DPR Setujui RUU Pendidikan Kedokteran

Suarapembaruan – Rapat paripurna DPR RI akhirnya menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan Kedokteran (Dikdok) menjadi undang-undang, yang diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan di bidang pendidikan kedokteran.

Continue reading

Catatan dari Seminar Persiapan Sistem, Tenaga, Dan Fasilitas Kesehatan Menuju Era Jaminan Kesehatan Nasional 2014

12julBeberapa bulan lagi kita semua akan memasuki suatu era baru dalam dunia kebijakan kesehatan khususnya dalam bidang pembiayaan kesehatan. Sudah tidak menjadi hal ‘tabu’ jika semua praktisi kesehatan mengetahui bahwa per 1 Januari 2014, kita akan memulai suatu era baru dalam sistem jaminan kesehatan nasional. SJSN-BPJS adalah jawabannya.

Mengingat urgensinya maka Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM UNAIR kemarin (6 Juli 2013) mengadakan sebuah seminar nasional tentang “Persiapan Sistem, Tenaga, dan Fasilitas Kesehatan Menuju Era Jaminan Kesehatan Nasional 2014” yang bertempat di Gramedia Expo, Surabaya, Jawa Timur. Seminar yang diadakan dalam bentuk panel tersebut, hadir untuk memaparkan gagasannya adalah Widodo J.P, dr., MS., M.PH., Dr.PH (Pakar Kebijakan Kesehatan dan Konsultan Rumah Sakit), Direktur utama PT. ASKES yang diwakili oleh Ibu Sri Ponco Handayani, Dirjen Bina Upaya Kesehatan Dasar Kemenkes RI dr. HR. Heri Kuswenda, M.Kes dan Beberapa stakeholder kesehatan di tingkat Dinas Kota dan Propinsi di Jawa Timur.

Beberapa topik yang dibahas dalam panel tersebut antara lain mengenai persiapan sistem, tenaga dan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat operasional. Dari 3 sesi panel yang diadakan, antusiasme tergambar dari beberapa pertanyaan peserta seminar. Optimisme yang cukup terhadap pelaksanaan sistem SJSN-BPJS terlihat jelas. Diantaranya sebagian besar bertanya tentang masalah teknis sistem mutu pelayanan dan pembayaran di PPK 1 melalui kapitasi. Diskusi dan tanya jawab semakin menarik pada saat panelis memaparkan pandangan dan kritisi tentang kebijakan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan sistem SJSN-BPJS tahun depan, seperti pedoman penyelenggaraan klinik, sistem rujukan perorangan, registrasi tenaga kesehatan dan praktek bidan.

Sebagai penutup seminar nasional kemarin, Widodo J.P, dr., MS., M.PH., Dr.PH memaparkan dalam closing statement, bahwa pelaksanaan sistem pembiayaan kesehatan 2014 (SJSN-BPJS) membutuhkan perubahan Mindset dan Budaya secara total. Perubahan ini harus meliputi pemahaman konsep tentang kapitasi dan INA-CBG’s, termasuk persiapan fasilitas pelayanan di PPK tingkat 1, 2 dan 3.

Dari seminar nasional ini para penyaji dan panelis sepakat untuk menjadikan sistem rujukan, mekanisme kapitasi dan batasan kewenangan pelayanan kesehatan tingkat-1, tingkat-2 serta tingkat-3 sebagai hal yang perlu dicermati untuk meminimalisir potensi kesalahan dalam pelaksanaan SJSN-BPJS khususnya dalam bidang kesehatan pada tahun 2014 besok.
Perubahan selalu menimbulkan kecemasan. Sebagai obyek perubahan sesuatu yang menyakitkan. Pelaku perubahan sesuatu yang menantang. Perancang perubahan sesuatu yang menggairahkan.

JAM

MATERI

PEMBICARA/PANELIS

Sesi 1

 

 

09.20-09.45

Persiapan Sistem Asuransi Sosial di Era SJSN tahun 2014

Sri Ponco Handayani (PT.ASKES)

09.45-10.00

Paparan panelis

–

10.00-10.30

Diskusi dan tanya jawab

–

Sesi 2

10.30-10.45

Penyelenggaraan klinik Pratama dan Utama serta persiapan fasilitas kesehatan lainnya menghadapi era SJSN 2014 serta posisinya dalam sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan

  1. dr. HR. Heri Kuswenda, M.Kes (Dirjen Bina Upaya Kesehatan Dasar Kemenkes RI)
  2. drg. Bisukma Kurniawati (Dinas Kesehatan Kota Surabaya)

10.45-11.00

Paparan panelis

–

11.00-11.30

Diskusi dan tanya jawab

–

11.30-12.45

ISHOMA

–

Sesi 3

12.45-13.00

Ijin dan penyelenggaraaan praktek bidan-perawat serta registrasi tenaga kesehatan terkait dengan penerapan sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan

  1. Endang Sri Resmiati, S.H., S.ST., M.Mkes (Ketua Ikatan Bidan Indonesia Jatim)
  2. dr. Harsono

13.00-13.30

Paparan panelis

–

13.30-13.45

Diskusi dan tanya jawab

–

13.45-14.00

Closing Statement

Widodo J.P, dr., MS., M.PH., Dr.PH

14.00-14.15

Penutupan

–

 

 

 

Anggaran minim, Kemenkeu pangkas jumlah peserta BPJS kesehatan

Merdeka.com – Kementerian keuangan memutuskan untuk memangkas jumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan menjadi sebanyak 86,4 juta jiwa. Padahal, DPR-RI meminta jumlah peserta BPJS kesehatan harus sebanyak 96,7 juta jiwa, hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dibuat Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011.

 

Continue reading

Total Anggaran Kesehatan 2014 Capai 37 Persen APBN

Jakarta, PKMK. Total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) RI untuk keseluruhan sektor kesehatan diperkirakan mencapai 37 persen di tahun 2014 atau senilai Rp 67,5 triliun. Hal ini diungkapkan Mahendra Siregar, Wakil Menteri Keuangan RI, di Jakarta (10/7/2013).
Continue reading

RSUD Tarakan Diusulkan Naik Kelas Jadi Tipe A

Jakarta (Liputan6.com) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan untuk mengubah status RSUD Tarakan dari tipe B menjadi tipe A. Menurut Dinas Kesehatan DKI Jakarta, RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, telah memiliki klasifikasi pelayanan kesehatan setara dengan tipe A.

Continue reading

Seminar Nasional : Mengelola Rumah Sakit Menyesuaikan SJSN Kesehatan

Seminar Nasional :
Mengelola Rumah Sakit Menyesuaikan SJSN Kesehatan

Sosialisasi SJSN, Arah Kebjakan Pengelolaan RS; RS Sebagai Mitra Utama BPJS;
Pola Pembiayaan Layanan RS; Pelayanan Dokter dan Penggunaan Obat di RS

Yogyakarta, 26 – 27 Juni 2013

Telah diselenggarakan acara seminar nasional tentang SJSN Kesehatan di Hotel Ambarrukmo Yogyakarta yang mengambil tema “mengelola Rumah sakit : sosialisasi SJSN, arah kebijakan Pengelolaan RS, RS sebagai mitra utama BPJS, pola pembiayaan layanan RS, pelayanan dokter dan penggunaan obat di RS”. Acara yang rencananya dihadiri oleh Dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH (Menteri Kesehatan RI); Prof. Dr. Ali Gufron Mukti, M.Sc., Ph.D (Wakil Menteri Kesehatan RI) dan DR. Dr. Fachmi Idris, Mkes (Direktur Utama PT.Askes) ini diselenggarakan oleh Puri Communication dengan peserta mencapai lebih dari 200 orang.

Dalam paparannya mengenai Esensi Jaminan Kesehatan Nasional, Dr. Gede Subawa Mkes menyatakan bahwa standar mutu belum ditetapkan. Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan dari peserta seminar, dr. Hanevi Djasri MARS yang mengatakan mungkin dengan adanya SJSN akan muncul fakta brutal baru yaitu “ada pemerataan kesehatan tetapi mutunya jelek” yang artinya akses pelayanan kesehatannya meningkat tapi mutunya tidak meningkat. Lalu bagaimana mutu BPJS? Dr. Gede menjelaskan bahwa PT.ASKES belum pernah melakukan survey yang sifatnya antara askes dengan non askes melainkan dilakukan survei secara menyeluruh mengenai layanannya (rumah sakit & puskesmas) bukan kasus layanan askes. Sehingga hal ini menjadi ide yang bagus untuk diangkat yaitu adakah perbedaan pelayanan penyakit yang sama antara sebelum universal coverage dengan sesudah universal coverage.

Hari Pertama, 26 Juni 2013

07.00 – 08.00

Registrasi

08.20 – 08.30

Pembukaan

08.30 – 09.15

Keynote Address : Kebijakan nasional pelayanan Kesehatan untuk mendukung Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH (Menteri Kesehatan RI)

09.15 – 10.00

Sesi 1 : Esensi Jaminan Kesehatan nasional Oleh Dr. Gede Subawa M.Kes 

(Principal SIMETRI Medika & Ahli Jamkes)

10.00 – 10.15

Coffee break

10.15 – 11.15

Sesi 2 : Strategi Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan JKN oleh Prof. DR. Akmal Taher, Sp.BU (Direktur Jenderal Bina Yanmedik Depkes RI)

11.15 – 12.00

Sesi 3 : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Dr. Tono Rustiano, MM

(Direktur PT.Askes)

12.00 – 12.45

Sesi 4 : Praktek Dokter Pelayanan Primer di Era JKN oleh DR. Dr. Armyn Nurdin

(Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia)

12.45 – 13.45

Lunch break

13.45 – 14.30

Sesi 5 : Praktek Dokter Spesialis Di Era JKN oleh Dr. Aru Sudoyo, SpPd, KHOM, FACP

(Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia)

14.30 – 15.15

Sesi 6 : Strategi Industri Farmasi Dalam Era JKN Bag 1 oleh Drs  Pre Agusta Siswantoro, Apt,MBA,

(Pengurus Gabungan Pengusaha Farmasi)

15.15 – 16.15

Coffee break

15.15 – 16.00

Sesi 7 : Strategi Industri Farmasi dalam Era JKN oleh Dr. Luthfi Mardiansyah,

(Ketua Komite Eksekutif International Pharmaceutical Manufacturers Group ( IPMG )

16.00 – 16.45

Sesi 8 : Esensi Jaminan Kesehatan Nasional oleh Chazali H Situmorang,

(Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional)

Hari Kedua, 27 Juni 2013

08.15 – 09.00

Sesi 9 : Efisiensi Pelayanan Obat dalam JKN oleh Prof. Dr. Iwan Dwi Prahasto,

(Guru Besar Farmakologi, Fakultas Kedokteran UGM)

09.00 – 10.15

Sesi 10 : Kesiapan & Strategi Rumah Sakit Menghadapi JKN oleh 

Dr. Nur Abadi, MM. Msi, Sekjen Asosiasi RS Daerah

Dr. Mus Aida MARS, Ketua Umum Asosiasi RS Swasta Indonesia

10.15 – 10.30

Coffee break

10.30 – 11.30

Sesi 11 : Arah Kebijakan Pelayanan Dasar Dalam JKN oleh Dr. HR. Dedi Kuswenda, M.Kes,

Direktur BUK Dasar, Kemenkes RI

11.30 – 12.30

Sesi 12 : Arah kebijakan Pelayanan Lanjutan Dalam JKN oleh Dr. Chairul R. Nasution, Sp.PD, M.Kes,

Direktur BUK Rujukan Kemenkes RI

12.30 – 13.30

Lunch Break

13.30 – 14.30

Sesi 13 : Kebijakan Pelayanan Obat Dalam JKN oleh Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D,

Dirjen Bin-Far & Al-kes Kemenkes RI

14.30 – 16.00

Sesi 14 : INA CBG’s & Penerapan Terbaiknya

Studi Kasus Penerapan INA CBG’s oleh Dr Fathema Djan, SpB, SpBTKV(K), Ketua Implementasi JCI RSCM

INA CBG’s sebagai pola pembiayaan terbaik oleh Centre For Case-Mix, Kemenkes RI

 

Notulensi Kegiatan ini

 

 

 

 

 

 

RS Swasta Baru di Jakarta Wajib Tambah Ruang Kelas III

Jakarta (Kompas.com) — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menentukan, mereka yang ingin membangun rumah sakit swasta harus menyediakan ruang perawatan kelas 3 sebanyak 40 persen dari jumlah total ruang perawatan. Persyaratan sebelumnya adalah rumah sakit swasta harus menyediakan ruang perawatan kelas 3 sebanyak 25 persen dari jumlah total ruang perawatan

Continue reading