BIMTEK

Pengelolaan dan Audit RM di FKTP

Yogyakarta, 26 - 27 Februari 2020

Pendaftaran

 

  Topik ini membahas Masalah apa?

Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer (FKTP) diharuskan untuk mempunyai rekam medis, hal ini tertuang pada Bab VIII Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK). Standar 8.4 menyebutkan bahwa Kebutuhan data dan informasi asuhan bagi petugas kesehatan, pengelola sarana, dan pihak terkait di luar organisasi dapat dipenuhi melalui proses yang baku. Berdasarkan standar, FKTP harus mempunyai rekam medis.

Pada standar akreditasi FKTP di kriteria 8.4.2. bahwa petugas memiliki akses informasi sesuai dengan kebutuhan dan tanggungjawab pekerjaan. Maksud dan tujuannya adalah Berkas rekam medis pasien adalah suatu sumber informasi utama mengenai proses asuhan dan perkembangan pasien, sehingga merupakan alat komunikasi yang penting.

  Manfaat apa yang anda dapatkan?

• Ilmu tentang peningkatan mutu rekam medis
• Ilmu tentang standar rekam medis sesuai akreditasi
• Ilmu tentang teknis penyusunan dokumen terkait standar akreditasi FKTP
• Ilmu tentang Standarisasi kode klasifikasi diagnosis, kode prosedur, symbol, dan istilah
• Ilmu tentang Prosedur akses petugas terhadap informasi medis
• Ilmu tentang Metoda pengambilan, penyimpanan, dan retensi rekam medis
• Ilmu tentang Teknis Penilaian dan tindak lanjut kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis
• Ilmu tentang potensi fraud layanan kesehatan di FKTP

  Apa yang dibahas?

1. Konsep Rekam Medis berdasarkan standar akreditasi FKTP
2. Teknis penyusunan dokumen terkait standar akreditasi FKTP
3. Teknis Standarisasi kode klasifikasi diagnosis, kode prosedur, symbol, dan istilah
4. Teknis Prosedur akses petugas terhadap informasi medis
5. Teknis Metoda pengambilan, penyimpanan, dan retensi rekam medis
6. Teknis Penilaian dan tindak lanjut kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis
7. Teknis Audit klinis
8. Potensi fraud layanan kesehatan di FKTP

  Sasaran Peserta

1. Rekam Medis
2. Komite medis dan keperawatan
3. Tim mutu PKM
4. Profesional Pemberi Asuhan (PPA)
5. Peneliti
6. Dosen
7. Mahasiswa

  Fasilitator

Fasilitator berasal dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) UGM.

dr. Sauma Nurlina Amalia

• Dokter umum Gadjah Mada Medical Center (GMC) UGM
• Project Manager Sistem Informasi Klinik (Rekam medis elektronik) GMC UGM

 

Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep.,MPH

• Peneliti di Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajamen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM
• Konsultan Manajemen Kesehatan di IKKESINDO
• Founder Community of Practice (CoP) Manajemen Mutu Keperawatan
  
  

Andriani Yulianti, MPH

• Peneliti di Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajamen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM
• Konsultan Manajemen Kesehatan di IKKESINDO
• Founder Community of Practice (CoP) Inovasi Kesehatan Ibu dan Anak

 

  Persiapan Peserta

Peserta diharapkan membawa dokumen:

1. Perwakilan faskes membawa 1 laptop
2. Membawa 5 berkas rekam medis dengan diagnosa yang sama, misal Appendisitis
3. Membawa 1 Panduan Praktik Klinis/SOP sesuai dengan diagnosa rekam medis yang dibawa

  Biaya

Biaya pelatihan sebesar Rp. 3.500.000 per orang, jumlah peserta minimal 8 orang. Biaya pendaftaran dapat ditransfer melalui: Bank BNI UGM Yogyakarta No. Rekening 9888807172010997 atas nama UGM  FKU PKMK  Dana Kerjasama Penelitian Umum.

  Narahubung & Koordinator Pelaksana

Eva Tirtabayu Hasri S.Kep, MPH
No. Telp  082324332525   
Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Kerangka Acuan Bimbingan Teknis

Implementasi Prinsip Perbaikan Mutu Berkelanjutan (Continous Quality Improvement) Pada Persiapan Survei Ulang (Re Akreditasi) Puskesmas

Yogyakarta, 6 - 8 November 2019

  Pendahuluan

Untuk Menjamin bahwa perbaikan mutu, perbaikan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di puskesmas, maka perlu dilakukan penilaian oleh fihak eksternal dengan menggunakan standar yang sudah ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. Melalui akreditasi akan terus dapat dilakukan pembinaan peningkatan mutu dan kinerja yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko. Pendekatan yang digunakan dalam akreditasi adalah keselamatan serta hak pasien dan keluarga dengan tetap memperhatikan hak petugas. Prinsip ini ditegakkan sebagai upaya meningkatkan perbaikan mutu dan keselamatan pelayanan.

Sesuai Amanat Permenkes No. 46 Tahun 2015 bahwa Puskesmas yang telah terakreditasi akan dilakukan akreditasi ulang atau re akreditasi setiap 3 tahun sekali. Bagi Puskesmas yang telah terakreditasi pada tahun 2016/2017, maka pada tahun 2019/2020 harus dilakukan survei ulang atau akreditasi kembali. Hal ini dilakukan agar puskesmas tidak mengalami sindrom ‘jalan di tempat’ setelah mendapatkan status terakreditasi, namun tetap terus menerapkan prinsip peningkatan mutu yang berkesinambungan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Agar pelaksanaan re akreditasi puskesmas dapat berjalan optimal, ada beberapa kondisi yang sudah harus dipenuhi puskesmas, diantaranya adalah puskesmas telah melaksanakan seluruh rekomendasi dari proses survei akreditasi sebelumnya. Untuk itu diperlukan pemahaman tentang hal apa saja yang diperlukan dalam memelihara sistem yang sudah terbangun serta bagaimana melanjutkan upaya perbaikan berkelanjutan. Pada bimbingan teknis ini akan dibahas persiapan apa saja yang sebaiknya dilakukan puskesmas serta aspek pendukung keberhasilan pelaksanaan re akreditasi .

  Tujuan

Tujuan Bimtek ini utamanya adalah untuk membantu persiapan puskesmas agar dapat terakreditasi kembali secara optimal. Disamping itu, Bimtek ini juga bertujuan untuk:

1. Memberi pemahaman tentang persyaratan yang harus dipenuhi puskesmas agar dapat optimal mempersiapkan proses survei ulang (Re akreditasi).
2. Memberi gambaran tentang penerapan prinsip CQI (Continous Quality Improvement) untuk memenuhi persyaratan re akreditasi puskesmas.
3. Memberi pemahaman tentang Prinsip 5-R / 5-S sebagai Prasyarat pendukung penerapan CQI

  Peserta

Adapun peserta yang diharapkan hadir pada Bimtek ini adalah:

1. Dinas Kesehatan dan Pendamping Akreditasi Puskesmas
2. Kepala Puskesmas
3. Ketua / Koordinator Tim Mutu Puskesmas
4. Ketua/Anggota Pokja Akreditasi Puskesmas
5. Pemerhati dan fihak yang berkepentingan terhadap sistem manajemen mutu puskesmas

  Fasilitator

Fasilitator pada Bimtek ini adalah Tim Konsultan Pendamping Akreditasi Puskesmas dari Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan (PKMK), Fakultas Kedokteran, Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada.

WAKTU	POKOK BAHASAN
Hari I
08.00 – 08.30	Pendaftaran Peserta
08.30 – 09.00	Pembukaan
	Rehat Pagi
09.00 – 10.30	Penerapan CQI di Puskesmas dengan Prinsip PDCA/PDSA Prakhan dan Peran materi
10.30 – 12.00	Penyiapan Dokumen untuk Mendukung Persiapan  Re Akreditasi Puskesmas materi
12.00 – 13.00	ISHOMA
13.00 – 14.30	Perencanaan Puskesmas yang Sesuai Kaidah Akreditasi Puskesmas materi
14.30 – 15 00	Rehat Sore
15.00 – 16.30	Overview standar dan instrumen akreditasi puskesmas edisi 2 tahun 2019 materi
Hari II
08.00– 09.30	Overview Draft Standar Akreditasi Puskesmas Edisi II, versi 2019
	Rehat Pagi
09.30 – 12.00	Tata Graha sebagai Dasar Penerapan CQI materi
12.00 – 13.00	ISHOMA
13.00– 15 00	Optimalisasi Persiapan Survei Ulang Akreditasi Puskesmas materi
	Rehat Sore
15.00 – 16.30	Metode RDOWS pada proses Assessment
Hari III
08.00- 08.30	Berangkat menuju Puskesmas
08.30- 13.00	Kunjungan Lapangan dan Diskusi di Puskesmas
13.00	Rencana tindak lanjut

Materi Terkait

• Instrumen Monev Pasca Akreditasi
• Pergub DIY No.59 Tahun 2012 ttg Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan

 

  Informasi Kegiatan

informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami:

• Terkait konten : Nusky Syaukani, MPH | 0813 9142 5070 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Terkait Administrasi : Anantasia Noviana, SE | 0821 1616 1620 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alamat Instansi:

Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan, FK-KMK UGM, Jl. Kaliurang, Gedung Pusat Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) FK-KMK UGM Telp. 0274-549425.

 

BIMTEK

Komite Keperawatan Untuk Meningkatkan Mutu Asuhan Keperawatan

Yogyakarta, 6 - 7 Mei 2020

Pendaftaran

 

  Topik ini membahas Masalah apa?

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit menyebutkan bahwa bahwa untuk meningkatkan profesionalisme, pembinaan etik dan disiplin tenaga keperawatan, serta menjamin mutu pelayanan kesehatan dan melindungi keselamatan pasien perlu dibentuk Komite Keperawatan di Rumah Sakit.

Pasal 11 menyebutkan bahwa Komite Keperawatan mempunyai fungsi meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit dengan cara: a. melakukan Kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit; b. memelihara mutu profesi tenaga keperawatan; dan c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan. Berdasarkan ketentuan diatas, maka divisi manajemen mutu Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM menyelenggarakan bimbingan teknis “Komite keperawatan untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan”.

  Manfaat apa yang anda dapatkan?

• Masalah terkait perawat di RS
• Peningkatan mutu layanan asuhan keperawatan
• Form audit keperawatan
• Form clinical pathways
• Kebutuhan SDM perawat

  Apa yang dibahas?

1. Teknis melakukan kredensial dan rekredensial
2. Teknis audit keperawatan
3. Teknis penyusunan aspek keperawatan pada clinical pathways
4. Teknis penyusunan panduan asuhan keperawatan
5. Teknis perhitungan sumber daya manausia

  Sasaran Peserta

1. Komite keperawatan
2. Perawat
3. Dosen
4. Mahasiswa

  Fasilitator

Fasilitator berasal dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) UGM.

Patricia Suti Lasmani, SKep, NsMPH

• Ketua Komite keperawatan di RSUP Dr. Sardjito

 

 

Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep.,MPH

• Peneliti di Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajamen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM
• Konsultan Manajemen Kesehatan di IKKESINDO
• Founder Community of Practice (CoP) Manajemen Mutu Keperawatan
  
  

Ariani Arista Putri Pertiwi, S.Kep.,Ns.,MAN.,DNP

• Sekretaris Departemen Keperawatan Dasar dan Emergensi FK-KMK UGM

 

 

  Persiapan Peserta

Peserta diharapkan membawa dokumen:

1. Perwakilan faskes membawa 1 laptop
2. Membawa 5 berkas rekam medis dengan diagnosa yang sama, misal Appendisitis
3. Membawa 1 Panduan Praktik Klinis/SOP sesuai dengan diagnosa rekam medis yang dibawa
4. Membawa 1 panduan asuhan keperawatan
5. Membawa 1 clinical pathways RS

  Biaya

Biaya pelatihan sebesar Rp. 3.500.000 per orang, jumlah peserta minimal 8 orang. Biaya pendaftaran dapat ditransfer melalui: Bank BNI UGM Yogyakarta No. Rekening 9888807172010997 atas nama UGM  FKU PKMK  Dana Kerjasama Penelitian Umum.

  Narahubung & Koordinator Pelaksana

Eva Tirtabayu Hasri S.Kep, MPH
No. Telp  082324332525   
Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Kerangka Acuan Webinar

Permenkes Pencegahan Fraud Baru Akhirnya Terbit Juga: Bagaimana Kita Berbagi Peran?

Rabu, 25 September 2019

diselenggarakan oleh
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK)
Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK KMK UGM)

  Latar Belakang

Setelah dinanti hampir 2 tahun, akhirnya PMK No. 16/ 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan terbit juga. Permenkes ini merupakan pembaruan dari regulasi anti fraud sebelumnya yaitu PMK No. 36/ 2015. PMK baru ini membahas lebih detil upaya-upaya pengendalian fraud, mulai dari penerapan kerangka manajemen resiko fraud hingga metode pemberian sanksi bagi pelaku. Alur kerja dan pembagian peran berbagai pihak dalam membangun sistem pencegahan kecurangan juga sudah digambarkan lebih jelas dalam PMK ini. Regulasi ini menekankan kerja sama dan partisipasi berbagai pihak untuk mewujudkan layanan kesehatan bermutu dengan resiko fraud yang terkendali.

   Tujuan

Kegiatan ini secara umum bertujuan untuk membahas peran berbagai pihak dalam upaya pengendalian fraud layanan kesehatan di berbagai sektor. Secara khusus kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Mendiskusikan ringkasan PMK No. 16/ 2019.
2. Mendiskusikan poin-poin PMK No. 16/ 2019 dari sudut pandang kajian di lapangan.
3. Mendiskusikan peran provider layanan kesehatan dalam implementasi PMK No. 16/ 2019.
4. Mendiskusikan peran Dinas Kesehatan dalam implementasi PMK No. 16/ 2019.
5. Mendiskusikan peran Penyedia Alat Kesehatan dan Obat dalam implementasi PMK No. 16/ 2019.
6. Mendiskusikan peran BPJS Kesehatan dalam implementasi PMK No. 16/ 2019.
7. Mendiskusikan peran penegak hukum (KPK) dalam implementasi PMK No. 16/ 2019.
8. Mendiskusikan peran Tim Pencegahan Kecurangan di tingkat pusat dalam implementasi PMK No. 16/ 2019.
   
   

  Sasaran Peserta

1. Kementerian Kesehatan
2. BPJS Kesehatan
3. Penegak Hukum
4. Dinas Kesehatan
5. Pemerintah Daerah
6. Fasilitas Kesehatan
7. Organisasi Pofesi
8. Asosiasi Fasilitas Kesehatan
9. Asosiasi Dinas Kesehatan
10. Akademisi
11. Anggota Community of Practice Anti Fraud Layanan Kesehatan – PKMK FKKMK UGM
    
    

  Narasumber

Narasumber:

• Biro Hukor Kementerian Kesehatan
• drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE – Peneliti PKMK FK-KMK UGM
• PERSI
• ADINKES
• BPJS Kesehatan
• Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

Moderator: Eva Tirtabayu Hasri, MPH

  Agenda

Waktu	Materi	Pembicara
09.30 – 09.35	Pembukaan	Eva Tirtabayu Hasri
09.35 – 09.50	Paparan: Ringkasan PMK No. 16/ 2019 materi	Biro Hukor Kementerian Kesehatan dr. Sundoyo
09.50 – 10.00	Pembahasan 1: Potensi implementasi PMK No. 16/ 2019 – asumsi berdasar kajian lapangan pada regulasi sebelumnya.	drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE – PKMK FK KMK UGM
10.10 – 10.20	Pembahasan 2: Peran provider layanan kesehatan (khususnya RS) dalam implementasi PMK No. 16/ 2019. materi	PERSI - dr. Kuntjoro Purjanto
10.20 – 10.30	Pembahasan 3: Peran Dinas Kesehatan dalam implementasi PMK No. 16/ 2019.	ADINKES
10.40 – 10.50	Pembahasan 4: Peran BPJS Kesehatan dalam implementasi PMK No. 16/ 2019. materi	BPJS Kesehatan
10.50 – 11.00	Pembahasan 5: Peran Penegak Hukum dalam implementasi PMK No. 16/ 2019. materi	Itjen Kemenkes

rekaman webinar    reportase

 

  Kontak

Maria Lelyana
No. HP  0813-2976-0006
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.