Solo (ANTARA News)– Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Surakarta siap menampung pasien yang menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS), meskipun Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta sampai saat ini belum menerapkan sistem KIS yang diluncurkan Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.
RSUD Surakarta prinsipnya tidak ada masalah dan siap menerima pasien jika kondisinya darurat mereka menggunakan kartu KIS.
Apabila hasil deteksi dini terbukti ada potensi fraud yang dilakukan oleh manajemen dan/atau staf rumah sakit, maka perlu adanya upaya pembinaan agar fraud tidak berkembang lebih lanjut di rumah sakit. Pembinaan yang dapat dilakukan adalah berupa pemberian sanksi. Jenis pembinaan yang dapat diberikan kepada pelaku fraud di rumah sakit yaitu Pembinaan Administrasi. Direktur memberi pembinaan administrasi kepada staf/pelaku yang melakukan fraud dengan sanksi disiplin sebagai berikut:
Cat : untuk dibuat bagaimana penindakan fraud yang terbukti
{jcomments on}
Kerangka Acuan
Seminar Sistem dan Pedoman Rujukan Layanan Kesehatan Primer
di Provinsi DKI Jakarta
11 November 2014
Kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi DKI dengan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
PENDAHULUAN
Audit mutu rujukan di 41 Puskesmas Kecamatan di DKI Jakarta telah dilakukan dan hasilnya telah dipaparkan pada pertemuan tanggal 21-22 Juli tahun 2014. Hasil audit mutu rujukan menunjukkan, terjadi ketidaksesuaian pada surat rujukan yakni sebesar 58,4 % pada hasil anamnesa, 52,9 % pada hasil pemeriksaan fisik, 56,6 % pada terapi sementara, 57,5 % pada tindakan yang telah diberikan. Sedangkan untuk proses rujukan, ketidaksesuaian terjadi pada pemberian edukasi pasien (74 %) dan komunikasi dengan RS (35 %). Secara khusus audit mutu rujukan juga menunjukkan bahwa untuk penyakit-penyakit tertentu mutu rujukan juga perlu ditingkatkan.
Dari berbagai kesenjangan yang didapat dari hasil audit mutu rujukan tersebut, dapat diatasi dengan mengembangkan Sistem dan Pedoman Rujukan Layanan Kesehatan Primer. Saat ini pengembangan Sistem dan Pedoman Rujukan Layanan Kesehatan Primer telah disusun dan siap diterapkan dalam bentuk uji-coba di Provinsi DKI Jakarta. Sistem rujukan yang dikembangkan ini diharapkan dapat menjadi payung dari berbagai komponen rujukan layanan primer dan diharapkan kedepan dapat dibakukan dalam pentuk peraturan Gubernur DKI. Sedangkan pedoman rujukan dikembangkan untuk menjadi petunjuk teknis pelaksanaan berbagai komponen rujukan layanan kesehatan primer dalam bentuk keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
TUJUAN
Tujuan Umum: Seminar ini bertujuan untuk menjelaskan isi dari Pengembangan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Primer dan Pedoman Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Primer yang telah disusun bagi Provinsi DKI Jakarta. Secara khusus seminar ini bertujuan untuk
WAKTU & TEMPAT
Hari dan tanggal: Selasa, 11-12 November 2014, Jam: 09.00 – 15.00 WIB
Tempat: Hotel Puri Denpasar, Jakarta
PESERTA
Pertemuan ini diharapkan dapat diikuti oleh satu orang perwakilan dari masing-masing Kepala Puskesmas kecamatan (44), dan perwakilan dari RS dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
Tim Fasilitator
Fasilitator akan berasal dari tim Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) dan tim Dinas Kesehatan Provinsi DKI, yang terdiri dari:
JADWAL KEGIATAN
|
Waktu |
Kegiatan |
Fasilitator |
|
Hari I (11 November 2014) |
||
|
08:30-09:00 |
Registrasi |
Panitia |
|
09:00-09:30 |
Pembukaan acara |
Dinas Kesehatan Provinsi DKI |
|
09:30-10:00 |
Review Pengembangan Sistem dan Pedoman Rujukan Layanan Kesehatan Primer di Provinsi DKI
|
Prof. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD |
|
10:00-11:00 |
Pengembangan Sistem Rujukan Layanan Primer (Pengalaman Australia) |
Monash University |
|
11:00-12:00 |
Armiatin, SE, MPH |
|
|
12:00-13.00 |
Lunch Break |
|
|
13:00-14:00 |
Pedoman Rujukan Layanan Primer untuk 4 Penyakit |
dr. M. Hardhantyo |
|
14:00-15:00 |
Diskusi rencana Penerapan dan Evaluasi Sistem dan Pedoman Rujukan Layanan Primer |
Hanevi Djasri, dr. MARS |
|
Hari II (12 November 2014) |
||
|
09.00-10.30 |
Diskusi Kelompok Penyusunan, Tanggapan dan Perbaikan terhadap Sistem dan Pedoman Rujukan Layanan Kesehatan Primer |
4 Kelompok |
|
10.30- 12.00 |
Presentasi Hasil Kelompok (Masing-masing Kelompok, Presentasi selama 20 menit) |
4 Kelompok |
|
12.00-12.30 |
Tanggapan Terhadap Hasil Diskusi Sistem dan Pedoman Rujukan Layanan Kesehatan Primer |
Tim FK UGM |
|
12.30 -13.00 |
Penutup (makan siang) |
|
Pembiayaan: Kegiatan ini dibiayai dari APBD Dinas Kesehatan Provinsi DKI
VIDEO PART 1
VIDEO PART 2
VIDEO PART 1
VIDEO PART 2
VIDEO PART 1
VIDEO PART 2
VIDEO PART 1
VIDEO PART 2
Telah diselenggarakan sosialisasi tentang fraud dan workshop singkat penyusunan clinical pathway di hotel Santika Medan tanggal 30 Oktober 2014. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara BPJS Sibolga, Padangsidempuan, Kabangjahe, dan Gunung Sitoli dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-UGM dan Indonesian Healthcare Quality Network (IHQN). Kegiatan ini diberikan untuk peningkatan kualitas rumah sakit yang berada di wilayah Medan. Peserta berjumlah 40 orang yang terdiridari direktur RS dan komite medis dari rumah sakit swasta dan pemerintah yang ada di Medan.
Pada sesi I, dr Hanevi Djasri MARS memaparkan materi tentang jenis-jenis fraud di Indonesia. Sebagai seorang yang ahli dalam kegiatan anti fraud, dr Hanevi menjelaskan materi dengan detail, mulai dari pengenalan jenis fraud yang ada di Indonesia dan membandingkannya dengan di luar negeri; contoh-contoh fraud yang terjadi di RS; cara mencegah, deteksi dan penindakan fraud di rumah sakit; regulasi penindakan fraud di Amerika; menjelaskan pentingnya menghitung cost of care; pedoman pencegahan, deteksi dan penindakan fraud.
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan yang bermutu. Perlu alat ukur untuk menjamin mutu layanan kesehatan ini. Salah satunya adalah clinical pathway. Tidak hanya menjamin mutu, clinical pathway juga dapat berfungsi mengurangi ketidakefisienan dalam layanan kesehatan. Inefisiensi ini dapat mengarah kepada fraud dan mengancam keberlangsungan JKN di Indonesia.
Manfaat clinical pathway untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan nampaknya belum sepenuhnya dipahami oleh rumah-rumah sakit di Indonesia. Kondisi inilah yang mendasari BPJS Kesehatan Kanwil Kalteng – Kalsel bekerja sama dengan PKMK FK UGM menyelenggarakan Workshop Penyusunan Clinical Pathway sebagai Landasan Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan di Faskes Tingkat Lanjutan. Acara yang dilaksanakan di Hotel Rodhita Banjarbaru ini dihadiri oleh 35 rumah sakit se Provinsi Kalteng dan Kalsel. Dua topik yang dibahas dalam workshop ini adalah fraud dalam layanan kesehatan dan penggunaan clinical pathway dalam menjamin mutu layanan kesehatan.
Kali ini, Tim Pelatihan Penyusunan Clinical Pathway diundang RSA UGM melaksanakan workshop penyusunan clinical pathway. Tim pelatihan yang diketuai oleh dr. Hanevi Djasri, MARS ini memberikan pelatihan pada 7 – 8 Oktober 2014. Sekitar 20 orang yang terdiri dari dokter dan perawat terlibat dalam pelatihan ini.
Ada yang berbeda dalam workshop kali ini. Pedoman Praktek Klinik (PPK) yang dimiliki RSA UGM sudah terintegrasi. PPK ini sudah merupakan gabungan antara Standar Pelayanan Medik (SPM) dan Standar Asuhan Keperawatan. PPK ini juga sudah disusun sesuai cluster yang ada di rumah sakit.
