Penguatan Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penerapan NQPS untuk Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

Kerangka Acuan Kegiatan Webinar

Outlook Kebijakan Kesehatan

“Penguatan Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penerapan NQPS untuk Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien”

Common Room Gedung Penelitian dan Pengembangan FK – KMK UGM
Kamis, 13 Febuari 2020 Pukul 13.00 – 15.30 Wib

Pendahuluan

National Quality Policy and Strategy (NQPS) merupakan sebuah konsep untuk mewujudkan layanan kesehatan yang efektif, aman, berfokus pada individu, tepat waktu, efisien, adil, dan terintegrasi bagi individu dan populasi sesuai standar, perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta memperhatikan hak dan keterlibatan pasien – masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal. WHO merekomendasikan setiap negara untuk memiliki definisi dan dimensi mutu pelayanan kesehatan agar implementasi kebijakan dan strategi yang dikembangkan bersinergi dengan upaya mencapai prioritas kesehatan nasional.

Saat ini di Indonesia sudah tersusun Kebijakan dan Strategi Nasional Mutu (KSNM) Pelayanan Kesehatan Indonesia sebagai kerangka penerapan berbagai upaya perbaikan mutu di tingkat pusat dan daerah. Penerapan kerangka ini membutuhkan peran kuat dari pemerintah pusat dan daerah yang sudah dikelompokkan dalam 7 strategi yang terbagi dalam 4 strategi umum dan 3 strategi fungsional. Implementasi ke tujuh strategi ini dapat membantu upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Tujuan

  1. Menjadi media diskusi interaktif dalam proses penerapan Kebijakan dan Strategi Nasional Mutu (KSNM) Pelayanan Kesehatan Indonesia oleh pemerintah pusat dan daerah.
  2. Mendiskusikan langkah praktis dalam penerapan KSNM sebagai upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Agenda Kegiatan

Webinar akan dilaksanakan pada:
Hari, tanggal : Kamis, 13 Februari 2020
Pukul : 13.00 – 15.30 Wib
Tempat : Auditorium Lantai 1, Gedung Tahir Lantai 1, FK – KMK UGM

Rundown Acara

Pukul Acara Narasumber
13.00 – 13.10 Pembukaan

Kepala Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

Dr. dr. Andreasta Meliala, MKes, MAS
13.10 – 13.45

Kebijakan dan Strategi Nasional Mutu (KSNM) Pelayanan Kesehatan Indonesia:

Upaya terintegtasi dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

 Prof. dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD
13.45 – 14.15

Pembahasan dari Perspektif Pemerintah Pusat:

Peran pemerintah pusat dalam upaya penerapan KSNM Pelayanan Kesehatan Indonesia terkait dengan tata kelola dan organisasi

Pembahas:

drg. Farichah Hanum, M.Kes – Direktur Mutu dan Akreditasi KEMKES RI
14.15 – 14.45

Pembahasan dari Perspektif Pemerintah Daerah:

Penguatan Pemda dalam Implementasi KSNM Pelayanan Kesehatan Indonesia: Pengalaman Dinkes DIY

Pembahas:

Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta
14.45 – 15.20 Diskusi dan tanya jawab

Moderator:

Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua
15.20 – 15.30 Penutupan Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua

Acara ini dapat diikuti melalui webinar secara umum, selengkapnya: 
Registration URL : https://attendee.gotowebinar.com/register/5867529912567124995 
Webinar ID : 725-835-691

Narahubung

Maria Lelyana
0813 2976 0006
lelyana.pkmk@gmail.com

 

 

Evaluasi Tugas Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM telah melakukan penelitian tentang evaluasi implementasi Peraturan BPJK nomor 8 tahun 2016 pada tahun 2018 dan berlangsung sampai pada tahun 2020. Kegiatan penelitian fokus pada evaluasi kinerja tugas tim kendali mutu dan kendali biaya menggunakan pendekatan realis evaluasi di provinsi DIY, Jateng, Jatim, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan dan Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi terhadap fungsi TKMKB Teknis menunjukkan bahwa penerbitan SK tidak menjadi faktor atau konteks penentu berfungsinya TKMKB karena keterbatasan pemahaman tentang fungsi tim yang disebabkan oleh berbagai hal. Selanjutnya, penelitian ini juga mendapatkan gambaran bahwa TKMKB koordinasi dan Teknis baru berfokus pada kendali biaya dan belum secara komprehensif berfokus pada kendali mutu pelayanan. Hasil penelitian kami tampilkan dalam bentuk konfigurasi context, mechanism dan outcome:

Tanpa adanya sosialisasi, regulasi yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab, pendampingan dan koordinasi dengan BPJS-K serta akses data layanan kesehatan, penerbitan SK TKMKB (context) TKMKB koordinasi dan teknis di fasilitas kesehatan tidak akan termotivasi dan memahami fungsinya dalam kendali mutu kendali biaya (mechanism) sehingga TKMKB tidak berjalan sercara efisien (outcome yang tidak dikehendaki).

Kompetensi SDM dan sistem informasi kesehatan yang terbatas (context), masih membawa dampak pemahaman tugas dan kewenangan TKMKB belum mengikuti standar input proses pelayanan kesehatan dan luaran kualitas kesehatan Peserta. TKMKB Masih fokus pada komplain kasus peserta (mechanism). Akibatnya strategi pengendalian mutu dan biaya di fasilitas kesehatan belum tercapai. Efektivitas penyelenggaraan JKN belum dapat terukur (outome yang tidak dikehendaki).

Keterbatasan pemahaman regulasi dan komunikasi antara BPJS-K dan FKRTL (context) membatasi motivasi dan kemampuan tim TKMKB di FKRTL (mechanism), sehingga belum ada kajian perbaikan pelayanan kesehatan atau usulan perbedaan pemahaman penerapan mutu pelayanan medis (outome yang tidak dikehendaki).

Hasil penelitian diatas, akan menjadi konsen peneliti di PKMK FK-KMK UGM, hasil penelitian ini kami sharing melalui bimbingan teknis yang akan diselenggarakan selama tahun 2020.

info lengkap bisa klik disini

Penulis: Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep.,MPH
Eva.tbh@gmail.com | 0823-24332525