Oleh: dr. Evi Primastuti
Dr. Charles Shaw, PhD, seorang penasihat ahli untuk EC DUQuE, sebuat research project mengenai desain untuk tools audit rumah sakit dan analisis clinical governance baru-baru ini memberikan kuliah tamu untuk para mahasiswa kedokteran di UGM. Dr. Shaw yang sekarang mengerjakan pilot project standar keselamatan (proyek SANITAS) untuk rumah sakit di Eropa setelah sebelumnya menyelesaikan analisis akreditasi pelayanan kesehatan di 45 negara membawakan materi mengenai dasar-dasar manajamen mutu di bidang pelayanan kesehatan.
Di awal presentasinya, dr. Shaw memaparkan tentang dimensi mutu di pelayanan kesehatan dari Robert Maxwell yang harus dimiliki oleh pemberi layanan kesehatan untuk meningkatkan kepuasan pasien dan mutu pelayanan kesehatan, yakni :
- Equity : memastikan pelayanan kesehatan yang bermutu diberikan kepada semua orang
- Accessibility : pelayanan kesehatan dapat dijangkau (dalam hal waktu dan jarak)
- Effectiveness : pelayanan kesehatan diberikan berdasarkan scientific knowledge untuk mendapatkan otcome yang diinginkan
- Acceptability : pelayanan kesehatan menghormati dan mau mendengarkan kebutuhan pasien
- Efficiency : sumber daya diberdayakan secara optimal untuk mencapai outcme yang diharapkan, dan
- Appropriateness : pelayanan kesehatan relevan dengan kebutuhan pasien dan berdasar pada evidenc- based practice, diberikan dengan cara yang tepat dan orang yang tepat).
Dokter Shaw memaparkan berbagai kejadian nyaris cidera atau kejadian yang tidak diharapkan yang kerap dialami setelah memasuki dunia kerja sebagai seorang dokter di rumah sakit. Salah satunya adalah menurut Lucian Leape di tahun 2008 mengenai angka kejadian kecelakaan medis di berbagai negara di seluruh dunia yang cukup tinggi. Persentase penurunan angka kejadian kecelakaan medis belum signifikan meskipun sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Menurut Leape, tahun 2005 di negara Belanda masih terdapat 6% kejadian kecelakaan medis dari total pasien rawat inap. Bayangkan, jika yang dirawat inap ada 1000 pasien dalam satu bulan, sudah pasti ada 60 orang yang terkena kecelakaan medis per bulannya di negara Belanda.
Sayang sekali data ini belum dapat diinformasikan di Indonesia, akankah angka kejadian kecelakaan medis di negara kita lebih rendah? Ditambah lagi data dari Prof Mondher Lataief di Tunisia tahun 2009 mengenai kejadian yang tidak diharapkan (KTD), dari penelitian yang melibatkan 800 pasien di rumah sakit tersier dengan 620 kasus yang dipilih secara random, terdapat 62 kasus yang mengalami KTD. Dari 62 kasus tersebut, 21% diantaranya meninggal dan 60% penyebabnya dapat dicegah.
Setelah memaparkan mengenai angka near-miss dan adverse event, dr. Shaw menjelaskan pula mengenai program peningkatan mutu yang sudah dijalankan oleh WHO untuk meningkatkan mutu pelayanan para penyedia layanan kesehatan. Salah satunya adalah program WHO Surgical Checklist. Penelitian mengenai Surgical Checklist ini dilakukan oleh Haynes, Weiser dan Berry dan telah dilakukan di tujuh rumah sakit yang tersebar di berbagai negara pada tahun 2007 hingga 2008 dan melibatkan 3733 pasien dewasa. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan hasil sebelum dan setelah implementasi WHO Surgical Checklist pada 30 hari setelah operasi untuk pasien yang menjalani operasi non-cardiac. Terlihat perbedaan yang bermakna yaitu penurunan angka kematian dan komplikasi pasien setelah implementasi WHO Surgical Checklist. Selain itu, ada pula penelitian OECD tahun 2003-2007 yang mengamati persentase angka kematian pada penderita AMI di rawat inap setelah dilakukan intervensi. Dari 14 negara yang diteliti, hanya 1 negara yang tidak mengalami penurunan angka kematian. Ini menunjukkan intervensi yang dilakukan telah berhasil menurunkan angka kematian pada penderita AMI di hampir seluruh negara yang diteliti.
Bagaimana dengan Indonesia? Proyek HAPIE (Hospital Accreditation Process Impact Evaluation) telah meneliti intervensi yang dilakukan pada penderita AMI di 9 rumah sakit di Indonesia. Menurut American Heart Association (AHA), semua pasien dengan nyeri dada atau curiga cardiac arrest diberikan early defibrillation dan aspirin. Selain itu, fibrinolitik diberikan jika ada dokter didalam ambulance atau terdapat sistem EMS (Emergency Medical Services) dengan tim paramedis lengkap dan alat EKG. Fibrinolitik diperlukan karena semakin cepat diberikan maka akan memperbesar peluang selamat. Jika pasien tidak memungkinkan mendapatkan fibrinolisis, maka harus dilakukan PCI. Sayangnya, dari penelitian HAPIE terlihat bahwa prosedur penanganan AMI di rumah sakit Indonesia tidak mempunyai standar tatalaksana yang sama. Tidak semua pasien mendapatkan PCI (hanya sekitar 18 persen) maupun trombolisis (hanya sekitar 68 persen). Malah, sekitar 25 persen pasien mendapatkan antibiotik yang tidak tercantum dalam standar tatalaksana AMI menurut AHA.
Negara tetangga kita ternyata masih mengalami keterlambatan pada penanganan pasien AMI. Penelitian di Malaysia pada tahun 2000 yang melibatkan 165 kasus AMI, menunjukkan keterlambatan sejak pasien dengan AMI datang hingga ditangani dokter di ICCU bisa mencapai 1 jam. Padahal menurut AHA, pasien dengan AMI seharusnya sudah mendapatkan fibrinolitik dalam 30 menit.
Sementara itu di Inggris, persentase pasien stroke yang telah menjalani pemeriksaan CT Scan kepala dalam 24 jam sejak masuk rumah sakit mengalami peningkatan sejak tahun 2006 hingga sekarang. Jika pada tahun 2006 angka pasien stroke yang dilakukan pemeriksaan CT Scan kepala masih di angka 42 persen, maka pada tahun 2012 telah mencapai 90 persen.
Perbedaan hasil pelayanan kesehatan antara Indonesia dengan negara maju terutama Inggris ternyata disebabkan pula karena program peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Inggris yang meningkat pesat dan proses tersebut membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Pada awalnya, kebebasan dokter di Inggris untuk melakukan tindakan klinis telah diatur pada tahun 1944. Pada saat itu, dokter akan dijamin kebebasannya untuk melakukan metode profesional sesuai cara masing-masing dan tidak boleh diintervensi oleh pihak lain. Kebebasan dokter ini masih ditegaskan oleh BMA pada tahun 1977 bahwa “We are not convinced of the need for further supervision of a qualified doctor’s standard of care“, mereka tidak membutuhkan supervisi untuk standar pelayanan dokter. Pada tahun 1990, barulah Inggris mulai memperkenalkan audit klinik sebagai bottom up regulation, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan pasien, mengedukasi dan melatih klinisi, memberdayakan sumber daya, dan meningkatkan pelayanan organisasi. Pada 2003, tidak hanya audit, tapi juga penyusunan clinical governance, manajemen risiko, evidence dan guideline (yang disesuaikan dengan epidemiologi setempat) juga mulai diperkenalkan oleh Higher Medical Training Generic Curriculum di Inggris. Dan barulah di tahun 2013 peningkatan mutu mendapatkan perhatian lebih di General Medical Council di Inggris. Komite Etik Inggris menyatakan bahwa “Anda harus berperan serta dalam peningkatan mutu dengan berperan dalam review reguler dan audit atas pekerjaan anda sendiri dan tim, secara reguler merefleksikan dengan standar praktik dan pelayanan yang anda berikan; dan melakukan review terhadap feedback pasien jika tersedia.”
{module [150]}
Okezone.com – Penderita gagal ginjal boleh bernapas lega dari sekarang. Pasalnya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan 11 rumah sakit sudah menandatangani perjanjian komitmen mengenai keikutsertaan menjadi pusat Gagal Ginjal Terminal guna memberikan pelayanan pengobatan kepada para penderita.
Surabaya (detik.com) – Minimnya pengertian manfaat berkontrasepsi membuat Indonesia sebagai salah satu negara dengan Angka Kematian Ibu (AKI) tertinggi dibandingkan negara Eropa. Hal ini juga membuat tingkat aborsi ilegal serta kelahiran bayi yang tidak diinginkan meningkat.
Jakarta (PKMK) RUU tentang Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Rumah Tangga (RUU Farmasi), akan masuk tahap konsinyering intensif di minggu pertama Juli 2013. Tim Panitia Kerja (Panja) Pemerintah Indonesia untuk RUU tersebut diharapkan mampu menghadirkan pakar bahasa dan pakar draft hukum. Dengan demikian, debat terkait judul RUU tersebut bisa lebih ditengahi. Demikian hasil rapat Panja RUU Farmasi di Jakarta (19/6/2013).
Jakarta (jpnn.com) – Sistem birokrasi untuk menjadi dokter profesional terkesan bercabang-cabang. Sebelumnya pemerintah sudah menjalankan sistem dokter pegawai tidak tetap (PTT), tetapi sekarang ditambah lagi dengan program internship dokter. Sejumlah pihak meminta sistem tadi diringkas, untuk efektifitas jenjang karir dokter. 
