Samarinda (Tribunnews.com) – Awal tahun 2013 mendatang 4 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Samarinda akan melayani fasilitas rawat inap. Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Nina Endang Rahayu belum lama ini.
Jika sebelumnya sudah ada Puskesmas dengan kapasitas tempat tidur rawat inapnya di Lempake (20 bed), Bantuas (4 bed), Palaran (8 bed dan saat ini sedang direhab menjadi kapasitas 16 bed) maka menyusul di Makroman (6 bed).
Jakarta (Beritajakarta.com) – Tingginya kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap penderita HIV/AIDS, membuat Pemprov DKI berencana menambah 4 puskesmas pelayanan HIV/AIDS. Saat ini, pelayanan terapi metadon bagi penderita HIV/AIDS baru diberikan di 14 puskesmas di antaranya, Puskesmas Gambir, Puskesmas Senen, Puskesmas Kemayoran, Puskesmas Pasarminggu, Puskesmas Tebet, dan Puskesmas Cengkareng. Selain itu, juga ada tiga rumah sakit yang dijadikan sebagai rujukan, yakni Rumah Sakit Fatmawati, Rumah Sakit Cibubur, dan Rumah Sakit Sulianti Saroso.“Pada 2013 mendatang, puskesmas yang melayani terapi metadon akan ditambah sebanyak 4 puskesmas. Jadi nanti total ada 18 puskesmas,” kata Dien Emmawati, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kamis (13/12).
JAYAPURA (cenderawasihpos.com) – Bakal Calon Gubernur Papua, Lukas Enembe Sip berpendapat bahwa wajah kesehatan di Papua perlu mendapat perhatian serius. Tak hanya yang berada di perkotaan tetapi terlebih pada daerah yang terisolir. Ia prihatin, banyak rumah sakit tak memberikan pelayanan maksimal sehingga peran rumah sakit yang seharusnya untuk memberi perawatan dan penyembuhan bagi pasien terus mendapat protes dari publik.
Salah satunya yang dianggap nyata dan muncul hingga kini adalah RSUD Dok II. Dari penilaiannya, RSUD Dok II merupakan rumah sakit rujukan baik dari Papua maupun Papua Barat. Namun sayangnya pelayanan dari rumah sakit peninggalan Belanda ini masih jauh dari harapan. Jika tak segera disikapi, ia khawatir masyarakat di Papua akan terus mengeluh atas pelayanan kesehatan di Papua.
JAKARTA (jpnn.com) – Kekhawatiran Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada) akan mengalami kebangkrutan bila melayani program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) tidak akan terjadi. Menyusul dengan adanya jaminan dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk tidak menunda-tunda pembayaran klaim layanan jaminan sosial.
“Sistem BPJS sangat berbeda dengan Jamkesmas atau Jamkesda. Kalau Jamkesmas, rumah sakitnya dibiarkan menanggulangi sendiri dan lama baru diganti pemerintah, dengan BPJS tidak seperti itu mekanismenya,” kata Ketua DJSN, Chazali Situmorang di Jakarta, Jumat (23/11).
JAKARTA (kontan.co.id) Para pemain di pasar layanan jasa rumah sakit lokal harus bersiap-siap menghadapi serbuan rumah sakit asing pada tahun depan. Ini merupakan konsekuensi kesepakatan antar negara Asia Tenggara dalam ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) Package 8 dalam rangka menuju perdagangan bebas ASEAN 2015.
Direktur Perundingan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan Sondang Anggraini menjelaskan, kesepakatan itu memperbolehkan kepemilikan rumah sakit oleh asing maksimal 70%. Menurut Sondang, kesepakatan itu tinggal diratifikasikan dan langsung diterapkan paling tidak pada tahun 2013 nanti.
Jakarta (health.detik.com), Pada tahun 2014 nanti, seluruh masyarakat itu sudah tercakup jaminan kesehatannya dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Artinya, tidak ada warga negara Indonesia yang tidak bisa berobat karena masalah biaya. Pihak rumah sakit diminta mempersiapkan diri menghadapinya.
“Sistemnya adalah asuransi kesehatan, di mana ada yang membayar premi, ada kegotongroyongan antar peserta. Peserta untuk fakir miskin dan tidak mampu dibayar oleh pemerintah. Yang sudah bekerja membayar 5 persen, di mana 2 persen di bayar yang bersangkutan, 3 persen dibayar oleh pemberi kerja,” kata Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi dalam acara peresmian RS Bethsaida, Serpong, Rabu (12/12/2012).
Medan, (Analisa). Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI dr. Supriyantoro, Sp.P MARS menilai, Sumatera Utara dengan potensi wisata Danau Toba dan didukung dengan sarana kesehatan, seharusnya mampu membuat medical tourism.Untuk itu, kata Dirjen saat meresmikan Rumah Sakit Murni Teguh di Medan, Rabu (12/12), perlu ada pembenahan infrastruktur dan pelayanan kesehatan.
(www.beritasatu.com) Infeksi nosokomial ditularkan di antara pasien, staf, tenaga kontrak, tenaga sukarela, mahasiswa bahkan antarpengunjung.
Risiko tertularnya infeksi di rumah sakit atau infeksi nosokomial masih menjadi masalah penting di seluruh dunia, kata pakar kesehatan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Arlina Dewi.
(kompasiana.com) “IDI sendiri tegas mengancam bakal melakukan demo jika bayaran dokter yang melayani pasien BPJS dianggap tidak layak” (1)
Kutipan di atas merupakan reaksi dari IDI mengenai dampak dari besaran iuran premi BPJS Kesehatan. Fenomena tarik ulur antara peserta, pembayar dan penyedia layanan kesehatan merupakan dinamika dalam sebuah asuransi kesehatan. Keterlambatan dalam meregulasi sistem pelayanan kedokteran merupakan salah satu faktor yang disampikan oleh Ketua Bidang Pengembangan Sistem Pelayanan Kedokteran Terpadu dengan Sistem Rujukan Pengurus Besar IDI, dr. Gatot Soetono MPH .
Jakarta (pdpersi.co.id) – Pasien Tuberkulosis (TB) tidak perlu cemas, penyakitnya dapat disembuhkan. Masyarakat diharapkan segera memeriksakan diri ke Puskesmas atau rumah sakit jika memiliki gelaja TB. Untuk diagnosa awal pengobatan diberikan gratis, dan bagi pasien TB yang masuk dalam program, semua pengobatan juga ditanggung pemerintah.
Kepatuhan menjalani pengobatan secara teratur selama enam bulan dan rutin meminum obat justru menjadi kunci keberhasilan penyembuhan pasien TB. Karena jika hal tersebut tidak dilakukan, maka penyakit TB ini akan menjadi Tuberkulosis Multi Drug Resistant (TB-MDR) yang kebal obat.