Author: Div Mutu

Tiga Puskesmas Kota Bogor Kantongi ISO

Bogor (Beritasatu.com) – Tiga Pusat Layanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Bogor, Jawa Barat berhasil meraih dan mengantongi sertifikat “ISO” 9001-2008 dari “Worldwide Quality Assurance (WQA)”.

“Dengan sertifikat ISO untuk tiga Puskesmas ini, total sudah ada enam puskesmas yang memiliki sertifikat ISO pada 2012,” Kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Rubaeah, di Bogor, Jumat (21/12).

Ketiga puskesmas yang mendapat sertifikat ISO 9001-2008 adalah Puskesmas Tegal Gundil, Puskesmas Kedung Badak, dan Puskesmas Semplak. Sertifikar ISO 9001-2008 diserahkan oleh Direktur WQA kepada Wali Kota Bogor, Diani Budiarto pada Senin (17/12) lalu.

Layanan Mirip Puskesmas, RS BDH Disuntik Rp 50 M

SURABAYA (surabayapost.co.id) – Keberadaan Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (RS BDH) di Benowo dinilai kalangan DPRD Surabaya masih belum maksimal. Indikatornya, rumah sakit (RS) milik Pemkot itu layanannya masih seperti Puskesmas, kendati statusnya sudah menjadi rumah sakit tipe B. Karena itu untuk meningkatkan pelayanan, RS di Benowo itu akan disuntik Rp 50 miliar tahun 2013.

“Kami melihatnya seperti itu. Padahal RS BDH adalah rumah sakit tipe B yang dilengkapi ruang rawat inap dan sejumlah alat kesehatan (alkes),” ungkap Saifudin Zuhri, Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Jumat (21/12).

Kimia Farma rambah rumah sakit

JAKARTA (Kontan.co.id) – Perusahaan farmasi PT Kimia Farma Tbk (KAEF) akan melebarkan sayap bisnis tahun depan. Perusahaan plat merah ini akan merangsek masuk ke bisnis rumah sakit.

Dana sekitar Rp 300 miliar sudah Kimia Farma siapkan untuk aksi korporasi ini. Niatannya, dana tersebut untuk membangun rumah sakit khusus liver. Rumah sakit khusus ini berlokasi di Jalan Sahardjo, Tebet, Jakarta yang berdiri di atas lahan seluas 5.200 m2.

Djoko Rusdianto, Sekretaris Korporat PT Kimia Farma Tbk bilang ada dua alasan Kimia Farma mendirikan rumah sakit tersebut. Pertama, merujuk data Kementeria Kesehatan, sekitar 10% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 23 juta penduduk pernah terserang penyakit liver atau hepatitis.

RS Antam Medika Layani Pasien BPJS dan KJS

JAKARTA (Pos Kota) – Rumah Sakit Aneka Tambang Medika (Antam) menyatakan, siap menerima pasien Jakarta Sehat (KJS) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 2014 mendatang.

Rumah Sakit yang mengusung konsep lingkungan hijau ini menjadi percontohan pada pembangunan rumah sakit di DKI Jakarta.

Kemenkes Alokasikan Anggaran Khusus Pelatihan Keperawatan Jiwa

Nusa Tenggara Barat (Beritasatu.com)– Kementerian Kesehatan mengalokasikan sejumlah anggaran khusus untuk pelatihan keperawatan jiwa bagi paramedis di berbagai institusi pelayanan kesehatan.

“Anggarannya sudah dialokasikan untuk 2013 dari dana dekonsentrasi, namun saya lupa angka persisnya,” kata Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, setelah meninjau kondisi Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tadi sore.

Menurut dia, bukan hanya soal jumlah dana, tetapi yang terpenting adalah komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pelatihan itu.

RS Bergerak di Morotai Mulai diaktifkan

TERNATE, KOMPAS.com – Rumah Sakit (RS) Bergerak di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara (Malut) yang sudah beroperasi secara umum masih meminjamkan tenaga kesehatan dari RSUD Pulau Morotai mulai diaktifkan.

Kepala RS Bergerak Julius Kabupaten Pulau Morotai, Giscard Krons ketika dihubungi dari Ternate, Senin mengatakan, saat ini dari tenaga kesehatan RSUD yang digunakan di RSB kurang lebih sebanyak 20 orang, dengan diberikan tunjangan.

Selain itu, untuk tenaga dokter, pihaknya memastikan pada Januari 2013 mendatang sudah ada dan kehadiran tenaga dokter akan disiapkan secara bertahap sesuai kebutuhan.

Jumlah Internis Umum Masih Kurang

MEDAN, KOMPAS.com – Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Aru W. Sudoyo mengatakan Indonesia membutuhkan banyak dokter spesialis penyakit dalam umum (internis umum), mengingat jumlah penduduk yang cukup tinggi dan wilayah yang sangat luas.

“Jumlah anggota PAPDI di seluruh Indonesia sekitar 2.556, seharusnya idealnya, dokter khusus penyakit dalam dibutuhkan lebih dari 20.000 orang,” katanya pada Kongres PAPDI ke-XV di Medan Rabu (12/12/2012), dengan tema 55 Tahun Peran Profesional PAPDI : Menapak Era Globalisasi di Tengah Masyarakat Indonesia dan Kedokteran Universal.

Harapan Direktur terhadap Perilaku Dokter Spesialis dan Dokter dalam Konteks Sistem Kontrak Kerja di RS Puri Indah

Tanggal 8 Desember 2012 telah diadakan diskusi yang dihadiri oleh mahasiswa Kedokteran dan mahasiswa S2 IKM FK UGM dengan pembicara dr.Mus Aida.,MARS yang merupakan direktur pelayanan medik RS Puri Indah Jakarta. Dalam pemaparannya membahas mengenai bagaimana perilaku dokter dan dokter spesialis di RS dan sistem kontrak kerja di RS Puri Indah.

Di awal pemaparan, dr.Mus Aida.,MARS menjelaskan bahwa rumah sakit harus mempunyai good governance yang didalamnya terdapat hospital bylaws yang terdiri dari corporate bylaws dan medical staff bylaws. Peraturan internal staf medis (medical staff bylaws) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (clinical governance) untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit. Dulu, pembuatan medical staff bylaws dilakukan oleh Komite medik yang nantinya akan diperlihatkan ke Direktur RS untuk meminta persetujuan. Namun sekarang sudah tidak lagi semenjak lahirnya permenkes RI No 755/Menke/PER/IV/2011 tentang penyelenggaraan komite medik di rumah sakit. Dengan adanya permenkes tersebut maka komite medik berada dibawah Direktur RS sehingga direktur RS memiliki kewenangan penuh terhadap dokter.

Dalam melakukan pelayanan medis, setiap staf medis mendapatkan penugasan klinis dari direktur RS berupa pemberian kewenangan klinis (clinical privilege) melalui penerbitan surat penugasan klinis (clinical appointment) yang mana sebelumnya telah mendapat rekomendasi dari komite medik (dilakukan kredensial). Namun dalam keadaan darurat, direktur RS dapat memberikan surat penugasan klinis tanpa rekomendasi komite medik.

Di RSPI sedang proses akan dilakukan performance service evaluation yaitu bukan mengevaluasi dokternya melainkan mengevaluasi prakteknya sebagai seorang profesional di rumah sakit yang dilakukan tiap setahun sekali. Namun apabila sebelum 1 tahun sudah terindikasi ada hal-hal yang merugikan pasien maka akan di evaluasi.
Dalam sistem kontrak di RSPI, dokter diperlakukan sebagai mitra RS dengan masa kontrak satu tahun. Namun diputuskan mulai tahun 2013, masa kontrak menjadi setiap tiga tahun. Untuk batas usia berpraktik pada umur 60 tahun yang dapat diperpanjang sampai dengan 65 tahun namun dengan perubahan status menjadi paruh waktu. Sedangkan untuk tarif dokter di RSPI, diberikan sesuai dengan mutu yang dokter berikan kepada pasien. Seperti contoh ada dokter yang hanya mau menerima 10 pasien karena dokter akan memberikan penjelasan selama 30 menit kepada setiap pasiennya. Sehingga tarif tiap pasien cukup tinggi namun hal tersebut tidak menjadi masalah bagi pasien karena harga dan mutu yang diberikan dokter sebanding.

Dokter dengan gelar MARS dari Universitas Indonesia ini berpesan agar tidak hanya suatu RS perlu mencari dokter yang telah memiliki nama namun yang terpenting adalah buatlah pasien datang ke RS karena RS tersebut bagus dengan menunjukkan pada pasien bahwa pasien akan mendapatkan jaminan rasa aman dan nyaman. Salah satu cara yang dapat ditunjukkan agar pasien merasa aman dan nyaman misalnya dokter mempraktekan mencuci tangan dihadapan pasien. Sehingga pasien sadar akan pentingnya mencuci tangan dan pasien percaya bahwa dokter dan perawat melakukan menjaga keselamatan pasien.

Dalam pembicaraan terakhir, dr.Mus Aida.,MARS yang juga pernah bekerja di RSPAD berharap agar dokter & dokter spesialis bisa memperhatikan visi, misi, nilai-nilai dan moto RS dalam bekerja, mematuhi PKS-Kemitraan RS-Dokter, mematuhi medical staff bylaws, tata kelola klinis, SPM, Standar Akreditasi yang telah ditempuh oleh RS, menjunjung tinggi kode etik kedokteran dan yang paling diharapkan adalah dapat berperan serta dalam kegiatan RS. (NAS)

Berikut adalah materi pembicara : dr.Mus Aida.,MARS

Pengembangan clinical pathway stroke

Yogyakarta (strokebethesda.com) – Clinical pathway adalah rencana penatalaksanaan pasien yang bersifat multi disiplin, yang berisi detail langkah-langkah penanganan seorang pasien mulai masuk RS sampai dengan keluar RS. Saat ini tim stroke center RS Bethesda melakukan kegiatan pengembangan dan uji coba pathway.

Clinical pathway merupakan langkah-langkah protokol terapi dan standar pelayanan pasien. Clinical pathway lebih merupakan pengingat (reminder) dan perangkat evaluasi untuk kemajuan pasien. Clinical pathway bukan merupakan tirani bukti ilmiah dan tidak mengancam kebebasan klinik. Penyimpangan/ variansi dari pathway masih sangat dimungkinkan sesuai dengan perkembangan kondisi pasien.

Hanya 180 dokter spesialis penyakit dalam di Sumut

MEDAN (waspada.co.id) – Keberadaan dokter spesialis penyakit dalam di Sumut ternyata masih sangat minim dan distribusinya lebih berpusat pada wilayah perkotaan. Saat ini Sumatera Utara hanya memiliki 180 dokter spesialis penyakit yang sebagian besar berada di ibu kota Provinsi, Medan.

Hal itu dikatakan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujonugroho dalam pidato tertulisnya dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nurdin Lubis pada Acara Kongres Nasional XV Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (KOPAPDI) di Grand Ballroom JW Mariot Medan.