agenda
Bimbingan Teknis
Cara Efektif Mengelola Persiapan Re-Akreditasi Puskesmas
Yogyakarta,
19 - 20 Februari 2020 | 21 - 22 April 2020 | 10 - 11 Juni 2020
Menjawab Masalah Apa?
Sesuai Amanat Permenkes No. 46 Tahun 2015 bahwa Puskesmas yang telah terakreditasi akan dilakukan akreditasi ulang atau re akreditasi setiap 3 tahun sekali. Bagi Puskesmas yang telah terakreditasi pada tahun 2015, maka pada tahun 2018 harus dilakukan akreditasi kembali. Hal ini dilakukan agar puskesmas tidak ‘jalan di tempat’ setelah mendapatkan status terakreditasi, namun tetap terus menerapkan prinsip peningkatan mutu yang berkesinambungan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Agar pelaksanaan re akreditasi puskesmas dapat berjalan optimal, ada beberapa kondisi yang sudah harus dipenuhi puskesmas, diantaranya adalah puskesmas telah melaksanakan seluruh rekomendasi dari proses survei akreditasi sebelumnya. Pada bimbingan teknis ini akan dibahas persiapan apa saja yang harus dilakukan puskesmas serta aspek pendukung keberhasilan pelaksanaan re akreditasi.
Manfaat apa yang anda dapatkan?
Setelah ikut bimbingan teknis ini, peserta akan mampu:
- Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang harus dipenuhi puskesmas agar dapat optimal mempersiapkan proses survei ulang (Re akreditasi).
- Memahami prinsip-prinsip untuk menerapkan Perbaikan mutu berkesinambungan (Continous Quality Improvement)
- Menyusun kerangka kerja dalam penerapan prinsip CQI untuk memenuhi persyaratan re akreditasi puskesmas.
Apa saja yang dibahas?
- Continuous Quality improvement sebagai Kerangka persiapan survei ulang akreditasi puskesmas
- Dokumentasi yang diperlukan dalam persiapan survei ulang
- Penerapan Prinsip Keselamatan Pasien dan manajemen risiko pada Proses pelayanan Puskesmas
- Penerapan Tata Graha (5-R) dalam sistem pelayanan puskesmas
- Program Kerja persiapan survei ulang akreditasi puskesmas
Sasaran Peserta?
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
- Pendamping Akreditasi Dinkes Kabupaten
-
Kepala Puskesmas
- Ketua / Koordinator Tim Mutu Puskesmas
-
Ketua/Anggota Pokja Akreditasi Puskesmas
- Penggiat Mutu Akreditasi FKTP
Agenda
| WAKTU | POKOK BAHASAN | FASILITATOR |
| Hari I | ||
| 08.00 – 08.30 | Pendaftaran Peserta | Panitia |
| 08.30 – 09.00 | Pre Test & Pembukaan | Course Director |
| 09.00 – 10.30 |
Materi I: Penyiapan Dokumen Akreditasi sebagai salah satu Persyaratan Re Akreditasi: Review Dokumen Regulasi Praktikum 1 |
TIM PKMK UGM |
| 10.30-10.45 | Rehat Pagi | Panitia |
| 10.45 – 12.00 |
Materi 2: Perencanaan Puskesmas yang Sesuai Kaidah Akreditasi Puskesmas |
TIM PKMK UGM |
| 12.00 – 13.00 | ISHOMA | Panitia |
| 13.00-14.30 | Praktikum 2: Perencanaan Puskesmas yang Sesuai Kaidah Akreditasi Puskesmas | TIM PKMK UGM |
| 14.30-14.45 | Rehat Sore | |
| 14.45-16.00 |
Materi 3: Optimalisasi Persiapan Survei Ulang Akreditasi Puskesmas dan Tata Graha sebagai Dasar Penerapan CQI |
TIM PKMK UGM |
| Hari II | ||
| 08.15-08.30 | Review hari I | TIM PKMK UGM |
| 08.30- 10.00 |
Materi 4: Penerapan CQI di Puskesmas dengan Prinsip PDCA/PDSA |
TIM PKMK UGM |
| 10.00-10.15 | Rehat Pagi | Panitia |
| 10.15– 12.00 |
Materi 5: : Penerapan Keselamatan Pasien di Puskesmas Praktikum 3 |
TIM PKMK UGM |
| 12.00-13.00 | ISHOMA | Panitia |
| 13.00-15. 30 |
Materi 6: Tools Manajemen Risiko di Puskesmas Praktikum 4 |
TIM PKMK UGM |
| 15.30-15.45 | Rehat Sore | |
| 15.45-16.30 |
Materi 7: Identifikasi Pemenuhan Instrumen Monev Pasca Akreditasi Praktikum 5 |
TIM PKMK UGM |
| 16.30-17.00 |
Post test, RTL dan Penutup |
Course Director |
NARASUMBER
Tim Konsultan Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM yang berkualifikasi TOT Pendamping Standar Akreditasi Puskesmas dari Kementerian Kesehatan
FASILITAS
Fasilitas yang akan Anda dapatkan dalam Bimtek ini adalah:
- Seminar kit.
- Materi pelatihan (modul dalam bentuk PPT & template yang digunakan dalam praktikum) dalam bentuk soft file.
- Sertifikat kepesertaan dalam bentuk cetak.
KONTAK
Silakan hubungi kami bila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut
Andriani Yulianti
No. HP 0813.2800.3119 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kerangka Acuan
Seminar 1 Hari: Sosialisasi Dokumen Kebijakan dan Strategi Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Indonesia
Kerja sama antara Kementerian Kesehatan RI dengan
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FKKMK UGM dan WHO Indonesia
Jakarta, 28 Maret 2019
Latar Belakang
Mutu pelayanan kesehatan telah menjadi isu nasional dan global. Mempertimbangkan kebutuhan untuk meningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam mencapai Universal Health Coverage dan Sustainable Development Goals, upaya peningkatan tersebut harus didukung oleh Kebijakan dan Strategi Mutu Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan/National Quality Policy and Strategy (NQPS). WHO telah meluncurkan buku pedoman NQPS yang dapat digunakan sebagai referensi setiap negara yang ingin mengembangkan NQPS, menyesuaikan dengan situasi dan prioritas masing-masing negara. Dengan dibentuknya Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2016 membuka sebuah kesempatan emas untuk mendokumentasikan kebijakan dan strategi mutu pelayanan di Indonesia sebagai langkah awal dalam penyusunan NQPS.
Pada tahun 2017, Kementerian Kesehatan bersama dengan PKMK FKKMK UGM serta didukung WHO Indonesia, telah mengembangkan analisis situasi untuk delapan komponenproses NQPS yang direkomendasikan oleh WHO. Analisis situasi disusun berdasarkan temuan dari berbagai dokumen terkait dan diskusi melalui kegiatan lokakarya dengan pemangku kepentingan terkait.
Pada tahun 2018ini, proses penyusunan NQPS berlanjut untuk menentukan seluruh komponen proses NQPSIndonesia (gambar 1) melalui konsensus dan diskusi yang lebih luas dengan pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, sampai dengan penyusunan dokumen final NQPS Indonesia.
Gambar 1. Kerangka Konsep Penyusunan National Quality Policy and Strategy Indonesia
Pada tahun 2019 ini, pada bulan Januari 2019 telah dibahas mengenai strategi implementasi peningkatan mutu pelayanan kesehatan termasuk penetapan program dan kegiatan untuk masing-masing strategi nasional. Sehingga pada Bulan Februari 2019 kembali melaksanakan pertemuan pembahasan mengenai anggaran NQPS dengan membahas penghitungan biaya dan alokasi anggaran untuk kebutuhan implementasi setiap strategi nasional, menetapkan sumber dana untuk program dan kegiatan hingga menyusun rencana kebutuhan anggaran selama lima tahun untuk implementasi NQPS. Pada tahap berikutnya, akan mensosialisasikan dokumen Kebijakan dan Strategi Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Indonesia yang telah disusun sejak tahun 2017-2019.
Tujuan
Workshop ini bertujuan untuk:
Mendesiminasikan proses dan hasil penyusunan dokumen Kebijakan dan Strategi Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Indonesia untuk memperoleh masukan tahap akhir.
Peserta
Akan terdiri dari perwakilan dari:
- Kementerian Kesehatan RI (Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Direktorat Yankes Rujukan, Direktorat Yankes Dasar, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional, Direktorat P2MPL, Balitbangkes, BPPSDM)
- Organisasi profesi (IDI, PDGI, PPNI, IBI, Permapkin, PDMMI)
- Asosiasi Fasilitas Kesehatan (PERSI, ADINKES, Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia)
- Lembaga Akreditasi Fasyankes (KARS, KALK dan Komisi Akreditasi FKTP)
- BPJS (Kantor Pusat, perwakilan Kantor Regional, perwakilan Kantor Cabang)
- NGO kesehatan (Yayasan Orangtua Peduli, Komunitas Peduli Skizofrenia)
- Dinas Kesehatan Kota Tangerang
- Dinas Kesehatan Kota Bekasi
- Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- Dinas Kesehatan Provinsi Papua
- dr.Eka Viora, Sp.KJ
Fasilitator
- Prof. dr. Adi Utarini,M.Sc, MPH, Ph.D
- dr. Hanevi Djasri, MARS
- Deni Harbianto, SE
- Andriani Yulianti, SE, MPH
Peserta Webinar
Kepala dan staf dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota seluruh indonesia dapat mengikuti seminar ini melalui webinar dengan mengakses link berikut pada tanggal 28 Maret 2019 mulai pukul 08.30 Wib
link webinar https://attendee.gotowebinar.com/register/8525675131988566787
Tanggal dan Tempat Acara
Hari/tanggal : 28 Maret 2019
Tempat : Hotel Royal Kuningan Jakarta
Jadwal Acara
| Waktu | Kegiatan | Fasilitator/Narasumber |
| 08.00-08.30 | Registrasi Peserta dan Coffee Break | Panitia |
| 08.30-09.00 |
Pembukaan
|
dr. Hanevi Djasri, MARS |
| 09:00-09:45 |
Pemaparan Kegiatan dan Hasil Penyusunan Dokumen National Quality Policy and Strategy Indonesia (NQPS) |
Prof. dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD |
| 09.45-10.45 |
Diskusi Pleno:
|
Moderator : Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Direktur Mutu dan Akreditasi |
| 10.45-12.00 | Diskusi dan Tanya Jawab | Moderator: dr.Hanevi Djasri, MARS, FISQua |
| 12.00-13.00 | Ishoma | Panitia |
| 13.00-14.15 | Diskusi: Peran Dinas Kesehatan dalam implementasi NQPS
|
Moderator : Direktorat Mutu dan Akreditasi |
| 14.15-15.00 |
Tanggapan Tim NQPS Diskusi dan tanya jawab |
Moderator : dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua |
| 15.00-15.30 | Kesimpulan dan Penutup | Direktur Mutu dan Akreditasi |
Biaya
Biaya penyelenggaraan kegiatan ini berasal dari Kementerian Kesehatan RI dan WHO Indonesia
Kerangka Acuan Webinar
Regulasi Baru tentang Pencegahan Kecurangan JKN: Kapan Terbit?
Bagaimana Kesiapan Sistem Pendukungnya?
kamis, 30 April 2019, pukul 10.00 – 11.30 WIB
Latar Belakang
Program pencegahan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan berjalan bila didukung oleh regulasi dan kesiapan sistem. Saat ini di Indonesia baru ada Permenkes No. 36/ 2015 yang mengatur tentang pencegahan kecurangan JKN. Salah satu regulasi yang juga mengatur pengendalian fraud JKN ini adalah Perpres No. 82/ 2018. Perpres ini diantaranya mengatur tentang peran Dinas Kesehatan dalam pencegahan fraud. Regulasi yang belum ada di Indonesia adalah regulasi yang mengatur tentang penindakan pelaku fraud.
PMK No. 36/ 2015 akan diganti dengan regulasi baru yang dilengkapi dengan pedoman yang lebih detil. Namun belum diketahui kapan regulasi baru ini akan terbit. Sistem pendukung untuk terlaksananya program-program pencegahan kecurangan JKN juga belum optimal. Misalnya, belum ada sistem pengaduan khusus kecurangan JKN di tingkat nasional, hasil deteksi potensi fraud belum optimal ditindaklanjuti dalam investigasi, dan belum ada mekanisme yang jelas untuk pemberian sanksi.
Tujuan
Webinar ini bertujuan untuk mendiskusikan rencana implementasi regulasi pencegahan kecurangan JKN terbaru di Indonesia. Secara khusus webinar ini bertujuan untuk mendiskusikan:
- Rencana penerbitan regulasi pencegahan kecurangan JKN terbaru.
- Kesiapan sistem pencegahan kecurangan JKN.
- Mekanisme penindakan pelaku kecurangan JKN.
Narasumber & Moderator
Narasumber :
- drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE – Peneliti PKMK FK-KMK UGM
- Edward Harefa, SE, MM – Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
- Syahdu Winda – Fungsional Litbang KPK RI
Moderator : Eva Tirtabayu Hasri, MPH
Sasaran
- Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten
- BPJS Kesehatan
-
Organisasi Profesi
- Pimpinan dan staf fasilitas kesehatan (termasuk Tim Pencegahan Kecurangan JKN)
-
Akademisi
- Peneliti
-
Peserta Community of Practice Anti Fraud Layanan Kesehatan – PKMK FKKMK UGM
Fasilitas
Fasilitas yang akan Anda dapatkan dalam pelatihan ini adalah:
- Seminar kit.
- Materi pelatihan dalam bentuk soft file.
- Sertifikat kepesertaan dalam bentuk cetak.
Jadwal Kegiatan
| Waktu (WIB) | Kegiatan | Fasilitator |
| 10.00 – 10.10 | Pembukaan dan Paparan Rundown oleh Moderator | Eva Tirtabayu Hasri, MPH |
| 10.10 – 10.20 | Paparan Materi 1 – Regulasi dan Model Sistem Pencegahan Kecurangan JKN |
drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE |
| 10.20 – 10.30 | Paparan Materi 2 – Rencana Peluncuran dan Penerapan Regulasi Terkini Pencegahan Kecurangan JKN |
Heru Arnowo, SH, MM |
| 10.30 – 10.40 | Paparan Materi 3 – Rencana Penindakan Pelaku Kecurangan JKN |
Erlangga Dwisaputro |
| 10.40 – 11.25 | Diskusi | Eva Tirtabayu Hasri, MPH |
| 11.25 – 11.30 | Penutup | Eva Tirtabayu Hasri, MPH |
Reportase webinar Video webinar
