Sosialisasi Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Timika

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

Sosialisasi Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Dan
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Timika

  LATAR BELAKANG

Belakangan ini sistem rujukan kesehatan mendapat perhatian yang besar. Hal ini karena sistem rujukan  merupakan masalah global dan tentunya menjadi masalah pada institusi pelayanan kesehatan di Indonesia. Beberapa hasil penelitian tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa rujukan dari layanan primer ke rumah sakit terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu, juga ditekankan bahwa belum ada suatu sistem di pelayanan primer untuk mencermati detil proses, kesesuaian dan jumlah rujukan dibandingkan dengan sistem lainnya di pelayanan primer seperti halnya pengobatan (Evans et al., 2011)

Pelaksanaan sistem rujukan di Indonesia diatur dalam Peraturan Mnteri Kesehatan RI No 001 Tahun  2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan.Pada bab III pasal 3 disebutkan bahwa sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal. Pasal 4 ayat 1-3 dijelaskan tentang mekanisme rujukan mulai dari bidan-perawat sampai dengan pelayanan kesehatan tingkat ketiga (Kemenkes 2012).

Berlakunya Sistem Jaminan Kesehatan per 1 Januari 2014 akan membuat dokter yang memberikan layanan primer (termasuk dokter yang bekerja di Puskesmas) akan bertugas sebagai “gatekeeper”, dimana dari sisi layanan tingkat lanjut (rumah sakit) juga akan memberikan manfaat berupa: Meningkatkan efisiensi layanan kesehatan; Meningkatkan mutu layanan kesehatan; Memperbaiki akses layanan kesehatan di tingkat lanjut. Gatekeeper dapat terlaksana secara efektif apabila memiliki sistem rujukan yang baik, yaitu yang terdiri dari komponen sistem rujukan, diantaranya adalah: Manual rujukan (rencana detail kegiatan rujukan); dan Sistem monitoring dan evaluasi.

Agar pengembangan sistem rujukan kesehatan di Kota Timika ini dapat terlaksana dengan baik maka dibutuhkan kesamaan sudut pandang dari pemangku kepentingan terkait.  Untuk itu perlu ada pertemuan bersama dalam bentuk sosialisasi antara Dinas Kesehatan Kota Timika sebagai pemilik kegiatan dengan melibatkan pengambil keputusan kebijakan daerah, LPMAK, Puskesmas, RSUD serta RS Mitra Masyarakat.

 

  TUJUAN

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu Puskesmas Kota Timika serta pengembangan sistem rujukan pelayanan kesehatan di Kota Timika.

PESERTA 

Adapun peserta yang diharapkan hadir pada sosialisasi ini adalah:

  1. Bupati atau wakil Bupati
  2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Timika beserta penanggung jawab sistem rujukan kesehatan
  3. Direktur RSUD Timika beserta penanggung jawab pelayanan rujukan RS
  4. Direktur RS Mitra Masyarakat beserta penanggung jawab pelayanan rujukan RS
  5. Kepala Puskesmas Timika beserta penanggung jawab pelayanan rujukan Puskesmas


Waktu dan Tempat

Kegiatan sosialisasi pengembangan sistem rujukan akan dilakukan pada tanggal 5 Februari 2012 di ………… Kota Timika.

  AGENDA

No.

Waktu

Acara/Materi

Narasumber

09.00 – 09.30

Pembukaan

LPMAK / Dinas Kesehatan Kota Timika

Pengarahan

Bupati/ yang mewakili

09.30 – 09.15

Rehat Pagi

09.15 – 09.45

Sambutan/Penjelasan Program Pengembangan Kesehatan LPMAK

LPMAK

09.45 – 11.15

Gambaran Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Puskesmas Kota Timika

Hanevi Djasri

11.15 – 12.00

Gambaran Pengembangan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kota Timika

PKMK – UGM

12.00 – 12.30

Diskusi

12.30- Selesai

Makan Siang

 

Narasumber

Narasumber pada seminar sosialisasi ini adalah dr. Hanevi Djasri MARS dan tim, dari Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan Manajemen Pelayanan Kesehatan (PKMK,) Fakultas Kedokteran UGM.

 

 

Audit rujukan dokter yang memberikan layanan primer (Puskesmas) sebagai data awal

 

[tabs style=”green”] [tab_item title=’TOR Kegiatan’]

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PENGAMBILAN DATA PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
DAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN KOTA TIMIKA

  LATAR BELAKANG

Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang lebih terjamin, efektif dan efisien, dan dapat memberikan dampak pada penurunan angka kematian ibu dan bayi akibat keterlambatan dalam penanganan kegawatdarutaran.
Pelaksanaan sistem rujukan di Indonesia telah diatur dengan bentuk bertingkat atau berjenjang, yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga, dimana dalam pelaksanaannya terdiri sendiri-sendiri namun berada disuatu sistem dan saling berhubungan. Apabila pelayanan kesehatan primer tidak dapat melakukan tindakan medis tingkat primer maka ia menyerahkan tanggung jawab tersebut ke tingkat pelayanan diatasnya, demikian seterusnya. Apabila seluruh faktor pendukung (pemerintah, teknologi, transportasi) terpenuhi maka proses ini akan berjalan dengan baik dan masyarakat awam akan segera tertangani dengan cepat.

Untuk mendukung upaya kesehatan dalam peningkatan mutu pelayanan yang lebih terjamin, Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LMPAK) bekerjasama dengan PKMK FK UGM akan melakukan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kota Timika.

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM yang di tunjuk untuk mendampingi dalam proses ini merasa perlu melakukan pengambilan data untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan sistem rujukannya. Sebelum tim melakukan pengambilan data di Dinas Kesehatan Kota Timika, di dua RSUD yaitu RSUD Timika, RS Mitra Bersama dan Puskesmas Kota Timika. Diharapkan tim PKMK FK UGM dapat melakukan sosialisasi kegiatan kepada pihak-pihak yang terkait di Kota Timika.

  TUJUAN

Kegiatan pengambilan data ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai proses dan implementasi /pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu Puskesmas Kota Timika serta pengembangan sistem rujukan pelayanan kesehatan di Kota Timika.

PESERTA : 14 orang

  1. PKMK FK UGM: 2 orang
  2. Lintas program terdiri dari Dinas Kesehatan Kota Timika, RSUD, Puskesmas dan pihak lain yang terkait sebanyak 12 orang

  PELAKSANAAN KEGIATAN:

Kegiatan ini akan berlangsung selama 6 Hari, dimulai pada tanggal 14-19 Maret 2015 di Dinkes Kabupaten, RSUD Kota Timika, RS Mitra Masyarakat dan Puskesmas Kota Timika

WAKTU

MATERI

Penanggung jawab

Sabtu, 14 Maret 2015
Jam: 08.00 WIT- Selesai

Pengambilan data di Puskesmas Timika

Tim PKMK UGM

 

 

 

 

 

Minggu, 15 Maret 2015

Olah data hasil temuan di Puskesmas Timika

Senin, 16 Maret 2015
Jam: 08.00 WIT- Selesai

Pengambilan data di Puskesmas Timika

Selasa, 17 Maret 2015
Jam: 08.00 Wit-selesai

Konfirmasi/kroscek  data di RS Mitra Masyarakat dan RSUD kota Timika

*jika diperlukan

Rabu, 18  Maret  2015
Jam: 08.00 WIT-Selesai

Pengambilan data di Dinkes Kesehatan Kota Timika

Kamis, 19 Maret 2015
Jam: 08.00 WIT-Selesai

Cadangan waktu untuk melengkapi data dari Dinas Kesehatan , RSUD dan Puskesmas Kota Timika

 

 

 

 

 [/tab_item] [tab_item title=’Reportase’]

Reportase Kunjungan Lapangan Ke Timika Tentang Sistem Rujukan

14-18 Maret 2015

Tim PKMK FK UGM telah melakukan kunjungan ke Timika, diantaranya ke Puskesmas Timika, Puskesmas Kwamki Lama, RSUD Timika, RS Mitra Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika. Di puskesmas Timika tim melakukan pengambilan data di ruang bersalin, ruang KIA, poli umum, ruang keperawatan, ruang VCT dan poli lansia. Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan sistem rujukan di kabupaten Mimika adalah dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan di PPK I yang mempengaruhi keputusan tenaga kesehatan dalam merujuk pasien adalah prosedur, kurangnya komunikasi antara dokter spesialis dan dokter umum, belum adanya SOP yang mengharuskan dokter menulis surat rujukan, SOP-SOP pendukung rujukan juga belum ada, dan kurangnya clinical skill dokter umum dalam mengelola pasien di puskesmas. Selain masalah tersebut puskesmas seringkali mengalami kekurangan obat, BMHP tidak tersedia dan keterbatasan sarana prasarana. Hal yang berbeda terjadi di PKM Kwamkilama dimana meskipun secara kuantitas jumlah SDM dan rujukan lebih sedikit dibanding dengan PKM timika namun pencatatan dan pelaporan sangat baik, semua data yang dibutuhkan mudah diperoleh/diakses, sistem pendokumentasiannya juga sangat baik, petugas lebih terlatih dan menguasai masalah. Masalah yang hampir sama karena keterbatasan alat BMHP

Prosedur yang dimaksud adalah tidak adanya standar atau kriteria, atau pedoman yang dapat digunakan untuk merujuk atau mengembalikan rujukan. Sehingga rujukan dibuat berdasarkan kriteria yang dibuat oleh masing-masing. Selama pasien yang datang membawa persyaratan yang lengkap, tetap dilayani, walaupun sebenarnya kasusnya bisa ditangani di PPK I. Proses rujukan seringkali terbalik, pasien sudah berobat ke RS, baru kemudian datang ke puskesmas untuk meminta surat rujukan. Masyarakat biasanya datang langsung ke RS tanpa membawa Surat rujukan. Masyarakat tujuh suku atau pemegang kartu jaminan merasa berhak menikmati pelayanan kesehatan tanpa mengikuti aturan yang ada, sebaliknya dokter PPK I tidak bisa menolak jika dipaksa membuat surat rujukan oleh pasien atau datang langsung ke RS.

Komunikasi dan koordinasi antara PPK I dan PPK II yang dirasakan kurang juga dianggap sebagai penghambat pelayanan dan meningkatkan angka rujukan. Komunikasi lewat surat rujukan dianggap tidak efektif. Ada responden yang menganggap bahwa surat rujukan yang selama ini dibuat belum menjalankan fungsi sebenarnya sebagai alat komunikasi, tetapi hanya sebagai syarat administratif yang harus dipenuhi apabila pasien ingin berobat ke dokter spesialis. Surat jawaban rujukan dari dokter spesialis di RSUD, tidak diterima oleh semua Puskesmas, misalnya saja Puskesmas Kwamkilama , selama ini belum pernah menerima rujukan balik dari RSSM, saat dilakukan croscek ke RSSM, direktur menyatakan bahwa sebenarnya RSMM telah menjalankan prosedur dengan memberikan rujukan balik kepada pasien dengan menitipkan kepada keluarga maupun pasien, namun sayangnya surat rujukan balik tersebut tidak pernah sampai ke Puskesmas. Ada berbagai hal mengapa surat rujukan ini tidak pernah sampai ke puskesmas diantaranya kepercayaan pasien kepada puskesmas kurang, karena menurut pengamatan direktur RSSM meskipun mereka telah memberikan edukasi kepada pasien bahwa rujukan balik harus dikembalikan kepuskesmas agar dikontrol oleh puskesmas namun kenyataannya pasien tersebut balik lagi ke RS. Terkait surat rujukan sebenarnya harapan puskesmas ada surat jawaban rujukan yang mencantumkan diagnosa pasti, berbagai advis, seperti apa saja yang harus dimonitor pada pasien tersebut atau sampai kapan obat diberikan.

Dilain pihak, puskesmas Timika maupun PKM Kwamkilama juga mengakui kalau surat rujukan yang mereka buat sering tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan salah pengertian. Selain itu, tidak adanya formulir surat rujukan yang baku. Komunikasi langsung lewat telepon atau pertemuan-pertemuan antara dokter umum di PPK I dan dokter spesialis di PPK II masih sangat langka untuk dilakukan. Case review yang seharusnya dilakukan sebagai bagian dari sistem managed care belum lancar berjalan. Untuk komunikasi lewat telepon kadangkala dilakukan oleh puskesmas, bila ada kasus cito yang harus mendapat tindakan segera itupun sangat jarang dilakukan, biasanya pasien langsung dibawa ke RS atau pasien datang sendiri tanpa didampingi oleh petugas puskemas. Beberapa responden di puskesmas juga mengatakan bahwa mereka mengalami kesulitan berkomunikasi lewat telepon dengan dokter spesialis

Semua responden baik RSMM, RSUD Timika, Puskesmas maupun Dinkes berharap adanya pertemuan rutin antara dokter spesialis dan dokter umum untuk berkoordinasi, membahas masalah-masalah rujukan, karena diakui selama ini koordinasi antara lembaga sangat sulit dilakukan, hal ini juga diakui oleh Dinkes kabupaten Mimika bahwa mereka kesulitan bertemu maupun berdiskusi denga RSUD maupun RSSM. Harapannya kedepannya ada pertemuan rutin yang intensif terutama dalam hal penanganan pasien-pasien yang akan dikembalikan untuk dikelola oleh dokter umum di PPK I.

[button type=”primary” target=”_blank” link=”https://drive.google.com/file/d/0B85Ahc2Vdqcdc2RwNjc2TFpua1U/view?usp=sharing”] Diagnostic Assessment Instrument Puskesmas [/button]

 

 [/tab_item]

 

[tab_item title=’Hasil Kegiatan’]

 

[/tab_item][/tabs]

Laporan Kegiatan

Workshop Pengembangan Sistem Pengingat dan Pendukung Pengambilan Keputusan Klinis Dalam Pelayanan TB dan TB/MDR di Rumah Sakit dilakukan pada tanggal 12-13 Maret 2015 di Hotel 101 Yogyakarta. Workshop ini mengundang tiga rumah sakit yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu RS Bethesda Yogyakarta, RS Islam Jakarta Cempaka Putih, dan RSUP Dr. Sardjito. Setiap rumah sakit mengirimkan undangannya masing masing 6 orang, yang terdiri dari manajemen rumah sakit yang diwakili oleh Wakil Direktur Pelayanan Medik, Klinis atau Dokter spesialis yang menangani kasus TB (2 orang), dan perawat atau petugas yang menangani kasus TB (2 orang) baik di rawat jalan maupun di rawat inap.

Pada hari pertama workshop acara diawali dengan sambutan dan sekaligus penghantar kegiatan, drngan penjelasan kegiatan HDMS Phase 2 dan upaya pengembangan sistem pengingat (remainder) dalam mendukung pengambilan keputusan klinis, dalam kerangka kerja (framework) Sustainable Hospital and Managing System TB and MDR/TB Phase 2. Sambutan dan penghantar ini disampaikan oleh dr. Trisasi Lestari, MPH.

Acara dilanjutkan oleh dr. Hanevi Djasri dengan penyampaian materi utama berjudul Clinical Decision Support Systems (Sistem Pendukung Keputusan Klinis). Sebelum memulai dr. Hanevi Djasri menggaris bawahi bahwa judul dari materi ini hanya pendukung keputusan klinis, ini merupakan kesengajaan, karena berdasarkan beberapa referensi bahwa remainder merupakan bagian dari clinical decision support system. Ada 6 poin utama dalam materi ini, yaitu Definisi, Kategori CDSS, Rancang bangun, Manfaat, Kekurangan, dan diskusi. Clinical Decision Support Systems (CDSS) didefinisikan sebagai a clinical decision-support system is any computer program designed to help health professionals make clinical decisions. Definisi ini lebih mengarah pada upaya penyusunan software atau application yang didesain untuk membantu para klinisi dalam pengambilan keputusan klinis. Software atau application ini didesain sebagai Pengingat (alerts and reminders), membantu menegakan diagnosis, membantu merencanakan terapi, membantu menunjukan dan menganalisa gambar. Jadi definisi yang tepat CDSS adalah active knowledge systems, which use two or more items of patient data, and to generate case-specific advice. Komponen utama dari CDSS adalah Medical knowlarge, Patient data, and Case-specific advice. Demikian halnya dengan rancang bangun CDSS, terdiri dari 2 yipe yaitu pasif, dimana klinisi dapat menggunakan sistem ini apabila memerlukan saran. Kedua, aktif, dimana sistem akan selalu diaktifkan untuk memberi saran pada klinisi.

Dari sisi manfaat, dijelaskan bahwa sistem ini apabila ada keterbatasan sumber daya, misalnya klinis sudah overload atau keterbatasan waktu untuk proses diagnosa dan perencanaan terapi. Kedua, sitem CDSS ini diperlukan bila ingin meningkatkan mutu terutama proses dan outcome. Akan tetapi kekurangan dari sistem ini adalah, merubah hubungan antara pasien dan klinisi. Kedua, membatasi kemungkinan klinisi untuk melakukan pemecahan masalah secara mandiri. Dan ketiga, implikasi hukum: siapa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan CDSS? Jika ada perbedaan pendapat bagaimana pemecahannya. Di¬akhir presentasinya dr. Hanevi Djasri, MARS mendiskusikan kemungkinan ke¬mung¬kinan jika CDSS ini dilakukan di rumah sakit khususnya dalam kasus TB dan TB/MDR. Bagaimana cara kita melakukan analisa sistem dan mengembangkan konsep. Bagaimana kita mengembangkan desain dan pembuatan program. Dan bagaimana cara uji coba dan penerapan serta evaluasinya. Dan perlu diingat bahwa sistem ini akan selalu berubah apabila munncul evidence evidence baru, maka akan dilakukan revisi revisi berdasarkan PNPK,PPK yang telah disahkan oleh rumah sakit.

Narasumber kedua dalam workshop ini adalah dr. Rezaldy Pinzon, MKes, Sp.S. Materi yang disampaikan berjudul CDSS dan CRS di RS Bethesda Yogyakarta: studi kasus pada stroke. Mengawali penyampaian materinya, dr. Rezaldy Pinzon, MKes, Sp.S dengan mendiskripsikan CDSS dan CRS yang merupakan integrasi data pasien dan clinical practice guideline untuk pengambilan keputusan klinik yang lebih baik. Penggunaan CRS akan memudahkan pemberi pelayanan kesehatan dapat melacak dengan mudah data pasien sebagai dasar pengambilan keputusan. Data dalam bentuk algoritma dan single integrative database pasien yang tersedia sebagai bagian point of care.

Dr. dr. Rezaldy Pinzon, MKes, Sp.S dalam pemaparannya menggunakan studi kasus pelayanan Stole di RS Bethesda yang dikelolanya. Untuk kasus di RS Bethesda ini CDSS berfungsi untuk pencegahan stroke primer, untuk tatalaksana stroke di bangsal, dan CRS untuk pencapaian target faktor risiko stroke untuk pencegahan serangan ulang. Lebih lanjut narasumber lebih banyak menjelaskan tentang teknis pelaksanaan aplikasi dari CRS dan CDSS pada pelayanan stoke di RS Bethesda. Dan terakhir narasumber menekankan pada prinsipnya semua programer dapat membuat aplikasi ini, akan tetapi yang perlu saya tekankan adalah dalam penyusunan aplikasi ini harus melibatkan klinisi yang menjalankan program ini. Data data apa yang akan dimasukkan dan teknis pemasukan datanya. Sistem klik-ing sangat memudahkan para klinisi dalam menjalankan aplikasi ini. Untuk kasus pada pelayanan stroke di RS Bethesda, background aplikasipun di komunikan dengan para klinisi, sebagai pengguna. Di akhir presentasinya Dr. dr. Rezaldy Pinzon, MKes, Sp.S, menyimpulkan bahwa; Satu, CDSS dan CRS membantu para pemberi pelayanan kesehatan dan pasien mencapai tujuan. Kedua, Integrasi sistem database pasien dan CPG/ clinical pathway. Dan Ketiga, “Teknologi informasi yang dikembangkan berdasar masukan pengguna akan lebih diterima dan bermanfaat”.

Acara dilanjutkan dengan diskusi tentang pelaksanaan CP di masing-masing rumah sakit dan bagaimana dengan kemungkinan pelaksanaan CDSS dan CRS. Dr. Bambang Sigit menanyakan yang dimaksud dengan remainder sistem ini apakah untuk pasien atau untuk klinisi ? maka dijelaskan oleh dr. Sasi bahwa remainder ini dapat digunakan untuk keduanya. Sedangkan dr. Iswanto dari Bethesda memberikan gambaran bahwa model CRSnya itu , misalnya apakah rumah sakit yang telah memiliki CP akan langsung dibuatkan CRSnya, artinya CP elektronik. Kedua, apakah CRS ini bentuknya seperti CP tetapi pada bagian tertentu tidak dimasukkan, misalnya pelacakan kasus.
mBak Titin petugas TB RS Betehsda, mengusulkan bagaimana CRS ini dapat mengingatkan kita sebelum pasien itu kontrol. Selama ini petugas akan mengingatkan pasien, baik melalui telpon maupun sms setelah pasien tidak kontrol.

Dr. Wiwin, menanyakan tentang pengalaman RS Bethesda tenang penemuan TB HIV, biasanya pasien akan ditemukan saat pasien rawat inap, pengalaman bethesda bagaimana ? CP TB HIV baru diterapkan Januari 2015. Pelaksanaan CP ini baru digunakan setelah positif TB HIV. Ini berlaku baik di IGD maupun di poli. Anamnese sangat penting disini, salah satunya jika rongga mulut menunjukkan adanya jamur, maka akan diarahkan untuk pemeriksaan HIV yang lebih intensif Jika semua itu sudah positif maka CP ini baru digunakan, itupun untuk rawat inap hanya dibatasi 7 hari. Yang sulit itu apabila pasiennya tidak mau ditest HIV. Dr. Ummi dari RS Islam Jakarta, bahwa CP ini diisi oleh dokter ya.., permaslahan kami dokter kita sebelumnya tidak memiliki dokter tetap. Selama ini dilakukan oleh dokter tamu dari persahabatan yang super sibuk. Nah pada bulan ini sudah ada dokter tetap.Kami sangat ingin mencontoh kegiatatan pelayanan TB ini dari Bethesda. Kiat kiat apa yang dilakukan oleh RS Bethesda dalam menjalankan ini, pengisian CP, agar tetap konsisten, karena setelah kita coba salah satu kendalanya adalah waktu pelayanan menjadi lambat. Tanggapan dr. Iswanto, soal soal sosialisasi memang sangat penting untuk dilakukan. Sebenarnya kalau dilihat lebih detil yang dilakukan oleh dokter itu sebenarnya tidak banyak. Beberapa pengisian dilakukan oleh perawat, misalnya soal anamnesa pemeriksaan penunjang dan penyuluhan. Soal remainder tadi ini masih usulan untuk unit TB. Apabila dinilai memperlambat maka yang dimasukkan dalam remainder yang sekaligus CP tadi hanya poin poin tertentu saja yang paling penting. Terutama untuk pemeriksaan fisik yang harus dilakukan oleh dokter. Salah satu yang juga mendukung jalannya pelayanan TB di RS Bethesda adalah 2 orang petugas ini sejak tahun 2007 hingga sekarang tidak dirotasi. Sedangkan di rawat inap relatif banyak. Untuk di rawat inap maka yang sangat berperan adalah kepala ruangnya.

Dr. Dewi RS Islam menanyakan bagaimana tentang evaluasi CP di RS Bethesda, setiap berapa bulan ? Kalau evaluasi dari external biasanya dilkaukan oleh tenaga tenaga dari FK UGM, sedangkan dari internal akan dilakukan sendiri (SMF) sesuai acuan acuan yang sudah kita sepakati. Evaluasi dilakukan 1 tahun sekali. Diskusi dilanjutkan dengan pertanyaan dari Dr. Ummi RS Islam Jakarta, bagaimana dgn varian dalam CP apakah ada gambaran ? dr. Iswanto menjelaskan bahwa seperti biasa varian ini kita masukkan dalam kotak varian yang sudah ada sesuai kolom kolom yang ada.

Diskusi dilanjutkan dengan permasalahan TB MDR, kalau di RS Islam Jakarta kasus kasus MDR akan langsung dirujuk ke RS Persahabatan. Untuk CP TB MDR di RSUP Sardjito sudah berjalan akan tetapi dikarenakan kasus MDR murni pada umumnya jarang terjadi. Kebanyakan kasus MDR selalu komorbiditas dengan yang lain, bisa DM, Hipertensi, Sicoprenia, atau yang lain. Dr. Heni Retno Wulan menjelaskan bahwa dari 4 kasus TB MDR, yang murni TB MDR hanya 1 kasus. Berarti CP TB MDR hanya dapat digunakan pada 1 kasus tersebut. Untuk CP TB Anak di RS Sardjito sudah dilaksanakan. Yang menjadi catatan dari pelaksanaan TB Anak, seperti dijelaskan oleh dr. Amalia, Sp.A, bahwa CP TB Anak mulai diberlakukan jika pasien sudah masuk suspek TB Anak. Ada kemungkinan pasien tersebut sudah rawat inap beberapa hari, selama belum masuk dalam suspek TB maka CP ini belum diberlakukan. Jadi mulai hari H nya itu ketika pasien mulai dikonsulkan sebagai suspek TB. Hingga sekarang CP TB Anak ini berlaku hingga penegakan diagnosis dan pemberian terapi pertama. Hal ini dilakukan agar kita ada keseragaman dalam penegakan diagnosis. Kalau dari sisi kepatuhan penggunaan CP, memamng hingga saat ini para klinisi masih harus diingatkan untuk penggunaanya, kami juga berharap akan secepatnya kepatuhan penggunaan CP ini menjadi sebuah kebiasaan yang harus dilakukan, khususnya dalam penegakan diagnosis.

Sharing pengalaman dilanjutkan dengan pelaksanaan CP di RS Islam Jakarta, disampikan oleh dr. Wiwin bahwa implementasi CP CP yang ada di RS Islam belum sepenuhnya berjalan dikarenakan sosialisasi CP hingga saat ini belum menyentuh semua dokter yang praktek di RS Islam Jakarta. Ditambahkan oleh dr. Ummi bahwa kendala nya terutama pada keinginan dari anggota SMF Paru, terutama dalam hal terapinya. Kami sebenarnya sangat iri dengan pelaksanaan CP di RS Bethesda. Dari pertemuan ini banyak sekali yang dapat kami pelajari baik dari RS Bethesda dan RSUP Sardjito.

Diskusi tentang presentasi dr. Pinzon. Dr. Wiwin dari RS Islam Jakarta menanyakan untuk stroke registry apakah ini menggunakan panduan nasional atau membuat sendiri. Bagaimana dengan stroke dengan varian apakah dokter dokter telah menuliskan dengan jelas ? Stroke registry kami kembangkan dari panduan nasional. Sedangkan dalam proses pelaksananya kami sangat dibantu oleh para petugas kami yang sudah terlatih. Sistem yang kami kembangkan dengan sistem KLIKING. Tujuan dari disusunnya sistem ini adalah kita dapat menyampaikan data berdasarkan evidence yang sudah ada.

Stroke registry ini belum menyatu dengan SIMRS, karena jika menyatu akan sangat lama dalam proses perijinannya maupun dalam penerapannya, karena yang kami butuhkan adalah data real, berapa outcomennya, bagaimana prosesnya.Data data yang terakumulasi akan masuk dalam format excel dengan segala parameternya, jadi akan dengan mudah kita memanfaatkannya. Berjalannya sistem ini di RS Bethesda tentu tidak lepas dari dukungan menejemen. Dr. Dyah, Sp.An, Wadir Yanmed RS Bethesda, menyatakan bahwa dari manajemen sebelum sekarang ini sudah mendukung untuk dikembangkannya sistem ini. Secara keseluruhan sistem ini belum bisa dikembangkan diseluruh rumah sakit. Hal ini sangat dipengarumi oleh masing masing SMF. Sementara ini yang sudah jelas progresnya di RS Bethesda adalah dari SMF Syaraf dan SMF Paru.

Diskusi tentang presentasi dr. Hanevi Djasri, MARS diawali dengan pertanyaan dr. Bambang Sigit Sp.PD dari RSUP Sardjito, clinical decision support system ini ibaratnya kayak mesin yang tercomputeraize yang dibuat, disisi yang lain ada literatur literatur sebagai rujukan, Nah literatur tadi apakah ada system oatau orang yang memprogram hal tersebut, misalnya jenis teraphinya, dosis, atau justifikasi saran yang sudah terprogram. Lalu apakah ada space dimana berdasarkan kerumitan kasus yang ada. Nah space ini bisa berdasarkan pendapat organisasi profesi.

Dr. Dewi dari RS Islam Jakarta, kegiatan ini kalau tidak salah akan menegembangkan sistem computerize dalam pelayanan, apakah dari pihak PKMK FK UGM akan mengundang programer rumah sakit apa yang harus dia kerjakan dalam mempersiapkan clinical decision support system ini.

dr. Bambang Sigit Sp.PD dari RSUP Sardjito berarti ini ada 2 programer, yaitu programer system dan programer klinis.
Dr. Ummi dari RS islam Jakarta, kegiatan ini secara garis besar sangat bagus. Tidak hanya mengembangkan dalam pengambilan keputusan klinis, akan tetapi juga mengembangkan bagi klinisi bahwa data data yang dimasukkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian atau prakteknya sehari hari. Saya masih kebayang tentang tekniknya. Pada saat sekarang kami di RS Islam Jakarta sedang proses membangun medical record electronic dimana user masih proses mapping sistem elektronik ini. Masih ada para klinisi yang belum terbiasa dengan medical record electronic ini. Apabila sistem ini kita buat maka seharusnya setiap proses terapi penyakit ada saran saran untuk diagnosa maupun terapinya. Nah kami menyarankan kegiatan ini mulai dari Komite Mediknya. Untuk itu saya mengusulkan Komite Medik untuk dilibatkan.

Dr. Hanevi Djasri, MARS memberikan masukan bahwa model ini masih dalam proses pilot hanya untuk kasus TB dan TB MDR. Apabila ini akan diterapkan dalam skala Hospital Wide maka kasus ini dapat digunakan sebagai contoh kedepannya. Pada saat sekarang kita belum kearah hospital wide.

Diakhir acara workshop Clinical Decision Support System ini disusun POA (Plan Of Action) dalam menyiapkan system ini. Untuk menyiapkan sistem ini perlu finalisasi keseluruhan CP yang telah disusun. Untuk RS Islam Jakarta contak personnya adalan dr. Mia koordinasi dengan dr. Diana. Akan diselesaikan selama 2 minggu. Total ada 3 CP TB. RS Bethesda contact personnya adalah dr. Nia dengan 5 CP TB. Kondisi sekarang sudah selesai. RSUP Dr. Sardjito menunjuk contact personnya dr. Amalia, Sp.A dan dr. Bambang Sigit, akan diselesaikan selama 3 minggu. CP yang akan dikembangkan adalah CP TB MDR, TB DM, TB HIV dan TB Anak. Masing masing 3 CP untuk pengembangannya.
Setelah finalisasi CP di masing masing RS akan ada workshop penyusunan analisa system. Workshop pertama ini akan diselenggarakan di masing masing RS, yang perlu dipersiapkan adalah Tim IT di masing masing RS, dan kami dari PKMK akan membawa fasilitator dari SIMKES FK UGM yang akan mendapingi Tim IT masing masing RS dalam proses Analisis System dengan menganalisa sistem yang sudah ada sekarang di masing masing RS.

Workshop kedua, Pengembangan Program CDSS (Clinical Decision Support System). Workhop ini dilakukan 1 hari di masing-masing RS, difasilitasi oleh tim Simkes PMPK FK UGM, 1 bulan setelah WS I. Pihak RS menentukan tim IT (programer), dan Programer mempersiapkan usulan-usulan teknis pengembangan program CDSS
Workshop ketiga, penyajian hasil pengembangan program. Workshop ini dilakukan 1-2 hari, bersama-sama, difasilitasi oleh tim PKMK FK UGM, 1 bulan setelah WS II. Diikuti oleh tim Inti dan tim IT masing-masing RS. Masing-masing RS akan menyajikan demo program (atau hasil uji coba bila sudah dilakukan)

 

 

The importance of quality care

dailyAt a recent event during his walk across Pennsylvania, Admiral Joe Sestak expressed support for health care professionals. I’m glad he took the time to discuss such an important topic.

Continue reading

Diabetes Melitus: Tata Laksana Tepat Untuk Outcome Terbaik

Topik bahasan yang dipaparkan minggu ini akan mengambil isu mengenai seluk beluk penyakit degeneratif yang berfokus pada penyakit Diabetes Melitus, dan tentu saja akan menggunakan pendekatan dari aspek mutu pelayanan untuk penyakit degeneratif tersebut. Topik ini dipilih sejalan dengan peringatan hari Diabetes Nasional yang jatuh pada tanggal 18 April setiap tahunnya. Diabetes Melitus merupakan salah satu penyakit kronis yang disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi hormon insulin atau karena penggunaan yang tidak efektif dari produksi insulin. Hal ini ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah (www.depkes.go.id ). Seorang pasien yang mengidap penyakit ini memerlukan perhatian dan perawatan medis dalam waktu yang relatif lama, hal ini untuk mencegah komplikasi maupun untuk memperoleh perawatan sakit.

Selama empat minggu ke depan, bahasan terkait penyakit Diabetes Melitus ini akan disampaikan secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan Berwick, dan dibahas mulai dari sisi pasien sampai dengan konteks lingkungan. Fokus artikel akan menguraikan mengenai berbagai informasi penatalaksanaan penyakit tersebut dengan tetap mengutamakan upaya peningkatan mutu pelayanan kepada pasien diabetes sehingga dapat memberikan outcome terbaik dari rangkaian perawatan yang diberikan. Berbagai informasi dan best practices yang disampaikan diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien diabetes dengan optimal. (LEI)

{module [152]}