Uncategorized – Page 71 – Mutu Pelayanan Kesehatan

Mapping the quality of health care in the Republic of Moldova

www.euro.who.int – The Ministry of Health with WHO support has initiated a process of assessing the quality of health care, documenting the situation and developing a national plan for quality improvement that would involve all stakeholders and follow a systematic approach. To start the process, a rapid external assessment of quality of health care in the Republic of Moldova was conducted on 1–9 April 2014.

PPNI Desak Layanan Home Care Masuk JKN

SEMARANG, suaramerdeka.com – Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mendesak pemerintah untuk memasukkan layanan perawatan di rumah atau home care dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selama ini layanan JKN baru mencakup rumah sakit, klinik, puskesmas, dan lebih menekankan pada pembiayaan layanan dokter.

Dana JKN Berpotensi Dikorupsi Massal

Jakarta, HanTer – Besarnya dana yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tidak disertai dengan transparansi berpotensi terjadinya tindakan koruptif. Terlebih, dalam UU BPJS disebutkan, BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden.

Perkumpulan Rumah Sakit Nirlaba Tak Perlu Izin Khusus

Hukumonline.com – Akhirnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi sejumlah pasal UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang dimohonkan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. MK “membolehkan” organisasi/badan nirlaba tak perlu izin khusus untuk mendirikan amal usaha berupa rumah sakit seperti yang selama ini dijalankan organisasi Muhammadiyah.

BPJS Ajak Rumah Sakit Kembangkan Trauma Centre

JAKARTA (Pos Kota) – Untuk beri pelayanan maksimal pada pasien kecelakaan kerja, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, ajak pengelola rumah sakit untuk mengembangkan unit trauma center.

Optimalkan JKN, Padang Bentuk Bendahara khusus Kapitasi

Okezone.com – Dana kapitasi pelayanan primer Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dipotong lebih dari 50 persen oleh pemerintah daerah menjadi hambatan tersendiri untuk bisa memaksimalkan programnya.

Lampiran

Detail Topik :

TAHAP & MODUL	TUJUAN MODUL	METODE & MATERI	PENUGASAN
Pembukaan 18 Juni 2014, (Jam 09.00 – 11.00)	–	Video pembuka. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MS.c, PhD Live dari USA	–
Modul Bersama Juni 2014
Modul 1. Memahami Fraud di Jaminan Kesehatan Dan Aspek Hukum Pidana Dan Perdata (16 – 28 Juni 2014)	Memahami apa yang disebut sebagai fraud di berbagai bidang. Memahami apa yang disebagai fraud di dalam jaminan kesehatan. Memahami aspek penegakan hukum fraud di bidang kesehatan.	Self Learning Video Pengantar Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD Video dan PPT Potensi Korupsi di Sistem Jaminan Kesehatan: Observasi Awal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – Niken Ariati (Fungsional Litbang KPK) Video dan PPT Deteksi dan investigasi fraud dalam asuransi kesehatan, bagaimanaa situasi di Indonesia. Dr. Drg. Yulita Hendrartini, MKes, AAK (KPMAK FK-UGM) Video dan PPT Sistem Pencegahan Korupsi dan Fraud secara Internal di BPJS. dr. Taufik Hidayat, MM (PT Askes Indonesia) Video dan PPT Peran OJK sebagai Pengawas Eksternal. Sumarjono (Kepala OJK Kementerian Keuangan) Video dan PPT Peran Perguruan Tinggi dalam Pencegahan dan Pengendalian Fraud/Korupsi. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD (PKMK FK-UGM) Referensi: Review of corruption in the health sector: theory, methods and interventions Artikel – artikel Fraud dari FBI Tatap Muka (disiarkan juga melalui webbinar) Seminar JKN dan Potensi Fraud di RS	Menjawab pertanyaan: Uraikan pemahaman Anda mengenai Fraud dan Fraud di bidang kesehatan Mengidentifikasi berbagai bentuk Fraud yang berpotensi terjadi dalam Jaminan Kesehatan Nasional dan aspek hukum pidana dan perdata yang terkait
Modul 2. Memahami Apa Yang Terjadi Di Luar Negeri Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Fraud (30 Juni – 5 Juli 2014)	Memahami apa yang terjadi di Negara yang menggunakan system asuransi kesehatan seperti Amerika Serikat Memahami apa yang terjadi di negara yang menggunakan system berbasis national health service (bukan asuransi), seperti di inggris Memahami berbagai intervensi pencegahan fraud di Negara – Negara tersebut.	Self Learning Pembelajaran dari Global Health Care Anti-Fraud Network (GHCAN) Pembelajaran dari FBI – USA Pembelajaran dari National Health Care Anti-Fraud Association – USA Pembelajaran dari America’s Health Insurance Plans (AHIP) Pembelajaran dari Medicare Australia Diskusi on-line Diskusi antar peserta dengan moderator dari pengelola Blended Learning tentang berbagai metode pencegahan dan pemberantasan fraud	Menjawab pertanyaan: Mengapa system anti fraud di Inggris belum terlalu besar seperti yang ada di Amerika Serikat? Mohon jawaban disusun dengan mengacu pada modul 1. Berdasarkan pengalaman di kedua Negara tersebut, apa relevansinya untuk Indonesia yang sedang mengalami perubahan besar dari system bukan jaminan menjadi jaminan berbasis prinsip asuransi kesehatan. Mengidentifikasi berbagai metode pencegahan dan pemberantasan fraud dari berbagai negara maju yang cocok diterapkan di Indonesia
Modul 3. Aspek Hukum Pidana Fraud (7 – 19 Juli 2014)	Memahami Hukum Pidana dan Perdata tentang Penipuan Memahami Tindak Pidana Korupsi. Memahami berbagai kasus hukum fraud di Amerika Serikat Melakukan scenario mengenai fraud di JKN dari perspektif hukum.	Self Learning Pengantar KUHP Hukum Pidana dan Perdata Hukum Tindakan Pidana Korupsi Video dan PPT dari Workshop dengan topik: Mengapa fraud di JKN dapat masuk ke hukum Pidana dan Tindakan Pidana Korupsi? Tatap Muka (disiarkan juga melalui webbinar) Seminar Aspek Hukum Pidana Fraud dengan narasumber dari Biro Hukum Kemenkes, KPK dan Bareskrim	Menyusun esai: Pandangan pribadi tentangn perkembangan korupsi dan fraud di sektor kesehatan, mengapa terjadi dan apa dampak perubahan dalam sistem pelayanan kesehatan serta bagaimana pencegahan dan penuntutan?
Modul Klinisi Juli 2014
Modul 4A. Peran klinisi dalam pencegahan fraud di rumah sakit.
Modul 5A. Mengidentifikasi dan Menghitung Besar Fraud dalam Pelayanan Klinisi (clinical care)
Modul 6A. Menyusun kegiatan pencegahan fraud di level pelayanan klinis
Modul Manajer Juli 2014
Modul 4B. Peran manajer dalam pencegahan fraud di rumah sakit.
Modul 5B. Mengidentifikasi dan Menghitung Besar Fraud di level rumah sakit
Modul 6B. Menyusun kegiatan pencegahan fraud di level organisasi
Modul Pengawas Juli 2014
Modul 4C. Peran pengawas dalam pencegahan fraud di rumah sakit.
Modul 5C. Mengidentifikasi metode pengawasan yang dapat digunakan
Modul 6C. Menyusun kegiatan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pencegahan fraud di rumah sakit
Modul Peneliti Juli 2014
Modul 4D. Peran peneliti dalam pencegahan fraud di rumah sakit.
Modul 5D. Mengidentifikasi permasalahan dan metode penelitian yang dapat digunakan
Modul 6D. Menyusun kegiatan penelitian pencegahan fraud di rumah sakit
Evaluasi Agustus 2014
Ujian Akhir dan Pengumpulan Tugas Akhir

Sukses JKN Bukan Hanya Ditentukan Pemerintah Saja

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Ekonomi Kesehatan, Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH, mengingatkan kesuksesan pentingnya kerjasama antara seluruh pemangku kepentingan sektor kesehatan.

Wamenkes: Uang BPJS Bisa untuk Operasional RSUD

JAKARTA (jpnn.com) – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengakui masih ada dana Jamkesmas yang belum dibayarkan ke RSUD dr Pirngadi Medan. Dikabarkan, dana Jamkesmas yang belum dibayarkan mencapai Rp11 miliar.

BPJS Kesehatan Beri Apresiasi Kinerja 12 Rumah Sakit Swasta

Surabaya (beritasatu.com) – Untuk meningkatkan peran dan fungsi fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, khususnya rumah sakit (RS) swasta, sebagai provider Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), telah diberikan penghargaan kepada 12 RS swasta yang terpilih dari 12 wilayah Divisi Regional BPJS Kesehatan.

Category: Uncategorized