare, pemanfaatan digitalisasi dan Clinical Decision Support System, penguatan patient experience, serta pembangunan budaya apresiasi bagi SDM.

Perspektif rumah sakit pemerintah kemudian disampaikan oleh Dr. dr. Darwito, S.H., Sp.B, Subsp.Onk. (K), yang berbagi pengalaman implementasi KMKB di Rumah Sakit Akademik UGM. Pembahasan menekankan pentingnya menjadikan tim KMKB sebagai bagian integral dari sistem rumah sakit, bukan sekadar pemenuhan formalitas. Pengendalian biaya dilakukan dengan tetap mempertahankan akses dan mutu pelayanan, didukung oleh clinical documentation, costing, Clinical Pathway, koordinasi lintas unit, serta keterlibatan dokter dalam proses perbaikan.

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan beberapa pertanyaan dari peserta. Diskusi antara lain membahas pengendalian length of stay, penerapan Clinical Pathway pada berbagai jenis penjamin, pengelolaan jasa pelayanan di rumah sakit pemerintah, hingga strategi menjaga keseimbangan antara kendali biaya dan keberlangsungan layanan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi KMKB membutuhkan pendekatan yang kontekstual, berbasis data, serta melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan.

Melalui webinar ini, KMKB ditegaskan sebagai bagian dari upaya membangun rumah sakit yang bermutu, efisien, berorientasi pada pasien, sekaligus berkelanjutan. Pengalaman dari rumah sakit swasta dan pemerintah memberikan pembelajaran bahwa keberhasilan KMKB tidak hanya bergantung pada instrumen, tetapi juga pada kepemimpinan, kolaborasi, penggunaan data, dan komitmen bersama untuk terus memperbaiki sistem pelayanan.

Reporter
Helen Anggraini Budiono

Narahubung
Eva (082324332525)

World Breastfeeding Week (WBW) atau Pekan Menyusui Sedunia diperingati setiap tanggal 1–7 Agustus sebagai kampanye global untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menyusui serta memperkuat dukungan terhadap ibu menyusui. Tema WBW tahun 2026, “Prioritize Breastfeeding: Create Sustainable Support Systems”, menekankan pentingnya membangun sistem pendukung yang berkelanjutan melalui keterlibatan keluarga, masyarakat, tempat kerja, pemerintah, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Keberhasilan menyusui merupakan salah satu indikator penting dalam upaya meningkatkan status gizi bayi, mencegah stunting, serta menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi. Capaian tersebut tidak hanya bergantung pada komitmen ibu, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh mutu pelayanan kesehatan yang diberikan sejak masa kehamilan, persalinan, paska persalinan sampai dengan masa penyapihan. Oleh karena itu, fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran strategis dalam menyediakan pelayanan laktasi yang komprehensif, terstandar, dan berbasis bukti.

Peningkatan mutu pelayanan laktasi diwujudkan melalui berbagai upaya, antara lain pelaksanaan kontak laktasi sejak masa antenatal, implementasi 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (10 LMKM) sesuai rekomendasi WHO/UNICEF, pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), pemberian konseling menyusui yang efektif, serta tata laksana permasalahan laktasi secara tepat. Implementasi berbagai intervensi tersebut membutuhkan kompetensi tenaga kesehatan, dukungan kebijakan fasilitas pelayanan kesehatan, serta kolaborasi multidisiplin yang berkesinambungan.

Namun demikian, implementasi pelayanan laktasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Belum semua ibu memperoleh konseling dan kontak laktasi sesuai standar, penerapan 10 LMKM di fasilitas pelayanan kesehatan masih bervariasi, dan pelaksanaan IMD belum selalu optimal. Selain itu, berbagai permasalahan menyusui pada awal kehidupan bayi seperti kesulitan pelekatan, puting lecet, bendungan ASI, kurangnya pemahaman ibu dan keluarganya mengenai fisiologi laktasi, ketidakpercayaan diri ibu saat awal menyusui hingga pemberian susu formula tanpa indikasi medis masih sering ditemukan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas tenaga kesehatan agar edukasi yang diberikan tepat sekaligus peningkatan mutu sistem pelayanan laktasi secara menyeluruh.

Sebagai bagian dari peringatan World Breastfeeding Week 2026, Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan webinar “Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Laktasi untuk Mendukung Keberhasilan Menyusui Berkelanjutan”. Webinar ini diharapkan menjadi wadah pembelajaran dan berbagi praktik mengenai penguatan pelayanan laktasi berbasis mutu, mulai dari penerapan standar pelayanan, optimalisasi konseling dan IMD, hingga kolaborasi multidisiplin dalam mendukung keberhasilan menyusui secara berkelanjutan.

Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman dan kompetensi tenaga kesehatan serta pemangku kepentingan dalam menerapkan pelayanan laktasi yang bermutu guna mendukung keberhasilan menyusui secara berkelanjutan.

Tujuan Khusus

1. Menjelaskan pentingnya kontak laktasi dan implementasi 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (10 LMKM) sesuai rekomendasi WHO/UNICEF.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan konseling menyusui pada masa antenatal dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) sebagai bagian dari pelayanan maternal dan neonatal.
3. Mengidentifikasi berbagai tantangan menyusui pada awal kehidupan bayi serta strategi penanganannya berbasis bukti.
4. Memahami pentingnya kolaborasi multidisiplin dan peran manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan laktasi.
5. Mendorong penerapan praktik pelayanan laktasi yang berkualitas dan berkelanjutan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Sasaran

1. Tenaga kesehatan pemberi pelayanan maternal, neonatal, dan laktasi: dokter umum, dokter spesialis (obstetri dan ginekologi, anak, anestesi, gizi klinik), bidan, perawat, nutrisionis/ahli gizi, konselor menyusui, International Board-Certified Lactation Consultant (IBCLC), dan fisioterapis.
2. Manajemen dan pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, terutama tim peningkatan mutu, keselamatan pasien, serta pengelola pelayanan maternal dan neonatal.
3. Pemerhati mutu pelayanan laktasi: perguruan tinggi, peneliti, konsultan, organisasi profesi, dan komunitas pendukung ibu menyusui.

Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Agustus 2026
Waktu : 13.00 – 16.15 WIB

Narasumber / Moderator

1. Narasumber:
   • dr. Novika Handayani, IBCLC
   • dr. Aisyah Noor Astari, Sp.OG
   • Dr. dr. Ekawaty Lutfia Haksari, MPH, Sp.A(K)
2. Moderator: dr. Helen Anggraini B.

Rundown Kegiatan

  Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Dalam rangka memperingati World Breastfeeding Week 2026, Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan webinar “Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Laktasi untuk Mendukung Keberhasilan Menyusui Berkelanjutan” untuk menegaskan bahwa keberhasilan menyusui bukan hanya tanggung jawab ibu, melainkan membutuhkan sistem dukungan yang berkelanjutan dari keluarga, masyarakat, tempat kerja, pemerintah, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Webinar menghadirkan tiga narasumber, yaitu dr. Novika Handayani, IBCLC; dr. Aisyah Noor Astari, Sp.OG; serta Dr. dr. Ekawaty Lutfia Haksari, MPH, Sp.A(K).

Materi pertama oleh dr. Novika membahas penguatan pelayanan laktasi melalui implementasi kontak laktasi dan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (10 LMKM). Pembahasan menekankan pentingnya kesinambungan kontak laktasi sejak masa antenatal hingga periode pascapersalinan untuk memastikan ibu memperoleh dukungan yang sesuai pada setiap tahap menyusui.

Materi kedua oleh dr. Aisyah, Sp.OG mengangkat optimalisasi konseling menyusui antenatal dan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Konseling sejak kehamilan dipaparkan sebagai fondasi penting untuk membangun pengetahuan, kepercayaan diri, dan kesiapan ibu serta keluarga dalam menghadapi proses menyusui. Peserta juga diajak memahami fisiologi laktasi, faktor risiko keterlambatan produksi ASI, pentingnya kontak kulit ke kulit, serta IMD sebagai bagian dari rangkaian pelayanan yang mendukung keberhasilan menyusui.

Pembahasan kemudian diperluas melalui materi mengenai kolaborasi multidisiplin dalam mengatasi tantangan menyusui. Dr. dr. Ekawaty, MPH, Sp.A(K) menekankan bahwa dukungan menyusui tidak cukup dilakukan oleh satu profesi. Dokter, bidan, perawat, konselor laktasi, ahli gizi, keluarga, komunitas, hingga tempat kerja perlu bekerja dalam satu tujuan dan rencana yang terintegrasi agar ibu memperoleh pesan, rujukan, dan dukungan yang konsisten.

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan beberapa pertanyaan dari peserta mengenai berbagai permasalahan praktik menyusui, termasuk persiapan ibu bekerja, pemompaan dan pemberian ASI perah, konseling antenatal, serta penanganan tantangan laktasi. Diskusi menunjukkan tingginya kebutuhan peserta terhadap penerapan pelayanan laktasi yang sesuai dengan kondisi individual ibu dan bayi.

Melalui webinar ini, peserta diajak melihat bahwa keberhasilan menyusui merupakan hasil dari sistem yang bekerja bersama. Penguatan mutu pelayanan laktasi membutuhkan standar pelayanan, tenaga kesehatan yang kompeten, konseling berkelanjutan, kebijakan fasilitas kesehatan yang mendukung, serta kolaborasi lintas profesi dan komunitas untuk memastikan dukungan kepada ibu dan bayi berlangsung secara berkesinambungan.

Reporter:
Helen Anggraini Budiono

Akreditasi rumah sakit merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem penjaminan mutu pelayanan kesehatan. Melalui akreditasi, rumah sakit didorong untuk memenuhi standar pelayanan, memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan keselamatan pasien, serta membangun budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Lebih dari sekadar proses penilaian untuk memperoleh status akreditasi, sistem akreditasi diharapkan mampu menjadi mekanisme yang mendorong rumah sakit memberikan pelayanan yang aman, efektif, berpusat pada pasien, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Secara internasional, International Society for Quality in Health Care (ISQua) menetapkan bahwa pengembangan standar akreditasi harus mendukung patient safety, continuous quality improvement, dan patient-centered care. Dalam kerangka tersebut, standar akreditasi dikembangkan dengan memperhatikan berbagai aspek penting, termasuk struktur, proses, dan luaran (outcomes) pelayanan, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai mutu pelayanan kesehatan.

Di Indonesia, sistem akreditasi rumah sakit selama ini lebih banyak berfokus pada pemenuhan standar organisasi, tata kelola, serta implementasi proses pelayanan. Pendekatan tersebut telah memberikan kontribusi besar dalam membangun sistem manajemen mutu rumah sakit. Namun demikian, berbagai kalangan juga mulai mendiskusikan bagaimana sistem akreditasi dapat semakin mencerminkan mutu pelayanan yang benar-benar dirasakan oleh pasien melalui pengukuran luaran klinis (clinical outcomes) dan indikator keselamatan pasien.

Diskusi tersebut semakin mengemuka setelah Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan arah transformasi sistem akreditasi rumah sakit yang akan lebih menitikberatkan pada hasil klinis (clinical outcomes) dan keselamatan pasien. Dalam pernyataannya, akreditasi rumah sakit tidak lagi diposisikan hanya sebagai evaluasi administratif yang dilakukan secara periodik, tetapi diarahkan menjadi sistem yang mampu menilai mutu pelayanan berdasarkan hasil pelayanan yang dicapai rumah sakit.

Penjelasan lebih lanjut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI yang menjelaskan bahwa transformasi tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui pengembangan kompetensi rumah sakit, penetapan standar output nasional, serta pemanfaatan digitalisasi kesehatan melalui integrasi dengan platform SatuSehat. Selain itu, sistem penilaian akreditasi ke depan direncanakan tidak hanya mengevaluasi aspek input dan proses, tetapi juga mempertimbangkan output pelayanan sebagai bagian dari penilaian mutu rumah sakit.

Perubahan arah kebijakan tersebut memunculkan berbagai pertanyaan strategis bagi rumah sakit, regulator, lembaga akreditasi, maupun praktisi mutu pelayanan kesehatan. Apakah sistem akreditasi yang ideal memang perlu berbasis output? Bagaimana praktik internasional memandang keseimbangan antara penilaian struktur, proses, dan luaran pelayanan? Sejauh mana kesiapan rumah sakit Indonesia dalam menghadapi transformasi tersebut? Dan bagaimana para direktur rumah sakit dapat menjadikan perubahan paradigma akreditasi sebagai momentum untuk memperkuat budaya mutu sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan?

Sebagai institusi yang berkomitmen mendukung penguatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia, Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan webinar nasional sebagai forum ilmiah untuk membahas perkembangan tersebut secara komprehensif dari perspektif internasional, kebijakan nasional, dan implementasi manajemen rumah sakit.

Tujuan Umum

Memberikan pemahaman mengenai arah perkembangan sistem akreditasi rumah sakit berbasis output serta implikasinya terhadap strategi peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

Tujuan Khusus

1. Memahami karakteristik sistem akreditasi rumah sakit yang ideal berdasarkan prinsip-prinsip ISQua;
2. Memahami perkembangan kebijakan nasional mengenai transformasi akreditasi rumah sakit menuju pendekatan berbasis outcome;
3. Menganalisis peluang dan tantangan implementasi akreditasi berbasis output di Indonesia;
4. Menyusun strategi agar akreditasi menjadi instrumen peningkatan mutu pelayanan sekaligus memperkuat reputasi dan daya saing rumah sakit.

Sasaran

1. Pengelola rumah sakit: Direktur, wakil direktur, manajer, Ketua Komite Mutu, Ketua Komite Medik, Kepala Instalasi/Kepala Unit, Ketua Tim Akreditasi, serta pimpinan RS lainnya.
2. Regulator dan pemangku kepentingan: Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, lembaga akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, asosiasi rumah sakit, perusahaan asuransi kesehatan, serta lembaga atau organisasi lain yang bergerak di bidang mutu pelayanan kesehatan.
3. Tenaga kesehatan: Dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, serta tenaga kesehatan lainnya.
4. Akademisi dan mahasiswa: Dosen, peneliti, mahasiswa program sarjana, profesi, magister, dokter spesialis, dan doktor yang memiliki minat pada mutu pelayanan kesehatan dan manajemen rumah sakit.
5. Pemerhati mutu pelayanan kesehatan: Konsultan, peneliti, lembaga swadaya masyarakat, mitra pembangunan, serta pihak lain yang memiliki perhatian terhadap pengembangan mutu dan keselamatan pasien.

Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2026
Waktu : 13.00-15.00 WIB

Narasumber / Moderator

1. Narasumber:
   • Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua – Konsultan PKMK FK-KMK UGM
   • dr. Eniarti, M.Sc., Sp.KJ., M.M.R., QHIA – Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Dharmais
2. Moderator: dr. M. Hardhantyo, MPH, Ph.D – Kepala Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMMK UGM 

Rundown Kegiatan

  Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Webinar nasional “Sistem Akreditasi Rumah Sakit yang Ideal: Haruskah Berbasis Output?” diselenggarakan oleh Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM secara daring pada Rabu (12/08/26). Kegiatan ini menghadirkan Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua dan dr. Eniarti, M.Sc., Sp.KJ., M.M.R., QHIA sebagai narasumber, dengan dr. M. Hardhantyo, MPH, Ph.D. sebagai moderator. Webinar diselenggarakan untuk membahas perkembangan akreditasi rumah sakit menuju pendekatan berbasis outcome serta implikasinya terhadap peningkatan mutu dan strategi rumah sakit.

Pada sesi pertama, Dr. dr. Hanevi membahas sistem akreditasi rumah sakit berdasarkan perspektif standar internasional ISQua. Akreditasi dipandang sebagai bagian dari rangkaian kebijakan peningkatan mutu, bukan instrumen yang berdiri sendiri maupun sekadar sarana pemenuhan regulasi. Sistem akreditasi yang ideal perlu memperhatikan keterkaitan antara input, proses, output, dan outcome serta didukung oleh standar yang relevan, penyurvei yang kompeten, dan mekanisme pengawasan serta evaluasi yang akuntabel.

Pemaparan kemudian dilanjutkan oleh dr. Eniarti mengenai strategi rumah sakit menghadapi arah baru akreditasi. Narasumber menekankan pergeseran paradigma dari sekadar memastikan kepatuhan menuju pembuktian hasil pelayanan. Input dan proses tetap menjadi fondasi, tetapi outcome menjadi bukti bahwa sistem yang dibangun benar-benar menghasilkan mutu. Pemanfaatan data mutu juga perlu bergerak dari sekadar pelaporan menuju pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan.

Dalam perspektif strategis, akreditasi juga dapat menjadi instrumen untuk membangun trust, reputasi, dan daya saing rumah sakit. Sertifikat memberikan legitimasi formal, sementara outcome dan pengalaman pasien menjadi dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, akreditasi tidak berhenti pada pencapaian sertifikat, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun rumah sakit yang lebih bermutu dan dipercaya.

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan beberapa pertanyaan dari peserta. Pembahasan mencakup kesiapan rumah sakit dari sisi sumber daya manusia, anggaran, teknologi dan kapasitas pimpinan, serta tantangan memastikan penilaian outcome tetap adil di tengah perbedaan kapasitas dan karakteristik rumah sakit. Peserta juga mendalami pengukuran outcome klinis dan pemanfaatan indikator outcome sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu.

Melalui webinar ini, peserta memperoleh perspektif bahwa transformasi akreditasi bukan sekadar perubahan indikator penilaian, melainkan perubahan cara rumah sakit membangun, mengukur, membuktikan, dan memperbaiki mutu pelayanan secara berkelanjutan.

Reporter:
Helen Anggraini Budiono

Pasal 303 UU Kesehatan Tahun 2023 mengamanatkan “Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya (KMKB) serta memperhatikan keselamatan Pasien”. Berbagai negara dan organisasi kesehatan mulai mengadopsi prinsip-prinsip VBHC sebagai strategi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi (KMKB). Value-Based Healthcare (VBHC), yaitu pendekatan yang berfokus pada pencapaian luaran kesehatan terbaik bagi pasien dengan biaya yang efisien. Konsep ini diperkenalkan oleh Michael Porter dan Elizabeth Teisberg pada tahun 2006. 

Salah satu bidang yang mulai menerapkan konsep ini adalah oftalmologi (pelayanan kesehatan mata). Hasil scoping review yang dilakukan oleh Abubakar dkk Tahun 2024 menunjukkan bahwa implementasi VBHC dalam oftalmologi memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai pelayanan bagi pasien serta penurunan biaya pelayanan kesehatan. Untuk itu, perlunya peningkatan pemahaman dan kapasitas tenaga kesehatan, manajer rumah sakit, akademisi, serta pengambil kebijakan mengenai konsep, prinsip, strategi implementasi, dan tantangan penerapan VBHC.

Tujuan

Meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep tata kelola KMKB, VBHC dan implementasinya.

Tujuan Khusus:

1. Memahami tata kelola kendali mutu dan kendali biaya (KMKB)
2. Memahami konsep dan implementasi Value-Based Healthcare (VBHC) dalam pelayanan kesehatan

Sasaran

1. Manajemen rumah sakit: Direktur, Wakil Direktur Pelayanan, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, Komite Medik, Komite Keperawatan, Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Instalasi/Kepala Unit RS, Tim Manajemen Risiko, Manajer Pelayanan Pasien (MPP), Tim Akreditasi Rumah Sakit.
2. Klinisi: dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, serta tenaga kesehatan lainnya.
3. Akademisi dan mahasiswa bidang manajemen rumah sakit
4. Pemerhati mutu pelayanan kesehatan: perguruan tinggi, peneliti, konsultan, dan pihak lain yang memiliki minat dalam pengembangan mutu pelayanan kesehatan.

Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Agustus 2026
Waktu : 09.00-12.00 WIB

Narasumber

• Prof. dr. Ascobat Gani, MPH., Dr.PH. – Guru Besar Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM UI
• Dr. dr. Zulkarnain Abubakar, MARS – Corporate Secretary JEC ORBITA Eye Hospital & Clinics
• Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS – Peneliti PKMK FK-KMMK UGM

Rundown Kegiatan

  Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Pelatihan “Implementasi Value-Based Healthcare (VBHC) untuk Kendali Mutu dan Biaya Rumah Sakit” diselenggarakan oleh Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM secara daring pada Kamis (13/08/26). Kegiatan ini menghadirkan Prof. dr. Ascobat Gani, MPH., Dr.PH.; Dr. dr. Zulkarnain Abubakar, MARS; dan Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep., MPH, CQIPS sebagai narasumber. Pelatihan ditujukan untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai tata kelola Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB), konsep VBHC, serta penerapannya dalam pelayanan kesehatan.

Sesi awal oleh Eva membahas pembelajaran dari hasil penelitian PKMK mengenai implementasi kebijakan KMKB dalam Program JKN. Dengan pendekatan realist evaluation, pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan KMKB menghasilkan sejumlah manfaat, seperti proses verifikasi klaim yang lebih cepat dan berkurangnya klaim pending. Namun, pelaksanaan utilization review masih menghadapi keterbatasan akses dan kemampuan analisis data, sementara pelaksanaan audit medis juga dipengaruhi oleh dukungan dan kewenangan manajemen rumah sakit.

Pembahasan dilanjutkan oleh Prof. dr. Ascobat mengenai tata kelola KMKB dalam ekosistem rumah sakit. KMKB ditempatkan sebagai bagian dari manajemen strategis yang perlu mengintegrasikan kendali mutu, kendali biaya, core values, dan perspektif Balanced Scorecard. Ascobat menekankan pentingnya pembentukan Tim KMKB yang lintas unit dengan prinsip structure follows function. Berbagai strategi seperti clinical pathway, utilization review, audit medis, pencegahan komplikasi, pengendalian kasus berbiaya tinggi, continuous quality improvement, serta pemanfaatan teknologi digital dapat digunakan untuk menghubungkan mutu dan efisiensi secara lebih sistematis.

Sesi berikutnya oleh Dr. dr. Zulkarnain menyampaikan konsep VBHC yang menempatkan luaran kesehatan yang bermakna bagi pasien dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan sebagai dasar penciptaan nilai. Pembahasan mencakup pengorganisasian pelayanan melalui Integrated Practice Units, pengukuran outcome dan biaya sepanjang siklus pelayanan, hingga penerapan value-based bundled payment. Studi kasus pelayanan katarak juga menunjukkan bahwa capaian outcome yang baik dapat berjalan bersama dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan beberapa pertanyaan dari peserta mengenai penerapan clinical pathway, pengukuran outcome dan biaya, serta strategi meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi mutu pelayanan. Peserta kemudian diajak mempraktikkan perhitungan VBHC melalui pemetaan proses pelayanan dan penghitungan biaya berbasis sumber daya. Latihan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan VBHC membutuhkan kemampuan rumah sakit untuk menghubungkan proses pelayanan, outcome pasien, penggunaan sumber daya, dan biaya secara utuh.

Melalui pelatihan ini, VBHC diperkenalkan bukan sekadar sebagai konsep pengendalian biaya, melainkan sebagai pendekatan untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan berkontribusi pada outcome yang lebih baik dan bernilai bagi pasien.

Reporter
Helen Anggraini Budiono

PIC Kegiatan
Eva Tirtabayu Hasri / 0823-2433-2525