Liputan6.com, Jakarta Sejak Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 April 2014, kini tenaga kesehatan bisa bernapas lega karena pembagian kapitasi tidak lagi terkendala peraturan daerah.
Kartu Peserta BPJS akan diganti dengan sidik jari
Makassar (ANTARA News) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pusat memiliki rencana menggantikan kartu peserta BPJS dengan sidik jari demi memaksimalkan program layanan ke masyarakat.
BPJS Percepat Klaim Rumah Sakit
JAKARTA (jpnn.com) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan akhirnya terbuka atas usul perbaikan sistem klaim rumah sakit (RS) yang sering kali macet. Perbaikan dilakukan BPJS kesehatan dengan mulai digunakannya bridging system pada jaringan RS dan BPJS kesehatan.
Cegah Tumpukan Pasien di RCegah tumpukan pasien di RS, BPJS kembangkan bridging system
Liputan6.com, Jakarta Dalam upaya mengantisipasi antrian panjang di sejumlah Rumah Sakit, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengembangkan sistem Teknologi Informasi (TI) yang disebut Bridging System.
Pemerintah Jamin Dana Kapitasi JKN Tak Dikorup
Jakarta, HanTer – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjamin penyaluran dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) langsung ke Puskesmas, tidak dikorupsi oleh pihak Kepala Daerah maupun pihak unsur kesehatan di daerah-daerah. Sebab, pengaturan tersebut sudah disusun dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
BPJS Kesehatan Gandeng 6 Asuransi Swasta
Jakarta (beritasatu.com) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan lima perusahaan asuransi swasta untuk melaksanakan program jaminan kesehatan nasional melalui skema coordonation of benefit (CoB).
Pengujian UU BPJS Kandas
Hukumonline.com – Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menerima permohonan uji materi Pasal 60 ayat (2) huruf a UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diajukan verifikator independen Jamkesmas, Dwi Arifianto. Pemohon dianggap tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum).
Continue reading
Ini Penjelasan Skema CoB BPJS Kesehatan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mengumumkan skema Coordination of Benefit (CoB) yang bekerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi swasta. Skema CoB ini akan lebih meningkatkan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan.
Quality Patient Care or Quantity Patient Care?
melbourne.legalexaminer.com – There was an article in USA Today recently, describing how some physicians are spending less and less time with their patients at scheduled appointments. The story began with a patient who saw her ear, nose and throat specialist recently for an acute sinus infection.
Korupsi Dana Kapitasi JKN Bisa Dicegah
Jakarta, HanTer – Guru Besar Asuransi Kesehatan dan Jaminan Sosial Universitas Indonesia (UI) Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr, PH, menyatakan tanpa pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah, tetap saja rawan dikorupsi.