Resume Pasien Pulang: Defisien itu Inefisien

art-26meiResume pasien pulang/RPP (discharge summary) adalah laporan klinis dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) pada akhir perawatan di rumah sakit atau pelayanan medis. Resume pasien pulang memuat keluhan utama, temuan diagnosis, terapi, perkembangan pasien, dan rekomendasi saat pasien pulang. Pada saat perampingan berkas rekam medis, RPP adalah salah satu berkas yang tetap disimpan. Saat ini, RPP mempunyai nilai ekonomis sebagai sarana utama penagihan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-Kes) dan penanggung biaya lain.

Kelengkapan RPP juga menjadi salah satu indikator mutu pelayanan medis di rumah sakit. Dokumen RPP yang lengkap akan merampingkan rangkaian prosedur sehingga meningkatkan efisiensi. Namun demikian, dokumen RPP sangat jarang terisi dengan lengkap sehingga informasi bermanfaat rawan terbuang. Dokumen RPP yang tidak lengkap ini sering disebut RPP defisien. Dalam kerangka pikir penagihan BPJS-Kes, RPP defisien mengakibatkan pemborosan waktu dan sumber daya. Selain itu, RPP sebenarnya merupakan dokumen yang penting untuk kontinuitas pelayanan antar penyedia layanan kesehatan.

Penelitian di berbagai negara menemukan masalah yang melatarbelakangi kurangnya mutu RPP (1–7). Sebagian besar masalah ini berkaitan dengan pengisian oleh DPJP, baik karena kurangnya waktu sampai dengan kurangnya kemauan. Dokumen RPP defisien dikembalikan kepada DPJP yang bersangkutan oleh petugas rekam medis, sekali atau lebih, sampai dengan lengkap dan bisa dikoding dalam sistem pelaporan maupun sistem penagihan pihak pembayar (8,9).

Inefisiensi ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila faktor-faktor yang melandasi RPP defisien bisa dikenali dan diintervensi. Sebuah penelitian di Afrika (1) menemukan DPJP kompeten dalam mengisi, hanya tidak mempunyai cukup kemauan. Prosedur evaluasi kelengkapan RPP pada beberapa rumah sakit di Thailand cukup bervariasi (8) namun sepakat mengembalikan RPP dengan data klinis yang tidak lengkap kepada DPJP. Prosedur pengembalian RPP kepada DPJP memperlama proses penagihan kepada pihak pembayar sehingga rumah sakit di Thailand merasa perlu untuk melakukan audit kelengkapan RPP ini.

Hampir dua dekade lalu, Kanada meneliti defisiensi RPP ini pada dua rumah sakit pendidikan besar. Defisiensi RPP yang terjadi mirip dengan apa yang sering ditemukan pada RPP di Indonesia, yaitu ketidaklengkapan penulisan diagnosis masuk, diagnosis, keluar, hasil laboratorium yang penting, pengobatan, dan lain-lain. Walaupun penelitian ini memakai sampel yang cukup kecil, namun memberikan pemahaman mengenai tata cara pengisian RPP pada rumah sakit pendidikan. Hirarki yang ada pada rumah sakit pendidikan menyisakan pengisian RPP pada dokter magang atau residen yunior.

Pada pengisian oleh dokter yunior/residen, defisiensi RPP dikaitkan dengan tingginya beban kerja (2) dan ketiadaan pemberian materi spesifik mengenai pengisian RPP (6). Tingginya beban kerja sering dijadikan alasan bagi para DPJP tidak melengkapi RPP. Dalam konteks pelayanan murni, perlu diteliti dengan objektif apakah pengurangan beban kerja DPJP berkontribusi dalam pengurangan defisiensi RPP. Ini penting, karena dalam berbagai diskusi, defisiensi isi berkas rekam medis selain RPP menjadi masalah di banyak tempat.

Ketiadaan rasionalisasi yang adekuat mengenai RPP lebih menarik dibahas. Selama pendidikan dokter dan dokter spesialis, tidak ada alokasi khusus pemberian materi yang spesifik mengenai RPP. Selama ini, dokter yunior mengisi RPP karena penugasan dan cara pengisiannya secara “turun temurun” diberikan oleh seniornya. Ada ide menarik untuk menjadikan pengisian RPP ini sebagai proses reflektif sebagai bagian dari pembelajaran. Proses ini diharapkan menjadi awal sintesis pengetahuan baru dan dapat menambah kualitas dan kepedulian dalam kontinuitas pelayanan pasien (2).

Temuan lain yang juga berpengaruh pada RPP defisien adalah waktu pengisian RPP. Semakin besar jarak waktu pasien pulang dan pengisian berkontribusi pada peningkatan defisiensi RPP (4,6). Beberapa rumah sakit telah berupaya mengurangi jeda waktu pengisian ini dengan mengimplementasikan sistem pengisian RPP secara elektronik. Pengisian dilakukan oleh DPJP secara mandiri atau dibantu staf lain memakai sistem rekam medis elektronik ini.

Sebuah randomized controlled trial di Kanada mengukur implementasi pengisian RPP secara elektronik ini, bukan dari sisi kelengkapan namun dari sisi kepuasan dokter layanan primer (10). Kepuasan dokter layanan primer terhadap RPP penting dinilai dalam skema kontinuitas pelayanan antar pelayanan kesehatan. Informasi klinis dalam RPP sangat diperlukan oleh dokter layanan primer untuk mengintegrasikan pelayanannya dengan kondisi klinis pasien paska pelayanan di rumah sakit.

Penelitian di Kanada tersebut membuktikan bahwa pengisian RPP secara elektronik tidak meningkatkan kepuasan dokter layanan primer terhadap kelengkapan, kualitas, dan ketepatan waktu datangnya RPP. Walau demikian, kemudahan dan kepuasan justru lebih tergambar di sisi dokter yang menuliskan RPP. Sebagian besar RPP dalam penelitian ini ditulis oleh residen atau dokter magang. Cara elektronik dianggap lebih mudah walaupun tidak mempersingkat durasi pengisiannya (10).

Sistem RPP elektronik juga mempunyai manfaat lain seperti penyimpanan basis data yang bisa dicari, integrasi dengan sistem pengingat, dan sarana transfer pasien (10). Pengembangan sistem penulisan RPP elektronik dapat menjadi bagian dari pengembangan sistem rekam medis elektronik. Alternatif lain, program RPP elektronik dapat difinalisasi terlebih dahulu untuk memudahkan DPJP mengisi RPP sambil mengembangkan sistem rekam medis elektroniknya.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa walaupun sistem RPP elektronik tidak mengubah kualitas RPP, namun memungkinkan staf untuk mempunyai persiapan yang lebih baik ketika akan menerima pasien (11). Ini menunjukkan bahwa sistem RPP elektronik menjanjikan integrasi yang lebih tinggi dalam kontinuitas pelayanan pasien.

Apakah sistem RPP elektronik akan membawa manfaat di rumah sakit mungkin masih akan diperdebatkan. Nampaknya, tetap lebih baik untuk memastikan dulu bahwa para DPJP merasa perlu untuk mengisi RPP dengan baik dan lengkap.

Sebagai penutup, perlu disepakati bahwa RPP defisien menghambat peningkatan mutu dan mengurangi efisiensi. Perlu dicari faktor yang menyebabkan RPP defisien untuk diintervensi dengan strategi yang tepat. Tidak perlu terburu-buru berpindah ke RPP elektronik bila selama kemanfaatannya untuk rumah sakit belum terlalu jelas. Sebagai sarana standar, penyelenggaraan audit dan pemberian umpan balik terhadap DPJP dengan RPP defisien dapat dilakukan. Dengan RPP yang berkualitas, lebih banyak keuntungan dari sisi klinis dan manajemen rumah sakit.

Penulis

dr. Robertus Arian Datusanantyo (Wakil Ketua Tim Akreditasi RS Panti Rapih)
Tulisan ini adalah opini pribadi

Daftar Pustaka

  1. Adeleke IT, Adekanye AO, Onawola KA, Okuku AG, Adefemi SA, Erinle SA, et al. Data quality assessment in healthcare: a 365-day chart review of inpatients’ health records at a Nigerian tertiary hospital. J Am Med Inform Assoc [Internet]. 2012 [cited 2014 May 22];19(6):1039–42. Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3534461&tool=pmcentrez&rendertype=abstract 
  2. Coit MH, Katz JT, McMahon GT. The effect of workload reduction on the quality of residents’ discharge summaries. J Gen Intern Med [Internet]. 2011 Jan [cited 2014 May 21];26(1):28–32. Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3024111&tool=pmcentrez&rendertype=abstract 
  3. Dinescu A, Fernandez H. Audit and feedback: an intervention to improve discharge summary completion. J Hosp … [Internet]. 2011 [cited 2014 May 21];6(1):28–32. Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jhm.831/full 
  4. Kind AJH, Thorpe CT, Sattin J a, Walz SE, Smith M a. Provider characteristics, clinical-work processes and their relationship to discharge summary quality for sub-acute care patients. J Gen Intern Med [Internet]. 2012 Jan [cited 2014 May 21];27(1):78–84. Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3250552&tool=pmcentrez&rendertype=abstract 
  5. Harel Z, Wald R, Perl J, Schwartz D, Bell CM. Evaluation of deficiencies in current discharge summaries for dialysis patients in Canada. J Multidiscip Healthc [Internet]. 2012 Jan;5:77–84. Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3333802&tool=pmcentrez&rendertype=abstract 
  6. Legault K, Ostro J, Khalid Z, Wasi P, You JJ. Quality of discharge summaries prepared by first year internal medicine residents. BMC Med Educ [Internet]. BMC Medical Education; 2012 Jan [cited 2014 May 13];12(1):77. Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3532338&tool=pmcentrez&rendertype=abstract 
  7. Van Walraven C, Weinberg a L. Quality assessment of a discharge summary system. CMAJ [Internet]. 1995 May 1;152(9):1437–42. Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1337907&tool=pmcentrez&rendertype=abstract 
  8. Pongpirul K, Walker DG, Winch PJ, Robinson C. A qualitative study of DRG coding practice in hospitals under the Thai Universal Coverage scheme. BMC Health Serv Res [Internet]. BioMed Central Ltd; 2011 Jan [cited 2014 Apr 29];11(1):71. Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3083332&tool=pmcentrez&rendertype=abstract 
  9. Pongpirul K, Walker DG, Rahman H, Robinson C. DRG coding practice: a nationwide hospital survey in Thailand. BMC Health Serv Res [Internet]. BioMed Central Ltd; 2011 Jan [cited 2014 May 21];11(1):290. Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3213673&tool=pmcentrez&rendertype=abstract 
  10. Maslove DM, Leiter RE, Griesman J, Arnott C, Mourad O, Chow C-M, et al. Electronic versus dictated hospital discharge summaries: a randomized controlled trial. J Gen Intern Med [Internet]. 2009 Sep [cited 2014 May 15];24(9):995–1001. Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2726886&tool=pmcentrez&rendertype=abstract 
  11. Melby L, Helleso R. Electronic exchange of discharge summaries between hospital and municipal care from health personnel ‘ s perspectives. Int J Integr Care. 2010;10(April).

{module [150]}

FORUM MUTU X

Indonesian Healthcare Quality Network (IHQN) Didukung oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM dan
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta serta Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi

Menyeleggarakan

Forum Mutu IHQN ke X Re-Design Sistem Manajemen Pelayanan Kesehatan Tingkat Primer dan Rujukan di Era Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional

  Pendahuluan

Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia yang dimulai pada 1 Januari 2014 telah berjalan enam bulan. Berbagai permasalahan terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) beredar hangat di media elektronik dan menjadi perbincangan baik di provider pelayanan kesehatan maupun di masyarakat. Sosialisasi oleh BPJS Kesehatan yang kurang, layanan rujukan, infrastruktur layanan, remunerasi, tarif INA-CBGs, dan terjadi nya fraud menjadi pembahasan selama pelaksanaan JKN ini.

Perbaikan dalam pelaksanaan JKN pun dilakukan oleh kementerian kesehatan seperti keluarnya peraturan presiden dan peraturan Menteri Kesehatan terkait pengelolaan dan penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan pertama milik pemerintah daerah. Hal ini membuat galau Kepala Puskesmas karena diberi pilihan untuk BLUD oleh pemda. Sehingga konsekwensinya Puskesmas harus mempersiapkan diri memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang diperlukan untuk mengelola dana sendiri.

Dengan adanya forum mutu IHQN ke X ini, harapannya kita dapat mere-design bpelayanan di primer & pelayanan sekunder baik untuk alur pelayanan, mutu & safety, efisiensi termasuk pencegahan fraud di Era Jaminan Kesehatan Nasional.

  Tujuan

Forum Mutu IHQN 2014 diadakan untuk memfasilitasi pembahasan konsep dan pengalaman upaya-upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Indonesia. Kegiatan Forum Mutu terdiri dari: Pelatihan, Workshop dan Pameran Poster.

  Peserta

Peserta yang diharapkan dapat ikut serta dalam Forum Mutu ini adalah:

  1. Regulator: Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Organisasi profesi (IDI, PPNI, IBI, dsb), lembaga asuransi/pembiayaan kesehatan (PT Askes, PT Jamsostek, Jamkesda, BPJS), lembaga sertifikasi/akreditasi (KARS, KALK, ISO, MenPAN, Badan Mutu, dsb), LSM bidang kesehatan dan sebagainya
  2. Pengelola sarana pelayanan kesehatan: Direktur/Manajer RS, Kepala Puskesmas dan Pimpinan klinik dan sarana pelayanan kesehatan lainnya
  3. Pengelola lembaga pendidikan tenaga kesehatan: FK, FKG, FIK, FKM, Akbid, Akper
  4. Klinisi: Dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, penunjang medik, dsb
  5. Mahasiswa: S1, S2, Pendidikan dokter spesialis, S3
  6. Pemerhati mutu pelayanan kesehatan: Perguruan tinggi, Peneliti, Konsultan

  Agenda Kegiatan :

Pra-Forum (Selasa, 19 Agustus 2014)

Proceeding book

FORUM MUTU (Rabu, 20 Agustus 2014)

08:00-08:30

Registrasi & Coffee break: Diskusi informal antar peserta dan pembicara

08:30-08:40

Tarian Pembukaan Gambyong

08:40-09:10

Moderator : Dr. Dini Handayani, MARS

09:10-10:05

Keynote I: Rancang Bangun Sistem Pelayanan Kesehatan Primer di Era Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional

  Dr. Siti Wahyuningsih, MKes (Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta)

10:05-11:05

Keynote II: Rancang Bangun Sistem Pelayanan Kesehatan Rujukan di Era Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional

  Dr. Bambang Wibowo, SpOG (RSUP Dr. Karyadi Semarang)

11:05-12:00

Keynote III: Rancang Bangun Sistem Renumerasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan di Era Jaminan Kesehatan Nasional

  Dr. Andreasta Meliala, DPH, MKes, MAS (FK UGM)

 


12:15-13:00

Lunch break

 

Sesi Pararel A:

Rancang bangun implementasi keselamatan pasien dan manajemen mutu pelayanan di era penerapan Jaminan Kesehatan Nasional

Moderator:
dr. Tonang Dwi Ardyanto, SpPK, PhD

Sesi Pararel B:

Rancang bangun sistem informasi rumah sakit di era implementasi jaminan kesehatan nasional

Moderator:
dr. Guardian

13:00-14:00

Sesi A1: Implementasi keselamatan pasien dan manajemen mutu pelayanan di RS pendidikan: pelajaran dari penerapan JCI

Drg. Basoeki Soetardjo MMR (RSUD Dr. Moewardi Surakarta)

Sesi B1: Pengembangan Sistem dan Pedoman Rujukan Layanan Primer: Hasil Audit Mutu Layanan Rujukan di 44 Puskesmas DKI

Dr. Dien Emmawati (Kadinkes Prov DKI)

14:00-15:00

Sesi A2: Implementasi keselamatan pasien dan manajemen mutu pelayanan di RS Swasta yang ikut dalam skema JKN

Dr. Dini Handayani MARS (RS Awal Bross)

Sesi B2: Integrasi sistem informasi data klaim dan mutu pelayanan: pengalaman di era PT ASKES dan BPJS

  Dr. Anis Fuad DEA (FK UGM)

15:00-16:00

Sesi A3: Implementasi Keselamatan Pasien pada pelayanan di ICU

dr. Rudyanto Soedono, SpAn(K)-KIC (RSCM)

Sesi B3: Identifikasi fraud melalui data klaim

DR. dr. Fathema Djan, SpB, BTKV (RS PELNI)

 

 

16:00-16:30

Penutup dan Coffee break: Diskusi informal antar peserta dan pembicara

Kamis, 21 Agustus 2014

08:30-09:00

Coffee break: Diskusi informal antar peserta dan pembicara

 

Sesi Pararel A:

Keselamatan pasien dan mutu pelayanan dalam kurikulum pendidikan

Moderator :
dr. Wahyudi Istono, M.Kes

Sesi Pararel B:

Menuju pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan efisien

Moderator: dr. Trisasi Lestari, MPH

09:00-09:45

Sesi A4:  Penerapan keselamatan pasien dalam kurikulum pendidikan dokter

dr. Setyo S. Raharjo, MKes (FK UNS)

Sesi B4:  Pengembangan Sistem Kendali Mutu dan Biaya Penatalaksanan TB di RS: Pengalaman projek Otsuka:

  dr. Ari Probandari MPH, PhD (FK UNS)

09:45-10:30

Sesi A5: Muatan Terminologi Medis dalam Kurikulum Pendidikan Tenaga Kesehatan untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien dalam Pengisian Rekam Medis

dr. Rano Indradi Sudra, M.Kes

Sesi B5:  Strategi Efisiensi Biaya pada Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Swasta Kelas B

  Astari Mayang, dr, MARS (RS Pelni)

10:30-11:15

Sesi A6:  Patient safety and medical education

dr. Viera Wardhani, MKes (FK Brawijaya)

Sesi B6: Merencanakan Layanan Klinis yang inovatif

dr. Bayu Chandra Cahyono, MM / RS Kaliwates Jember

11:15-12:00

Sesi A7:  Keselamatan Pasien dan Mutu Pelayanan dalam kurikulum pendidikan dokter layanan primer/dokter keluarga

Dr. Mora Claramita, MmedEdu, PhD (Family Medicine FK UGM)

Sesi B7: Implementasi Kepmenkes No 857 tentang Penilaian Kinerja Puskesmas dalam Sistem Jaminan Kesehatan

Dr. Ismet Kusasih (Dinas Kesehatan kota Samarinda)

 

 

12:00-13:00

Lunch break

 

Moderator : drg. Puti Aulia rahma , MPH

13:00-14:00

Keynote IV: Deteksi dan Pencegahan Fraud dalam Pelayanan Kesehatan

  dr. Hanevi Djasri, MARS

14:00-15:00

Keynote V:  Pedoman Pencegahan Fraud di Rumah Sakit

  dr. Arjuna (Kemenkes RI)

15:00-16:00

Keynote VI: Hasil Forum Mutu 2014 dan Penutupan serta Pengumuman Rencana Forum Mutu 2015

  dr. Tjahjono Kuntjoro, MPH, DrPH

 

16:00-16:30

Penutup dan Coffee break: Diskusi informal antar peserta dan pembicara

 

biaya icon Biaya

Kegiatan

Biaya*

Semiloka Dokter Keluarga (19 Agustus 2014)

Rp. 200.000,-

Pelatihan Clinical Pathways (19 Agustus 2014)

Rp. 1.500.000,-

Pelatihan Audit Keperawatan (18-19 Agustus 2014)

Rp. 2.000.000,-

Pelatihan Perencanaan dan Pengendalian Biaya RS (19 Agustus 2014)

Rp. 1.500.000,-

Forum Mutu IHQN (20 -21 Agustus 2014)

Rp. 2.500.000,-

*Diskoun 10% untuk pendaftaran lebih dari 10 orang.
Biaya Pendaftaran dapat ditransfer melalui Bank BNI UGM Yogyakarta No.Rekening 0203024192 atas nama PKMK Fakultas Kedokteran UGM

 

  Informasi:

Nasiatul Aisyah Salim
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Mobile : +6281390979488 / +6282367011312 / +6281328003119
Email : aisyah.salim88@gmail.com / armiatinmmr@yahoo.co.id  / ndiani_86@yahoo.com 

 

 

 

 

PPNI Desak Layanan Home Care Masuk JKN

SEMARANG, suaramerdeka.com – Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mendesak pemerintah untuk memasukkan layanan perawatan di rumah atau home care dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selama ini layanan JKN baru mencakup rumah sakit, klinik, puskesmas, dan lebih menekankan pada pembiayaan layanan dokter.

Continue reading

Dana JKN Berpotensi Dikorupsi Massal

Jakarta, HanTer – Besarnya dana yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tidak disertai dengan transparansi berpotensi terjadinya tindakan koruptif. Terlebih, dalam UU BPJS disebutkan, BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden.

Continue reading

Kerjasama FK UGM & Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tentang Pengembangan Sistem Rujukan Pelayanan Primer di Puskesmas Provinsi DKI Jakarta

edi-23meiPada tanggal 21 Mei 2014 di Dinas Kesehatan DKI Jakarta, telah terjadi perjanjian kerja sama antara Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya dengan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada tentang pengembangan Sistem Rujukan Pelayanan Primer Terpadu di Puskesmas Provinsi DKI Jakarta.

Awal mula adanya kerjasama ini adalah FK UGM mendapat undangan dari rektor yang dalam undangan tersebut membahas apa yang akan diusulkan oleh UGM ke Gubernur DKI, Jokowi Widodo. Dalam beberapa kali rapat di Universitas, masing-masing fakultas didorong untuk memberikan usulan kepada Jokowi. Dari beberapa kali rapat tersebut, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta membuat MoU yang mana mitra juga didatangkan misalnya bidang kesehatan diwakili oleh dinas kesehatan Jakarta. Fakultas diminta persentasi 2-3 menit terkait usulan untuk DKI Jakarta, misalnya fakultas kehutanan yang memaparkan mengenai pohon jenis apa yang menyerap polutannya lebih tinggi. Dan FK UGM salah satu fakultas di UGM yang mendapat kesempatan bekerjasama dengan DKI Jakarta.

Prof. dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan proyek besar yang ketiga yang mana pertama adalah sister hospital dengan pengembangan sistem, kedua peningkatan kompetensi bidan (SPMKK) dengan beban kegiatan di kompetensi dan ketiga sistem rujukan pelayanan primer.

Tujuan dari kegiatan pengembangan sistem rujukan layanan kesehatan primer di DKI Jakarta ini adalah menyusun sistem dan manual rujukan layanan kesehatan primer, meningkatkan kompetensi dokter layanan primer, melakukan uji coba sistem dan manual rujukan layanan kesehatan primer dan mengukur efektivitas sistem dan manual rujukan layanan kesehatan primer.

{module [152]}

Lampiran

Detail Topik :

TAHAP & MODUL

TUJUAN MODUL

METODE & MATERI

PENUGASAN

Pembukaan

18 Juni 2014,
(Jam 09.00 – 11.00)

Video pembuka.
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MS.c, PhD Live dari USA

Modul Bersama
Juni 2014

 

 

 

Modul 1. Memahami Fraud di Jaminan Kesehatan Dan Aspek Hukum Pidana Dan Perdata

(16 – 28 Juni 2014)

  1. Memahami apa yang disebut sebagai fraud di berbagai bidang.
  2. Memahami apa yang disebagai fraud di dalam jaminan kesehatan.
  3. Memahami aspek penegakan hukum fraud di bidang kesehatan.

Self Learning

  1. Video Pengantar Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
  2. Video dan PPT Potensi Korupsi di Sistem Jaminan Kesehatan: Observasi Awal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – Niken Ariati (Fungsional Litbang KPK)
  3. Video dan PPT Deteksi dan investigasi fraud dalam asuransi kesehatan, bagaimanaa situasi di Indonesia. Dr. Drg. Yulita Hendrartini, MKes, AAK (KPMAK FK-UGM)
  4. Video dan PPT Sistem Pencegahan Korupsi dan Fraud secara Internal di BPJS.  dr. Taufik Hidayat, MM (PT Askes Indonesia)
  5. Video dan PPT Peran OJK sebagai Pengawas Eksternal. Sumarjono (Kepala OJK Kementerian Keuangan)
  6. Video dan PPT Peran Perguruan Tinggi dalam Pencegahan dan Pengendalian Fraud/Korupsi.  Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD (PKMK FK-UGM)

Referensi:

  1. Review of corruption in the health sector: theory, methods and interventions
  2. Artikel – artikel Fraud dari FBI

Tatap Muka (disiarkan juga melalui webbinar)

  1. Seminar JKN dan Potensi Fraud di RS

Menjawab pertanyaan:

  1. Uraikan pemahaman Anda mengenai Fraud dan Fraud di bidang kesehatan
  2. Mengidentifikasi berbagai bentuk Fraud yang berpotensi terjadi dalam Jaminan Kesehatan Nasional dan aspek hukum pidana dan perdata yang terkait

 

Modul 2. Memahami Apa Yang Terjadi Di Luar Negeri Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Fraud

(30 Juni – 5 Juli 2014)

  1. Memahami apa yang terjadi di Negara yang menggunakan system asuransi kesehatan seperti Amerika Serikat
  2. Memahami apa yang terjadi di negara yang menggunakan system berbasis national health service (bukan asuransi), seperti di inggris
  3. Memahami berbagai intervensi pencegahan fraud di Negara – Negara tersebut.

Self Learning

  1. Pembelajaran dari Global Health Care Anti-Fraud Network (GHCAN)
  2. Pembelajaran dari FBI – USA
  3. Pembelajaran dari National Health Care Anti-Fraud Association – USA
  4. Pembelajaran dari America’s Health Insurance Plans (AHIP)
  5. Pembelajaran dari Medicare Australia

Diskusi on-line

Diskusi antar peserta dengan moderator dari pengelola Blended Learning tentang berbagai metode pencegahan dan pemberantasan fraud

Menjawab pertanyaan:

  1. Mengapa system anti fraud di Inggris belum terlalu besar seperti yang ada di Amerika Serikat? Mohon jawaban disusun dengan mengacu pada modul 1.
  2. Berdasarkan pengalaman di kedua Negara tersebut, apa relevansinya untuk Indonesia yang sedang mengalami perubahan besar dari system bukan jaminan menjadi jaminan berbasis prinsip asuransi kesehatan.
  3. Mengidentifikasi berbagai metode pencegahan dan pemberantasan fraud dari berbagai negara maju yang cocok diterapkan di Indonesia

Modul 3. Aspek Hukum Pidana Fraud

(7 – 19 Juli 2014)

  1. Memahami Hukum Pidana dan Perdata tentang Penipuan
  2. Memahami Tindak Pidana Korupsi.
  3. Memahami berbagai kasus hukum fraud di Amerika Serikat
  4. Melakukan scenario mengenai fraud di JKN dari perspektif hukum.

 

Self Learning

  1. Pengantar
  2. KUHP Hukum Pidana dan Perdata
  3. Hukum Tindakan Pidana Korupsi
  4. Video dan PPT dari Workshop dengan topik: Mengapa fraud di JKN dapat masuk ke hukum Pidana dan Tindakan Pidana Korupsi?

Tatap Muka (disiarkan juga melalui webbinar)

  1. Seminar Aspek Hukum Pidana Fraud dengan narasumber dari Biro Hukum Kemenkes, KPK dan Bareskrim

Menyusun esai:

Pandangan pribadi tentangn perkembangan korupsi dan fraud di sektor kesehatan, mengapa terjadi dan apa  dampak perubahan dalam sistem pelayanan kesehatan serta bagaimana pencegahan dan penuntutan?

Modul Klinisi
Juli 2014

 

 

 

Modul 4A. Peran klinisi dalam pencegahan fraud di rumah sakit.

 

 

 

Modul 5A. Mengidentifikasi dan Menghitung Besar Fraud dalam Pelayanan Klinisi (clinical care)

 

 

 

Modul 6A. Menyusun kegiatan pencegahan fraud di level pelayanan klinis

 

 

 

Modul Manajer
Juli 2014

 

 

 

Modul 4B. Peran manajer dalam pencegahan fraud di rumah sakit.

 

 

 

Modul 5B. Mengidentifikasi dan Menghitung Besar Fraud di level rumah sakit

 

 

 

Modul 6B. Menyusun kegiatan pencegahan fraud di level organisasi

 

 

 

Modul Pengawas
Juli 2014

 

 

 

Modul 4C. Peran pengawas dalam pencegahan fraud di rumah sakit.

 

 

 

Modul 5C. Mengidentifikasi metode pengawasan yang dapat digunakan

 

 

 

Modul 6C. Menyusun kegiatan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pencegahan fraud di rumah sakit

 

 

 

Modul Peneliti
Juli 2014

 

 

 

Modul 4D. Peran peneliti dalam pencegahan fraud di rumah sakit.

 

 

 

Modul 5D. Mengidentifikasi permasalahan dan metode penelitian yang dapat digunakan

 

 

 

Modul 6D. Menyusun kegiatan penelitian pencegahan fraud di rumah sakit

 

 

 

Evaluasi
Agustus 2014

 

 

 

Ujian Akhir dan Pengumpulan Tugas Akhir