Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19

Dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, diperlukan percepatan dan kepastian akses pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19 sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan. Oleh karena itu, Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 TAHUN 2O2O tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 pada 7 Oktober 2020. Percepatan pengadaan Vaksin COVID-19 dan Vaksinasi COVID-19 memerlukan langkah-langkah luar biasa (extraordinary) dan pengaturan khusus untuk pengadaan dan pelaksanaannya sehingga Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19 menetapkan beberapa hal diantaranya:

  1. kriteria dan prioritas penerima vaksin;
  2. prioritas wilayah penerima vaksin;
  3. jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan
  4. standar pelayanan vaksinasi.

Selengkapnya file terlampir

klik disini

 

 

Keberlangsungan Mutu Pelayanan di Masa Pandemi

Penulis: dr. Robertus Arian Datusanantyo, M.P.H., M.Ked.Klin., SpBP-RE
( Dokter spesialis alumni Universitas Gadjah Mada dan Universitas Airlangga)

Disrupsi terhadap rutinitas pelayanan di masa pandemi COVID-19 menyisakan pertanyaan mengenai keberlangsungan pengukuran dan kawalan mutu pelayanan kesehatan. Pengukuran mutu dan keselamatan pasien yang telah berjalan rutin dari waktu ke waktu ditantang dengan perubahan kondisi yang tiba-tiba di masa pandemi. Komite mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit dituntut untuk tanggap dan mampu beradaptasi dengan cepat pada masa turbulensi ini.

Sebuah opini di Journal of American Medical Association (JAMA) menyoroti soal bagaimana pandemi Covid-19 telah menunjukkan berbagai kelemahan dalam pengukuran mutu pelayanan rumah sakit (Austin and Kachalia, 2020). Kelemahan ini antara lain adalah terlalu padat karya, kelambatan data yang signifikan, dan ketiadaan standar yang memungkinkan pembagian data dengan cepat. Kelemahan-kelemahan ini pun kerap kita jumpai pada rumah sakit di Indonesia.

Di sisi lain, pelatihan-pelatihan mengenai peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang telah dilakukan kepada para tenaga kesehatan memungkinkan respon yang adekuat terhadap tantangan pandemi COVID-19 (Fitzsimons, 2020). Pengalaman di Cleveland Clinic menunjukkan bahwa untuk tetap melakukan peningkatan mutu di masa pandemi, diperlukan pendekatan gegas PDSA (plan – do – study – act) dan kepemimpinan di semua level yang mampu mengkoordinasi, mengembangkan protokol, dan mengimplementasikan perubahan (Oesterreich et al., 2020).

Meskipun prinsip-prinsip tersebut tidak baru, memaknainya dalam konteks pandemi menjadi penting. Sebagai contoh adalah kebiasaan pengumpulan data mutu dan analisisnya. Sebagian, bila tidak semua, rumah sakit mengukur berbagai indikator mutu sebagai tambahan atas beban utama dan dilakukan setelah pelayanan. Keadaan ini menjadi hambatan pengukuran dan analisis pada proses peningkatan mutu berkelanjutan pada saat terjadi puncak kebutuhan sumber daya saat pandemi.

Beberapa indikator keselamatan pasien dan indikator mutu seperti contohnya infeksi daerah operasi (IDO) yang memiliki kelambatan 6 sampai 12 bulan tergantung periode waktu analisis yang ditetapkan setiap rumah sakit. Saat data selesai dianalisis, umpan balik yang direncanakan kemungkinan sudah tidak sesuai karena tidak tepat waktu untuk memunculkan intervensi yang berdampak. Dalam krisis seperti misalnya pandemi, efek buruk kelambatan data ini membesar karena kinerja pelayanan dalam situasi krisis ini tidak dapat terukur pada waktu yang tepat.

Dalam waktu inilah peran kepemimpinan diperlukan untuk mentransformasi kegiatan-kegiatan peningkatan mutu yang pada kondisi biasa adalah kegiatan elektif menjadi kegiatan yang dapat diaplikasi pada kondisi akut atau gawat darurat. Para tenaga kesehatan sudah mengenal dan dilatih untuk menggunakan improvement science dan patient safety science (Fitzsimons, 2020). Lewat kedua pengetahuan inilah persoalan padat karya, kelambatan, dan ketiadaan standar berbagi indikator-indikator mutu bisa diatasi pada masa pandemi.

Pendekatan rapid learning cycle (RLC) adalah inti dari peningkatan mutu dengan cara menetapkan tujuan perubahan, menentukan cara pengukuran perubahan, dan menciptakan perubahan untuk menghasilkan peningkatan mutu. Ini diikuti dengan siklus plan – do – study – act yang diulang untuk memvalidasi atau memperbesar perubahan (Fitzsimons, 2020). Siklus PDSA dilakukan dengan sesedikit mungkin disrupsi pada pelayanan klinis dan harus bersandar pada cara pengukuran perubahan yang adekuat. Pengukuran perubahan harus teliti sehingga perubahan hasil pengukuran dapat diinterpretasikan dengan benar.

Perubahan perilaku juga merupakan hal penting pada peningkatan mutu di masa pandemi. Economic and Sosial Research Institute di Irlandia mengumpulkan cukup banyak bukti berbagai pendekatan untuk perubahan perilaku baik di tingkat organisasi maupun di tingkat masyarakat umum (Lunn et al., 2020). Walaupun bukan suatu systematic review, Lunn dkk menemukan bahwa komunikasi yang efekif di saat krisis melibatkan kecepatan, kejujuran, kredibilitas, empati, dan mendorong perilaku individu yang bermanfaat. Intervensi perilaku yang efektif terbukti meningkatkan kebiasaan cuci tangan walaupun tidak terbukti untuk mengurangi kebiasaan menyentuh wajah.

Selain improvement science, rumah sakit dapat juga melakukan peningkatan mutu dengan pendekatan patient safety science seperti misalnya menggunakan model system engineering initiative for patient safety (SEIPS) yang terakhir diusulkan pembaruannya menjadi versi ketiga (Carayon et al., 2020). Melalui model ini, rumah sakit di masa pandemi dapat melakukan intervensi seperti crisis resource management (CRM), brifing harian dengan durasi pendek, dan after action review (AAR) (Fitzsimons, 2020). Penerapan model SEIPS dapat mengidentifikasi berbagai isu keselamatan yang muncul dari interaksi pasien dengan beberapa pemberi pelayanan baik dalam sistem mikro klinis maupun yang lebih luas.

Selain harus bersandar betul pada pengukuran mutu (Austin and Kachalia, 2020; Fitzsimons, 2020), komite mutu dan keselamatan pasien juga harus dapat mengidentifikasi ulang apa yang dimaksud dengan pelayanan yang bermutu pada situasi krisis dengan mengedepankan prinsip keadilan, kewajiban untuk melayani, kewajiban untuk menjaga sumber daya, transparansi, konsistensi, proporsionalitas, dan akuntabilitas (Fitzsimons, 2020). Menggunakan dasar-dasar improvement science dan patient safety science, mutu pelayanan rumah sakit di masa pandemi COVID-19 dapat terus dijaga kelangsungannya bahkan ditingkatkan. Semoga bermanfaat!

Kepustakaan

  • Austin, J. M. and Kachalia, A. (2020) ‘The State of Health Care Quality Measurement in the Era of COVID-19: The Importance of Doing Better’, JAMA: the journal of the American Medical Association, 324(4), pp. 333–334.
  • Carayon, P. et al. (2020) ‘SEIPS 3.0: Human-centered design of the patient journey for patient safety’, Applied ergonomics, 84, p. 103033.
  • Fitzsimons, J. (2020) ‘Quality & Safety in the time of Coronavirus-Design Better, Learn Faster’, International journal for quality in health care: journal of the International Society for Quality in Health Care / ISQua. doi: 10.1093/intqhc/mzaa051.
  • Lunn, P. D. et al. (2020) ‘Using Behavioral Science to help fight the Coronavirus’, Journal of Behavioral Public Administration. doi: 10.30636/jbpa.31.147.
  • Oesterreich, S. et al. (2020) ‘Quality improvement during the COVID-19 pandemic’, Cleveland Clinic journal of medicine. doi: 10.3949/ccjm.87a.ccc041.

 

 

Reportase Diskusi Pelaksanaan Intervensi Lanjut PIS PK pada pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Masa Pandemi COVID-19

Reporter: Andriani Yulianti, MPH (Divisi Mutu PKMK FKKMK UGM)

Yogyakarta, Dinas Kesehatan Provinsi DIY bekerjasama dengan Pusat kebijakan Manajemen Kesehatan (PKMK FK-KMK UGM) melaksanakan pertemuan orientasi tenaga kesehatan dalam meningkatkan pelayanan KIA untuk implementasi PIS PK di masa pandemi COVID-19. Kegiatan berlangsung pada tanggal 6 Oktober secara online melalui aplikasi Zoom yang dihadiri oleh 121 Puskesmas dan seluruh Dinas Kesehatan yang ada DIY.

Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, yang diwakili oleh dr.Monica Saraswati Sitepu, M.Sc, serta dari PKMK yakni DR.dr Andreasta Meliala, DPH., M.Kes., MAS dan Andriani Yulianti, MPH.

Continue reading

Monitoring PIS PK Untuk Siklus PDCA UKM Puskesmas

Berdasarkan evaluasi Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dr. Siti Ramlah Saifoeddin, MPH, per tanggal 7 September 2020 penginputan online data keluarga tahun 2020 melalui aplikasi Keluarga Sehat baru dilakukan oleh tujuh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

Continue reading

Pelibatan Petugas Kesehatan Komunitas dalam Mendukung perawatan berbasis rumah untuk orang dengan COVID-19 pada kondisi sumber daya rendah

Diperbarui 16 September 2020

Tujuan dokumen : Dokumen ini memberikan saran tentang bagaimana Community Health Workers (CHWs) dalam mendukung perawatan berbasis rumah pada kondisi sumber daya rendah, termasuk tindakan-tindakan yang dapat diterapkan oleh CHW untuk mendukung pasien, keluarga mereka, dan komunitas mereka selama COVID-19, dan cara mengidentifikasi siapa saja yang memenuhi syarat untuk perawatan berbasis rumah. Saran ini dapat diadaptasi untuk mengikuti pedoman nasional atau lokal dan unsur-unsur lokal.

Audiens yang dituju : Pertimbangan ini ditujukan untuk manajer program dan pejabat kesehatan masyarakat lainnya yang mendukung upaya COVID-19 di Pemerintahan yang bekerja dengan program global CDC pada kondisi sumber daya rendah. Program CHW dapat bervariasi dalam struktur, organisasi, dan ruang lingkup. Kantor Pusat CDC mungkin bekerja dengan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan organisasi berbasis komunitas atau agama yang dapat mengelola atau melaksanakan program CHW.

Kebanyakan orang dengan COVID-19 hanya akan mengalami gejala ringan hingga sedang. Orang dengan COVID-19 yang tidak memiliki penyakit penyerta  atau kondisi kesehatan yang membuat mereka berisiko terkena penyakit parah pada umumnya dapat dirawat di rumah. Perawatan berbasis rumah yang diberikan oleh CHW kepada orang dengan COVID-19 dapat membantu meringankan beban substansial yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 pada sistem layanan kesehatan di seluruh dunia. Pelibatan CHW dapat membantu memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk mengelola dan merawat orang dengan penyakit parah dan juga dapat membantu mempertahankan layanan kesehatan penting. Selain itu, perawatan berbasis rumah mengurangi risiko penularan pada orang lain selama transportasi ke dan tinggal di fasilitas kesehatan.

CHW / relawan adalah aset berharga bagi kesehatan masyarakat pada kondisi sumber daya rendah. Secara umum, CHW bekerja sebagai advokat komunitas, melakukan penjangkauan dan pelibatan komunitas untuk program kesehatan masyarakat, dan menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan. CHW / relawan sangat cocok untuk memberikan penyuluhan, pelatihan, dan dukungan yang diperlukan kepada komunitas untuk memungkinkan orang dengan COVID-19 dirawat dengan aman di rumah. Melindungi kesehatan dan keselamatan CHW / relawan sangatlah penting. Dengan pelatihan tentang pencegahan dan tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat, CHW dapat melindungi kesehatan mereka sendiri dan menjadi teladan yang baik dalam komunitas yang mereka layani.

Tingkat Dukungan CHW untuk Aktivitas COVID-19 Dapat Bervariasi

Tingkat keterlibatan CHW dengan aktivitas COVID-19, serta jenis aktivitas (misalnya pendidikan masyarakat umum atau keterlibatan langsung dengan orang yang didiagnosis dengan COVID-19), akan bergantung pada banyak faktor, termasuk sumber daya yang tersedia, keterampilan CHW yang tersedia dan kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, dan skala epidemi di komunitas tertentu. Empat skenario berikut adalah contoh bagaimana CHW dapat beroperasi dalam respons pandemi COVID-19 dan bagaimana berbagai aktivitas mitigasi dapat dibuat berlapis untuk melayani berbagai fungsi. Tingkat risiko individu untuk setiap skenario harus dinilai untuk menentukan kebutuhan akan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai, perlu diperhatikan bahwa penggunaan APD yang berlebihan atau salah dapat menyebabkan kekurangan pasokan secara umum, CHW yang memberikan perawatan atau layananan langsung kepada pasien COVID-19 di rumah (misalnya, skenario 4 di bawah) harus menggunakan APD yang sesuai, yang meliputi masker medis, gaun pelindung, sarung tangan, pelindung mata, masker filter respirator [yaitu, N95, FFP2 atau FFP3] atau peralatan lainnya. Dalam kasus di mana pasien langsung tidak memerlukan CHW berada dalam jarak 2 meter dari pasien (misalnya, skenario 1, 2 dan 3 di bawah), tindakan mitigasi lain harus digunakan (misalnya masker kain, jarak sosial, kebersihan tangan, pembersihan rutin dan desinfeksi permukaan) dan APD tidak boleh digunakan.

artikel selengkapnya

 

Alternatif Strategi dalam Mempertahankan Akses Pelayanan Jantung di Masa Pandemi

Penulis: Andriani Yulianti (Divisi Mutu, PKMK FK-KMK UGM)

Penyakit kardiovaskular masih menjadi ancaman dunia dan merupakan penyebab kematian nomor satu di seluruh dunia. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan 17,9 juta orang di dunia meninggal akibat penyakit jantung dan pembuluh darah, dan 80% berasal dari serangan jantung dan stroke, serta 75% dintaranya terjadi di negara berkembang. Dalam Agenda Sustainable Development Goals (SDG’s) 2030 pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan tindakan untuk mengurangi kematian dini akibat penyakit kardiovaskular dan penyakit tidak menular lainnya untuk meningkatkan dan mendorong pembangunan kesehatan.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, angka kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Setidaknya, di Indonesia terdapat 15 dari 1000 orang yang menderita penyakit jantung. Oleh karena itu, peringatan hari Jantung Sedunia (World Heart Day) sebagai platform peningkatan kesadaran terbesar untuk kesehatan kardiovaskular. Dikhawatirkan kondisi status kesehatan populasi setelah pandemi berakhir nanti akan lebih buruk dibandingkan saat ini, yang akan menambah beban pada sistem kesehatan nasional dan daerah, sehingga peran layanan kesehatan primer menjadi semakin krusial dalam menjaga ketahanan sistem kesehatan.

Diketahui bahwa pasien dengan kardiovaskular merupakan pasien yang memiliki kerentanan terinfeksi COVID-19 dan berpotensi mengalami perburukan jika telah terinfeksi covid-19. Penyakit jantung juga masuk dalam urutan ke-3 sebagai penyumbang kondisi penyerta pasien dengan COVID-19 dengan jumlah 19,9 % (Data Satgas COVID-19 per tanggal 30 September 2020). WHO juga mengungkap beberapa temuan bahwa layanan kesehatan telah terganggu sebagian atau seluruhnya di banyak negara.

Lebih dari separuh (53%) negara yang disurvei sebagian atau seluruhnya telah mengganggu layanan pengobatan hipertensi; 49% untuk pengobatan diabetes dan komplikasi terkait diabetes; serta 42% untuk pengobatan kanker, dan 31% diantaranya untuk keadaan kardiovaskular yang emergensi. Di awal Pandemi, keadaan seperti ini dapat dipahami karena terdapat rekomendasi awal WHO untuk meminimalkan perawatan berbasis fasilitas yang tidak mendesak sambil menangani pandemi.

Saat ini, guna memaksimalkan penanganan pasien penyakit tidak menular, WHO telah melakukan penilaian cepat terhadap pelayanan pasien tidak menular yakni didapatkan beberapa strategi alternatif yang telah ditetapkan di sebagian besar negara untuk mendukung orang yang berisiko tinggi untuk dapat terus menerima pengobatan untuk layanan penyakit tidak menular yang membutuhkan perawatan. Data yang didapatkan bahwa secara global, sebesar 58% negara menggunakan telemedicine untuk menggantikan konsultasi langsung; dan untuk negara-negara berpenghasilan rendah angka ini berkisar 42%.

Alternatif lainnya yakni Pengalihan tugas (task shifting), pendekatan pengeluaran untuk obat-obatan penyakit tidak menular, melakukan triase untuk mengidentifikasi penyakit prioritas hingga pengalihan pasien dengan penyakit tidak menular ke fasilitas perawatan kesehatan alternatif. Hal tersebut dilakukan karena sangat penting bagi negara-negara untuk menemukan cara inovatif untuk memastikan ketersediaan akses pada layanan penyakit tidak menular dapat terus berlanjut (WHO, 2020)

Di sisi lain, Pandemi COVID-19 merupakan kesempatan untuk merefleksikan sistem pelayanan kesehatan dan praktik klinis saat ini. Strategi pengambilan keputusan yang efektif dan efisien mutlak digunakan selama pandemi COVID-19 dan telah menyoroti pentingnya keteraturan setiap individu terhadap protokol yang ada. Meskipun demikian, tentunya dampak pandemi tidak dapat terhindarkan namun dapat diminimalkan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa diperkirakan lebih dari 50% kasus bedah elektif yang dilakukan penundaan atau pembatalan operasi elektif dapat mengakibatkan kerusakan jantung yang progresif. (Stahel P, 2020).

Untuk menghindari dampak pandemi yang lebih besar pada layanan kardiologi di masa depan, optimalisasi layanan telemedicine adalah yang terpenting (Adam S et al, 2020). Selain itu, melatih staf dan pasien untuk menggunakan telemedicine dan perawatan fasilitas kesehatan jarak jauh juga penting. Kedepan, lebih awal mengkomunikasi kepada pasien dan menjamin bahwa rumah sakit dapat memberikan perawatan jantung yang memadai, sementara memastikan terpenuhinya kebijakan pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan, hal ini dilakukan agar dapat mengurangi kecemasan dan ketakutan pasien untuk melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan.

Meskipun telemedicine menjadi alternatif pilihan, banyak tantangan dalam implementasinya, seperti pemenuhan infrastruktur, SDM yang terlatih sehingga penting mendorong sebuah institusi untuk memanfaatkan teknologi ini untuk mengoptimalkan pelayanan pasien. Metode dalam melakukan pelayanan kesehatan jarak jauh penting didiskusikan antara pasien dan klinisi yang disesuaikan secara individual dengan pasien untuk mengetahui kebutuhan medis pasien.

Selain itu, home care dan pelayanan klinik keliling juga bisa ditawarkan kepada pasien kardiologi; ini akan membantu mengurangi keterlambatan diagnosis dan pengobatan. Selain itu, perubahan dalam birokrasi pelayanan kesehatan juga akan bermanfaat yakni melatih ahli jantung junior untuk membuat keputusan yang seharusnya dibuat oleh para senior. Semua tindakan ini akan membantu penyedia layanan kesehatan menjadi lebih siap dan mengurangi dampak pandemi pada layanan kardiologi di masa depan. (Adam S et al, 2020).

Sumber bacaan:

  • Adam S et al. 2020. COVID-19 pandemic and its impact on service provision: A cardiology prospect Sana Adam. Acta cardiologica, Taylor and francis grup.
  • Gorodeski E, Goyal P, Cox Z, et al. 2020. Virtual visits for care of patients with heart failure in the era of COVID-19: a statement from the Heart Failure Society of America. J Card Fail.;26(6):448–456.
  • Satgas COVID Nasional. 2020. Peta sebaran kasus, diakses tanggal 30 September 2020
  • https://covid19.go.id/peta-sebaran ,
  • Stahel P. 2020. How to risk-stratify elective surgery during the COVID-19 pandemic? Patient Saf Surg.;14(1):8.
  • WHO. 2020. Covid 19 and NCD, Retrieve from
    https://www.who.int/publications/m/item/rapid-assessment-of-service-delivery-for-ncds-during-the-covid-19-pandemic