KPK Temukan Lima Titik Rawan Korupsi Pengelolaan JKN oleh BPJS

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan lima titik rawan korupsi terkait pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan. Lima titik rawan korupsi tersebut berada pada investasi dana BPJS selaku badan, investasi dana jaminan sosial, potensi korupsi saat pengalihan aset, potensi korupsi penggunaan dana operasional, dan potensi korupsi saat pembayaran fasilitas kesehatan.


Continue reading

Asosiasi RSUD Keluhkan Seretnya Tagihan BPJS

JAKARTA (jpnn.com) – Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (Arsada), Arsada Kuntjoro Adi Purjanto mengeluhkan lambatnya pembayaran tagihan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ke RSUD. Akibatnya, RSUD menjadi kesulitan beroperasi karena tagihan ke BPJS tak kunjung dibayarkan.

Continue reading

BPJS Kesehatan Harus Didukung Rumah Sakit Swasta

Jakarta (Beritasatu.com) – Hadirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia menjadi bukti nyata keseriusan Indonesia terus melakukan terobosan dan kemajuan. Demikian pendapat Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Pendidikan dan Kesehatan James Riady.

Continue reading