DESKRIPSI
Selama tiga minggu ke depan (23 November – 11 Desember 2015) Bapak dan Ibu akan masuk ke modul VI dengan tema “Menyusun Usulan Kegiatan untuk Memecahkan Masalah Terkait Upaya Pencegahan, Deteksi, dan Penindakan Fraud Layanan Kesehatan di FKRTL”. Modul VI ini merupakan modul terakhir dalam rangakaian Blended Learning Pencegahan, Deteksi dan Penindakan Fraud dalam Era JKN Pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Dalam modul ini Bapak dan Ibu akan menyusun sebuah usulan kegiatan untuk menyelesaikan masalah terkait upaya pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud layanan kesehatan di FKRTL. Bapak dan Ibu diharapkan dapat berfikir analitis terhadap permasalah-permasalahan yang ditemui di lapangan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bapak dan Ibu diharapkan dapat menggunakan semua referensi, baik berupa literatur maupun peraturan-peraturan, yang telah diberikan pada pembelajaran modul-modul sebelumnya. Referensi ini dapat Bapak dan Ibu gunakan sebagai dasar teori dalam usulan kegiatan penyelesaian masalah. Referensi sangat penting digunakan untuk membantu Bapak dan Ibu memberikan usulan pemecahan masalah yang tepat guna yang sudah permah diuji coba sebelumnya. Bapak dan Ibu diharapkan dapat juga menyusun usulan kegiatan ini dengan mempertimbangkan kondisi di masing-masing lapangan. Usulan kegiatan yang merupakan kombinasi antara teori dan pengalaman di lapangan diharapkan dapat menjadi sebuah solusi yang implementatif terhadap masalah terkait upaya pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud layanan kesehatan di FKRTL di lingkungan kerja Bapak dan Ibu.
TUJUAN PEMBELAJARAN MODUL VI
Pembelajaran modul VI ini bertujuan untuk mendorong Bapak dan Ibu berfikir analitis terhadap permasalahan yang Bapak dan Ibu temui di lapangan terkait upaya pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud layanan kesehatan. Dari pemikiran ini Bapak dan Ibu diharapkan dapat menghasilkan sebuah usulan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.
KEGIATAN WEBINAR
Kegiatan webinar untuk modul VI dilaksanakan pada Kamis, 26 November 2015 pukul 13.00 – 15.00 WIB, bersamaan dengan webinar modul V. Dalam webinar akan dibahas mengenai poin-poin penting tata cara penyusunan usulan kegiatan terkait upaya pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud layanan kesehatan di FKRTL.
PENUGASAN
Untuk memenuhi nilai penugasan setiap modul, silakan Anda kerjakan tugas terlampir:
Tugas Modul 6. Menyusun Usulan Kegiatan untuk Memecahkan Masalah Terkait Upaya Pencegahan, Deteksi, dan Penindakan Fraud Layanan Kesehatan di FKRTL
[button type=”primary” target=”_blank” link=”https://mutupelayanankesehatan.net/images/2015/MPKR/Template_POA.docx”]Download Template PoA[/button]
File tugas Anda mohon diberi nama dengan kode berikut:
MPKR-YY – …. – M6-2015
Keterangan:
YYY = Inisial nama Anda.
……. = Nama kantor cabang BPJS anda
Contoh:
Maria Magdalena Sari dari BPJS Sibolga, maka judul file yang Anda kirimkan bernama MPKR-MMS-Sibolga-M6-2015
Tugas perorangan ini kami harap dapat dikumpulkan kepada kami dalam bentuk file word pada hari Kamis, 10 Desember 2015 sebelum pukul 24.00 wib ke e-mail blfraudpkmkugm@gmail.com
Selamat belajar!
Tim Blended Learning Pelatihan Pencegahan, Deteksi, dan Penindakan Fraud dalam Layanan Kesehatan Pada Era JKN di FKTP dan FKRTL
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Jumlah penderita stroke di Indonesia terus meningkat. Dosen Program Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UGM Yayi Suryo Prabandari mengatakan jumlah penderita terbanyak pada usia di atas 45 tahun. Meski begitu, penderita usia muda juga menunjukan peningkatan dari segi jumlah.
REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU — Dokter atau dokter gigi di daerah terpencil yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi mempunyai wewenang meracik dan menyerahkan obat kepada pasien pemegang kartu BPJS Kesehatan.
AROSUKA, METRO-Pelayanan tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas, sangat menentukan kondisi kesehatan masyarakat. Tidak saja persoalan alat kesehatan yang canggih, namun kualitas pelayanan kesehatan juga perlu diperhatikan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Supriyantoro mengatakan pemerintah masih membahas perihal permintaan insentif bagi dokter yang tergabung dalam BPJS Kesehatan untuk dicarikan penyelesaian yang tidak melanggar peraturan yang ada.
Metrotvnews.com, Jakarta: Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) menilai pengobatan terhadap orang miskin dan berubah masih buruk meskipun pemerintah telah menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Lantaran itu KAJS meminta pemerintah membuat peraturan baru yang menguntungkan.