RS Siriraj: Selalu Utamakan Kualitas Layanan Kesehatan

Exchange and Study Program on “Universal Health Coverage and Hospital Accreditation Program Realization”

RS Siriraj: Selalu Utamakan Kualitas Layanan Kesehatan

praditPKMK, Bangkok – Pada hari keempat pelaksanaan Exchange and Study Program on “Universal Health Coverage and Hospital Accreditation Program Realization“, peserta melakukan study tour ke rumah sakit (RS) Siriraj. Di dalam area RS terdapat juga Fakultas Kedokteran Universitas Mahidol. RS Siriraj merupakan rumah sakit pemerintah terbesar dan tersibuk di Thailand. Meskipun demikian, kualitas layanan sangat dijunjung tinggi oleh seluruh pihak dalam RS tersebut.

Posisi RS Siriraj dan Fakultas Kedokteran Universitas Mahidol serupa dengan RS Dr. Sardjito dengan FK UGM. Kawasan RS Siriraj terletak persis di tepi Sungai Chao Phraya. “Siriraj” diambil dari nama Putra Raja Chulalongkorn, Siriraj Kakuttaphan, yang hanya berumur 18 bulan. Pangeran Siriraj meninggal karena penyakit disentri. Selain itu, RS ini erat dengan keluarga kerajaan yang lain. Sejak tahun 2009, RS Siriraj menjadi tempat tinggal Raja Bhumibol Adulyadej yang harus melakukan perawatan gangguan respirasi yang ia derita.

Saat tiba di lokasi, peserta melakukan foto bersama di depan patung Pangeran Mahidol Adulyadej, yang merupakan bapak kedokteran modern di Thailand. Setelah berfoto, peserta menuju ruang Arun Netsiri yang berada di lantai 2 Gedung Chaofa untuk mengikuti sesi paparan dan diskusi. Ruangan ini nampak seperti bioskop mini dengan kursi yang didesain menyerupai kursi di bioskop, namun berwarna biru dan terbuat dari bahan kulit sintetis. Di dalam ruangan ini, peserta disambut oleh Prof. Dr. Chirayu Auewarakul yang merupakan Deputi Dekan Bagian Hubungan Internasional. Sambutan Prof. Chirayu menjadi pengantar sebelum peserta berkeliling RS Siriraj.

Dalam sambutannya, Prof. Chirayu mengungkapkan bahwa RS Siriraj memiliki 2.500 tempat tidur dan merawat sekitar tiga juta orang per tahun. RS Siriraj merupakan RS pemerintah yang melayani pasien dari semua kalangan masyarakat, miskin dan kaya. Semua kalangan masyarakat akan mendapat fasilitas dan layanan yang sama. Kualitas layanan sangat dijunjung tinggi di RS Siriraj. Sebagai RS pemerintah, banyak pembiayaan RS yang harus dikelola sendiri. Untuk mendapat pemasukan tambahan, RS Siriraj membangun layanan swasta yang bernama RS Siriraj Piyamaharajkarun.

RS Siriraj Piyamaharajkarun terletak dalam satu kawasan dengan RS Siriraj dan Fakultas Kedokteran Universitas Mahidol. Karena merupakan layanan swasta, fasilitas yang disediakan di RS ini agak berbeda dengan RS Siriraj. Desain modern minimalis dipilih sebagai desain interior RS Siriraj Piyamaharajkarun. Biaya yang ditetapkan bagi pasien RS Siriraj Piyamaharajkarun juga lebih tinggi dibanding di RS Siriraj. Keuntungan yang diperoleh oleh RS Siriraj Piyamaharajkarun sebagian digunakan untuk subsidi pelayanan di RS Siriraj.

Oleh : drg. Puti Aulia Rahma, MPH

 

 

 

 

 

Cara Kemenkes `Lenyapkan` Dukun Bayi di Pedesaan

Jakarta (Liputan6.com) : Di kalangan masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di pedesaan, masih banyak wanita yang melahirkan dengan bantuan dukun bayi ketimbang suster dan bidan. Parahnya, ini sudah menjadi tradisi yang tak dapat dihilangkan begitu saja di sini.

Continue reading

Ketum IDI: Dokter Tidak Boleh Takut Dipenjara

Jakarta (Metotvnews.com): Sebagai bentuk protesnya terhadap putusan kasasi MA yang memenjarakan dr. Ayu dalam kasus malpraktik di Manado, pekan lalu para dokter melakukan mogok massal. Namun tanggapan negatif masyarakat terhadap aksi tersebut, nampaknya membuat mereka berubah pikiran.

Continue reading

BPJS 2014 : Berita Menggembirakan untuk RS Swasta Tipe C

Dr. drg. Julita Hendrartini, MKes, AAK (Direktur Umum, SDM, Akademik & Riset RS Akademik UGM) pada 19 November 2013 yang lalu mengungkapkan bahwa pada 1 januari 2014 pangsa pasar PT. Askes sudah lebih dari 120 juta daripada pangsa pasar kemarin yang baru sekitar 16 juta. Artinya lebih dari 50 % penduduk Indonesia sudah masuk di sistem jaminan,”.

Selain itu, drg. Julita juga mengatakan bahwa tahun 2014 kenaikan tarif sudah di setting dan kenaikan paling besar adalah RS Tipe C. Hal ini merupakan berita yang menggembirakan untuk sektor RS Swasta karena kebanyakan RS Swasta di daerah adalah tipe C dan akan diberlakukan rujukan berjenjang. Artinya dari dokter primer atau puskesmas harus ke RS tipe C terlebih dahulu.

Di dalam Undang-undang menyatakan bahwa provider dari sektor pemerintah wajib bekerjasama dengan BPJS. Sementara provider swasta tidak wajib bekerjasama atau boleh bekerjasama. Artinya adalah para pengelola RS bebas menentukan akan bekerjasama atau tidak. Tentunya harus melihat pangsa pasar dari RS. Bila yang dilayani kebanyakan dari masyarakat menengah ke bawah, maka saat inilah RS harus mulai konsen terhadap mutu dan bekerjasama dengan segala konsekwensinya. Namun bila pangsa pasar RS adalah masyarakat menengah ke atas, mungkin untuk 1-3 tahun ke depan tidak perlu berfikir terlebih dahulu mengenai bpjs. Jadi ini adalah sebuah pilihan.

Riset Evaluasi BPJS

Dalam persentasinya, dokter yang mengajar di IKM FK UGM ini mengingatkan bahwa walaupun masyarakat wajib masuk kedalam sistem (BPJS) namun masyarakat tidak harus menggunakan. Sehingga masyarakat wajib membayar premi namun tidak apa-apa bila tidak ingin menggunakan. Karena hal tersebut merupakan hak dan pilihan.
Dengan adanya kewajiban bagi masyarakat, maka pemerintah harus menyiapkan provide yang baik dan bermutu. Mutu memiliki perspektif yang berbeda dari para stakeholder termasuk dari masyarakat. Masyarakat yang telah membayar premi, mungkin akan memperoleh pelayanan yang asal-asalan. Dan ini menjadi issue yang menarik untuk dijadikan penelitian yang komprehensif mengenai evaluasi setahun BPJS. Apakah benar implementasi BPJS justru menurunkan mutu pelayanan? Namun perlu dilihat perspektif mutu dari berbagai sudut.

KPK dan OJK akan masuk ke Pelayanan Kesehatan

Di kesempatan yang sama, drg. Julita mengatakan bahwa KPK dan OJK akan masuk ke pelayanan kesehatan. Jadi RS harus berhat-hati dalam upcoding INACBG karena resiko ada ditangan para bapak ibu sendiri.” Ujar dokter yang mengajar di FKG UGM.
Dana yang akan digulirkan untuk BPJS 2014 sangatlah besar yaitu lebih dari 30 Trilyun. Di dalam UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS menyebutkan bahwa yang mengawasi BPJS adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dan OJK memiliki dana trilyunan untuk mengawasi BPJS. Namun belum diketahui apa yang akan diawasi oleh OJK. Dan saat ini, Askes atau BPJS belum mempunyai sistem dan mekanisme untuk medeteksi upcoding. Drg. Julita menjelaskan contoh kesalahan upcoding “pasien dirawat dengan appendectomy tanpa komplikasi dan komorbiditas. Namun RS memasukkan data dengan komplikasi dan komorbiditas. Sehingga harganya jadi naik. Karena satu koding bisa memiliki variasi biaya dari 2 juta sampai 22 juta”.

RS perlu menyusun Clinical Pathways

Pelayanan kesehatan merupakan asimetri informasi. Artinya sebenarnya pasien tidak mengetahui dengan pembayaran INACBG. Sehingga dokter yang belum paham INACBG mungkin akan memulangkan pasien bila LOSnya telah melebihi dan keesok harinya pasien bisa dirawat lagi. Namun, kedepannya akan ada sistem untuk mendeteksi kejadian seperti yang dicontohkan. Masalah terbatasnya standar mutu bisa dijadikan acuan. Sebagai contoh obat yang tersedia hanya generik namun menginginkan pelayanan yang bermutu. Apakah benar kualitas obat generik lebih buruk dari obat-obat paten? Kebijakan ke depan, obat generik sudah harus mempunyai standar. Lalu bagaimana dampaknya bagi pendapatan RS? Karena yang kita tahu bahwa pendapatan RS terbesar adalah obat. Lalu strategi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Jawabannya adalah RS harus menyusun clinical pathways yang efektif dan efisien. Dan ini harus dipatuhi oleh para dokter. Bila tidak dilakukan strategi pengendalian, maka rumah sakit akan rugi.

{module [152]}

 

RS Moewardi Kekurangan Dokter Spesialis

Solo (Suaramerdeka.com) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Moewardi kekurangan dokter spesialis. Tak hanya itu, dari jumlah keseluruhan dokter spesialis di sana, belum seluruhnya pun berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Continue reading