Divisi Mutu PMPK menyediakan jasa untuk mengukur, menganalisa dan merekomendasikan pengembangan/perbaikan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam bentuk berbagai penelitian. Penelitian tersebut dapat dibedakan menajadi 3 level (sesuai konsep Donald Berwick), yaitu penelitian yang terkait dengan:
- Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada level front-line melalui mekanisme: Manajemen Mutu Pelayanan Klinik / Clinical Care Management (konteks mikro)
- Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada level organisasi melalui mekanisme: Manajemen mutu organisasi kesehatan (konteks organisasi)
- Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada level wilayah melalui mekanisme: Regulasi eksternal pelayanan kesehatan (konteks lingkungan)
Inisiatif untuk melakukan penelitian dapat berasal dari Divisi Mutu PMPK atau dari pihak kedua (seperti Depkes, Dinkes, Pemda, Universitas, Fakultas, Perusahaan, dan sebagainya) atau dari pihak ketiga (seperti WHO, Unicef, lembaga donatur, dan sebagainya). Contoh penelitan dapat dilihat pada Arsip Kegiatan
Hanevi Djasri, Melbourne, Sept 2012. Indonesia telah memiliki Sistem Informasi RS (SIRS) Online yang berisi pelaporan rutin (RL1 sd RL5) dan juga memiliki 94 indikator dalam SPM-RS (gambar 9). Disisi lain saat ini KARS juga telah memiliki standar akreditasi yang mempersyaratkan RS untuk mengumpulkan dan membandingkan data kinerja dengan RS lain yang terdiri dari 11 indikator klinis, 9 indikator manajemen dan 6 indikator keselamtan pasien. Namun demikian saat ini belum ada mekanisme untuk mengumpulkan, menganalisa dan memberikan feedback kepada sarana pelayanan kesehatan.
Hanevi Djasri, Melbourne, Sept 2012. Menjawab tuntutan perkembangan tehnologi informasi, maka ACHS sebagai salah satu lembaga akreditasi di Australia telah menggunakan IT secara maksimal untuk setiap tahap program akreditasi, mulai dari: Sosialiasi program dan standar; Sumber belajar (resources) yang berisi pedoman, tools dan case studies; Proses survey termasuk untuk input hasil penilaian; Mengelola survior termasuk untuk penugasan; Benchmark indikator klinis.
Hanevi Djasri, Melbourne, Sept 2012. Sebelum terbitnya National Health Reform Act 2011, di Australia penyusunan program, standar, pelaksanaan dan pelaporan akreditasi hanya terkait antara lembaga akreditasi (misalnya ACHS) dengan sarana yang diakreditasi (misalnya RS), sehingga pemerintah daerah dan masyarakat tidak terdorong atau tidak mengetahui peran mereka untuk mendukung program akreditasi.
Hanevi Djasri, Melbourne, Sept 2012. Setelah 6 (enam) tahun proses pengembangan, Australia melakuan reformasi program safety and qualtiy dalam bidang pelayanan kesehatan melalui penerbitan undang-undang (National Health Reform Act 2011) yang antara lain berisi pembentukan ACSQHC (Australian Commission for Safety and Quality in Health Care) sebagai komisi nasional untuk keselamatan dan mutu sarana pelayanan kesehatan yang bertindak sebagai pemimpin dan koordinator program keselamatan dan mutu termasuk untuk program akreditasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga akreditasi (termasuk ACHS, sebuah lembaga akreditasi RS yang paling besar). 
JAKARTA (Suara Karya): Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memastikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang beroperasi pada 1 Januari 2014 tidak membedakan pelayanan. Masyarakat yang menjalankan proses rawat inap di kelas 1, 2, dan 3 akan mendapat pelayanan yang sama.