Liputan6.com, Jakarta Meski Alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi kesehatan dalam RAPBN tahun 2015 rencananya mengalami peningkatan sebesar 43,8 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2014, namun dibandingkan tahun ini, rencana anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2015 justru dipangkas dari Rp 47.476,5 miliar pada 2014 menjadi Rp 47.429,8.
Menkes Setuju Kartu BPJS Diganti E-KTP
Okezone.com – Wacana terkait penggantian kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan E-KTP disambut baik oleh Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi. Menurutnya, penggantian tersebut justu bisa mengurangi penyalahgunaan kartu BPJS.
Dua RS Awal Bros Jadi Mitra Terbaik BPJS Kesehatan
Okezone.com – Sejak Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diresmikan pada Januari 2014, Rumah Sakit Awal Bros langsung bermitra dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Bahkan, dari 12 Rumah Sakit Awal Bros di seluruh Indonesia, dua di antaranya memperoleh penghargaan sebagai mitra terbaik BPJS Kesehatan.
Reportase Pelatihan Clinical Pathway
Session Title: Pelatihan Clinical Pathway
Chair : dr. Hanevi Djasri MARS; drg Puti Aulia Rahma MPH; dan dr Yohanes Benny MPH
Reporter: Eva Tirtabayu Hasri S.Kep.,MPH
Pendahuluan
Pre forum mutu IHQN ke-X membuka mata dan mengubah mindset manajer rumah sakit. Isu untung rugi menjadi fenomena menarik bagi media massa selama tujuh bulan terakhir. Masalah untung rugi tarif INA CBG’s terjawab setelah dr. Hanevi Djasri mengungkapkan, ” Kerugian RS dapat diketahui dari real cost“. Faktanya, RS mengurangi keuntungan, tapi tidak rugi. Sebesar 80% penggunaan clinical pathway menunjukkan profit bagi RS. Hal ini diungkap oleh ketua IHQN ketika pelatihan clinical pathway di The Sunan Hotel, 19 Agustus 2014.
Clinical pathway merupakan tools yang berisi rencana detail pelayanan. Standar akreditasi yang ditetapkan KARS tahun 2012 mewajibkan, RS membuat minimal 5 clinical pathway setiap tahun. Hal ini disyaratkan karena clinical pathway memastikan mutu dan biaya RS. Pelatihan ini terdiri dari beberapa sesi yang dimulai dengan pengantar, manfaat clinical pathway, sharing pengalaman tentang penyusunan dan penerapan clinical pathway, langkah-langkah penyusunan dan simulasinya.
Sesi 1: Pengantar Pelatihan Oleh dr. Hanevi Djasri MARS
Tarif INA CBG’s dianggap kecil, rumah sakit merasa dirugikan sehingga terjadi fraud untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Apakah benar rumah sakit rugi? Pelatihan clinical pathway menjawab fenomena ini. Pelatihan clinical pathway ini bertujuan untuk memastikan kendali mutu dan kendali biaya. Permenkes tentang Pedoman Praktik Kedokteran 1438, menyebutkan bahwa Pedoman Praktik Klinik (PPK) dapat dilengkapi dengan clinical pathway. Clinical pathway merupakan turunan dari SPM/SOP Medis/ PPK, penerapan pelayanan yang sesuai dengan PPK bisa digunakan untuk kendali mutu dan kendali biaya.
Sesi 2: Konsep Dasar dan Manfaat Clinical Pathways
Oleh dr Hanevi Djasri MARS
UU 40/ 2004 tentang SJSN, bab 24 ayat 3 menetapkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, kendali mutu dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan, hal ini bertentangan dengan Peraturan presiden No 12 Tahunn 2013 yang menempatkan kendali mutu di pasal 42 dan sistem pembayaran di pasal 39. UU BPJS mengutamakan mutu sedangkan Perpres mengutamankan harga.
Mutu pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan melalui penerapan clinical pathway yang konsisten. Clinical pathway merupakan salah satu alat manajemen penyakit yang dapat mengurangi variasi pelayanan. Clinical pathway memberikan cara untuk mengembangkan dan mengimplemantasikan clinical guidline ke dalam protokol lokal. Hill (1998) menyatakan terdapat empat komponen clinical pathway yaitu timeline, kategori pelayanan, kriteria outcome dan pencatatan variasi.
Di Amerika Serikat, hampir 80% RS menggunakan clinical pathway untuk beberapa indikator, tapi efektifitas penggunaan clinical pathway sebagai alat kendali mutu masih menjadi perdebatan. Hal ini disebabkan oleh hasil penelitian dari berbagai sumber yang tidak konsisten karena terjadi bias penelitian. Berbagai hasil penelitian menunjukkan efektivitas clinical pathway seperti hasil penelitian Feagan (2011) tentang memfasilitasi early discharge, meningkatkan indeks kualitas hidup dan penelitian Darer(2002) bahwa clinical pathway menurunkan LOS, meningkatkan clinical outcome, meningkatkan economic outcome, dan mengurangi tindakan yang tidak diperlukan. Efektivitas clinical pathway dapat diperoleh jika pathway disusun berdasarkan strategi yang dikendalikan oleh pimpinan.
Sesi 3 : Pengalaman Penyusunan dan Penerapan Clinical Pathways
Oleh dr. Yohanes Benny MPH
Dr. Benny berbagi pengalaman tentang penyusunan dan penerapan clinical pathway. Penyusunan clinical pathway dimulai dengan koordinasi dengan bagian Yanmed, staf medis, penetapan jenis pelayanan, dan menyiapkan PPK dari setiap komponen pelaksana asuhan. Pelaksanaan clinical pathway memrlukan koordinasi dengan semua staf medis.
Pelaksanaan Clinical pathway (CP) harus diaudit. Audit berperan memfasilitas pedoman praktik klinik, evaluasi dan mengurangi variasi yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan praktik klinis. Audit dapat dilakukan tiga bulan sekali. Pada umumnya, di suatu rumah sakit umum hanya 30% pasien yang dirawat dengan CP. Audit CP diperlukan untuk meperbaiki CP dan meminimalisasi varians. CP hanya efektif dan efisien bila dilaksanakan untuk penyakit yang perjalanannya predictable, khususnya bila memerlukan perawatan yang multidisiplin.
Sesi 4: Langkah-langkah Penyusunan Clinical Pathways
Oleh drg. Puti Aulia Rahma MPH
drg. Puti dalam presentasinya memaparkan langkah-langkah menyusun clinical pathway. Ada 11 langkah menyusun clinical pathway, yaitu: (1) menentukan topik, penentuan topik didasarkan pada jumlah penyakit terbanyak, high cost, high risk dan problem prone ataupun dari data klaim INA-CBG’s yang besar gapnya; (2) menunjuk kordinator, koordinator berperan untuk memfasilitasi penyusunan CP; (3) menetapkan pemain kunci, menetapkan setiap orang yang menguasai untuk dilibatkan dalam pengobatan; (4) kunjungan lapangan, melihat kepatuhan terhadap PPK ataupun identifikasi studi banding; (5) pencarian literatur, mencari best parctice pada skala nasional maupun internasional; (6) melaksanakan customer focus, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan menyesuaikannya dengan kemampuan RS; (7) Telaah pedoman Praktik Klinik, CP adalah pelengkap PPK, PPK harus di-review 2 tahun sekali; (8) analisis casemix, menggali informasi LOS, biaya per kasus, penggunaan obat, dan test yang diminta; (9) Desain, menepakati desain CP yang digunakan; (10) Pengukuran proses dan outcome, dalam hai ini dilakukan penetapan item-item aktivitas untuk proses dan outcome pelayanan untuk pengumpulan data pasien; dan (11) sosialisasi dan edukasi, proses sosialisasi dan edukasi intensif dilakuan selama 6 bulan.
Sesi 5-8: Simulasi Langkah-langkah Penyusunan Clinical Pathways
Oleh dr. Hanevi Djasri MARS dan drg. Puti Aulia Rahma MPH
Sesi ini berlangsung selama tiga jam yang dimulai pukul 13.00-16.00 Wib. Setiap langkah-langkah penyusunan dikupas satu persatu dan proses simulasi seperti focus group discusion. Peserta diminta untuk menyampaikan pendapat terkait dengan topik, menentukan koordinator, dan menentukan pemain kunci yang disertai dengan contoh penyakit.
Simulasi pencarian literatur baik nasional maupun internasional disimulasi dengan jelas, mulai dari searching di internet. Link yang direkomendasikan adalah Sign. Peserta membawa oleh-oleh dari kegiatan pelatihan ini berupa formulir clinical pathway yang bisa langsung diaplikasikan di rumah sakit peserta pelatihan.
Pendekatan Dokter Keluarga dalam Penatalaksanaan Diabetes Mellitus
SEMINAR DAN WORKSHOP
Pendekatan Dokter Keluarga dalam
Penatalaksanaan Diabetes Mellitus
PENDAHULUAN
Terwujudnya keadaan sehat merupakan kehendak semua pihak tidak hanyaoleh orang perorang atau keluarga, tetapi juga oleh kelompok dan bahkan olehseluruh anggota masyarakat. Menurut Undang-undang No.23 tahun 1992, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan keadaan sehat tersebut banyak upaya yang harus dilaksanakan, yang satu diantaranya adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Diabetes Melitus adalah suatu penyakit kronik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa didalam darah. Penyakit ini dapat menyerang segala lapisan umur dan sosial ekonomi. Di Indonesia saat ini penyakit DM belum menempati skala prioritas utama pelayanan kesehatan walaupun sudah jelas dampak negatifnya, yaitu berupa penurunan kualitas SDM, terutama akibat penyulit menahun yang ditimbulkannya.
Berbagai penelitian epidemiologis di Indonesia didapatkan prevalensi DM sebesar 1,5 – 2,3 % pada penduduk usia lebihdari 15 tahun, bahkan pada suatu penelitian epidemiologis di Manado didapatkan prevalensi DM 6,1 %. Penelitian yang dilakukan di Jakarta,Surabaya, Makasar dan kota-kota lain di Indonesia membuktikan adanya kenaikan prevalensi dari tahun ketahun. Berdasarkan pola pertambahan penduduk, diperkirakan pada tahun 2020 nanti akan ada sejumlah 178 juta penduduk berusia diatas 20 tahun dan dengan asumsi prevalensi DM sebesar 4 % akan didapatkan 7 juta pasien DM, suatu jumlah yang sangat besar untuk dapat ditangani oleh dokter spesialis / subspesialis /endokrinologis.
Berdasarkan pola pertambahan penduduk saat ini diperkirakan jumlah penderita diabetes melitus di dunia tahun 2010 sebanyak 306 juta jiwa, dan di negara-negara ASEAN mencapai 19,4 juta pada tahun 2010. Berdasarkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) memprediksi kenaikan jumlah penyandang diabetes mellitus di Indonesia dari 8,4 juta jiwa pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2030 (Dimyati, 2012). Berdasarkan laporan rumah sakit dan puskesmas, jumlah penderita diabetes mellitus tergantung insulin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 sebesar 0,16%, mengalami peningkatan bila dibandingkan prevalensi tahun 2007 sebesar 0,09%.
Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu danterjangkau merupakan sesuatu yang esensial. Dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan model dokter keluarga diharapkan dokter keluarga sebagai “ujung tombak” dalam pelayanan kedokteran tingkat pertama, yang dapat berkolaborasi dengan pelayanan kedokteran tingkat kedua dan yang bersinergi dengan sistem lain. Dokter keluarga adalah dokter yang dapat memberikan pelayanan kesehatanyang berorientasi komunitas dengan titik berat kepada keluarga, ia tidak hanya memandang penderita sebagai individu yang sakit tetapi sebagai bagian dari unit keluarga dan tidak hanya menanti secara pasif tetapi bila perlu aktif mengunjungi penderita atau keluarganya. Pelayanan dokter keluarga adalah pelayanan kedokteran yang menyeluruh yang memusatkan pelayanan kepada keluarga sebagai suatu unit, dimana tanggung jawab dokter terhadap pelayanan kesehatan tidak dibatasi oleh golongan umur atau jenis kelamin pasien juga tidak boleh organ tubuh atau jenis penyakit tertentu. llmu kedokteran keluarga adalah ilmu yang mencakup seluruh spektrum ilmu kedokteran tingkat yang orientasinya adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berkesinambungan dan menyeluruh kepada satu kesatuan individu, keluarga dan masyarakat dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan,ekonomi dan sosial budaya.
Dalam strategi pelayanan kesehatan bagi penderita DM,yang seyogyanya diintegrasikan kedalam pelayanan kesehatan primer, perandokter keluarga adalah sangat penting. Kasus DM yang tanpa disertai dengan penyulit dapat dikelola dengan tuntas oleh dokter keluarga. Apalagi kalau kemudian kadar glukosa darah ternyata dapat terkendali baik dengan pengelolaan ditingkat pelayanan kesehatan primer. Tentu saja harus ditekankan pentingnya tindak lanjut jangka panjang pada para pasien tersebut. Pasien yang potensial akan menderita penyulit DM perlu secara periodik dikonsultasikan kepada dokter ahli terkait ataupun kepada timpengelola DM pada tingkat lebih tinggi di rumah sakit rujukan. Kemudian mereka dapat dikirim kembali kepada dokter yang biasa mengelolanya.
Demikian pula pasien DM yang sukar terkendali kadar glukosa darahnya,pasien DM dengan penyulit, apalagi penyulit yang potensial fatal, perludan harus ditangani oleh instansi yang lebih mampu dengan peralatan yanglebih lengkap, dalam hal ini Pusat DM di Fakultas Kedokteran / RumahSakit Pendidikan / RS Rujukan Utama. Untuk mendapatkan hasil pengelolaan yang tepat guna dan berhasil guna bagi pasien DM dan untuk menekan angka penyulit, diperlukan suatu standar pelayanan minimal bagipenderita DM. Diabetes Melitus adalah penyakit menahun yang akandiderita seumur hidup, sehingga yang berperan dalam pengelolaannya tidak hanya dokter, perawat dan ahli gizi, tetapi lebih penting lagi keikutsertaan pasien sendiri dan keluarganya. Penyuluhan kepada pasiendan keluarganya akan sangat membantu meningkatkan keikutsertaan mereka dalam usaha memperbaiki hasil pengelolaan DM.
NAMA DAN BENTUK KEGIATAN
Seminar dan Workshop dengan Judul : PENDEKATAN DOKTER KELUARGA DALAM PENATALAKSANAAN DIABETES MELLITUS
TUJUAN PENYENGGARAAN
- Tujuan Umum
Pengadaan berbagai disain pengalaman belajar untuk pengembangan pengetahuan sikap dan ketrampilan peserta, yang ada relevansinya dengan pelayanan dalam tatanan kedokteran keluarga pada pelayanan primer khususnya ketika melayani pasien dengan Diabetes Mellitus. - Tujuan Khusus
Tujuan setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu :- Menjelaskan pelayanan yang dilaksanakan dokter keluarga yang peduli biaya, holistik, komprehensif dan berkesinambungan.
- Menjelaskan peranan dokter keluarga khususnya dalam penatalaksanaan Diabetes Mellitus.
- Meningkatkan kemampuan evaluasi diri dalam upaya peningkatan profesionalisme.
- Meningkatkan pemahaman dan profesionalisme para dokter keluarga dalam menangani kasus diabetes mellitus secara lengkap dan terpadu.
|
Tanggal |
Jam |
Acara |
|
Selasa, 19 Ag2014 |
07.30 – 08.30 |
Pendaftaran Ulang Peserta |
|
|
08.30 – 09.30 |
Pembukaan
|
|
|
09.30 – 09.45 |
Coffee Break |
|
|
09.45 – 11.30 |
Seminar Update Prosedur Diagnosis dan Penatalaksanaan Diabetes Mellitus
Pendekatan Secara Holistik Tentang Diabetes Mellitus Praktek Dokter Keluar
Peran Dokter Keluarga dalam Penatalaksaaan Penyakit Kronik Pada Era JKN Moderator : dr. Andri Putranto, MKes |
|
|
11.30 – 12.30 |
ISHOMA |
|
|
12.30 – 14.30 |
Workshop Pemilihan OAD dan Pemilihan dan Insulin
Pemilihan Diet Diabetes Mellitus Dr. dr. Sugiyarto, Sp.PD., FINASIM (PERKENI) Pemilihan Senam Untuk Diabetes Mellitus Perawatan Kaki Diabetik
Moderator : dr.Balgis, M.Sc, CM-FM |
|
|
14.30-15.00 |
Coffe Break dan ISHOMA |
|
|
15.00 – 15.15 |
Penutupan |
|
|
|
Pemerintah Target Akhir 2014, BPJS Pakai Finger Print
JAKARTA (Sindonews.com) – Pemerintah menargetkan penggunaan finger print (sidik jari) bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akhir tahun ini.
Wamenkes: Kenaikan Premi JKN Harus Tanya Masyarakat
Liputan6.com, Jakarta Meski Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) terus mendorong pemerintah untuk menaikkan premi untuk golongan orang miskin atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta mandiri agar pelayanan kesehatan dapat diperbaiki, Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron Mukti menilai, hal tersebut tidak mudah.
Gabung BPJS Kesehatan, Pasien RS Awal Bros Meningkat
Okezone.com – Meski jumlah rumah sakit swasta di Indonesia saat ini berkisar 700-an, hanya sekira 500 di antaranya yang telah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. RS Awal Bros salah satunya, dengan jumlah pasien yang kini semakin meningkat.
BPJS Kesehatan Berhasil Membukukan Surplus Hampir Rp 2 Triliun
TRIBUNNEWS.COM.JAKARTA. Per semester I-2014, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berhasil membukukan surplus hampir Rp 2 triliun. Maklum, nilai klaim yang dibayarkan masih lebih kecil ketimbang jumlah iuran yang dikutip dari para peserta.
RS Swasta Belum Berminat Melayani Pasien JKN
Metrotvnews.com, Jakarta: Minat rumah sakit swasta untuk bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan terhitung rendah. Berdasarkan hasil evaluasi semester I pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tahun ini, baru sekitar 586 RS swasta yang mengikat kerja sama dengan BPJS.
