Author: Div Mutu

FORUM MUTU X

Indonesian Healthcare Quality Network (IHQN) Didukung oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM dan
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta serta Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi

Menyeleggarakan

Forum Mutu IHQN ke X Re-Design Sistem Manajemen Pelayanan Kesehatan Tingkat Primer dan Rujukan di Era Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional

Pendahuluan

Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia yang dimulai pada 1 Januari 2014 telah berjalan enam bulan. Berbagai permasalahan terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) beredar hangat di media elektronik dan menjadi perbincangan baik di provider pelayanan kesehatan maupun di masyarakat. Sosialisasi oleh BPJS Kesehatan yang kurang, layanan rujukan, infrastruktur layanan, remunerasi, tarif INA-CBGs, dan terjadi nya fraud menjadi pembahasan selama pelaksanaan JKN ini.

Perbaikan dalam pelaksanaan JKN pun dilakukan oleh kementerian kesehatan seperti keluarnya peraturan presiden dan peraturan Menteri Kesehatan terkait pengelolaan dan penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan pertama milik pemerintah daerah. Hal ini membuat galau Kepala Puskesmas karena diberi pilihan untuk BLUD oleh pemda. Sehingga konsekwensinya Puskesmas harus mempersiapkan diri memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang diperlukan untuk mengelola dana sendiri.

Dengan adanya forum mutu IHQN ke X ini, harapannya kita dapat mere-design bpelayanan di primer & pelayanan sekunder baik untuk alur pelayanan, mutu & safety, efisiensi termasuk pencegahan fraud di Era Jaminan Kesehatan Nasional.

Tujuan

Forum Mutu IHQN 2014 diadakan untuk memfasilitasi pembahasan konsep dan pengalaman upaya-upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Indonesia. Kegiatan Forum Mutu terdiri dari: Pelatihan, Workshop dan Pameran Poster.

Peserta

Peserta yang diharapkan dapat ikut serta dalam Forum Mutu ini adalah:

Regulator: Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Organisasi profesi (IDI, PPNI, IBI, dsb), lembaga asuransi/pembiayaan kesehatan (PT Askes, PT Jamsostek, Jamkesda, BPJS), lembaga sertifikasi/akreditasi (KARS, KALK, ISO, MenPAN, Badan Mutu, dsb), LSM bidang kesehatan dan sebagainya
Pengelola sarana pelayanan kesehatan: Direktur/Manajer RS, Kepala Puskesmas dan Pimpinan klinik dan sarana pelayanan kesehatan lainnya
Pengelola lembaga pendidikan tenaga kesehatan: FK, FKG, FIK, FKM, Akbid, Akper
Klinisi: Dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, penunjang medik, dsb
Mahasiswa: S1, S2, Pendidikan dokter spesialis, S3
Pemerhati mutu pelayanan kesehatan: Perguruan tinggi, Peneliti, Konsultan

Agenda Kegiatan :

Pra-Forum (Selasa, 19 Agustus 2014)

Proceeding book

FORUM MUTU (Rabu, 20 Agustus 2014)

08:00-08:30	Registrasi & Coffee break: Diskusi informal antar peserta dan pembicara
08:30-08:40	Tarian Pembukaan Gambyong
08:40-09:10	Kata Sambutan Ketua Forum Mutu IHQN 2014: Ari Probandari, dr, MPH, PhD Kata Sambutan Ketua IHQN: Hanevi Djasri, dr, MARS
Moderator : Dr. Dini Handayani, MARS
09:10-10:05	Keynote I: Rancang Bangun Sistem Pelayanan Kesehatan Primer di Era Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional Dr. Siti Wahyuningsih, MKes (Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta)
10:05-11:05	Keynote II: Rancang Bangun Sistem Pelayanan Kesehatan Rujukan di Era Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional Dr. Bambang Wibowo, SpOG (RSUP Dr. Karyadi Semarang)
11:05-12:00	Keynote III: Rancang Bangun Sistem Renumerasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan di Era Jaminan Kesehatan Nasional Dr. Andreasta Meliala, DPH, MKes, MAS (FK UGM)

12:15-13:00	Lunch break
	Sesi Pararel A: Rancang bangun implementasi keselamatan pasien dan manajemen mutu pelayanan di era penerapan Jaminan Kesehatan Nasional Moderator: dr. Tonang Dwi Ardyanto, SpPK, PhD	Sesi Pararel B: Rancang bangun sistem informasi rumah sakit di era implementasi jaminan kesehatan nasional Moderator: dr. Guardian
13:00-14:00	Sesi A1: Implementasi keselamatan pasien dan manajemen mutu pelayanan di RS pendidikan: pelajaran dari penerapan JCI Drg. Basoeki Soetardjo MMR (RSUD Dr. Moewardi Surakarta)	Sesi B1: Pengembangan Sistem dan Pedoman Rujukan Layanan Primer: Hasil Audit Mutu Layanan Rujukan di 44 Puskesmas DKI Dr. Dien Emmawati (Kadinkes Prov DKI)
14:00-15:00	Sesi A2: Implementasi keselamatan pasien dan manajemen mutu pelayanan di RS Swasta yang ikut dalam skema JKN Dr. Dini Handayani MARS (RS Awal Bross)	Sesi B2: Integrasi sistem informasi data klaim dan mutu pelayanan: pengalaman di era PT ASKES dan BPJS Dr. Anis Fuad DEA (FK UGM)
15:00-16:00	Sesi A3: Implementasi Keselamatan Pasien pada pelayanan di ICU dr. Rudyanto Soedono, SpAn(K)-KIC (RSCM)	Sesi B3: Identifikasi fraud melalui data klaim DR. dr. Fathema Djan, SpB, BTKV (RS PELNI)

16:00-16:30	Penutup dan Coffee break: Diskusi informal antar peserta dan pembicara

Kamis, 21 Agustus 2014

08:30-09:00	Coffee break: Diskusi informal antar peserta dan pembicara
	Sesi Pararel A: Keselamatan pasien dan mutu pelayanan dalam kurikulum pendidikan Moderator : dr. Wahyudi Istono, M.Kes	Sesi Pararel B: Menuju pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan efisien Moderator: dr. Trisasi Lestari, MPH
09:00-09:45	Sesi A4: Penerapan keselamatan pasien dalam kurikulum pendidikan dokter dr. Setyo S. Raharjo, MKes (FK UNS)	Sesi B4: Pengembangan Sistem Kendali Mutu dan Biaya Penatalaksanan TB di RS: Pengalaman projek Otsuka: dr. Ari Probandari MPH, PhD (FK UNS)
09:45-10:30	Sesi A5: Muatan Terminologi Medis dalam Kurikulum Pendidikan Tenaga Kesehatan untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien dalam Pengisian Rekam Medis dr. Rano Indradi Sudra, M.Kes	Sesi B5: Strategi Efisiensi Biaya pada Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Swasta Kelas B Astari Mayang, dr, MARS (RS Pelni)
10:30-11:15	Sesi A6: Patient safety and medical education dr. Viera Wardhani, MKes (FK Brawijaya)	Sesi B6: Merencanakan Layanan Klinis yang inovatif dr. Bayu Chandra Cahyono, MM / RS Kaliwates Jember
11:15-12:00	Sesi A7: Keselamatan Pasien dan Mutu Pelayanan dalam kurikulum pendidikan dokter layanan primer/dokter keluarga Dr. Mora Claramita, MmedEdu, PhD (Family Medicine FK UGM)	Sesi B7: Implementasi Kepmenkes No 857 tentang Penilaian Kinerja Puskesmas dalam Sistem Jaminan Kesehatan Dr. Ismet Kusasih (Dinas Kesehatan kota Samarinda)

12:00-13:00	Lunch break
	Moderator : drg. Puti Aulia rahma , MPH
13:00-14:00	Keynote IV: Deteksi dan Pencegahan Fraud dalam Pelayanan Kesehatan dr. Hanevi Djasri, MARS
14:00-15:00	Keynote V: Pedoman Pencegahan Fraud di Rumah Sakit dr. Arjuna (Kemenkes RI)
15:00-16:00	Keynote VI: Hasil Forum Mutu 2014 dan Penutupan serta Pengumuman Rencana Forum Mutu 2015 dr. Tjahjono Kuntjoro, MPH, DrPH

16:00-16:30	Penutup dan Coffee break: Diskusi informal antar peserta dan pembicara

Biaya

Kegiatan	Biaya*
Semiloka Dokter Keluarga (19 Agustus 2014)	Rp. 200.000,-
Pelatihan Clinical Pathways (19 Agustus 2014)	Rp. 1.500.000,-
Pelatihan Audit Keperawatan (18-19 Agustus 2014)	Rp. 2.000.000,-
Pelatihan Perencanaan dan Pengendalian Biaya RS (19 Agustus 2014)	Rp. 1.500.000,-
Forum Mutu IHQN (20 -21 Agustus 2014)	Rp. 2.500.000,-

*Diskoun 10% untuk pendaftaran lebih dari 10 orang.
Biaya Pendaftaran dapat ditransfer melalui Bank BNI UGM Yogyakarta No.Rekening 0203024192 atas nama PKMK Fakultas Kedokteran UGM

Informasi:

Nasiatul Aisyah Salim
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Mobile : +6281390979488 / +6282367011312 / +6281328003119
Email : aisyah.salim88@gmail.com / armiatinmmr@yahoo.co.id / ndiani_86@yahoo.com

PPNI Desak Layanan Home Care Masuk JKN

SEMARANG, suaramerdeka.com – Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mendesak pemerintah untuk memasukkan layanan perawatan di rumah atau home care dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selama ini layanan JKN baru mencakup rumah sakit, klinik, puskesmas, dan lebih menekankan pada pembiayaan layanan dokter.

Dana JKN Berpotensi Dikorupsi Massal

Jakarta, HanTer – Besarnya dana yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tidak disertai dengan transparansi berpotensi terjadinya tindakan koruptif. Terlebih, dalam UU BPJS disebutkan, BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden.

Perkumpulan Rumah Sakit Nirlaba Tak Perlu Izin Khusus

Hukumonline.com – Akhirnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi sejumlah pasal UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang dimohonkan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. MK “membolehkan” organisasi/badan nirlaba tak perlu izin khusus untuk mendirikan amal usaha berupa rumah sakit seperti yang selama ini dijalankan organisasi Muhammadiyah.

BPJS Ajak Rumah Sakit Kembangkan Trauma Centre

JAKARTA (Pos Kota) – Untuk beri pelayanan maksimal pada pasien kecelakaan kerja, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, ajak pengelola rumah sakit untuk mengembangkan unit trauma center.

Optimalkan JKN, Padang Bentuk Bendahara khusus Kapitasi

Okezone.com – Dana kapitasi pelayanan primer Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dipotong lebih dari 50 persen oleh pemerintah daerah menjadi hambatan tersendiri untuk bisa memaksimalkan programnya.

Kerjasama FK UGM & Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tentang Pengembangan Sistem Rujukan Pelayanan Primer di Puskesmas Provinsi DKI Jakarta

edi-23mei Pada tanggal 21 Mei 2014 di Dinas Kesehatan DKI Jakarta, telah terjadi perjanjian kerja sama antara Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya dengan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada tentang pengembangan Sistem Rujukan Pelayanan Primer Terpadu di Puskesmas Provinsi DKI Jakarta.

Awal mula adanya kerjasama ini adalah FK UGM mendapat undangan dari rektor yang dalam undangan tersebut membahas apa yang akan diusulkan oleh UGM ke Gubernur DKI, Jokowi Widodo. Dalam beberapa kali rapat di Universitas, masing-masing fakultas didorong untuk memberikan usulan kepada Jokowi. Dari beberapa kali rapat tersebut, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta membuat MoU yang mana mitra juga didatangkan misalnya bidang kesehatan diwakili oleh dinas kesehatan Jakarta. Fakultas diminta persentasi 2-3 menit terkait usulan untuk DKI Jakarta, misalnya fakultas kehutanan yang memaparkan mengenai pohon jenis apa yang menyerap polutannya lebih tinggi. Dan FK UGM salah satu fakultas di UGM yang mendapat kesempatan bekerjasama dengan DKI Jakarta.

Prof. dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan proyek besar yang ketiga yang mana pertama adalah sister hospital dengan pengembangan sistem, kedua peningkatan kompetensi bidan (SPMKK) dengan beban kegiatan di kompetensi dan ketiga sistem rujukan pelayanan primer.

Tujuan dari kegiatan pengembangan sistem rujukan layanan kesehatan primer di DKI Jakarta ini adalah menyusun sistem dan manual rujukan layanan kesehatan primer, meningkatkan kompetensi dokter layanan primer, melakukan uji coba sistem dan manual rujukan layanan kesehatan primer dan mengukur efektivitas sistem dan manual rujukan layanan kesehatan primer.

{module [152]}

Lampiran

Detail Topik :

TAHAP & MODUL	TUJUAN MODUL	METODE & MATERI	PENUGASAN
Pembukaan 18 Juni 2014, (Jam 09.00 – 11.00)	–	Video pembuka. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MS.c, PhD Live dari USA	–
Modul Bersama Juni 2014
Modul 1. Memahami Fraud di Jaminan Kesehatan Dan Aspek Hukum Pidana Dan Perdata (16 – 28 Juni 2014)	Memahami apa yang disebut sebagai fraud di berbagai bidang. Memahami apa yang disebagai fraud di dalam jaminan kesehatan. Memahami aspek penegakan hukum fraud di bidang kesehatan.	Self Learning Video Pengantar Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD Video dan PPT Potensi Korupsi di Sistem Jaminan Kesehatan: Observasi Awal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – Niken Ariati (Fungsional Litbang KPK) Video dan PPT Deteksi dan investigasi fraud dalam asuransi kesehatan, bagaimanaa situasi di Indonesia. Dr. Drg. Yulita Hendrartini, MKes, AAK (KPMAK FK-UGM) Video dan PPT Sistem Pencegahan Korupsi dan Fraud secara Internal di BPJS. dr. Taufik Hidayat, MM (PT Askes Indonesia) Video dan PPT Peran OJK sebagai Pengawas Eksternal. Sumarjono (Kepala OJK Kementerian Keuangan) Video dan PPT Peran Perguruan Tinggi dalam Pencegahan dan Pengendalian Fraud/Korupsi. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD (PKMK FK-UGM) Referensi: Review of corruption in the health sector: theory, methods and interventions Artikel – artikel Fraud dari FBI Tatap Muka (disiarkan juga melalui webbinar) Seminar JKN dan Potensi Fraud di RS	Menjawab pertanyaan: Uraikan pemahaman Anda mengenai Fraud dan Fraud di bidang kesehatan Mengidentifikasi berbagai bentuk Fraud yang berpotensi terjadi dalam Jaminan Kesehatan Nasional dan aspek hukum pidana dan perdata yang terkait
Modul 2. Memahami Apa Yang Terjadi Di Luar Negeri Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Fraud (30 Juni – 5 Juli 2014)	Memahami apa yang terjadi di Negara yang menggunakan system asuransi kesehatan seperti Amerika Serikat Memahami apa yang terjadi di negara yang menggunakan system berbasis national health service (bukan asuransi), seperti di inggris Memahami berbagai intervensi pencegahan fraud di Negara – Negara tersebut.	Self Learning Pembelajaran dari Global Health Care Anti-Fraud Network (GHCAN) Pembelajaran dari FBI – USA Pembelajaran dari National Health Care Anti-Fraud Association – USA Pembelajaran dari America’s Health Insurance Plans (AHIP) Pembelajaran dari Medicare Australia Diskusi on-line Diskusi antar peserta dengan moderator dari pengelola Blended Learning tentang berbagai metode pencegahan dan pemberantasan fraud	Menjawab pertanyaan: Mengapa system anti fraud di Inggris belum terlalu besar seperti yang ada di Amerika Serikat? Mohon jawaban disusun dengan mengacu pada modul 1. Berdasarkan pengalaman di kedua Negara tersebut, apa relevansinya untuk Indonesia yang sedang mengalami perubahan besar dari system bukan jaminan menjadi jaminan berbasis prinsip asuransi kesehatan. Mengidentifikasi berbagai metode pencegahan dan pemberantasan fraud dari berbagai negara maju yang cocok diterapkan di Indonesia
Modul 3. Aspek Hukum Pidana Fraud (7 – 19 Juli 2014)	Memahami Hukum Pidana dan Perdata tentang Penipuan Memahami Tindak Pidana Korupsi. Memahami berbagai kasus hukum fraud di Amerika Serikat Melakukan scenario mengenai fraud di JKN dari perspektif hukum.	Self Learning Pengantar KUHP Hukum Pidana dan Perdata Hukum Tindakan Pidana Korupsi Video dan PPT dari Workshop dengan topik: Mengapa fraud di JKN dapat masuk ke hukum Pidana dan Tindakan Pidana Korupsi? Tatap Muka (disiarkan juga melalui webbinar) Seminar Aspek Hukum Pidana Fraud dengan narasumber dari Biro Hukum Kemenkes, KPK dan Bareskrim	Menyusun esai: Pandangan pribadi tentangn perkembangan korupsi dan fraud di sektor kesehatan, mengapa terjadi dan apa dampak perubahan dalam sistem pelayanan kesehatan serta bagaimana pencegahan dan penuntutan?
Modul Klinisi Juli 2014
Modul 4A. Peran klinisi dalam pencegahan fraud di rumah sakit.
Modul 5A. Mengidentifikasi dan Menghitung Besar Fraud dalam Pelayanan Klinisi (clinical care)
Modul 6A. Menyusun kegiatan pencegahan fraud di level pelayanan klinis
Modul Manajer Juli 2014
Modul 4B. Peran manajer dalam pencegahan fraud di rumah sakit.
Modul 5B. Mengidentifikasi dan Menghitung Besar Fraud di level rumah sakit
Modul 6B. Menyusun kegiatan pencegahan fraud di level organisasi
Modul Pengawas Juli 2014
Modul 4C. Peran pengawas dalam pencegahan fraud di rumah sakit.
Modul 5C. Mengidentifikasi metode pengawasan yang dapat digunakan
Modul 6C. Menyusun kegiatan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pencegahan fraud di rumah sakit
Modul Peneliti Juli 2014
Modul 4D. Peran peneliti dalam pencegahan fraud di rumah sakit.
Modul 5D. Mengidentifikasi permasalahan dan metode penelitian yang dapat digunakan
Modul 6D. Menyusun kegiatan penelitian pencegahan fraud di rumah sakit
Evaluasi Agustus 2014
Ujian Akhir dan Pengumpulan Tugas Akhir

Sukses JKN Bukan Hanya Ditentukan Pemerintah Saja

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Ekonomi Kesehatan, Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH, mengingatkan kesuksesan pentingnya kerjasama antara seluruh pemangku kepentingan sektor kesehatan.

Wamenkes: Uang BPJS Bisa untuk Operasional RSUD

JAKARTA (jpnn.com) – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengakui masih ada dana Jamkesmas yang belum dibayarkan ke RSUD dr Pirngadi Medan. Dikabarkan, dana Jamkesmas yang belum dibayarkan mencapai Rp11 miliar.