Text: drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE

Virus corona yang mulai mewabah sejak Desember 2019 lalu, kini membawa cerita baru. Sambil berdampak pada meningkatkan angka kesakitan dan kematian di seluruh dunia, virus ini membuka potensi terjadinya fraud, atau COVID-19 related fraud. Dilansir dari situs FBI, nilai potensi kasus fraud terkait COVID-19 ini mencapai USD 5juta atau setara Rp. 79,4M. Biaya sebesar ini dapat digunakan untuk memberi makan sehari 3 kali bagi 1,7juta lebih masyarakat terdampak pandemi.

Istilah fraud – menurut koalisi Association of Certified Fraud Examiner (ACFE), American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), dan The Institute of Internal Auditors (IIA) – merujuk pada perbuatan yang disengaja untuk melanggar aturan sehingga menyebabkan pihak lain menderita atau pelaku mendapat keuntungan. Perbuatan seperti menimbun sembako, menimbun alat medis esensial untuk penanganan pasien, maupun mengirimkan informasi palsu terkait penyakit akibat corona untuk mencuri data pribadi masyarakat, masuk dalam kategori perbuatan berpotensi fraud. Untuk membuktikan perbuatan ini benar fraud atau tidak, perlu dilakukan investigasi.

Di Indonesia perbuatan berpotensi fraud yang mulai muncul ke permukaan adalah terkait kelangkaan masker dan hand sanitizer yang sangat penting dalam pelayanan pasien corona. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak berwenang, kejadian kelangkaan alat medis ini terjadi karena ada pihak yang menimbun dan berniat menjualnya kembali dengan harga tak wajar. Polisi sudah menetapkan 33 tersangka dalam kasus ini (CNN Indonesia).

Potensi fraud lain yang mungkin akan berkembang adalah terkait pengelolaan anggaran untuk penanganan pandemi COVID 19 di Indonesia. Presiden Jokowidodo mengucurkan dana sebesar 405,1 T dengan alokasi: dana kesehatan sebesar 75T, jaring pengaman sosial sebesar 110T, pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional sebesar 150T, dan insentif perpajakan dan stimulus KUR sebesar 70,1T. Potensi fraud dapat terjadi karena belum diketahui mekanisme pasti pemanfaatan dana ini selama dan setelah pandemi. Belum adanya mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa penggunaan dana ini sesuai peruntukannya, juga dapat membuat anggara rentan dicurangi.

Lalu bagaimana caranya mencegah COVID-19 related fraud ini terjadi di Indonesia?

Pertama, perlu ada sosialisasi massal mengenai bentuk-bentuk potensi fraud yang mungkin berkembang selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Fraud risk awareness ini perlu dibangun untuk mencegah berbagai pihak terjerumus melakukan fraud atas dasar ketidaktahuan. Edukasi anti fraud ini secara luas melalui berbagai media ini juga dapat menjadi bentuk “teguran halus” kepada pihak-pihak yang mulai berusaha berbuat curang, bahwa modus aksi mereka mulai ketahuan.

Kedua, pembuat kebijakan perlu bersegera menetapkan mekanisme pemanfaatan anggaran yang mudah dipahami pelaksana. Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyosialisasikan berbagai rambu-rambu pemanfaatan anggaran dan pengadaan barang dan jasa melalui media massa. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) pun menerbitkan panduan pengadaan barang jasa sesuai SE Kepala LKPP tanggal 23 Maret 2020 Nomor 3 Tahun 2020. Mekanisme pemanfaatan anggaran serta pengadaan barang jasa ini perlu juga disosialisasikan dengan baik sehingga mudah dipahami pelaksana.

Ketiga, perlu dibuat sarana pengaduan terpadu untuk melaporkan dugaan kecurangan yang terjadi. Menurut pemberitaan media massa, saat ini dugaan kecurangan dapat dilaporkan ke polsek dan polres terdekat. Pelaporan juga dapat disampaikan melalui website KPPU yang dapat diakses di www.kppu.go.id/id/hubungi-kami /. Saran pengaduan sebaiknya dibuat terpadu dalam satu rumah untuk memudahkan koordinasi pihak pengelola dan menetapkan rencana tindak lanjutnya. Menurut ACFE, sistem pelaporan yang baik dapat membantu mengetahui dugaan fraud hingga 50% lebih cepat dibanding pelaksanaan audit.

Mari waspada dengan potensi fraud selama dan sesudah masa pandemi. Segera laporkan bila menemukan aksi-aksi kecurangan yang muncul. Jangan biarkan virus fraud merajalela dan jadi penumpang gelap dalam pandemi COVID-19.