Demo

Headline

Faktor Risiko “Insect Vector” sebagai Ancaman Nyata bagi Mutu Pelayanan Kesehatan

Penyakit menular yang disebabkan oleh vektor dari lingkungan diketahui masih menjadi tantangan besar kesehatan masyarakat secara global. Review artikel oleh Idigo et. al (2025) membahas bahwa terdapat lebih dari 17% penyakit menular di seluruh dunia yang ditularkan melalui insect vector atau vektor serangga seperti nyamuk, lalat, kutu, dan pinjal. Selama ini, fokus pencegahan penyakit menular mayoritas berfokus pada pengendalian virus dan parasit padahal bakteri yang ditularkan oleh vektor serangga juga berkontribusi signifikan terhadap angka kesakitan, kematian, serta beban sistem kesehatan terutama di wilayah dengan sanitasi dan pengendalian lingkungan yang terbatas.
Bakteri pada vektor serangga diketahui dapat ditularkan oleh serangga melalui dua mekanisme utama, yaitu mekanik dan biologis. Dalam proses penularan mekanik, serangga membawa bakteri patogen di permukaan tubuh atau saluran cerna setelah kontak dengan sampah atau feses. Selanjutnya, bakteri patogen dipindahkan oleh serangga ke makanan dan lingkungan manusia. Sebagai contoh, lalat diketahui mampu membawa bakteri dalam jumlah yang sangat besar dan berpindah jarak jauh sehingga berperan penting dalam penyebaran penyakit enterik seperti salmonellosis dan infeksi Escherichia coli. Sementara itu, penularan biologis melibatkan proses yang lebih kompleks. Beberapa jenis bakteri yang dibawa oleh vektor serangga dapat bertahan dan berkembang dalam tubuh serangga sebelum ditularkan ke tubuh manusia. Contohnya Rickettsia pada nyamuk dan kutu atau Yersinia pestis pada pinjal yang menyebabkan penyakit PES.

Review artikel ini juga menyoroti bahwa penyakit yang disebabkam oleh bakteri dari vektor serangga tidak hanya menjadi masalah penyakit yang dapat langsung disembuhkan tetapi masih berpotensi untuk muncul kembali. Kondisi seperti kepadatan penduduk, sanitasi buruk, perubahan iklim, urbanisasi yang tidak terencana, serta tingginya mobilitas manusia memperluas wilayah hidup vektor dan meningkatkan risiko penularan termasuk di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, vektor serangga juga semakin mendapat perhatian sebagai faktor lingkungan dalam penyebaran resistensi antimikroba. Hal ini disebabkan karena saluran cerna serangga dapat menjadi tempat pertukaran gen resistensi antarbakteri.

Pengendalian vektor serangga dan kebersihan lingkungan perlu dipandang sebagai bagian integral dari pencegahan dan pengendalian infeksi bagi manajemen rumah sakit. Pengelolaan limbah, sanitasi, desain bangunan, dan sistem surveilans lingkungan yang baik dapat membantu menurunkan risiko infeksi dan penyebaran bakteri resisten. Bagi praktisi kesehatan, temuan ini menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap penyakit bakteri yang ditularkan oleh vektor serangga pada pasien terutama di daerah berisiko. Diagnosis yang tepat, penggunaan antibiotik secara rasional, dan pelaporan kasus yang baik dapat menjadi kunci pencegahan dampak yang lebih luas.

Secara keseluruhan, review artikel ini menekankan bahwa pengendalian penyakit bakteri yang ditularkan oleh vektor serangga membutuhkan pendekatan terpadu berbasis One Health yang menghubungkan kesehatan manusia, lingkungan, dan sistem pelayanan kesehatan. Vektor serangga memang berukuran kecil tetapi sangat berpotensi untuk menyebabkan dampak penyakit sangat besar. Faktor ini sangat penting tidak boleh diabaikan dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat khususnya yang dapat diawali dari peningkatan mutu layanan kesehatan.

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya:

https://journals.ipsintelligentsia.com/public-health/index.php/ijph/article/view/86 

 

Refleksi Hari Gizi Nasional 2026 dalam Implementasi Makan Bergizi Gratis

Peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) ke-66 pada 25 Januari 2026 menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk kembali merefleksikan kualitas kesehatan masyarakat melalui tema "Penuhi Gizi Seimbang dari Pangan Lokal". Kampanye dengan slogan "Sehat Dimulai dari Piringku" ini bukan sekadar seremonial tahunan melainkan langkah strategis dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan bergizi seimbang berbasis kekayaan sumber daya alam lokal. Sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045, pemerintah telah memperkuat fondasi kesehatan nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk meningkatkan status gizi peserta didik sekaligus menekan prevalensi stunting di seluruh penjuru negeri. Kebijakan ini, yang diperkuat secara legal melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, diharapkan mampu menciptakan generasi muda yang memiliki keunggulan, kecerdasan, dan produktivitas yang optimal.

Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan gizi di lapangan masih memerlukan evaluasi yang serius di balik visi besar tersebut. Berdasarkan salah satu hasil data riset yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2026), tingkat efektivitas rata-rata pelaksanaan program gizi di Indonesia saat ini berada pada angka 72,5% yang menunjukkan adanya celah jika dibandingkan dengan negara lain seperti Skotlandia (90,4%) atau India (88,3%). Beberapa kendala struktural yang masih membayangi antara lain keterbatasan anggaran, distribusi logistik yang belum menjangkau daerah terpencil secara merata, dan koordinasi antar-lembaga yang mayoritas belum sinkron. Menariknya, pembelajaran dari negara seperti Ghana menunjukkan bahwa integrasi antara program gizi sekolah dengan pemberdayaan petani lokal terbukti efektif meningkatkan partisipasi siswa dan memperkuat ekonomi. Penggunaan pangan lokal tidak hanya menjamin kesegaran nutrisi tetapi juga menjadi solusi atas tantangan logistik yang selama ini menjadi hambatan di berbagai daerah.

Secara keseluruhan, sinergi kolektif antara pemerintah, sektor swasta, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu untuk mewujudkan keberhasilan program gizi yang berkelanjutan. Analisis statistik menunjukkan bahwa aspek pendanaan, koordinasi lintas sektor, dan keterlibatan komunitas lokal secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan sebesar 63% terhadap efektivitas keberhasilan program gizi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas Badan Gizi Nasional dalam melakukan pengawasan mutu makanan dan transparansi anggaran di tingkat daerah menjadi sangat penting. Melalui perbaikan tata kelola kebijakan dari pusat hingga ke daerah serta memaksimalkan potensi pangan lokal, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari ancaman masalah gizi kronis.

Masyarakat bisa memulai partisipasi nyata untuk mewujudkan generasi yang tangguh dengan peduli terhadap pemenuhan gizi seimbang dan berkualitas pada diri sendiri sejak dini. Mari kita jadikan momentum Hari Gizi Nasional 2026 ini sebagai komitmen bersama untuk lebih meningkatkan peduli pada pemenuhan gizi!

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya:

https://ayosehat.kemkes.go.id/agenda-kegiatan/hari-gizi-nasional-2026
http://manggalajournal.org/index.php/SINERGI/article/view/2228 

 

 

Kebijakan Pajak Minuman Berpemanis: Apakah Efektif Mendorong Pola Hidup Sehat?

Pajak minuman berpemanis semakin banyak diterapkan di berbagai negara sebagai respon terhadap tingginya beban penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular. Review artikel oleh Kiesel, Lang, dan Sexton (2023) menelaah secara kritis apakah trend baru pajak minuman berpemanis dapat mencapai tujuan kebijakan kesehatan. Kiesel, Lang, dan Sexton (2023) menempatkan bukti empiris dalam konteks perilaku konsumen modern dan dinamika rantai pasok industri pangan.

Pada kenyataannya, pajak minuman berpemanis secara sistematis tidak terbukti kuat bahwa mendorong perubahan perilaku konsumsi ke minuman yang lebih sehat. Pajak tersebut juga tidak terbukti menurunkan konsumsi minuman berpemanis secara keseluruhan. Bukti menunjukkan bahwa pajak minuman berpemanis hanya sebagian diteruskan ke harga yang dibayar konsumen (partial pass-through) dengan rata-rata sekitar 82% dalam tingkat variasi desain pajak yang bermacam-macam antarwilayah. Meskipun permintaan pajak minuman berpemanis relatif fleksibel, penurunan pembelian akibat pajak cenderung moderat sekitar 15% dan tidak konsisten.

Dalam segi faktor hulu dan hilir, konsumen memiliki faktor yang dapat menghalangi keberhasilan pajak minuman berpemanis. Contohnya seperti adanya keterbatasan kesadaran terhadap kesehatan, kebiasaan konsumsi yang tidak bisa hilang pada masa lampau, dan kurangnya keberagaman produk minuman sehat dari lingkungan sekitar. Hal tersebut membuat perubahan perilaku cenderung tidak dipengaruhi oleh perubahan pajak harga. Sebaliknya, dalam sisi penawaran, produsen, distributor, dan peritel memiliki insentif strategis untuk menyerap sebagian pajak. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan harga secara selektif atau melakukan reformulasi produk dan strategi pemasaran. Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa asumsi kenaikan harga pajak minuman berpemanis tidak akan otomatis mengubah perilaku makan dan minum masyarakat.

Dalam konteks tujuan kebijakan, pajak minuman berpemanis terbukti lebih konsisten sebagai instrumen penggalangan pendapatan dibandingkan kebijakan yang dapat mengubah perilaku. Melalui perspektif ekuitas, pajak minuman berpemanis berpotensi regresif karena rumah tangga berpendapatan rendah cenderung mengkonsumsi minuman berpemanis lebih banyak. Tanpa desain yang tepat dan penggunaan pajak untuk program kesehatan yang berpihak pada kelompok rentan, dampak pengurangan ketimpangan kesehatan akan sulit tercapai.

Implikasi kasus pajak minuman berpemanis bagi sistem manajemen rumah sakit cukup signifikan. Beban penyakit terkait obesitas dan konsumsi gula tetap akan menekan kapasitas layanan dan pembiayaan kesehatan apabila kebijakan pajak minuman berpemanis berdiri sendiri. Rumah sakit dan pengelola sistem kesehatan perlu memandang kebijakan pajak minuman berpemanis sebagai bagian dari “paket kebijakan” yang lebih luas. Hal tersebut termasuk edukasi gizi, pelabelan produk yang jelas, intervensi berbasis komunitas, dan insentif bagi industri untuk menurunkan kandungan gula. Bagi praktisi kesehatan, temuan ini menegaskan bahwa perubahan perilaku pasien memerlukan pendekatan komunikasi yang konsisten, kontekstual, dan berkelanjutan.

Review artikel Kiesel, Lang, dan Sexton (2023) menyimpulkan bahwa pajak minuman berpemanis memiliki potensi untuk dikuatkan tetapi tingkat efektivitasnya masih sangat bergantung terhadap desain kebijakan, cakupan nasional, dan sinergi dengan intervensi lain. Melalui hal tersebut, pajak minuman berpemanis dapat berpotensi dikembangkan menjadi kebijakan yang lebih kuat dan memiliki dampak terhadap keberhasilan capaian kesehatan masyarakat untuk mengurangi penyakit tidak menular.

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya: https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-resource-111522-111325 

 

 

“Frailty” sebagai Tantangan Baru Pelayanan Kesehatan pada HIV Lansia

Saat ini, usia harapan hidup orang dengan HIV (ODH) pada lansia telah meningkat karena adanya inovasi pengobatan terapi antiretroviral kombinasi (cART). Rata-rata usia harapan hidup lansia ODH diketahui hampir sama dengan rata-rata harapan hidup populasi umum. Namun, capaian tersebut diiringi dengan adanya tantangan berupa munculnya penyakit penuaan dini dan sindrom geriatri terutama frailty atau kerapuhan. Frailty pada lansia ODH ditandai oleh penurunan fungsi fisiologis pada sistem imun, metabolik, dan muskuloskeletal yang menyebabkan peningkatan rawat inap dan penurunan fungsi motorik. Bukti menunjukkan bahwa frailty muncul 5 –10 tahun lebih awal pada lansia ODH dibanding populasi umum. Hal ini dipengaruhi oleh inflamasi kronis, immunosenescence, dan riwayat kontrol HIV yang tidak optimal di masa lalu. Berdasarkan tantangan yang terjadi, manajemen klinis yang baik diperlukan sebagai solusi untuk mengoptimalkan pengobatan lansia ODH.

Review artikel oleh Kehler, et al. menyoroti beberapa instrumen penilaian frailty pada lansia ODH sebagai langkah solutif terhadap evaluasi manajemen klinis. Penilaian frailty pada lansia ODH merupakan kunci utama untuk melakukan skrining pasien untuk menghindari risiko keparahan penyakit. Instrumen yang penting dipertimbangkan terdiri dari dua jenis, yaitu Frailty Phenotype (FP: mengukur frailty sebagai sindrom biologis dengan indikator fisik spesifik) dan Frailty Index (FI: berbasis akumulasi defisit kesehatan multidimensi). Selain itu, alat yang lebih praktis seperti Clinical Frailty Scale (CFS) dan FRAIL Scale juga direkomendasikan untuk skrining rutin karena mudah diterapkan di layanan klinis sehari-hari. Pedoman European AIDS Clinical Society bahkan menganjurkan skrining tahunan frailty bagi lansia ODH berusia di atas 50 tahun.

Selain melalui skrining, penilaian frailty juga harus dilengkapi dengan penilaian fungsi fisik dan status gizi pasien. Penilaian fungsi fisik sangat penting karena frailty pada lansia ODH sangat berhubungan erat dengan sarcopenia. Sarcopenia memiliki ciri berupa terjadinya penurunan massa dan kekuatan otot. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kapasitas fungsional pasien lansia ODH seperti kecepatan berjalan dan kemampuan aktivitas sehari-hari. Sementara itu, penilaian status gizi penting sebagai indikator tambahan. Sebagai contoh, pasien lansia ODH diketahui memiliki perubahan status gizi dan komposisi tubuh. Dalam situasi ini, pemeriksaan kemudian dapat dilakukan dengan pengecekan kondisi lainnya. Misalnya, jika pasien memiliki infiltrasi lemak intramuskular yang parah maka kemungkinan penurunan fungsi otot dan peningkatan risiko disabilitas dapat terjadi.

Meningkatnya frailty pada lansia ODH secara keseluruhan berdampak pada pergeseran model layanan terhadap sistem manajemen rumah sakit. Kondisi frailty pada lansia ODH merupakan kondisi yang dinamis dan reversibel terutama jika faktor risikonya dikenali sejak awal. Sistem pelayanan pasien sebaiknya tidak hanya berfokus pada kontrol virologis tetapi juga pelayanan berbasis praktisi kesehatan interdisipliner seperti dokter, perawat, ahli gizi, dan sistem rekam medis. Integrasi skrining frailty dalam rekam medis elektronik, pengembangan klinik HIV-geriatrik, serta penerapan Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) menjadi strategi penting untuk mengidentifikasi pasien berisiko tinggi secara lebih dini.

Frailty pada lansia ODH merupakan isu strategis yang dapat menentukan mutu pelayanan kesehatan di masa depan. Melalui integrasi prinsip pelayanan geriatri ke dalam layanan HIV, rumah sakit dan praktisi kesehatan tidak hanya meningkatkan keselamatan dan kualitas hidup pasien lansia tetapi juga membangun model pelayanan adaptif yang relevan bagi populasi lansia secara global.

Disarikan oleh:

Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya: https://link.springer.com/article/10.1186/s12877-022-03477-7 

 

 

Peran Intervensi Kesehatan Berbasis Komunitas dalam Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular di Indonesia

Penyakit tidak menular (PTM) seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker merupakan tantangan utama sistem kesehatan di Indonesia yang masih terus berlanjut hingga saat ini. Intervensi kesehatan berbasis komunitas diketahui memiliki peran penting dalam meningkatkan deteksi dini PTM masyarakat di Indonesia. Hasil penelitian berbasis data nasional yang ditulis oleh Sujarwoto dan Maharani (2022) memberikan bukti empiris mengenai kontribusi nyata pendekatan komunitas terhadap pelayanan kesehatan preventif. Kontribusi nyata pendekatan komunitas terhadap pelayanan kesehatan preventif khususnya banyak dilakukan dalam kegiatan Posbindu PTM dan Posyandu Lansia.

Berdasarkan hasil analisis data sekunder Indonesian Family Life Survey (IFLS) tahun 2014–2015 pada 27.692 orang responden yang berusia ≥15 tahun, individu yang berpartisipasi dalam intervensi kesehatan berbasis komunitas ditemukan memiliki peluang jauh lebih besar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Kegiatan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan seperti pemeriksaan gigi dasar, tekanan darah, kolesterol, gula darah, dan elektrokardiogram. Partisipasi pada kelompok perempuan juga secara signifikan meningkatkan peluang melakukan pap smear dan pemeriksaan payudara. Temuan ini membuktikan bahwa intervensi kesehatan berbasis komunitas dapat bermanfaat sebagai penghubung antara komunitas dan fasilitas kesehatan formal.

Selain itu, temuan penelitian juga memberikan keuntungan bagi solusi keterbatasan tenaga kesehatan dan sumber daya di Indonesia. Melalui kader kesehatan yang dilatih, intervensi kesehatan berbasis komunitas tidak hanya meningkatkan literasi kesehatan tetapi juga mendorong perilaku pencarian layanan (health-seeking behavior) yang lebih proaktif. Namun, penelitian ini juga menemukan faktor kesenjangan di samping manfaat seperti tidak signifikannya hubungan intervensi kesehatan berbasis komunitas dengan pemeriksaan mata dasar serta rendahnya partisipasi laki-laki yang berdampak terhadap rendahnya deteksi dini kanker prostat.

Dalam perspektif manajemen rumah sakit, temuan ini memiliki implikasi strategis. Rumah sakit dan puskesmas dapat memanfaatkan intervensi kesehatan berbasis komunitas sebagai sistem rujukan awal (early referral system) untuk kasus PTM sehingga beban layanan kuratif dapat ditekan melalui pencegahan dan deteksi dini. Integrasi data skrining dari Posbindu kepada sistem informasi rumah sakit juga berpotensi meningkatkan kesinambungan layanan dan perencanaan kapasitas layanan PTM. Selain itu, penguatan kolaborasi antara fasilitas kesehatan dan kader komunitas dapat meningkatkan cakupan pelayanan promotif-preventif secara lebih efisien.

Bagi praktisi kesehatan, studi ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dan berbasis komunitas dalam pengendalian PTM. Tenaga kesehatan tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan klinis tetapi juga sebagai pembina dan pendamping kader dalam meningkatkan kualitas skrining dan edukasi kesehatan. Secara keseluruhan, artikel ini menunjukkan bahwa intervensi kesehatan berbasis komunitas bukan sekadar pelengkap, melainkan komponen kunci sistem kesehatan dalam menghadapi beban PTM di Indonesia. Melalui desain program yang lebih inklusif dan dukungan manajerial yang kuat, intervensi kesehatan berbasis komunitas berpotensi menjadi pondasi penting bagi transformasi pelayanan kesehatan preventif yang berkelanjutan.

Disarikan oleh:

Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352827322002154?via%3Dihub