Universal health coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Universal berarti seluruh populasi memiliki akses terhadap semua jenis layanan kesehatan. Hal ini mengacu pada sistem atau program pemerintah yang menjamin bahwa semua orang di bawah pemerintahan tersebut memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang tersedia. Sistem akan menyediakan layanan tersebut kapan dan sesuai kebutuhan, tanpa menimbulkan kesulitan keuangan bagi individu. Program UHC dirancang untuk menawarkan semua layanan kesehatan yang penting dan berkualitas, yaitu promosi kesehatan, kesehatan preventif, perawatan medis, rehabilitasi, dan perawatan paliatif. Untuk mengatasi UHC diperlukan perubahan undang-undang, kebijakan, dan praktik yang mencerminkan kemauan dan kapasitas pemerintah untuk memenuhi komitmennya, serta memenuhi kewajiban hak asasi manusianya.

Secara global, tidak ada konsistensi dalam menyediakan layanan kesehatan dalam hal akses, kesetaraan, dan kualitas. Konsep UHC dikembangkan selama tujuan pembangunan milenium (MDG), 2000–2015. Terdapat tantangan dalam mengembangkan paket layanan kesehatan untuk mencapai UHC di Malawi. Ada beberapa kebingungan ketika menetapkan prioritas dan merancang kebijakan di Uganda karena ketidakjelasan konsep UHC. Hasil penerapan yang dinilai sebelumnya lebih banyak berfokus pada penyediaan layanan penting, ketersediaan sumber daya layanan kesehatan, dan tingkat pemanfaatan layanan kesehatan di negara-negara berpenghasilan tinggi dibandingkan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Sebuah penelitian di Tiongkok mengungkapkan bahwa terdapat ketidakjelasan mengenai pengumpulan sumber daya layanan kesehatan untuk program asuransi kesehatan yang sedang berjalan. Terdapat ketidakseimbangan kekuatan di sektor tatakelola global, kesenjangan kesehatan, sedikitnya pilihan dalam akses layanan kesehatan, dan hambatan kelembagaan menurut Laporan Komisi The Lancet-University of Oslo. Karena perbedaan dimensi struktur kekuasaan, telah terjadi pergeseran kewajiban dari penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab individual atas hasil kesehatan, dimana kesehatan semakin dimodifikasi dan warga negara diubah menjadi konsumen. Di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, tujuan politik, tatakelola, dan alokasi sumber daya masih kurang untuk mencapai UHC. Di sisi lain, modalitas pembiayaan kesehatan yang tepat merupakan jalan menuju pencapaian UHC. Model pembiayaan kesehatan yang tidak tepat dan alokasi sumber daya yang tidak proporsional merupakan hambatan yang dapat menghambat pencapaian UHC.

Analisis konseptual yang dilakukan oleh Rhanabat et al. (2023) dilakukan untuk memberikan kejelasan terminologis, teori, filosofi UHC, dan keterkaitan intinya dengan politik, pembiayaan kesehatan, dan perlindungan kesehatan sosial dilakukan untuk memahami bagaimana layanan kesehatan modern dimulai dan berkembang secara kronologis secara global .

Terminologi

Secara etimologis, Universal berarti “semua orang”. Hal ini mirip dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kesehatan sebagaimana didefinisikan oleh konstitusi WHO. Coverage atau cakupan memiliki arti yang sejalan dengan perlindungan, seperti halnya prinsip dasar hak asasi manusia. Demikian pula, cakupan juga dikaitkan dengan perlindungan sosial berdasarkan SDG 1.3, yang pada gilirannya dapat memperkuat hak asasi manusia atas jaminan sosial.

Landasan Teori dan Filosofis Universal Health Coverage (UHC)

UHC berimplikasi pada beragam hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, kesehatan, keamanan, kesetaraan dan non-diskriminasi, standar hidup, kebebasan bergerak, berserikat, berkumpul, informasi, ekspresi pemikiran, jaminan sosial, privasi, partisipasi, standar hidup dasar seperti air, makanan, perumahan, pendidikan, dan akses terhadap manfaat kemajuan ilmu pengetahuan. Hak-hak ini dan hak-hak lainnya dilindungi dalam perjanjian internasional, regional, serta konstitusi nasional.

Kesehatan disebut sebagai landasan hak asasi manusia. Selain itu, perundang-undangan dan yurisprudensi spesifik menunjukkan bagaimana norma dan prinsip hak asasi manusia harus mengizinkan sistem kesehatan nasional dan menetapkan parameter mengenai apa yang dapat dan harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pengelola sistem tersebut, serta apa saja yang dilarang untuk mereka lakukan. Majelis Umum WHO yang mengadopsi UHC selama bertahun-tahun secara konsisten menganjurkan bagaimana hak asasi manusia—khususnya hak atas kesehatan—menyediakan kerangka menyeluruh bagi UHC. Senada dengan itu, pelapor khusus PBB mengenai hak atas kesehatan telah menekankan bahwa UHC harus dipahami sebagai hak atas kesehatan.

Aspek Politik

UHC pada dasarnya adalah agenda politik. Dalam dunia tata kelola kesehatan global, UHC merupakan bagian dari perdebatan yang s mengenai pentingnya prioritas vertikal, kesejahteraan individu, pengendalian penyakit, pemberantasan, dan proposal penguatan sistem kesehatan horizontal yang lebih luas. Dampak demokratisasi yang meluas sejak tahun 1970an hingga akhir tahun 1990an dapat membantu menjelaskan perluasan UHC di negara-negara berpendapatan menengah saat ini.

UHC dan Pembiayaan Kesehatan

Konsep skema pembiayaan kesehatan merupakan penerapan dan perluasan dari konsep skema perlindungan sosial. Sistem pembiayaan kesehatan memobilisasi dan mengalokasikan anggaran dalam sistem kesehatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat saat ini (individu dan kolektif) dengan pandangan antisipasi terhadap kebutuhan masa depan. Harus ada lebih banyak pilihan penyedia layanan kesehatan dan cara pembayaran (seperti pembayaran langsung melalui pihak ketiga) dan mekanisme yang dikembangkan oleh negara (seperti asuransi relawan, layanan kesehatan nasional, dan asuransi sosial). Biasanya, ada empat jenis model layanan kesehatan. Kebanyakan negara tidak sepenuhnya menganut satu model saja. Sebaliknya, mereka menciptakan model hybrid yang sesuai dengan konteksnya.

1. Model Beveridge

Pada dasarnya, terdapat sistem pemerintahan dengan pembayar tunggal dengan biaya rendah dan manfaat standar. Layanan ini tersedia di jaringan mereka. Hal ini sepenuhnya didanai oleh pajak tanpa memerlukan pembayaran langsung atau pembagian biaya. Setiap warga negara yang membayar pajak dijamin memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan. Tidak seorang pun akan menerima tagihan medis. Ada potensi risiko pemanfaatan Model Beveridge secara berlebihan. Karena tingginya permintaan layanan kesehatan dengan akses gratis, ada kemungkinan kenaikan biaya dan tuntutan pajak yang lebih tinggi. Oleh karena itu, banyak dari sistem ini yang mempunyai peraturan untuk mengelola kebutuhan layanan kesehatan.

2. Model Bismarck

Dalam model ini, pemberi kerja dan pekerja sama-sama bertanggung jawab membayar premi asuransi kesehatan melalui dana sakit yang dihasilkan dari pemotongan gaji. Terlepas dari kondisi yang sudah ada sebelumnya, perusahaan swasta menanggung semua jenis layanan untuk setiap karyawan. Rencana tersebut tidak dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan. Biasanya, penyedia layanan kesehatan adalah swasta, sedangkan perusahaan asuransi adalah publik. Dalam beberapa kasus, hanya terdapat satu perusahaan asuransi (Prancis, Korea). Namun, di negara lain, seperti Jerman dan Republik Ceko, terdapat banyak perusahaan asuransi yang bersaing. Pemerintah mengendalikan harga. Namun, untuk UHC, setiap individu perlu berkontribusi dalam cara yang berbeda. Tantangan model Bismarck adalah bagaimana mempertahankan layanan kesehatan bagi populasi rentan dan menua.

3. Model Asuransi Kesehatan Nasional

Model asuransi kesehatan nasional menggabungkan aspek-aspek berbeda dari model Beveridge dan model Bismarck. Pemerintah bertindak sebagai pembayar tunggal untuk prosedur medis seperti model Beveridge. Demikian pula, penyedia layanan bersifat swasta seperti dalam model Bismarck. Model ini didorong oleh penyedia swasta, meskipun pembayarannya berasal dari program asuransi yang dikelola pemerintah yang mampu ditanggung oleh setiap warga negara. Pada dasarnya, model asuransi kesehatan nasional adalah asuransi universal yang tidak dapat memberikan keuntungan atau menolak klaim. Biasanya, pemasaran tidak diperlukan. Selain itu, lebih murah dan lebih mudah dinavigasi. Keseimbangan antara swasta dan pemerintah memberikan kebebasan lebih besar kepada rumah sakit dan penyedia layanan tanpa memerlukan banyak kerumitan dalam rencana dan kebijakan asuransi. Kelemahan dari model asuransi kesehatan nasional adalah potensi daftar tunggu yang panjang dan keterlambatan pengobatan, sehingga memerlukan kebijakan khusus untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, terutama untuk menjadi fleksibel dalam strategi alternatif dan tidak terpaku pada satu kebijakan yang berlaku untuk semua.

4. Model out-of-pocket (OOP)

Model OOP adalah model yang paling umum digunakan di wilayah kurang berkembang dan negara-negara yang tidak memiliki cukup sumber daya keuangan untuk menciptakan sistem medis seperti ketiga model di atas. Pasien harus membayar prosedurnya dari kantong mereka sendiri. Hal ini seperti pembelian komoditas dimana masyarakat kaya mampu mendapatkan layanan medis berkualitas tinggi dan profesional, sementara masyarakat miskin bisa mendapatkan negara atau organisasi kesejahteraan yang menawarkan layanan kesehatan dasar. Dengan demikian, layanan kesehatan masih didorong oleh pendapatan.

Social health protection (SHP) and UHC

Perlindungan sosial dapat membantu individu dan keluarga memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, perumahan, dan layanan kesehatan bagi kelompok rentan (seperti masyarakat miskin, lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, perempuan dalam kondisi sulit, dan pengangguran) untuk menjalani kehidupan normal dan meningkatkan produktivitas. Perlindungan sosial mempunyai serangkaian tindakan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah dan dimandatkan oleh swasta untuk mengatasi tekanan sosial dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh penurunan produktivitas, terhentinya atau berkurangnya pendapatan, atau biaya pengobatan yang diperlukan akibat kesehatan yang buruk.

SHP merupakan paket khusus dan memadai untuk meningkatkan kesehatan dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang lebih sehat dapat menciptakan nilai lebih dalam pekerjaan dan profesi karena mereka lebih kreatif, pekerja keras, dan rendah beban penyakitnya. SHP yang dikelola dengan baik dapat memberikan UHC pada layanan kesehatan yang tepat dan dapat diakses dan terjangkau. Pembentukan kembali struktur ekonomi dunia, yang menyebabkan percepatan pertumbuhan PDB riil di banyak negara berpendapatan rendah dan menengah, mungkin memerlukan paket manfaat jaminan sosial yang berbeda dan lebih besar di seluruh dunia, terutama di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Pada dasarnya paket-paket tersebut berbentuk uang tunai. UHC adalah paket layanan kesehatan yang konsisten dengan tujuan mencapai cakupan universal dalam hal layanan, populasi, dan perlindungan keuangan menyeluruh. Akibatnya, program, sumber daya, dan sistem penyampaiannya telah terdistribusi secara merata, sehingga meningkatkan kemungkinan duplikasi di antara program-program tersebut. Selain itu, kurangnya badan pengkajian teknologi kesehatan semakin membahayakan situasi dalam mencapai UHC. Untuk mencegah duplikasi program, efisiensi integrasi sumber daya SHP dan UHC dapat bermanfaat.

Tantangan dalam penerapan UHC yang akan dihadapi di masa depan yakni mengembangkan UHC sendiri sebagai bagian dari kegawatdaruratan kesehatan masyarakat, menyediakan asuransi kesehatan bagi individu yang bepergian antarnegara, UHC dan layanan kesehatan dasar bagi individu migran, integrasi dan kolaborasi antara perlindungan kesehatan sosial dan UHC melalui teknologi informasi dan komunikasi, enhancing individual responsibility for health, serta ekspansi cakupan layanan kesehatan.

Selengkapnya dapat diakses di: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9940661/