Seberapa Baik Data Asuransi Kesehatan Dapat Digunakan Sebagai Sumber Informasi Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan? : Pengalaman Medicare untuk CABG

Disarikan oleh: drg. Puti Aulia Rahma, MPH

Lembaga asuransi kesehatan seperti PT. Askes di Indonesia merupakan salah satu sumber data yang dapat digunakan untuk menilai mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh berbagai jenis sarana pelayanan kesehatan (dari primer hingga tingkat tersier) baik untuk penyakit kronis maupun penyakit akut. Namun demikian, untuk dapat memberikan informasi yang baik maka data yang dimiliki asuransi kesehatan juga harus dipastikan merupakan data yang baik.

Salah satu penelitian yang mengevaluasi seberapa baik data lembaga asuransi kesehatan dapat digunakan untuk menggambarkan mutu pelayanan yang diberikan oleh sarana pelayanan kesehatan adalah penelitian yang dilakukan oleh Hannan dkk. Tim peneliti mengumpulkan data klinis dari New York’s Cardiac Surgery Reporting System (CSRS) dan data administratif dari Health Care Financing Administration’s Medicare Provider Analysis and Review File (HCFA’s MEDPAR). Tiga puluh satu rumah sakit di New York yang menyelenggarakan layanan bedah coronary artery bypass graft (CABG) sekitar tahun 1991 – 1992 menjadi lokasi pengumbilan data. Sebanyak 13.557 pasien yang sesuai dengan data, dipilih sebagai sample. Data tersebut dianalisis dalam studi observasi yang bertujuan untuk menilai kemampuan relatif data klinis dan administratif untuk menilai kualitas pelayanan rumah sakit terhadap pasien bedah CABG.

Penggunaan data administratif dalam penelitian ini mendatangkan keuntungan dan kerugian tersendiri. Tidak mahal dalam proses pengumpulannya, mudah diakses dan dapat mengidentifikasi perbedaan outcome regional, merupakan keuntungan yang sangat membantu peneliti. Namun, data administratif ini cukup sulit untuk digunakan untuk menilai kualitas layanan, hanya dapat digunakan untuk menyaring potensi masalah kualitas layanan.

Berbeda dengan data administratif, data klinis dapat digunakan dengan mudah dalam penelitian ini, khususnya untuk memprediksi mortalitas bedah CABG. Kenyataan ini didukung dalam penelitian lain sebelumnya yang juga mengkomparasi penggunaan data administratif dan data klinis. Model statistik yang dibangun dari data klinis dapat lebih prediktif, secara substansial, dibandingkan data administratif. Identifikasi outlier rumah sakit juga berbeda secara substansi. Perbedaan substansi ini dapat diatasi dengan penambahan 3 elemen data klinis ke dalam data administratif, demikian saran penelitian tersebut.

Hasilnya evaluasi menunjukan: Pertama, ketika digunakan untuk mengeliminasi diagnosis sekunder yang diduga lebih merupakan komplikasi, bukan faktor resiko (komorbiditas), data administratif memiliki kemampuan prediksi lebih rendah dibandingkan data klinis. Namun demikian temuan kedua juga menunjukan bahwa bila model administratif telah dimodifikasi untuk mengeliminasi komplikasi potensial memberikan kemampuan prediksi tidak terlalu rendah dibanding model klinis.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah: staf yang bertugas dibidang pengumpulan data administrasi hendaknya menambah beberapa elemen data klinis pada data tersebut. Implementasi saran ini membutuhkan sistem yang dapat memberi peringatan kepada pengkode ketika sebuah kasus sudah dikode. Sistem juga harus memudahkan pengkode untuk memasukkan data bila ada bidang baru dari tipe kasus yang sudah ada. Tipe-tipe kasus dapat juga ditambah sewaktu-waktu sehingga data adiminstratif dapat segara digunakan oleh investigator untuk meneliti berbagai macam pasien.

Nampaknya rekomendasi penelitian ini juga bisa diterapkan di Indonesia. Per tahun 2012, penelitian Vania dan Sastramihardja dari ITB menunjukkan bahwa mekanisme pendataan dan pengumpulan data sektor informal pendukung PT. Askes masih belum baik. Saat ini, PT. Askes menggunakan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi dengan platform bernama ASTERIX (Askes Integrated dan Responsive Information Exchange). Untuk mencapai target peserta Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan di tahun 2014, PT. Askes menggunakan sistem di dalam ASTERIX yang disebut bridging system yaitu Sistem Antrian Terpadu dan Sistem Klaim Terpadu. Saat ini kondisi pengelolaan sistem informasi PT. Askes memiliki aplikasi bisnis yang cukup bagus, namun infrastruktur teknis yang dimiliki masih menjadi kelemahan sehingga kinerja ASTERIX belum optimal.

Sumber:

Hannan, EL., Racz, MJ., Jollis, JG. dan Peterson, ED., 1997, Using Medicare Claims Data to Assess Provider Quality for CABG Surgery: Does It Work Well Enough?, HSR: (Health Services Research), 31:6.

Vania DR. dan Sastramihardja, HS., 2012, Penyusunan Rekomendasi Kendali Sistem Informasi Cakupan Semesta dengan Menggunakan Proses Penilaian Resiko, Jurnal Sarjana Institut Teknologi Bandung Bidang Teknik Elektro dan Informatika, Vol. 1, No. 2.

 

{module [150]}

Mutu Pelayanan Kesehatan: Apa Peran Sistem Jaminan Kesehatan (Disamping Meningkatkan Akses)?

Sabtu minggu lalu, salah satu pakar manajemen mutu pelayanan kesahatan dari Inggris dan juga penggagas pembentukan The International Society for Quality in Health Care (ISQua), DR. dr. Charles Shaw menjadi pembicara tamu di FK-UGM dalam program Continuing Medical Education (CME).

Salah satu pokok bahasan terpenting adalah mengenai integrasi sistem mutu dalam pelayanan kesehatan. Shaw yang juga salah satu konsultan WHO Indonesia menjelaskan bahwa saat ini di Indonesia terdapat berbagai upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang umumnya terdiri dari upaya menyusun standar (seperti standar perijinan, standar akreditasi, standar kompetensi, standar pelahyanan minimal, standar alat, prosedur standar, dsb) dan upaya untuk melakukan pengukuran. Upaya penyusunan standar ini juga (seharusnya) diikuti dengan upaya untuk mengukur kepatuhan pemenuhan standar dan upaya untuk melakukan perubahan/perbaikan agar tingkat kepatuhan meningkat.

edi-10jun

Di Indonesia, berbagai upaya peningkatan mutu tersebut tidak terintegrasi satu sama lain, masing-masing upaya berdiri sendiri, hal ini juga sering terjadi di negara-negara lain. Sebagai contoh, untuk standar, umumnya terdiri dari 2 jenis, yaitu standar klinis (clincal standard) dan standar manajemen (organisational standard). Standar klinis seharusnya disusun berdasarkan penelitian biomedis (kedokteran, keperawatan, dsb) sehingga menghasilkan sebuah pedoman pelayanan klinis ataupun clinical pathways (kadang meski telah tersedia hasil penelitian dari negara maju, organisasi profesi di Indonesia masih perlu untuk melakukan penelitian klinis untuk melihat kesesuaian dengan karakteristik manusia Indonesia). Demikian pula dengan standar manajemen, seharusnya berasal dari penelitian dalam bidang manajemen (misalnya di Amerika penelitan IOM tentang medical error menghasilkan standar keselamatan pasien). Namun intergrasi antara penelitian dengan penyusunan standar ataupun integrasi antara standar klinis dengan standar manajemen sering tidak terjadi.

Measurement ataupun pengukuran kinerja mutu juga sering tidak terintegrasi satu sama lain, misalnya pengukuran di rumah sakit seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Akreditasi, Standar Perijinan, Standar Pelayanan Publik. Berbagai jenis pengukuran yang perlu diintegrasikan meliputi berbagai jenis pengukuran indikator, audit klinik, survey, peer review dan inspeksi.

Tantangan terbesar terutama muncul dalam mengintergrasikan berbagai upaya improvement atau perbaikan/perubahan. Di Indonesia ini bisa meliputi: Perencanaan dari Kementerian Kesehatan (misalnya dalam bentuk Kerangka Kerja Nasional untuk Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan / National Healthcare Quality Framework, yang saat ini belum tersedia); Dorongan atau peer pressure dari organisasi profesi (seperti pada saat ini IDAI dan POGI sedang menyusun rencana untuk melakukan Audit Medik Nasional, dimana hasil audit dapat menjadi salah satu bentuk peer pressure); Perubahan manajemen (misalnya perubahan pengelolaan komplain pasien/masyarakat yang saat ini sedang dikembangkan oleh para pemimpin RS yang bergabung dalam PERSI); Pelatihan berkelanjutan (seperti yang saat ini dilakukan oleh berbagai intitusi pendidikan/pelatihan dan perguran tinggi); Memberdayakan konsumen (seperti yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia misalnya).

Menyambut diterapkannya SJSN-BPJS pada 1 Januari 2014, maka perlu juga dipahami bahwa mekanisme pembayaran pelayanan kesehatan juga merupakan salah satu metode penting dalam improvement atau perbaikan/perubahan mutu pelayanan. Hal ini akan terkait dengan memanfaatkan data yang akan dimiliki oleh BPJS (atau telah dimiliki oleh PT. Askes) untuk mengukur dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, pemberian insentif oleh BPJS untuk medorong mutu, pengembangan mekanisme benchmark antar sarana, dsb.

Untuk mengasilkan sistem mutu pelayanan kesehatan yang integrasi ataupun sebuah National Healthcare Quality Framework diperlukan pemetaan berbagai upaya peningkatan mutu di Indonesia yang pernah dan masih dilakukan. Pemetaan ini perlu dilakukan untuk mengetahui standar dan mekanisme pengukuran serta perbaikan apa yang sudah dihasilkan, lembaga apa saja yang berperan, produk hukum apa saja yang terkait hingga lembaga donor mana saja yang terlibat dan hasilnya.

Dari pemetaan tersebut maka dapat terlihat sistem mutu pelayanan kesehatan di Indonesia, apa saja yang kita telah miliki, apa saja yang belum kita miliki dan apa yang perlu kita lakukan serta peran SJSN-BPJS. (hd)

Catatan: Indonesian Healthcare Quality Network (IHQN) saat ini sedang berusaha memetakan hal tersebut. Apakah anda tertarik untuk berpartisipasi?

 

{module [152]}

Tarif Rumah Sakit di Bandung Turun

Padalarang (Tribunnews.com) – Pemerintah kabupaten (pemkab) Bandung Barat melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB memastikan bahwa retribusi atau tarif rumah sakit di seluruh wilayah Bandung Barat untuk masyarakat umum akan diturunkan dari semula Rp 20 ribu per pasien, menjadi Rp 15 ribu per pasien. Sedangkan untuk pasien jamkesmas dan jamkesda tidak dipungut biaya karena ditanggung oleh pemerintah.

Continue reading

Perempuan Tak Mudah Terinfeksi di Rumah Sakit

doc. koran jakartaNew York (Tempo.co) : Perempuan cenderung tak mudah terkena infeksi ketika berada dalam perawatan kesehatan di rumah sakit. Sebuah studi baru menunjukkan perbedaan jumlah koloni bakteri kulit yang dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin si pasien.

Continue reading

Video Streaming

Video Streaming

Continuing Medical Education

“External Assessment of Health Services” (Untuk CME)

 


 

 Download Materi Presentasi

RSUD Djasamen Saragih Kekurangan dokter Ahli dan Peralatan Medis

Siantar (Tribunnews.com) – Wakil Direktur RSUD Djasamen Saragih, dr Maya didampingi Humas dr Andi Rangkuti mengatakan saat ini kondisi RSUD Dr Djasamen Saragih kekurangan banyak alat-alat medis ataupun tenaga dokter ahli yang berguna memaksimalkan pelayanan di RSUD Dr Djasamen Saragih. Oleh sebab itu., aku dr Maya, pihaknya telah mengajukan perubahan status dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dr Djasamen Saragih.

Continue reading

Regulating The Quality of Health Care : Lessons from Hospital Accreditation in Australia and Indonesia

2Perbaikan dalam pengukuran, pemantauan dan regulasi mutu pelayanan rumah sakit merupakan prioritas kebijakan penting bagi negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, terutama dengan diperkenalkannya rancangan asuransi kesehatan yang dibiayai secara nasional untuk mencapai penanganan kesehatan secara universal. Perbaikan akreditasi di Australia dan Indonesia menunjukkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih tertata dan akuntabilitas pemerintah yang semakin besar.

Akreditasi rumah sakit sebagai sebuah metode mekanisme yang menemui beberapa tantangan. Di Australia, permasalahan utama yang dijumpai adalah berhubungan dengan persoalan bahwa program tersebut di luar kendali dan pantauan pemerintah. Sedangkan permasalahan yang ditemukan di Indonesia lebih berkaitan dengan kurangnya keterlibatan atau dukungan dari tenaga medis, dan kurangnya kapasitas untuk mengelola dan menata pelaksanaan program akreditasi.

Laporan selengkapnya bisa di Klik Disini