Pelatihan “Manajer Pelayanan Pasien (MPP) Memimpin Perubahan: Level Up Budaya Mutu, Tuntaskan Akreditasi!”

diselenggarakan oleh
Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan & Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM

Kamis, 7 Mei 2026

 

  Latar Belakang

Manajer Pelayanan Pasien (MPP) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit. MPP bertanggung jawab memastikan bahwa pelayanan kepada pasien berlangsung secara terintegrasi, berkesinambungan, terkoordinasi dengan baik, serta berorientasi pada kebutuhan dan keselamatan pasien. Dalam standar akreditasi rumah sakit, keberadaan dan peran MPP menjadi salah satu elemen penting dalam menjamin kesinambungan pelayanan (continuity of care), meningkatkan keselamatan pasien (patient safety), serta memperkuat kolaborasi antarprofesi dan antarunit pelayanan.

Peran MPP tidak hanya terbatas pada pemenuhan persyaratan akreditasi, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam membangun dan memperkuat budaya mutu di rumah sakit. MPP berperan dalam memastikan bahwa praktik pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku, mengidentifikasi serta mengelola risiko pelayanan secara sistematis, dan melakukan pemantauan serta evaluasi mutu pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan MPP menjadi bagian penting dalam menjaga konsistensi, efektivitas, dan relevansi mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.

Namun demikian, dalam praktiknya implementasi peran MPP di berbagai rumah sakit masih menghadapi sejumlah tantangan. Perbedaan pemahaman mengenai peran dan fungsi MPP, keterbatasan kompetensi dalam manajemen pelayanan pasien, serta belum optimalnya pelibatan MPP dalam sistem peningkatan mutu dan keselamatan pasien menjadi beberapa kendala yang sering dijumpai.

Oleh karena itu, diperlukan suatu program pelatihan yang terstruktur, sistematis, dan aplikatif guna meningkatkan pemahaman, kompetensi, serta kesiapan Manajer Pelayanan Pasien dalam menjalankan perannya secara optimal. Melalui pelatihan ini diharapkan MPP mampu berperan sebagai penggerak peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit, tidak hanya dalam rangka memenuhi standar akreditasi, tetapi juga dalam mewujudkan budaya mutu dan keselamatan pasien yang berkelanjutan.

Tujuan

Meningkatkan pemahaman dan kompetensi Manajer Pelayanan Pasien (MPP) dalam menjalankan peran dan fungsinya secara efektif sesuai dengan kebijakan dan standar akreditasi rumah sakit, sehingga mampu mendukung kesinambungan pelayanan, peningkatan mutu, serta keselamatan pasien.

Tujuan Khusus

1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan, standar akreditasi, serta konsep dan peran strategis Manajer Pelayanan Pasien dalam sistem pelayanan rumah sakit.
2. Meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan komunikasi efektif dan koordinasi antarprofesi untuk memastikan pelayanan pasien yang terintegrasi dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan kemampuan peserta dalam mengimplementasikan peran MPP dalam mendukung program peningkatan mutu dan keselamatan pasien melalui pembahasan studi kasus dan praktik penerapan di rumah sakit.

  Sasaran Peserta

1. Manajer Pelayanan Pasien (MPP)
2. Perawat case manager
3. Kepala ruangan/unit pelayanan
4. Tim mutu dan keselamatan pasien
5. Tenaga kesehatan terkait

  Narasumber

1. Narasumber: Sugiarsih S.Kep, NS., MPH
2. Fasilitator: Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS

  Biaya dan Fasilitas

Biaya pendaftaran pelatihan ini adalah Rp 400.000,-

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia dengan Kode Unik 12, contoh Rp. 400.012,- No. Rekening sebagai berikut:
No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Catatan: pembayaran yang dilakukan dari beda Bank BNI, mohon bisa menggunakan biaya transfer online sebesar Rp. 6.500,- tidak bisa menggunakan biaya BI Fast sebesar Rp. 2.500,-

Fasilitas yang akan didapatkan peserta:

1. Sertifikat
2. Materi dalam bentuk .pdf
3. Rekaman

LINK PENDAFTARAN

Tempat dan Waktu

Hari, tanggal : Kamis, 7 Mei 2026
Pukul : 09.00 - 13.00 WIB
tempat : Online melalui zoom meeting

Agenda

Waktu	Agenda	Narasumber/Fasilitator
09.00-09.15	Pembukaan	Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS
09.15-09.50	Materi 1: Kebijakan dan standar akreditasi terkait Manajer Pelayanan Pasien	Sugiarsih S.Kep, NS., MPH
09.50-10.25	Materi 2: Konsep dan peran strategis MPP dalam pelayanan pasien	Sugiarsih S.Kep, NS., MPH
10.25-10.45	Sesi diskusi dan tanya jawab	Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS
10.45-11.20	Materi 3: Integrasi layanan MPP dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien	Sugiarsih S.Kep, NS., MPH
11.20-11.55	Materi 4: Komunikasi efektif dan koordinasi antarprofesi oleh MPP	Sugiarsih S.Kep, NS., MPH
11.55-12.35	Materi 5: Studi kasus dan implementasi peran MPP	Sugiarsih S.Kep, NS., MPH
12.35-12.55	Sesi diskusi dan tanya jawab	Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS
12.55-13.00	Penutup	Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS

 

  Narahubung

Konten: Eva Tirtabayu (082324332525)
Pendaftaran: Helen (085117448499)

 

 

Webinar Strategi Validasi Data dan Sisir Kasus
Tuberkulosis (TB)

diselenggarakan oleh
Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan & Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM

Rabu, 11 Maret 2026

 

  Latar Belakang

Tuberkulosis (TB) hingga kini masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang kompleks di Indonesia. Hal ini mencakup aspek medis, sosial, hingga ekonomi sehingga memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan. Sejalan dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, setiap tingkatan pemerintah dan fasilitas pelayanan kesehatan dituntut untuk memperkuat komitmen menurunkan angka kejadian serta kematian akibat TB melalui strategi nasional yang terukur. Salah satu pilar krusial dalam pencapaian target eliminasi ini adalah penguatan manajemen program melalui penyediaan data yang valid, akurat, dan berkualitas sebagai dasar perencanaan serta evaluasi. Menjelang penutupan periode pelaporan tahun 2025, kualitas data yang dilaporkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan menjadi prioritas utama untuk dipastikan kesesuaiannya dengan kondisi lapangan.

Selain perbaikan manajerial data, upaya aktif melalui kegiatan "sisir kasus" menjadi instrumen vital untuk menjangkau kasus-kasus TB yang selama ini belum terdeteksi atau belum terlaporkan di masyarakat. Langkah ini merupakan langkah implementasi dari strategi penemuan kasus aktif berbasis institusi dan komunitas yang diamanatkan dalam Pasal 12 Perpres No 67 Tahun 2021 dengan tujuan untuk memutus rantai penularan secara cepat. Oleh karena itu, penyelenggaraan Webinar Validasi Data dan Sisir Kasus Tuberkulosis (TB) menjadi sangat strategis untuk meningkatkan pengetahuan petugas di lapangan. Melalui webinar ini, pengetahuan mengenai strategi pelaporan data kasus TB diharapkan dapat meningkat sehingga target eliminasi TB nasional dapat diakselerasi melalui kebijakan yang berbasis pada data yang akurat dan akuntabel.

Tujuan

Meningkatkan pengetahuan mengenai strategi penemuan dan validasi data jumlah kasus terduga TB di tahun 2025 sehingga data yang dilaporkan akurat, lengkap, dan mencerminkan kondisi lapangan.

Tujuan Khusus

• Meningkatkan pemahaman tim petugas TB mengenai pentingnya validasi data TB menjelang penutupan pelaporan Tahun 2025.
• Mengidentifikasi dan menindaklanjuti data TB yang belum lengkap, tidak sinkron, atau berpotensi bermasalah dalam pelaporan.
• Mendorong peningkatan cakupan penemuan terduga dan kasus TB melalui koordinasi lintas program dan lintas sektor.

  Sasaran Peserta

1. Pengelola program TB (Wasor) Kabupaten/Kota
2. Petugas TB faskes (puskesmas/RS)
3. Petugas surveilans dinas kesehatan
4. Dokter umum/konsulen dan perawat
5. Kader TB

Narasumber

• dr. Triya Novita Dinihari (Katimker TB, Kemkes)
• dr. M. Hardhantyo, MPH., PhD
• Apt. Edwin Daru Anggara., M.Sc., MPH

Tempat dan Waktu

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Maret 2026
Waktu : 13.00 - 14.30 WIB
Tempat : Ruang Sekber Litbang lt. 2 FK-KMK UGM

Agenda

Waktu	Agenda	Narasumber/Fasilitator
13.00 - 13.15	Pembukaan	MC/Moderator: Nikita Widya Permata Sari, S.Gz., MPH
13.15 - 13.35	Materi 1: Situasi Terkini dan Peta Jalan dalam Penanggulangan TB Nasional video	dr. Triya Novita Dinihari (Katimker TB, Kemkes)
13.35 - 13.55	Materi 2: Solusi Cerdas dan Benefit Susur Data TB video   materi	Apt. Edwin Daru Anggara., M.Sc., MPH
13.55 - 14.05	Materi 3: In-House Training: Pengantar Teknik Susur Data TB video   materi	dr. M. Hardhantyo, MPH., PhD
14.05 - 14.20	Diskusi dan tanya jawab	Fasilitator: Nikita Widya Permata Sari, S.Gz., MPH
14.20 - 14.30	Penutup	MC

 

Reprotase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK Universitas Gadjah Mada menggelar webinar bertajuk “Strategi Validasi Data dan Susur Kasus Tuberkulosis (TB)” pada Rabu (11/3/2026). Webinar diikuti oleh peserta dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, dinas kesehatan, serta institusi pendidikan kesehatan di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman fasilitas pelayanan kesehatan mengenai pentingnya validasi data dan penelusuran kasus TB dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan serta mendukung pengendalian tuberkulosis di Indonesia.

Acara dipandu oleh Nikita Widya Permata Sari, S.Gz., MPH dari Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM. Dalam pengantarnya, Nikita menekankan bahwa kualitas data merupakan komponen penting dalam program penanggulangan TB. Data yang tidak lengkap berpotensi menyebabkan kasus tidak teridentifikasi secara optimal sehingga dapat menghambat pengobatan pasien dan pengendalian penularan di masyarakat.

Materi pertama disampaikan oleh dr. Triya Novita Dinihari, Ketua Tim Kerja TBC dan ISPA Kementerian Kesehatan RI. Triya memaparkan situasi terkini dan arah kebijakan nasional penanggulangan TB yang didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Kebijakan ini menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor serta penguatan layanan TB yang berpusat pada pasien.

Pemerintah juga menjalankan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win penanggulangan TB yang menargetkan penurunan insiden TB sebesar 50% menjadi 190 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2029. Program ini memantau empat indikator utama, yaitu penemuan kasus TB, inisiasi pengobatan, keberhasilan pengobatan, serta pemberian terapi pencegahan TB (TPT).

Selain itu, upaya peningkatan penemuan kasus dilakukan melalui integrasi skrining TB dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di berbagai setting layanan, termasuk puskesmas, komunitas, kementerian dan lembaga, serta sektor swasta. Pemerintah juga mendorong gerakan Desa dan Kelurahan Siaga TB untuk memperkuat peran masyarakat dalam pengendalian TB di tingkat komunitas.

Pada sesi berikutnya, Apt. Edwin Daru Anggara, M.Sc., MPH dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta memaparkan strategi validasi data TB melalui pendekatan proactive case finding atau susur kasus. Edwin menjelaskan bahwa Indonesia masih menghadapi beban TB yang besar dengan estimasi lebih dari satu juta kasus setiap tahun.

Menurutnya, masih terdapat kesenjangan antara estimasi kasus dan data yang tercatat dalam sistem pelaporan nasional akibat fenomena under-reporting dan under-diagnosed. Kondisi ini bukan hanya memengaruhi akurasi data epidemiologi, melainkan juga berpotensi meningkatkan risiko penularan di masyarakat.

Melalui pendekatan susur kasus, fasilitas kesehatan dapat menelusuri berbagai sumber data seperti sistem informasi rumah sakit, rekam medis, data laboratorium, radiologi, hingga catatan pengeluaran obat anti tuberkulosis (OAT) di instalasi farmasi untuk menemukan pasien TB yang belum tercatat dalam sistem pelaporan.

Materi terakhir disampaikan oleh dr. M. Hardhantyo, MPH., PhD, Ketua Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM. Hardhantyo menjelaskan bahwa data pasien TB sering tersebar di berbagai unit layanan sehingga berpotensi menyebabkan kasus tidak tercatat dalam program TB. Melalui kegiatan susur data, fasilitas kesehatan dapat menelusuri berbagai sumber data pelayanan untuk menemukan kasus TB yang belum tercatat. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kelengkapan notifikasi kasus, tetapi juga memperbaiki kualitas data program TB agar lebih mencerminkan kondisi di lapangan.

Dalam sesi diskusi, peserta menyoroti berbagai tantangan implementasi validasi data di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk integrasi sistem informasi, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan data, serta koordinasi pelaporan antara fasilitas kesehatan dan dinas kesehatan daerah. Narasumber menekankan pentingnya kerja sama lintas unit di fasilitas kesehatan untuk memastikan proses pelaporan TB berjalan lebih optimal.

Di akhir kegiatan, Hardhantyo menyampaikan bahwa Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM juga menyediakan program in-house training terkait teknik validasi data dan susur kasus TB bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang ingin memperkuat kapasitas tim internalnya. Program ini diharapkan dapat membantu fasilitas kesehatan meningkatkan kualitas pelaporan TB sekaligus mendukung upaya eliminasi tuberkulosis di Indonesia.

Reporter:
dr. Helen Anggraini Budiono

 

 

Pelatihan Pemahaman dan Keterampilan Koding iDRG untuk Peningkatan Akurasi Klaim dan Mutu Data Pelayanan Rumah Sakit

diselenggarakan oleh
Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan & Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM

Selasa, 3 Maret 2026

 

  Latar Belakang

Penggunaan INA-DRG sangat bergantung pada ketepatan koding diagnosis dan tindakan. Kesalahan atau ketidaktepatan koding dapat berdampak pada klaim yang tidak optimal, penolakan klaim (dispute), serta rendahnya kualitas data rumah sakit.

Di sisi lain, dinamika regulasi, pembaruan pedoman koding (ICD-10, ICD-9-CM), serta kompleksitas kasus klinis menuntut tenaga koder dan tenaga kesehatan terkait untuk memiliki kompetensi yang mutakhir dan seragam. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang terstruktur dan komprehensif guna meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan konsistensi dalam penerapan koding INA-DRG.

Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah: meningkatkan pemahaman dan keterampilan tenaga koder serta tenaga kesehatan terkait dalam penerapan koding INA-DRG secara tepat, konsisten, dan sesuai regulasi terkini guna mendukung akurasi klaim dan peningkatan mutu data pelayanan rumah sakit.

  Materi

1. Kebijakan dan regulasi INA-CBG terkini
2. Konsep dasar casemix dan alur klaim JKN
3. Prinsip dan aturan koding ICD-10
4. Prinsip dan aturan koding tindakan ICD-9-CM
5. Penentuan diagnosis utama dan diagnosis sekunder
6. Studi kasus dan simulasi koding INA-DRG
7. Potensi fraud terkait koding
8. Strategi pencegahan dispute klaim
9. Audit koding 

  Sasaran Peserta

1. Petugas koder
2. Perekam medis
3. Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP)
4. Tim casemix/ klaim rumah sakit
5. Tenaga kesehatan terkait lainnya

  Fasilitator

Fasilitator berasal dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) UGM.

dr. Endang Suparniati, M.Kes

• Konsultan PKMK FK-KMK UGM
• Kepala Instalasi Penjaminan RSUP Dr. Sardjito
• Tim anti fraud DIY
  
  

Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep.,MPH

• Peneliti di Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajamen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM
• Konsultan Manajemen Kesehatan di IKKESINDO
• Founder Community of Practice (CoP) Manajemen Mutu Keperawatan

 

  Biaya dan Fasilitas

Biaya pendaftaran pelatihan ini adalah Rp 400.000,00

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia dengan Kode Unik 09, contoh Rp. 400.009. No. Rekening sebagai berikut:
No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Catatan: pembayaran yang dilakukan dari beda Bank BNI, mohon bisa menggunakan biaya transfer online sebesar Rp. 6.500,- tidak bisa menggunakan biaya BI Fast sebesar Rp. 2.500,-

Fasilitas yang akan didapatkan peserta:

1. Sertifikat
2. Materi dalam bentuk .pdf
3. Rekaman
   
   

Tempat dan Waktu

Hari, tanggal : Selasa, 3 Maret 2026
Pukul : 09.00 - 13.00 WIB
tempat : Online melalui zoom meeting

Agenda

Waktu	Kegiatan	Narasumber/Fasilitator
09.00 – 09.15	Pembukaan: Pengantar kegiatan, perkenalan, pembacaan tata tertib kegiatan	Eva Tirtabayu Hasri S.Kep, MPH, CQIPS
09.15 - 10.00	Materi Sesi 1: Kebijakan dan regulasi INA-CBG terkini Konsep dasar casemix dan alur klaim JKN Prinsip dan aturan koding ICD-10 Prinsip dan aturan koding tindakan ICD-9-CM	dr. Endang Suparniati M.Kes Eva Tirtabayu Hasri S.Kep, MPH, CQIPS
10.00 - 11.00	Materi Sesi 2: Penentuan diagnosis utama dan diagnosis sekunder Studi kasus dan simulasi koding INA-DRG	dr. Endang Suparniati M.Kes Eva Tirtabayu Hasri S.Kep, MPH, CQIPS
11.00 - 12.00	Materi Sesi 3: Potensi fraud terkait koding Strategi pencegahan dispute klaim Audit koding	dr. Endang Suparniati M.Kes Eva Tirtabayu Hasri S.Kep, MPH, CQIPS
12.00 - 12.45	Sesi Diskusi Tanya Jawab	Eva Tirtabayu Hasri S.Kep, MPH, CQIPS
12.45 - 13.00	Penutupan	Eva Tirtabayu Hasri S.Kep, MPH, CQIPS

 

Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Pelatihan “Pemahaman dan Keterampilan Koding INA-DRG untuk Peningkatan Akurasi Klaim dan Mutu Data Pelayanan Rumah Sakit” diselenggarakan oleh Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK Universitas Gadjah Mada sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pengelolaan rekam medis, koding klinis, serta pengajuan klaim dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelatihan ini menghadirkan dr. Endang Suparniati, M.Kes sebagai narasumber dan dimoderatori oleh Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep., MPH., CQIPS dari Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM. Kegiatan diikuti oleh 38 peserta dari berbagai rumah sakit dan institusi kesehatan di Indonesia yang terlibat dalam pengelolaan rekam medis dan klaim pelayanan kesehatan.

Dalam pengantar kegiatan, moderator menekankan bahwa ketepatan pengkodean diagnosis dan tindakan medis memiliki peran penting dalam sistem pembiayaan pelayanan kesehatan berbasis kasus yang digunakan dalam program JKN. Akurasi koding tidak hanya menentukan besaran klaim yang diterima rumah sakit, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas data pelayanan kesehatan yang digunakan untuk analisis, evaluasi, dan perencanaan kebijakan kesehatan.

Materi pelatihan diawali dengan pembahasan mengenai kebijakan dan regulasi JKN serta perkembangan sistem pembiayaan pelayanan kesehatan. dr. Endang menjelaskan bahwa sistem casemix digunakan untuk mengelompokkan pasien berdasarkan kesamaan karakteristik klinis serta penggunaan sumber daya pelayanan. Melalui sistem ini, pelayanan pasien dapat dibandingkan secara lebih objektif antar rumah sakit. Perkembangan terbaru menunjukkan adanya pembaruan menuju sistem iDRG yang memberikan pengelompokan kasus lebih rinci berdasarkan kompleksitas dan tingkat keparahan penyakit.

Peserta kemudian mempelajari konsep dasar pengkodean diagnosis menggunakan ICD-10. Koding merupakan proses klasifikasi diagnosis atau kondisi kesehatan ke dalam kode alfanumerik yang terstandar berdasarkan dokumentasi medis yang lengkap. Penulisan diagnosis yang jelas dan spesifik oleh dokter sangat membantu koder dalam menentukan kode yang tepat sehingga klasifikasi kasus dapat dilakukan secara akurat.

Pelatihan juga membahas pengkodean tindakan medis menggunakan ICD-9-CM, termasuk penentuan prosedur utama dan prosedur sekunder dalam satu episode perawatan pasien. Ketepatan pengkodean tindakan penting untuk memastikan kesesuaian pengelompokan kasus dan nilai klaim pelayanan kesehatan.

Narasumber selanjutnya menjelaskan penentuan diagnosis utama dan diagnosis sekunder. Diagnosis utama merupakan kondisi yang paling bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya pelayanan, sedangkan diagnosis sekunder mencakup komorbiditas atau komplikasi yang mempengaruhi perawatan pasien.

Untuk memperkuat pemahaman, peserta mengikuti studi kasus dan simulasi koding menggunakan sistem iDRG sehingga dapat melihat bagaimana kombinasi diagnosis, prosedur, dan kompleksitas kasus mempengaruhi hasil pengelompokan serta nilai klaim.

Selain aspek teknis, dr. Endang juga menyoroti potensi fraud dalam proses koding, seperti manipulasi diagnosis atau tindakan medis yang dapat meningkatkan nilai klaim secara tidak semestinya, sehingga fasilitas kesehatan perlu menerapkan pengendalian internal yang kuat.

Materi berikutnya membahas strategi pencegahan dispute klaim dalam pengajuan klaim JKN, dengan menekankan pentingnya koordinasi antara dokter, koder, dan verifikator serta kelengkapan dokumentasi medis agar klaim tidak mengalami pending atau penolakan.

Pada bagian akhir kegiatan, Eva Tirtabayu Hasri menyampaikan materi mengenai audit koding klinis sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. Audit koding dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumentasi klinis dengan kode diagnosis dan tindakan yang dilaporkan dalam klaim. Melalui audit yang dilakukan secara berkala, rumah sakit dapat mengidentifikasi kesalahan pengkodean serta melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan klaim.

Diskusi antara peserta dan narasumber berlangsung aktif. Peserta berbagi pengalaman mengenai tantangan dalam menentukan diagnosis utama ketika terdapat beberapa kondisi klinis yang sama-sama signifikan serta permasalahan klaim yang mengalami pending akibat perbedaan interpretasi antara rumah sakit dan verifikator BPJS. Narasumber menegaskan bahwa kualitas dokumentasi medis, komunikasi yang baik antara dokter dan koder, serta pemahaman terhadap regulasi klaim menjadi kunci untuk mengurangi permasalahan tersebut.

Melalui pelatihan ini diharapkan peserta dapat meningkatkan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktis dalam proses koding diagnosis dan tindakan medis sehingga akurasi klaim meningkat dan mutu data pelayanan rumah sakit dapat terjaga dengan lebih baik.

Reporter:
dr. Helen Anggraini Budiono

 

 

Latar Belakang

Indonesia saat ini berada dalam fase ageing population, yaitu kondisi demografis ketika proporsi penduduk lanjut usia (lansia, usia ≥60 tahun) meningkat secara signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk lansia di Indonesia telah mencapai sekitar 11–12% pada periode 2023–2024 dan diproyeksikan meningkat hingga sekitar 20% pada tahun 2045. Peningkatan ini merupakan konsekuensi dari bertambahnya usia harapan hidup yang disertai dengan penurunan angka kesuburan, sehingga struktur penduduk Indonesia bergeser menuju populasi menua (older age structure).

Perubahan demografi tersebut membawa implikasi besar bagi sistem kesehatan, khususnya bagi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan lansia. Lansia memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap penyakit tidak menular, penurunan fungsi fisik dan kognitif, serta risiko disabilitas yang dapat berdampak pada menurunnya kemandirian dan kualitas hidup. Oleh karena itu, kebugaran lansia (fitness in ageing) perlu dipahami secara komprehensif, tidak hanya sebagai ketiadaan penyakit, tetapi sebagai kemampuan mempertahankan fungsi fisik, fungsi kognitif, keseimbangan emosional, serta kemampuan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari.

Sejalan dengan tema Annual Scientific Meeting (ASM) 2026 “Embracing Ageing: Stay Healthy, Sharp and Productive”, upaya menjaga lansia tetap sehat dan tajam perlu didukung oleh penguatan pelayanan geriatri yang terintegrasi, bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien. Fasyankes memiliki peran strategis tidak hanya dalam pelayanan kuratif, tetapi juga dalam pengembangan program promotif dan preventif, termasuk penyediaan latihan fisik yang aman dan efektif bagi lansia dan mendukung stimulasi kognitif lansia. Pendekatan ini menjadi bagian penting dari upaya mempertahankan fungsi otak dan produktivitas lansia seiring bertambahnya usia. Di sisi lain, lansia juga semakin rentan terhadap berbagai bentuk fraud atau penipuan dalam pelayanan kesehatan, termasuk healthcare scams, yang dapat terjadi akibat keterbatasan literasi kesehatan, kompleksitas sistem pelayanan, maupun penurunan fungsi kognitif.

Berdasarkan kondisi tersebut, seminar ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif bagi tenaga kesehatan, manajemen fasyankes, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan pelayanan geriatri yang bermutu, aman, dan berorientasi pada kualitas hidup lansia.

Tujuan Kegiatan

Tujuan dari seminar ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan serta pengelola fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan geriatri yang bermutu, aman, dan berorientasi pada peningkatan fungsi fisik, kognitif, serta perlindungan lansia melalui pendekatan promotif, preventif, dan etis.

Tujuan Khusus

1. Meningkatkan pengetahuan mengenai Latihan Fisik yang Aman dan Efektif bagi Lansia di Fasyankes
2. Memahami Peran Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Mendukung Stimulasi Kognitif untuk Menjaga Fungsi Otak Lansia
3. Memahami Program Edukasi Pencegahan Fraud dalam Pelayanan Lansia di Fasyankes

Waktu dan Tempat Kegiatan

Hari/Tanggal : Sabtu, 7 Februari 2026
Waktu : 13.00 – 16.00 WIB

Agenda Kegiatan

Video Kegiatan

Waktu (WIB)	Materi	Narasumber
12:30 – 13:00	Registrasi Peserta	Panitia
13:00 – 13:10	Pembukaan	MC
13:10 – 13:20	Menyanyikan lagu Indonesia Raya	MC
13:20 – 13:30	Manajemen Mutu Pelayanan Geriatri di Fasyankes Materi	dr. Muhammad hardhantyo, MPH, PhD
13:30 – 14:15	Paparan Materi 1:  Peran Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Mendukung Stimulasi Kognitif untuk Menjaga Fungsi Otak Lansia Materi	dr. Amelia Nur Vidyanti, Sp. N, Sub.Sp. NGD(K), PhD
14:15 – 15:00	Paparan Materi 2:  Mengembangkan Latihan Fisik yang Aman dan Efektif bagi Lansia di Fasyankes	dr. Rosyad Nur Khadafi, Sp.OT
15:00 – 15:45	Paparan Materi 3:  Program Edukasi Pencegahan Fraud dalam Pelayanan Lansia di Fasyankes Materi	drg. Puti Aulia Rahma, MPH., CFE
15:45 – 16:00	Diskusi Tanya Jawab	Moderator: Tri Yatmi, S.Kep., Ns.., MNSc
16:00 – 16:15	Penutup	MC

 

Reportase Kegiatan

Seminar Penguatan Manajemen Mutu Pelayanan Geriatri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah sukses diselenggarakan oleh PKMK FK-KMK UGM bekerjasama dengan KAGAMA Kedokteran (KAGAMADOK) FK-KMK UGM sebagai rangkaian kegiatan dari Annual Scientific Meeting (ASM). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai respon dari adanya isu strategis peningkatan kualitas hidup lansia yang ditunjukkan dengan peningkatan angka harapan hidup penduduk usia lanjut dalam sistem kesehatan Indonesia. Kegiatan ini dimoderatori oleh Tri Yatmi, S.Kep., Ns., M.N.Sc., dan dihadiri oleh akademisi, praktisi kesehatan, serta pemangku kepentingan layanan geriatri.

Seminar dibuka dengan pengantar oleh dr. M. Hardhantyo, MPH., Ph.D, yang menekankan urgensi penguatan manajemen mutu pelayanan dan keselamatan pasien geriatri di fasilitas pelayanan kesehatan. Data World Bank menunjukkan bahwa harapan hidup lansia di Indonesia meningkat signifikan hingga mencapai 73 tahun pada periode 1960–2020. Namun, faktor risiko kematian lansia diketahui memiliki perubahan trend dengan perkiraan penyakit tidak menular akan menjadi penyebab utama kematian pada 2040.

Kondisi ini diperberat dengan temuan bahwa sekitar 30–40% lansia mengalami gangguan kognitif dan hampir 60% menghadapi gangguan mobilitas. Oleh karena itu, pelayanan geriatri yang aman, nyaman, dan berorientasi pada keselamatan pasien menjadi kebutuhan mutlak yang sejalan dengan standar layanan geriatri dan konsep integrated care for older people yang direkomendasikan oleh WHO.

Sesi pertama menghadirkan dr. Amelia Nur Vidyanti, Sp.N, Sub.Sp.NGD(K), PhD yang membahas peran fasilitas pelayanan kesehatan dalam skrining demensia dan stimulasi kognitif lansia. Demensia dijelaskan sebagai sindrom penurunan fungsi kognitif yang melampaui proses penuaan normal dan telah mengganggu aktivitas sehari-hari. Perjalanan penyakit ini dapat berlangsung hingga 20 tahun sejak fase preklinis hingga tahap berat. Data WHO mencatat lebih dari 50 juta orang hidup dengan demensia secara global dengan hampir 10 juta kasus baru setiap tahun. Prevalensi demensia di Indonesia dilaporkan mencapai rata-rata 27,9% dan berdasarkan hospital based study menunjukkan angka hingga 45,7%. Faktor penyebab utama meliputi Alzheimer, demensia vaskular, atau kombinasi keduanya.

Secara lebih lanjut dijelaskan bahwa faktor risiko demensia terdiri atas faktor yang tidak dapat dimodifikasi seperti usia, jenis kelamin, dan genetik, serta faktor yang dapat dimodifikasi melalui intervensi layanan kesehatan, antara lain aktivitas fisik, kebiasaan merokok, pola konsumsi, dan kualitas lingkungan. Skrining demensia dapat dilakukan menggunakan instrumen seperti MMSE dan MoCA-Ina, didukung pemeriksaan pencitraan dan laboratorium. Tata laksana demensia idealnya dimulai sejak pencegahan primer hingga tersier dengan pendekatan non-farmakologis seperti pengawasan perilaku makan, aktivitas fisik, serta stimulasi kognitif. Fasilitas kesehatan diposisikan sebagai ujung tombak deteksi dini dan pencegahan demensia melalui edukasi dan program stimulasi kognitif meskipun implementasi Cognitive Stimulation Therapy masih menghadapi tantangan pembiayaan.

Sesi kedua disampaikan oleh dr. Rosyad Nur Khadafi, Sp.OT, yang mengulas pengembangan latihan fisik yang aman dan efektif bagi lansia di fasilitas pelayanan kesehatan. Penurunan fungsi fisik, massa otot, dan meningkatnya risiko disabilitas menjadi tantangan utama populasi lansia. Inaktivitas (sedentary beahaviour) fisik dapat memicu sarcopenia, risiko jatuh, osteoporosis, dan disabilitas. Oleh karena itu, latihan fisik bagi lansia perlu dirancang dengan prinsip mulai perlahan, progres bertahap, individual sesuai kondisi kesehatan, serta disertai monitoring ketat. Komponen latihan meliputi aerobik, fleksibilitas, latihan kekuatan, dan keseimbangan, yang dapat dikemas dalam resep latihan sederhana dan mudah diterapkan di fasyankes maupun di rumah. Edukasi kepada pasien dan keluarga ditekankan sebagai kunci keberhasilan implementasi program latihan fisik lansia.

Pada sesi ketiga, drg. Puti Aulia Rahma, MPH., CFE, membahas program edukasi pencegahan fraud dalam pelayanan lansia. Puti menyampaikan bahwa lansia merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk penipuan dengan sekitar 75% kasus terjadi melalui SMS, email, atau telepon. Jenis penipuan yang sering dialami meliputi penyalahgunaan kartu kredit, pencurian data kesehatan, hingga peretasan rekening. Faktor kerentanan lansia antara lain keterbatasan fisik dan kognitif, kondisi emosional yang rentan, kurangnya literasi digital, serta minimnya edukasi anti-fraud. Secara keseluruhan, edukasi pencegahan fraud dinilai penting untuk menjaga kualitas hidup lansia secara fisik, sosial, dan emosional, serta dapat dilakukan melalui pendekatan komunitas, berbasis rumah sakit, maupun terintegrasi dalam pelayanan rutin kesehatan lansia.

Kegiatan ditutup dengan diskusi interaktif yang menyoroti tantangan implementasi stimulasi kognitif, latihan fisik, serta edukasi anti-fraud di fasilitas kesehatan dengan keterbatasan sumber daya. Para narasumber sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor, peran caregiver, serta integrasi program ke dalam kegiatan rutin seperti posyandu lansia menjadi strategi realistis untuk meningkatkan mutu pelayanan geriatri. Seminar ini menegaskan bahwa penguatan manajemen mutu pelayanan geriatri bukan hanya soal layanan klinis, tetapi juga upaya komprehensif untuk memastikan lansia dapat menjalani hidup yang sehat, aman, dan bermartabat.

Reporter:
Nikita Widya Permata Sari, S.Gz., MPH