Reportase Merajut Kolaborasi Pakar untuk Penguatan Mutu Pelayanan Kesehatan Tahun 2026

22mutu

PKMK-Yogyakarta. Meningkatnya kompleksitas sistem pelayanan kesehatan, yang ditandai dengan dinamika kebijakan nasional, penguatan standar mutu dan keselamatan pasien, percepatan transformasi digital, serta tuntutan transparansi dan keberlanjutan sistem kesehatan, kondisi tersebut menuntut adanya arah strategis pengembangan mutu yang terencana dan terintegrasi, agar upaya peningkatan mutu tidak berjalan parsial atau sektoral. Dalam rangka merespon tantangan strategis pengembangan mutu pelayanan kesehatan, Divisi Manajemen Mutu, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM menyelenggarakan Diskusi Kolaboratif Pakar Mutu Pelayanan Kesehatan: Merumuskan Arah Strategis Pengembangan Pelatihan Mutu di Indonesia Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (22/1/2026) secara hybrid, bertempat di Malioboro 1 Room, 101 Hotel Yogyakarta serta melalui platform Zoom Meeting.

Continue reading

Faktor Risiko “Insect Vector” sebagai Ancaman Nyata bagi Mutu Pelayanan Kesehatan

Penyakit menular yang disebabkan oleh vektor dari lingkungan diketahui masih menjadi tantangan besar kesehatan masyarakat secara global. Review artikel oleh Idigo et. al (2025) membahas bahwa terdapat lebih dari 17% penyakit menular di seluruh dunia yang ditularkan melalui insect vector atau vektor serangga seperti nyamuk, lalat, kutu, dan pinjal. Selama ini, fokus pencegahan penyakit menular mayoritas berfokus pada pengendalian virus dan parasit padahal bakteri yang ditularkan oleh vektor serangga juga berkontribusi signifikan terhadap angka kesakitan, kematian, serta beban sistem kesehatan terutama di wilayah dengan sanitasi dan pengendalian lingkungan yang terbatas.
Bakteri pada vektor serangga diketahui dapat ditularkan oleh serangga melalui dua mekanisme utama, yaitu mekanik dan biologis. Dalam proses penularan mekanik, serangga membawa bakteri patogen di permukaan tubuh atau saluran cerna setelah kontak dengan sampah atau feses. Selanjutnya, bakteri patogen dipindahkan oleh serangga ke makanan dan lingkungan manusia. Sebagai contoh, lalat diketahui mampu membawa bakteri dalam jumlah yang sangat besar dan berpindah jarak jauh sehingga berperan penting dalam penyebaran penyakit enterik seperti salmonellosis dan infeksi Escherichia coli. Sementara itu, penularan biologis melibatkan proses yang lebih kompleks. Beberapa jenis bakteri yang dibawa oleh vektor serangga dapat bertahan dan berkembang dalam tubuh serangga sebelum ditularkan ke tubuh manusia. Contohnya Rickettsia pada nyamuk dan kutu atau Yersinia pestis pada pinjal yang menyebabkan penyakit PES.

Review artikel ini juga menyoroti bahwa penyakit yang disebabkam oleh bakteri dari vektor serangga tidak hanya menjadi masalah penyakit yang dapat langsung disembuhkan tetapi masih berpotensi untuk muncul kembali. Kondisi seperti kepadatan penduduk, sanitasi buruk, perubahan iklim, urbanisasi yang tidak terencana, serta tingginya mobilitas manusia memperluas wilayah hidup vektor dan meningkatkan risiko penularan termasuk di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, vektor serangga juga semakin mendapat perhatian sebagai faktor lingkungan dalam penyebaran resistensi antimikroba. Hal ini disebabkan karena saluran cerna serangga dapat menjadi tempat pertukaran gen resistensi antarbakteri.

Pengendalian vektor serangga dan kebersihan lingkungan perlu dipandang sebagai bagian integral dari pencegahan dan pengendalian infeksi bagi manajemen rumah sakit. Pengelolaan limbah, sanitasi, desain bangunan, dan sistem surveilans lingkungan yang baik dapat membantu menurunkan risiko infeksi dan penyebaran bakteri resisten. Bagi praktisi kesehatan, temuan ini menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap penyakit bakteri yang ditularkan oleh vektor serangga pada pasien terutama di daerah berisiko. Diagnosis yang tepat, penggunaan antibiotik secara rasional, dan pelaporan kasus yang baik dapat menjadi kunci pencegahan dampak yang lebih luas.

Secara keseluruhan, review artikel ini menekankan bahwa pengendalian penyakit bakteri yang ditularkan oleh vektor serangga membutuhkan pendekatan terpadu berbasis One Health yang menghubungkan kesehatan manusia, lingkungan, dan sistem pelayanan kesehatan. Vektor serangga memang berukuran kecil tetapi sangat berpotensi untuk menyebabkan dampak penyakit sangat besar. Faktor ini sangat penting tidak boleh diabaikan dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat khususnya yang dapat diawali dari peningkatan mutu layanan kesehatan.

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya:

https://journals.ipsintelligentsia.com/public-health/index.php/ijph/article/view/86 

 

Refleksi Hari Gizi Nasional 2026 dalam Implementasi Makan Bergizi Gratis

Peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) ke-66 pada 25 Januari 2026 menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk kembali merefleksikan kualitas kesehatan masyarakat melalui tema “Penuhi Gizi Seimbang dari Pangan Lokal”. Kampanye dengan slogan “Sehat Dimulai dari Piringku” ini bukan sekadar seremonial tahunan melainkan langkah strategis dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan bergizi seimbang berbasis kekayaan sumber daya alam lokal. Sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045, pemerintah telah memperkuat fondasi kesehatan nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk meningkatkan status gizi peserta didik sekaligus menekan prevalensi stunting di seluruh penjuru negeri. Kebijakan ini, yang diperkuat secara legal melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, diharapkan mampu menciptakan generasi muda yang memiliki keunggulan, kecerdasan, dan produktivitas yang optimal.

Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan gizi di lapangan masih memerlukan evaluasi yang serius di balik visi besar tersebut. Berdasarkan salah satu hasil data riset yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2026), tingkat efektivitas rata-rata pelaksanaan program gizi di Indonesia saat ini berada pada angka 72,5% yang menunjukkan adanya celah jika dibandingkan dengan negara lain seperti Skotlandia (90,4%) atau India (88,3%). Beberapa kendala struktural yang masih membayangi antara lain keterbatasan anggaran, distribusi logistik yang belum menjangkau daerah terpencil secara merata, dan koordinasi antar-lembaga yang mayoritas belum sinkron. Menariknya, pembelajaran dari negara seperti Ghana menunjukkan bahwa integrasi antara program gizi sekolah dengan pemberdayaan petani lokal terbukti efektif meningkatkan partisipasi siswa dan memperkuat ekonomi. Penggunaan pangan lokal tidak hanya menjamin kesegaran nutrisi tetapi juga menjadi solusi atas tantangan logistik yang selama ini menjadi hambatan di berbagai daerah.

Secara keseluruhan, sinergi kolektif antara pemerintah, sektor swasta, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu untuk mewujudkan keberhasilan program gizi yang berkelanjutan. Analisis statistik menunjukkan bahwa aspek pendanaan, koordinasi lintas sektor, dan keterlibatan komunitas lokal secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan sebesar 63% terhadap efektivitas keberhasilan program gizi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas Badan Gizi Nasional dalam melakukan pengawasan mutu makanan dan transparansi anggaran di tingkat daerah menjadi sangat penting. Melalui perbaikan tata kelola kebijakan dari pusat hingga ke daerah serta memaksimalkan potensi pangan lokal, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari ancaman masalah gizi kronis.

Masyarakat bisa memulai partisipasi nyata untuk mewujudkan generasi yang tangguh dengan peduli terhadap pemenuhan gizi seimbang dan berkualitas pada diri sendiri sejak dini. Mari kita jadikan momentum Hari Gizi Nasional 2026 ini sebagai komitmen bersama untuk lebih meningkatkan peduli pada pemenuhan gizi!

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya:

https://ayosehat.kemkes.go.id/agenda-kegiatan/hari-gizi-nasional-2026
http://manggalajournal.org/index.php/SINERGI/article/view/2228 

 

 

Kebijakan Pajak Minuman Berpemanis: Apakah Efektif Mendorong Pola Hidup Sehat?

Pajak minuman berpemanis semakin banyak diterapkan di berbagai negara sebagai respon terhadap tingginya beban penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular. Review artikel oleh Kiesel, Lang, dan Sexton (2023) menelaah secara kritis apakah trend baru pajak minuman berpemanis dapat mencapai tujuan kebijakan kesehatan. Kiesel, Lang, dan Sexton (2023) menempatkan bukti empiris dalam konteks perilaku konsumen modern dan dinamika rantai pasok industri pangan.

Pada kenyataannya, pajak minuman berpemanis secara sistematis tidak terbukti kuat bahwa mendorong perubahan perilaku konsumsi ke minuman yang lebih sehat. Pajak tersebut juga tidak terbukti menurunkan konsumsi minuman berpemanis secara keseluruhan. Bukti menunjukkan bahwa pajak minuman berpemanis hanya sebagian diteruskan ke harga yang dibayar konsumen (partial pass-through) dengan rata-rata sekitar 82% dalam tingkat variasi desain pajak yang bermacam-macam antarwilayah. Meskipun permintaan pajak minuman berpemanis relatif fleksibel, penurunan pembelian akibat pajak cenderung moderat sekitar 15% dan tidak konsisten.

Dalam segi faktor hulu dan hilir, konsumen memiliki faktor yang dapat menghalangi keberhasilan pajak minuman berpemanis. Contohnya seperti adanya keterbatasan kesadaran terhadap kesehatan, kebiasaan konsumsi yang tidak bisa hilang pada masa lampau, dan kurangnya keberagaman produk minuman sehat dari lingkungan sekitar. Hal tersebut membuat perubahan perilaku cenderung tidak dipengaruhi oleh perubahan pajak harga. Sebaliknya, dalam sisi penawaran, produsen, distributor, dan peritel memiliki insentif strategis untuk menyerap sebagian pajak. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan harga secara selektif atau melakukan reformulasi produk dan strategi pemasaran. Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa asumsi kenaikan harga pajak minuman berpemanis tidak akan otomatis mengubah perilaku makan dan minum masyarakat.

Dalam konteks tujuan kebijakan, pajak minuman berpemanis terbukti lebih konsisten sebagai instrumen penggalangan pendapatan dibandingkan kebijakan yang dapat mengubah perilaku. Melalui perspektif ekuitas, pajak minuman berpemanis berpotensi regresif karena rumah tangga berpendapatan rendah cenderung mengkonsumsi minuman berpemanis lebih banyak. Tanpa desain yang tepat dan penggunaan pajak untuk program kesehatan yang berpihak pada kelompok rentan, dampak pengurangan ketimpangan kesehatan akan sulit tercapai.

Implikasi kasus pajak minuman berpemanis bagi sistem manajemen rumah sakit cukup signifikan. Beban penyakit terkait obesitas dan konsumsi gula tetap akan menekan kapasitas layanan dan pembiayaan kesehatan apabila kebijakan pajak minuman berpemanis berdiri sendiri. Rumah sakit dan pengelola sistem kesehatan perlu memandang kebijakan pajak minuman berpemanis sebagai bagian dari “paket kebijakan” yang lebih luas. Hal tersebut termasuk edukasi gizi, pelabelan produk yang jelas, intervensi berbasis komunitas, dan insentif bagi industri untuk menurunkan kandungan gula. Bagi praktisi kesehatan, temuan ini menegaskan bahwa perubahan perilaku pasien memerlukan pendekatan komunikasi yang konsisten, kontekstual, dan berkelanjutan.

Review artikel Kiesel, Lang, dan Sexton (2023) menyimpulkan bahwa pajak minuman berpemanis memiliki potensi untuk dikuatkan tetapi tingkat efektivitasnya masih sangat bergantung terhadap desain kebijakan, cakupan nasional, dan sinergi dengan intervensi lain. Melalui hal tersebut, pajak minuman berpemanis dapat berpotensi dikembangkan menjadi kebijakan yang lebih kuat dan memiliki dampak terhadap keberhasilan capaian kesehatan masyarakat untuk mengurangi penyakit tidak menular.

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya: https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-resource-111522-111325 

 

 

Pelatihan Pengelolaan Rantai Dingin Produk Farmasi

Rantai dingin atau cold chain merupakan suatu sistem yang krusial dalam menjaga mutu dan keamanan produk farmasi. Obat rusak menyebabkan pemborosan sumber daya dan biaya, efektifitas obat, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan.

  Sasaran Peserta

Pelatihan ini ditujukan bagi:

  1. Dinas Kesehatan
  2. Manajemen Fasyankes
  3. Tenaga kesehatan (apoteker, tenaga teknis kefarmasian, perawat) yang terlibat dalam pengelolaan produk farmasi di fasilitas pelayanan kesehatan
  4. Penanggung jawab program yang terkait dengan vaksin/produk farmasi pada program
  5. Staf gudang dan logistik yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan distribusi produk farmasi
  6. Dosen, Peneliti, dan unsur lain yang terkait

  Materi Pelatihan

  1. Konsep Rantai Dingin
  2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Rantai Dingin
  3. Pemantauan dan Pemeliharaan Rantai Dingin
  4. Distribusi dan Transportasi Produk Farmasi

  Narasumber

  • Sukma Anugrah (Narasumber): Biofarma
  • Eva Tirtabayu Hasri (Fasilitator): PKMK FKKMK UGM

Waktu dan tempat pelaksanaan

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Februari 2026
Waktu : 09.00–12.00 WIB
Metode: Daring

Biaya Kepesertaan & Fasilitas

Biaya pelatihan per peserta sebesar Rp. 300.000,-

  1. Sertifikat
  2. Materi dalam bentuk pdf
  3. Rekaman

*Biaya tidak termasuk biaya pengiriman kwitansi dalam bentuk fisik
No Rekening BNI: 9888807172010997
Nama Pemilik: UGM FKU PKMK Dana Kerjasama Penelitian Umum

Pendaftaran

Narahubung

Eva Tirtabayu Hasri (0823-2433-2525)

 

 

 

 

Seminar Nasional Penguatan Manajemen Mutu Pelayanan Geriatri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan: Strategi Latihan Fisik, Stimulasi Kognitif, Dan Pencegahan Fraud

Latar Belakang

Indonesia saat ini berada dalam fase ageing population, yaitu kondisi demografis ketika proporsi penduduk lanjut usia (lansia, usia ≥60 tahun) meningkat secara signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk lansia di Indonesia telah mencapai sekitar 11–12% pada periode 2023–2024 dan diproyeksikan meningkat hingga sekitar 20% pada tahun 2045. Peningkatan ini merupakan konsekuensi dari bertambahnya usia harapan hidup yang disertai dengan penurunan angka kesuburan, sehingga struktur penduduk Indonesia bergeser menuju populasi menua (older age structure).

Perubahan demografi tersebut membawa implikasi besar bagi sistem kesehatan, khususnya bagi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan lansia. Lansia memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap penyakit tidak menular, penurunan fungsi fisik dan kognitif, serta risiko disabilitas yang dapat berdampak pada menurunnya kemandirian dan kualitas hidup. Oleh karena itu, kebugaran lansia (fitness in ageing) perlu dipahami secara komprehensif, tidak hanya sebagai ketiadaan penyakit, tetapi sebagai kemampuan mempertahankan fungsi fisik, fungsi kognitif, keseimbangan emosional, serta kemampuan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari.

Sejalan dengan tema Annual Scientific Meeting (ASM) 2026 “Embracing Ageing: Stay Healthy, Sharp and Productive”, upaya menjaga lansia tetap sehat dan tajam perlu didukung oleh penguatan pelayanan geriatri yang terintegrasi, bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien. Fasyankes memiliki peran strategis tidak hanya dalam pelayanan kuratif, tetapi juga dalam pengembangan program promotif dan preventif, termasuk penyediaan latihan fisik yang aman dan efektif bagi lansia dan mendukung stimulasi kognitif lansia. Pendekatan ini menjadi bagian penting dari upaya mempertahankan fungsi otak dan produktivitas lansia seiring bertambahnya usia. Di sisi lain, lansia juga semakin rentan terhadap berbagai bentuk fraud atau penipuan dalam pelayanan kesehatan, termasuk healthcare scams, yang dapat terjadi akibat keterbatasan literasi kesehatan, kompleksitas sistem pelayanan, maupun penurunan fungsi kognitif.

Berdasarkan kondisi tersebut, seminar ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif bagi tenaga kesehatan, manajemen fasyankes, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan pelayanan geriatri yang bermutu, aman, dan berorientasi pada kualitas hidup lansia.

Tujuan Kegiatan

Tujuan dari seminar ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan serta pengelola fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan geriatri yang bermutu, aman, dan berorientasi pada peningkatan fungsi fisik, kognitif, serta perlindungan lansia melalui pendekatan promotif, preventif, dan etis.

Tujuan Khusus

  1. Meningkatkan pengetahuan mengenai Latihan Fisik yang Aman dan Efektif bagi Lansia di Fasyankes
  2. Memahami Peran Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Mendukung Stimulasi Kognitif untuk Menjaga Fungsi Otak Lansia
  3. Memahami Program Edukasi Pencegahan Fraud dalam Pelayanan Lansia di Fasyankes

Waktu dan Tempat Kegiatan

Hari/Tanggal : Sabtu, 7 Februari 2026
Waktu : 13.00 – 16.00 WIB

Agenda Kegiatan

Video Kegiatan

Waktu (WIB) Materi Narasumber
12:30 – 13:00 Registrasi Peserta Panitia
13:00 – 13:10 Pembukaan MC
13:10 – 13:20 Menyanyikan lagu Indonesia Raya MC
13:20 – 13:30 Manajemen Mutu Pelayanan Geriatri di Fasyankes

Materi

 dr. Muhammad hardhantyo, MPH, PhD
13:30 – 14:15 Paparan Materi 1:
Peran Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Mendukung Stimulasi Kognitif untuk Menjaga Fungsi Otak LansiaMateri		 dr. Amelia Nur Vidyanti, Sp. N, Sub.Sp. NGD(K), PhD
14:15 – 15:00 Paparan Materi 2:
Mengembangkan Latihan Fisik yang Aman dan Efektif bagi Lansia di Fasyankes		 dr. Rosyad Nur Khadafi, Sp.OT
15:00 – 15:45 Paparan Materi 3:
Program Edukasi Pencegahan Fraud dalam Pelayanan Lansia di FasyankesMateri		 drg. Puti Aulia Rahma, MPH., CFE
15:45 – 16:00 Diskusi Tanya Jawab Moderator:
Tri Yatmi, S.Kep., Ns.., MNSc
16:00 – 16:15 Penutup MC

 

Reportase Kegiatan

Seminar Penguatan Manajemen Mutu Pelayanan Geriatri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah sukses diselenggarakan oleh PKMK FK-KMK UGM bekerjasama dengan KAGAMA Kedokteran (KAGAMADOK) FK-KMK UGM sebagai rangkaian kegiatan dari Annual Scientific Meeting (ASM). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai respon dari adanya isu strategis peningkatan kualitas hidup lansia yang ditunjukkan dengan peningkatan angka harapan hidup penduduk usia lanjut dalam sistem kesehatan Indonesia. Kegiatan ini dimoderatori oleh Tri Yatmi, S.Kep., Ns., M.N.Sc., dan dihadiri oleh akademisi, praktisi kesehatan, serta pemangku kepentingan layanan geriatri.

7feb 1Seminar dibuka dengan pengantar oleh dr. M. Hardhantyo, MPH., Ph.D, yang menekankan urgensi penguatan manajemen mutu pelayanan dan keselamatan pasien geriatri di fasilitas pelayanan kesehatan. Data World Bank menunjukkan bahwa harapan hidup lansia di Indonesia meningkat signifikan hingga mencapai 73 tahun pada periode 1960–2020. Namun, faktor risiko kematian lansia diketahui memiliki perubahan trend dengan perkiraan penyakit tidak menular akan menjadi penyebab utama kematian pada 2040.

Kondisi ini diperberat dengan temuan bahwa sekitar 30–40% lansia mengalami gangguan kognitif dan hampir 60% menghadapi gangguan mobilitas. Oleh karena itu, pelayanan geriatri yang aman, nyaman, dan berorientasi pada keselamatan pasien menjadi kebutuhan mutlak yang sejalan dengan standar layanan geriatri dan konsep integrated care for older people yang direkomendasikan oleh WHO.

7feb 2Sesi pertama menghadirkan dr. Amelia Nur Vidyanti, Sp.N, Sub.Sp.NGD(K), PhD yang membahas peran fasilitas pelayanan kesehatan dalam skrining demensia dan stimulasi kognitif lansia. Demensia dijelaskan sebagai sindrom penurunan fungsi kognitif yang melampaui proses penuaan normal dan telah mengganggu aktivitas sehari-hari. Perjalanan penyakit ini dapat berlangsung hingga 20 tahun sejak fase preklinis hingga tahap berat. Data WHO mencatat lebih dari 50 juta orang hidup dengan demensia secara global dengan hampir 10 juta kasus baru setiap tahun. Prevalensi demensia di Indonesia dilaporkan mencapai rata-rata 27,9% dan berdasarkan hospital based study menunjukkan angka hingga 45,7%. Faktor penyebab utama meliputi Alzheimer, demensia vaskular, atau kombinasi keduanya.

Secara lebih lanjut dijelaskan bahwa faktor risiko demensia terdiri atas faktor yang tidak dapat dimodifikasi seperti usia, jenis kelamin, dan genetik, serta faktor yang dapat dimodifikasi melalui intervensi layanan kesehatan, antara lain aktivitas fisik, kebiasaan merokok, pola konsumsi, dan kualitas lingkungan. Skrining demensia dapat dilakukan menggunakan instrumen seperti MMSE dan MoCA-Ina, didukung pemeriksaan pencitraan dan laboratorium. Tata laksana demensia idealnya dimulai sejak pencegahan primer hingga tersier dengan pendekatan non-farmakologis seperti pengawasan perilaku makan, aktivitas fisik, serta stimulasi kognitif. Fasilitas kesehatan diposisikan sebagai ujung tombak deteksi dini dan pencegahan demensia melalui edukasi dan program stimulasi kognitif meskipun implementasi Cognitive Stimulation Therapy masih menghadapi tantangan pembiayaan.

Sesi kedua disampaikan oleh dr. Rosyad Nur Khadafi, Sp.OT, yang mengulas pengembangan latihan fisik yang aman dan efektif bagi lansia di fasilitas pelayanan kesehatan. Penurunan fungsi fisik, massa otot, dan meningkatnya risiko disabilitas menjadi tantangan utama populasi lansia. Inaktivitas (sedentary beahaviour) fisik dapat memicu sarcopenia, risiko jatuh, osteoporosis, dan disabilitas. Oleh karena itu, latihan fisik bagi lansia perlu dirancang dengan prinsip mulai perlahan, progres bertahap, individual sesuai kondisi kesehatan, serta disertai monitoring ketat. Komponen latihan meliputi aerobik, fleksibilitas, latihan kekuatan, dan keseimbangan, yang dapat dikemas dalam resep latihan sederhana dan mudah diterapkan di fasyankes maupun di rumah. Edukasi kepada pasien dan keluarga ditekankan sebagai kunci keberhasilan implementasi program latihan fisik lansia.

7feb 3Pada sesi ketiga, drg. Puti Aulia Rahma, MPH., CFE, membahas program edukasi pencegahan fraud dalam pelayanan lansia. Puti menyampaikan bahwa lansia merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk penipuan dengan sekitar 75% kasus terjadi melalui SMS, email, atau telepon. Jenis penipuan yang sering dialami meliputi penyalahgunaan kartu kredit, pencurian data kesehatan, hingga peretasan rekening. Faktor kerentanan lansia antara lain keterbatasan fisik dan kognitif, kondisi emosional yang rentan, kurangnya literasi digital, serta minimnya edukasi anti-fraud. Secara keseluruhan, edukasi pencegahan fraud dinilai penting untuk menjaga kualitas hidup lansia secara fisik, sosial, dan emosional, serta dapat dilakukan melalui pendekatan komunitas, berbasis rumah sakit, maupun terintegrasi dalam pelayanan rutin kesehatan lansia.

Kegiatan ditutup dengan diskusi interaktif yang menyoroti tantangan implementasi stimulasi kognitif, latihan fisik, serta edukasi anti-fraud di fasilitas kesehatan dengan keterbatasan sumber daya. Para narasumber sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor, peran caregiver, serta integrasi program ke dalam kegiatan rutin seperti posyandu lansia menjadi strategi realistis untuk meningkatkan mutu pelayanan geriatri. Seminar ini menegaskan bahwa penguatan manajemen mutu pelayanan geriatri bukan hanya soal layanan klinis, tetapi juga upaya komprehensif untuk memastikan lansia dapat menjalani hidup yang sehat, aman, dan bermartabat.

Reporter:
Nikita Widya Permata Sari, S.Gz., MPH

 

 

 

 

Reportase Outlook Kebijakan dan Implementasi Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan di Indonesia Tahun 2026

Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM telah sukses menyelenggarakan webinar hybrid “Outlook Kebijakan dan Implementasi Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan di Indonesia Tahun 2026” pada Selasa (13/1/2026). Kegiatan ini menghadirkan akademisi, praktisi kesehatan, dan perwakilan pemerintah untuk mendiskusikan arah kebijakan serta tantangan implementasi manajemen mutu pelayanan kesehatan nasional pada 2026. Acara dipandu oleh moderator Tri Yatmi, S.Kep., Ns., M.N.Sc. dengan MC Salwa Nada, S.Kep., Ns.

Paparan pertama dibuka oleh dr. M. Hardhantyo, MPH, Ph.D. yang mengulas mengenai tantangan pelaksanaan kebijakan dan manajemen mutu pelayanan kesehatan sepanjang 2025. Tantangan utama yang disoroti meliputi eliminasi tuberkulosis (TB), capaian Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan pergeseran tren penyebab kematian terkini dengan dominasi penyakit tidak menular (PTM) khususnya hipertensi. Data menunjukkan alokasi anggaran kesehatan pada 2025 lebih banyak terserap untuk penanganan PTM dan TB. Dalam konteks CKG, program ini telah menjangkau sekitar 50,5 juta orang termasuk 16,2 juta anak usia sekolah dengan temuan risiko kesehatan berbeda pada tiap kelompok siklus hidup. Berdasarkan temuan didapatkan kasus anemia pada remaja, hipertensi pada lansia hingga stunting dan wasting pada balita. Paparan ini menekankan bahwa sebagian besar kematian sebenarnya dapat dicegah melalui penguatan pelayanan kesehatan primer yang terintegrasi dengan upaya promotif dan preventif.

13jan 1Sesi berikutnya dr. M. Hardhantyo memaparkan Kaleidoskop Mutu PKMK 2025, yang menyoroti pentingnya tindak lanjut data hasil program pelayanan kesehatan agar tidak berhenti pada laporan semata. Salah satu capaian kegiatan berupa Program “INSPIRASI” berhasil meningkatkan partisipasi pelatihan pada fasilitas kesehatan dengan berbasis MOOC. Terdapat juga kegiatan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan dari pemerintah daerah serta kolaborasi dengan lembaga donor dalam penguatan pelayanan kesehatan primer dan penyusunan kerangka pembiayaan. Berbagai pelatihan, webinar, dan bimbingan teknis yang dilakukan divisi manajemen mutu pelayanan kesehatan PKMK FK-KMK UGM sepanjang 2025 diketahui menjadi pilar fondasi penguatan kapasitas mutu pelayanan di daerah.

13jan 2Paparan kedua oleh Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua, membahas Outlook Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Tahun 2026. Mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2023, beliau menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus mencakup promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga paliatif. Mutu pelayanan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari transformasi kesehatan dengan sasaran strategis peningkatan kualitas pelayanan promotif–preventif, literasi kesehatan masyarakat, penguatan layanan primer dan lanjutan, serta laboratorium kesehatan. Kerangka mutu dijelaskan melalui pendekatan Donabedian dan rantai mutu yang menekankan keterkaitan antara kesehatan masyarakat, mutu layanan mikro, dan kualitas organisasi pelayanan hingga tata kelola Kementerian yang adaptif dan efisien. Beberapa “quick wins” mutu yang disoroti antara lain CKG, penuntasan TB, serta pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah sulit akses.

13jan 3Selanjutnya, sesi pembahasan disampaikan oleh dr. Tjahjono Kuntjoro, MPH, DrPH, menekankan pentingnya menerjemahkan kebijakan Nasional ke level operasional fasilitas pelayanan kesehatan. Isu strategis yang mengemuka meliputi integrasi cek kesehatan gratis (CKG) dengan Integrasi Layanan Primer (ILP), penguatan jejaring eliminasi TB, peran fasilitas kesehatan swasta, beban administrasi layanan, serta pentingnya sistem surveilans dan pemanfaatan data berbasis teknologi. Tanggapan dari perwakilan Dinas Kesehatan DIY, Bapak Apt. Edwin Daru Anggara., M.Sc., MPH menegaskan bahwa data mutu harus jujur, objektif, dan mencerminkan kondisi lapangan. Hal tersebut termasuk menyangkut tantangan underreporting kasus TB dan ketimpangan akses layanan kesehatan. Melalui sesi diskusi interaktif, salah satu peserta juga menyoroti perlunya reformasi akreditasi agar lebih berorientasi pada outcome, penguatan peran dinas kesehatan dalam pembinaan dan pengawasan, serta integrasi mutu internal dan eksternal yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Penutup kegiatan menegaskan diperlukan komitmen bersama untuk menjadikan data sebagai dasar kebijakan mutu yang aplikatif di fasilitas pelayanan kesehatan. Kaleidoskop 2025 menunjukkan berbagai capaian dan tantangan implementasi mutu pelayanan kesehatan. Sementara itu, outlook 2026 diharapkan dapat menjadi momentum penguatan mutu sebagai outcome sistem kesehatan yang selaras dengan Renstra 2025 – 2029. Webinar ini juga menghasilkan lesson learn penting bahwa peningkatan mutu pelayanan kesehatan ke depan harus berbasis data, terintegrasi lintas level layanan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Materi dan video dapat di akses pada link berikut

klik disini

 

Reporter:
Nikita Widya Permata Sari, S.Gz., MPH

 

 

WHO Releases Updated Recommendations on HIV Clinical Management

The World Health Organization (WHO) has released updated recommendations on HIV clinical management providing new and revised guidance on antiretroviral therapy, management of vertical HIV transmission, and tuberculosis (TB) prevention for people living with HIV. These recommendations support an evidence-based, cost-effective approach to improving treatment outcomes, reducing HIV-related mortality and accelerating progress towards ending AIDS as a public health threat.

Continue reading