Bulan Mei ini, PKMK FK UGM kembali menyelenggarakan diskusi bulanan dengan tema surveilans respons kematian ibu. Acara yang diadakan pada tanggal 8 Mei 2013 ini di moderatori oleh Sutjipto dengan fasilitator dr. Sitti Noor Zaenab., M. Kes. Acara dimulai dengan penjelasan dari Pak Sutjipto mengenai surveilans. Menurut WHO (2004), Surveilans adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. Tindakan yang diambil setelah mendapatkan informasi inilah yang disebut respons. Funsi pokok Surveilance yaitu : deteksi kasus, registrasi, konfirmasi, pelaporan, analisis, umpan balik, respons segera dan respons terencana. Deteksi kasus merupakan pokok dari surveilans.
Diskusi yang diadakan di Ruang kuliah S3 FK UGM ini, dr. Zaenab memaparkan rencana penelitian PKMK FK UGM dengan judul penggunaan indeks responsiveness untuk penurunan kematian maternal dan kematian neonatal di 5 dinas kesehatan Kabupaten/kota dan 5 RSUD kabupaten/kota di Provinsi Yogyakarta. Penelitian yang rencananya akan di mulai tahun 2013 hingga 2015 ini bertujuan untuk mengetahui responsivness kepala dinas dan direktur RS dalam upaya penurunan kematian AKI dan AKB yang mana pada tahun 2007 DIY menjadi provinsi terbaik nasional dengan angka kematian ibu sebanyak 106 dan kematian bayi 16 (sangat sedikit dibanding dengan Provinsi lain di Indonesia). Namun AKI dan AKB 5 tahun terakhir meningkat dan berdasarkan hasil AMP, 59% kematian bisa dicegah (avoidable) dan sebab kematian terulang dengan kasus yang sama. dr. Zaenab menjelaskan bahwa selama ini AMP sering terlambat dilakukan, faktor nonteknis berperan dalam tindak lanjut AMP, AMP dilaksanakan namun respon yang direkomendasikan tidak pernah ditindaklanjuti (AMP tidak pernah diteruskan dengan respon segera maupun terencana hanya sampai pada bahan pembelajaran).
Harapannya dengan disusunnya indeks responsiveness bisa memicu adrenalin kepala dinas kesehatan dan direktur RS; menemukan metode baru untuk penurunan kematian ibu dan kematian bayi, pemerintah daerah kabupaten/kota mendapatkan masukan yang evidence base untuk perbaikan (kebijakan, perencanaan dan anggaran program KIA, bagi dinas kesehatan provinsi DIY untuk mendapatkan konsep dan instrumen baru untuk melakukan bimbingan teknis program KIA ke kabupaten/kota), dan kementrian kesehatan RI bisa mendapatkan konsep baru penurunan kematian maternal dan neonatal untuk direplikasikan ke seluruh indonesia.
AMP (Audit Maternal Perinatal) menurut kementerian kesehatan adalah proses penelahaan bersama kasus kesakitan, kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya dilakukan dengan menggunakan berbagai informasi dan pengalaman dari kelompok terkait untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan KIA di suatu RS atau wilayah. Dari kegiatan AMP yang dilakukan ini ditentukan : sebab & faktor terkait dlm kesakitan/ kematian ibu dan perinatal; dimana & mengapa berbagai sistem dan program gagal dlm mencegah kematian; Jenis intervensi & pembinaan yg diperlukan (rekomendasi).
Materi diskusi bulanan selengkapnya bisa di akses di Link Berikut
Jakarta (Metrotvnews.com): Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengakui sebagian dokter di Indonesia belum memiliki tingkat profesionalisme yang memadai. Salah satu kelemahan yang paling mencolok dari dokter di dalam negeri adalah kemampuan menjalin komunikasi dengan pasien.
Jakarta (harianterbit.com) — Pemerintah bersikeras tidak akan menghapus program dokter Internship sebagaimana permintaan sejumlah kalangan. Program Intership dinilai memiliki manfaat yang besar dan dibuat sesuai dengan Undang-Undang.
Liputan6.com, Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning menyebutkan saat ini Indonesia sangat kekurangan dokter umum maupun spesialis, karena jumlah dokter dengan penduduk sangat tidak sebanding.
Jakarta (Metrotvnews.com): Sebanyak 46% dokter di Indonesia bersalah dalam kasus disiplin kedokteran dan profesionalisme. Masalah paling banyak adalah terkait komunikasi yang tidak baik dari dokter kepada pasien.
Jakarta (Liputan6.com) : Pelayanan kebidanan merupakan kunci penting untuk kesehatan kandungan dan persalinan yang aman. Di seluruh dunia, ada sekitar 287 ribu wanita meninggal setiap tahunnya saat persalinan.
Indonesia akan menerapkan sistem jaminan kesehatan universal mulai tahun 2014. Jangan buru-buru berharap karena pada tahap awal ini Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) hanya akan melayani pegawai negeri yang memang dari dulu sudah ikut Askes, ditambah orang miskin yang selama ini ikut Jamkesmas. Bagi PNS, sistem ini bukan hal baru karena dari dulu gajinya sudah dipotong untuk iuran jaminan kesehatan, dan bagi orang miskin iurannya akan dibayar oleh negara. Bagi BPJS (d/h PT Askes) juga bukan hal yang baru karena hanya meneruskan pola pelayanan yang sudah ada, mungkin dengan sedikit modifikasi di sana sini.
Banyaknya kejadian tidak diharapkan (KTD) yang sebenarnya dapat dicegah di rumah sakit telah lama menjadi pusat perhatian, di Amerika the Joint Comission on Accreditation of Health Organization (JCAHO) mewajibkan rumah sakit untuk melakukan setidaknya satu Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) setiap tahun untuk dapat mengidentifikasi berbagai upaya pencegahan. FMEA awalnya dikembangkan di luar bidang pelayanan kesehatan dan sekarang digunakan di pelayanan kesehatan untuk menilai resiko kegagalan dan kesalahan pada berbagai proses dan untuk mengidentifikasi area-area penting yang membutuhkan perbaikan. Di bidang kesehatan sendiri, di Amerika FMEA telah diterapkan di ratusan rumah sakit dalam berbagai program perbaikan pelayanan kesehatan.
Keselamatan pasien atau patient safety merupakan hal yang marak dibicarakan dalam dunia medis belakangan ini. Pertemuan tahunan Joint Comission International tahun 2005 telah menekankan mengenai pentingnya pelayanan kesehatan yang aman. Kesalahan yang terjadi pada upaya pelayanan kesehatan adalah kesalahan dalam mendiagnosis, kesalahan dalam menggunakan alat bantu penegakan diagnosis, kesalahan dalam melakukan follow up, pengobatan yang salah atau kejadian yang tidak diharapkan setelah pemberian pengobatan. Permasalahan-permasalahan diatas dapat terjadi karena penggunaan teknologi yang tidak diimbangi kompetensi penggunanya, bertambahnya pemberi pelayanan kesehatan tanpa mengindahkan komunikasi antar individu serta tingginya angka kesakitan serta kecelakaan, perlunya pengambilan keputusan yang cepat dan tepat yang menyebabkan stressor tersendiri serta kelelahan yang dialami oleh para staff medis karena keterbatasan jumlah staff yang tersedia. Salah satu budaya patient safety adalah mengkomunikasikan kesalahan, melaporkan kesalahan dengan tetap berpegang pada keselamatan pasien dan belajar dari kesalahan dan mendesain ulang sistem keselamatan pasien yang lebih baik. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dicetuskan suatu ide sistem analisis yang proaktif sebagai strategi pencegahan error.
“…malam ini tepat pukul 20.00 wib saya menerima pengumuman resmi dari kantor pusat JCI Chicago bahwa RSCM telah dinyatakan terakreditasi, bahwa RSCM lulus akreditasi JCI…” demikian pesan pendek dari Direktur Utama Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) pada akhir bulan lalu, yang mengabarkan bahwa RSCM telah menjadi RS umum pemerintah yang pertama terakreditasi oleh JCI.