The provision of quality health care has been one of the heartbeats of the Gambia government over the years, according to the 2016 budget speech delivered by Finance minister.
“The government of the Gambia continues to commit itself to the provision of quality health care service delivery, which is accessible, affordable and reliable to the entire population,” Minister Abdou Kolley said whilst delivering the country’s 2016 national budget.
AMBON — Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Maluku fokus mengawasi sarana pelayanan kesehatan guna mengawasi mutu obat-obatan.
“Kami pada 2016 fokus melakukan pengawasan sarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan gudang obat untuk melihat mutu obat maupun sarana penunjang,” kata Kepala BPOM Maluku, Sandra Lintin, di Ambon, Rabu.
Now that Medicare is paying for end-of-life care discussions with patients and families, we are finally beginning to acknowledge that a high quality death should be part of high quality care.
Let’s talk about dying.
The much-needed conversation about end-of-life care was interrupted six years ago during the debate over the Patient Protection and Affordable Care Act when conservatives targeted a proposal that would have allowed providers to bill Medicare for hospice and palliative care planning.
Sedikitnya tiga Puskesmas di Cimahi akan disiapkan oleh Dinkes (Dinas Kesehatan) Kota Cimahi untuk diakreditasi pemerintah pusat agar mendapatkan akreditasi Paripurna.
Ketiga Puskesmas yang akan diakreditasi tersebut yakni, Puskesmas Cimahi Tengah, Cimahi Selatan dan Puskesmas Cipageran.
Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Saat ini isu gratifikasi juga sudah merambah ke sektor kesehatan. Tenaga medis yang berstatus PNS dilarang untuk menerima “hadiah” dari pabrik obat pasca pemberian resep kepada pasien. Isu ini juga mulai menjadi perhatian serius dari KPK. Untuk membentengi kita dari tindakan gratifikasi, mari perkaya waawasan kita tentang gratifikasi dari sumber berikut: http://acch.kpk.go.id/gratifikasi
[widgetkit id=38]
[button type=”warning” target=”_blank” link=”https://mutupelayanankesehatan.net/index.php/component/content/article/1882″] PENDAFTARAN [/button]
Indikator mutu pelayanan merupakan sebuah alat untuk melaksanakan manajemen kontrol dan alat untuk mendukung pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan kegiatan untuk masa yang akan datang. Mengukur mutu pelayanan kesehatan baik di tingkat primer seperti Puskesmas dan tingkat lanjut seperti rumah sakit memerlukan indikator mutu yang jelas, apakah menggunakan konsep WHO, IOM atau menurut pakar lainnya, misal indicator mutu yang dikembangkan oleh WHO yakni indikator mutu yang mengukur dimensi akses, efisiensi efektifitas, akseptabilitas, keadilan, dan keselamatan. Dengan pengukuran akan tergambarkan apa yang sebenarnya sedang dilakukan sarana pelayanan kesehatan dan membandingkannya dengan target sesungguhnya atau harapan tertentu dengan tujuan untuk mengidentifikasi kesempatan untuk adanya peningkatan mutu (Shaw, 2003).
Untuk meningkatkan mutu perlu peningkatan standar dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan. Misalnya menurunkan AKI perlu tenaga kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan dan tentunya dengan pelayanan sesuai standar yang mengacu pada semua persyaratan kualitas pelayanan dan peralatan kesehatan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini masih menjadi fokus pembangunan kesehatan, dimana tingginya AKI masih terus menjadi perhatian yang sangat besar dari pemerintah terutama dengan adanya target baru yang lebih ambisius yakni sustainability development goals (SDG’s), Maka dari itu tenaga kesehatan setidaknya memberikan pelayanan sesuai standart pelayanan minimal agar mutu pelayanan tetap terjaga.
Seperti diketahui bahwa Indikator merupakan sebuah petunjuk atau tolak ukur sehingga beberapa mutu layanan kesehatan harusnya dapat diukur misalnya angka kematian ibu, angka kematian bayi, mutu layanan kesehatan hingga mutu audit maternal dan perinatal. Penilaian ini dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi faktor medik, non medik dan faktor pelayanan kesehatan yang berpengaruh kepada penurunan mutu layanan kesehatan. Melalui kegiatan ini diharapkan para pengelola pelayanan dasar (Puskesmas dan jajarannya) dan di tingkat pelayanan rujukan primer (Rumah Sakit Kab / Kota) dapat memilih indikator mana yang akan digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
As Cambodians are beginning to live longer and healthier lives, with a generation more attuned to the need for health and wellness, many are travelling overseas for proper treatment while the Cambodian healthcare sector slowly catches up—leaving the majority of specialized treatments well out of reach.
Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek dalam pertemuan Badan Kesehatan Dunia (WHO) di Jenewa, Swiss, Sabtu (23/1) menegaskan, Indonesia akan meningkatkan kapasitas nasional, guna menghadapi ancaman kesehatan global.
When it comes to selecting a home health care agency, nurse Susan Sellechia, 34, says what matters most are compassion, education, and a drive to keep patients out of the hospital.
Her patient at Deer Meadows Home Health and Support Services, Joan Hutchins, 84, who was treated for ulcers on her legs, agrees.
“The nurses here have been very patient with me,” said Hutchins. “I couldn’t get any better care.”