Author: Div Mutu

Sesi 2

IHQN – Yogyakarta. Forum mutu kali ini mengangkat tema implementasi NQPS pada kolaborasi lintas sektor dalam mutu pelayanan kesehatan di era pandemi COVID-19. COVID-19 tidak hanya sebatas bencana tetapi mempunyai dampak yang sangat luas terhadap tata kelola klinis dan tata kelola manajemen. Diharapkan penguatan layanan kesehatan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat.

Mutu pelayanan yang berkualitas sesuai dengan konsep mutu yang dikeluarkan oleh WHO (2019) yakni mewujudkan layanan kesehatan yang efektif, aman, berfokus pada individu, tepat waktu, efisien, adil, dan terintegrasi bagi individu dan populasi sesuai standar, perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta memperhatikan hak dan keterlibatan pasien – masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal.

Narasumber pertama, Yogi Mahendra selaku Acting Country Representative Yayasan Project HOPE

Menyatakan bahwa keberadaan lembaga donor sebagai pendukung kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga tercipta komunikasi yang baik untuk hasil yang optimal. Sejak pertama kali ditemukan kasus COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020, banyak petugas kesehatan yang terpapar dan meninggal saat menjalankan tugas dan sistem pelayanan kesehatan dihadapkan menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi dan pemenuhan pelayanan kesehatan essensial.

Selain itu, adanya keterbatasan pemerintah dalam penangan pandemi ini yang kemudian membutuhkan dukungan dari segala pihak sesuai yang diamanatkan dalam Perka BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Desain peran lembaga donor yakni berkoordinasi dengan pemerintah, membangun kerjasama multi sektor, dan desain dan kontrol program.

Berdasarkan hasil penelitan dari Wuhan, China didapatkan informasi selama pandemi sekitar 70% tenaga kesehatan susah tidur, sulit makan dan kesehatan jiwa terganggu. Mengingat adanya keterbatasan yang dimiliki oleh Yayasan Project HOPE, perlu untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain yakni pemerintah, pelaku usaha, akademisi, lembaga profesi dan organisasi swasta karena bila tidak adanya multi pihak maka memerlukan waktu dalam mencapai visi dan misi. Tantangan yang dihadapi dalam proses koordinasi ini berupa adanya ego sektoral setiap lembaga, hambatan non teknis seperti waktu dan keterbatasan diskusi akibat online meeting selama pandemi serta perbedaan strategi, target dan pola pelaksanaan fungsi.

Hal yang bisa dipelajari adalah perlu saling mengisi dengan core dan kemampuan teknis yang dimiliki, semakin luasnya jaringan dan daya jangkau program, mendapatkan sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi permasalahan dan penyelesaian, memperkuat basis dalam pelaksanaan suatu kegiatan, dan mengurangi perbedaan penanganan dalam suatu permasalahan yang sama (misalnya setiap lembaga mengeluarkan SOP handling yang berbeda-beda).

Narasumber kedua, Dr. dr. Lia Gardenia partakusuma, Sp.PK(K)., MM, MARS

selaku Ketua Sub Bidang Penanganan Limbah Medis, Bidang Penanganan Kesehatan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional menyatakan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia oleh satuan tugas COVID-19 memiliki organisasi sangat banyak dan masing – masing bergerak sesuai sektor – sektor yang diinstruksikan oleh ketua gugus tugas bahkan di masing – masing bidang terdapat berbagai unsur yang harus bekerjasama. Koordinasi nasional bersatu lawan COVID-19 dijalankan satu komando sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 bahwa satuan tugas dibentuk di dalam KPCPEN.

Berdasarkan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas didalamnya terdapat unsur yang terlibat yakni pemerintah, media, akademisi, swasta dan masyarakat. Peran akademisi perlu dilibatkan karena sebagai evidence based yang bisa dilakukan dalam mengedukasi, sosialiasi dan mitigasi pada tokoh masyarakat, tokoh agama, partai politik, komunitas lokal hingga ke RT/RW.

Upaya dalam meningkatkan layanan selama era pandemi COVID-19, tim melakukan pelatihan ICU dasar pada tenaga kesehatan (dokter dan perawat) untuk merawat pasien COVID-19 dengan bekerjasama dengan PERDATIN dan HIPERCCI. Selain itu, tim juga melakukan mortality audit, relawan contact tracer, sosialisasi masif melalui relawan, dan pelatihan manajemen spesimen dan new all record dalam upaya dalam meningkatkan layanan di era pandemi COVID-19. Terdapat seminar nasional penanganan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan dalam mitigasi COVID-19 dengan bekerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup se-Indonesia, profesional PPI dan sanitarian di fasilitas kesehatan seluruh Indonesia.

Terdapat juga hibah fasilitas insinerator dalam penanganan limbah medis yang disebabkan oleh COVID-19 dengan bekerjasama Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan tempat fasilitas insinerator berada. Meningkatkan ketahanan kesehatan mayarakat diperlukan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan dukungan rumah tangga selalu disipilin dan kolektif mengubah perilaku dengan harapan 70% masyarakat telah melaksanakan praktis protokol kesehatan.

Terdapat pembahas yang telah hadir pada forum mutu kali ini mengangkat tema implementasi NQPS pada kolaborasi lintas sektor dalam mutu pelayanan kesehatan di era pandemi COVID-19 yakni pembahas pertama, Prof. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD dari UGM menyampaikan bahwa pentingnya kolaborasi dan peningkatan mutu pelayanan COVID-19, terlebih bila kita mengalami dan melaksanakan di lini terdepan. COVID-19 bukanlah pandemi yang pertama yang kita hadapi bahkan ada pandemi yang lain seperti bencana alam yang pernah kita alami. Melihat da ri sisi impact, banyak hikmah dan tantangan selalu berjalan beriringan karena fenomena kolaborasi mau/ tidak mau bahkan suka/ tidak suka menjadi sebuah norma yang harus dilakukan.

Jejaring/ kolaborasi bukan hal yang baru, bila ini tidak berjalan smooth maka impact nya bertaruh nyawa dan sebisa mungkin kita berupaya dengan mencegah. Saat inilah, organisasi perlu mengembangkan engaged leadership berupa kolaborasi dan jejaring sehingga organisasi lebih kuat dibanding sebelum pandemi, bergerak lebih cepat dan interconnected, serta mengutamakan team-oriented approach dalam memberikan pelayanan dan melakukan kolaborasi di dalam dan antar institusi untuk meningkatkan mutu pelayanan. Kolaborasi bisa gagal bila produktivitas dan kreativitas tidak berjalan beriringan, mengabaikan pencapaian, pelatihan staf kurang seimbang, komunikasi yang buruk, dan remote teams tidak didukung.

Pembahas kedua, drg. Farichah Hanum, M.Kes dari Mutu & Akreditasi Kemenkes RI

Menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 yang dialami kurang lebih selama 10 bulan terakhir mengalami lonjakan kasus dan belum ada titik terang sehingga kasus terus bertambah bahkan tenaga kesehatan sebagai lini terdepan memiliki resiko sampai ada yang gugur, terpapar, kekerasan bisa dialami oleh tenaga kesehatan dan stigma dari COVID-19. Terdapat isu startegis mutu pelayanan kesehatan perlu di adjust dalam dukungan dan kolaborasi pada kondisi pandemi COVID-19 yakni akses dan mutu pelayanan kesehatan; ketersediaan dan kepatuhan terhadap standar mutu klinis dan keselamatan pasien; budaya mutu di fasilitas kesehatan dan program; peran dan pemberdayaan pasien, keluarga dan masyarakat; penguatan tata kelola, struktur organisasi mutu dan sistem kesehatan lainnya; komitmen pemerintah pusat, daerah dan pemangku kebijakan.

Terdapat pertanyaan dari peserta, “Apa ada perbedaan dasar di era pandemi dengan manajemen mutu sebelum COVID-19 dan selama pandemi, apakah perlu direvisi PMKP di puskemas dan rumah sakit?’. Prof. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD dari UGM menjawab “Tidak ada sistem yang baru tapi lebih didorong pada ketepatan dan inovasi, contohnya pendekatan mutu PDCA dan PDSA dimana kita semua sangat familiar, makin didukung dengan beberapa cycle yang bisa dilakukan tapi lebih kepada implementasi dan inovasi sesuai kondisi saat ini”.

Terdapat tambahan drg. Farichah Hanum, M.Kes dari Mutu & Akreditasi Kemenkes RI menjawab “Saya sepakat dengan Prof. Uut tidak ada yang berbeda namun berbeda pada objeknya, bagaimana pemahaman dan PPI harus masuk setiap tahapan pelayanan kesehatan. Program PMKP bagaimana intevesi inovasi dalam siklus PDCA perlu dimasukan adjust dengan komprehensif dan penyakitnya bagaimana untuk dikendalikan kemudian program PMKP harus kita adjust dengan kondisi pandemi COVID-19, pandemi COVID-19 ini sebagai penyempurnaan PMKP saat ini”.

Reporter: Agus Salim (PKMK UGM)

 

 

Pembukaan

Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua selaku Ketua IHQN menyampaikan forum nasional mutu pelayanan kesehatan Indonesia ke 16 bertujuan untuk berbagi pengalaman baik teori maupun praktek upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Berbagi pengalaman sangat penting agar dapat mempercepat upaya – upaya peningkatan mutu yang efektif dan efisien dalam berbagai kondisi termasuk dalam kondisi pandemi. Pada kondisi pandemi COVID-19, saat ini yang paling utama adalah aman atau safety baik bagi para petugas, pasien, keluarga maupun lingkungan.

Pada 2018, WHO telah menetapkan dimensi mutu terdiri atas 7 dimensi. Dimensi utamanya adalah memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan di primary care maupun tersier care harus aman adil berfokus pada pasien. Tiga dimensi tersebut bisa terwujud apabila fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan dengan dimensi 1) efektif; 2) efisien; 3) tepat waktu dan 4) terintegrasi antara satu pelayanan dengan pelayanan yang lain sehingga ke-7 dimensi mutu dapat terwujud termasuk dalam pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menjadi katalisator mutu pelayanan kesehatan dimana membuat manajemen mutu kesehatan itu menjadi lebih baik, lebih efektif, cepat berubah menuju perbaikan yang lebih baik.

Pembicara I:

Strategi Pengelolaan Dana Kesehatan untuk Menjamin Akses dan Kontinuitas Pelayanan Kesehatan Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2020 COVID-19
Prof. dr. Abdul Kadir, PhD., SpTHT-KL(K)., MARS (Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan-Kementerian Kesehatan)

Saat ini indonesia menghadapi tantangan adanya pandemi COVID-19 berimplikasi pada lemahnya kondisi ekonomi, Jumlah penduduk, umur harapan hidup, transisi epidemiologi, infrastruktur, SDM, dan mutu layanan rumah sakit. Tantangan baru sistem kesehatan di era pandemi COVID-19 adalah tingginya jumlah kasus COVID-19 yang berimplikasi pada ketersediaan sarana dan prasarana termasuk APD. Hal ini berdampak pada tingginya kejadian penularan COVID-19 pada tenaga kesehatan serta tertundanya pelayanan kesehatan esensial. Melihat kondisi ini, Rumah Sakit perlu menyediakan pelayanan pasien COVID-19 maupun nonCOVID-19, memanfaatkan teknologi informasi dan telemedicine.

Strategi dan upaya penanganan COVID-19 di fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit 1) penambahan jumlah rumah sakit rujukan COVID-19; 2) mendirikan rumah sakit darurat COVID-19 dan Rumah Sakit lapangan; 3) implementasi protokol kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai SK Menkes 1591 Tahun 2020 4) Sosialisasi dan Workshop buku pedoman COVID-19 dan protokol tatalaksana COVID-19; 5) penataan sistem rujukan dalam pelayanan COVID 19; serta 6) peningkatan kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU untuk perawatan pasien covid-19. Saat ini telah tersedia 920 rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan kesiapsiagaan dengan meningkatkan kapasitas ruang isolasi dan ICU untuk perawatan pasien COVID-19 sebagai antisipasi lonjakan kasus COVID-19. Kementerian Kesehatan telah membiayai kasus COVID-19 sebesar 22,05 triliun.

Pembicara II:

Strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mematuhi Protokol kesehatan
Dr. Machli Riyadi, S.H., M.H (Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin)

Secara umum pembicara menyampaikan penanganan COVID-19 dalam perspektif budaya di Banjarmasin, strategi pendekatan dan hasil penanganan COVID-19 di Banjarmasin. Dinas Kesehatan telah melakukan manajemen risiko untuk kasus COVID-19, dan melakukan berbagai macam gerakan penanganan pencegahan COVID-19. Banjarmasin melakukan tiga kali PSBB dan berakhir pada Mei. Pada akhir Juni 2020, dari 52 Kelurahan tidak ada satupun yang tidak terinfeksi COVID-19. Atas hasil kerja keras pemerintah kota Banjarmasin, pada November dari 52 Kelurahan terdapat 49 Kelurahan jadi Zona hijau dan dan 3 menjadi zona kuning. Saat ini case fatality rate sekitar 4,7% masih tinggi di atas rata – rata angka nasional. Rata-rata kesembuhan di Kota Banjarmasin 96,7%

Dinas Kesehatan melakukan penanganan COVID-19 dengan pendekatan reference group and opinion leadership teori. Reference group adalah jamaah pengajian sedangkan opinion leader adalah Tuan Guru. Tantangan Dinas Kesehatan dalam penanganan COVID-19 antara lain 1) masyarakat pertama tidak mempercayai adanya COVID-19, Tokoh agama yang mengkampanyekan bahwa jangan percaya covid 19 sehingga masyarakat abai terhadap COVID-19.

Strategi penanganan COVID-19 di Banjarmasin antara lain 1) Dinas Kesehatan bekerja untuk melakukan pendekatan edukasi dan negosiasi dalam membuka pola pikir para tokoh agama untuk melakukan swab test; 2) Tokoh agama yang memiliki hasil tes positif dikarantina. Selain memberdayakan potensi yang ada di masyarakat juga dilakukan tes COVID-19 secara masif. Edukasi dan kampanye COVID-19 selalu dilakukan setiap saat melalui media seni MADIHIN. Inovasi strategi percepatan Penanganan covid; 1) Edukasi tanpa henti 2) pemberdayaan PCR; 3) penguatan PSM; 4) penerapan sanksi; 5) evaluasi berkelanjutan.

Pembahas I:
M. Faozi Kurniawan SE, MPH, AAK (PKMK FKKMK UGM): Situasi Dana Kesehatan dan Bencana Kesehatan.

Faozi menyampaikan saat ini adanya tekanan covid-19 menyebabkan perekonomian mengalami kontraksi. Perekonomian dunia diperkirakan pada 2020 dan 2021 terjadi minus. Situasi APBN di Indonesia juga mengalami dampak akibat pandemi COVID-19. Melihat pendapatan negara yang cenderung menurun pada2020 dan 2021 perlu kebijakan khusus Untuk penanggulangan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pada anggaran kesehatan 2021, percepatan penanganan COVID-19, program early childhood, penguatan sinergi dan koordinasi antar daerah, reformasi JKN, dan health security preparedness masuk prioritas kebijakan pada 2021. Hal penting untuk pemerintah daerah adalah kebutuhan data rutin untuk mendukung anggaran kesehatan.

Data rutin Real Time digunakan untuk mengetahui pemanfaatan peserta JKN non COVID-19, utilisasi pasien COVID-19. Penggunaan data rutin juga untuk memastikan alokasi dana APBN untuk JKN, alokasi APBN untuk penanganan COVID-19, alokasi investasi pembangunan kesehatan, dan alokasi pembangunan ekonomi dampak COVID-19. Penggunaan data dapat mempercepat analisis data dan pengambilan kebijakan di bidang kesehatan. Ketersediaan data rutin untuk alokasi dana yang tepat sehingga memunculkan realokasi anggaran untuk memenuhi kekurangan kebutuhan terkait COVID-19 Jika terjadi lonjakan kasus. Untuk itu diperlukan skenario untuk anggaran kedepan Baik untuk COVID-19, JKN, maupun program kesehatan lainnya.

Pembahas II:
dr. Riris Andono Ahmad, MPH, Ph.D. (Pusat Kedokteran Tropis UGM)

Riris Andono menyampaikan pada prinsipnya “Virus tidak bisa jalan-jalan, orang yang melakukannya”. Semakin mobilitas tinggi, maka semakin tinggi pula peningkatan kasus COVID-19. Beberapa hal yang menimbulkan interaksi sosial, peningkatan mobilitas, maka 2 minggu kemudian terjadi peningkatan kasus baru. Pola ini relatif bisa terlihat di samping juga karena semakin kesini mobilitas orang meningkat ketika aturan pembatasan mobilitas lunak, dan persepsi orang terkait resiko semakin berkurang. Hal ini menjadi penyebab peningkatan penularan kasus baru.

Strategi WHO dalam menangani pandemi COVID-19 yaitu flattening the curve dimana kalau penularan dibiarkan terjadi, maka sistem kesehatan tidak akan mampu untuk menahan lonjakan kasus. Jika sistem kesehatan collapse, maka sistem lainnya akan mengikut. Jika membiarkan penularan cepat terjadi, maka pandemi akan cepat berakhir karena adanya herd immunity. Di sisi lain, strategi flattening the curve dilakukan dengan merespon covid secara adekuat, tetapi pandeminya akan berlangsung lama. Apabila herd immunity tidak tercapai, kita akan mengalami pandemi yang cukup lama. Dalam 2 skenario tersebut, kita dapat membayangkan upaya-upaya kedepan secara programatik dan upaya mengelola respon masyarakat.

Reporter: Candra, MPH