Jakarta-PKMK. Kementerian Kesehatan RI menyusun program penyiapan pelaksanaan BPJS Kesehatan sebagai satu dari dua inisiatif baru untuk tahun 2014. Adapun inisiatif baru yang lain adalah penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). “Anggaran untuk penyiapan pelaksanaan BPJS itu sebesar Rp 4,04 triliun. Sedangkan untuk penurunan AKI dan AKB senilai Rp 310 miliar,” UNGKAP Nafsiah Mboi, Menteri Kesehatan RI, dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta (10/6/2013).
Terjadi Penurunan Anggaran Kemenkes 2014
Jakarta-PKMK. Okky Asokawati, Anggota Komisi IX DPR RI mempertanyakan penurunan anggaran Kemenkes untuk tahun 2014. Pagu indikatif untuk tahun 2014 Kemenkes adalah Rp 24,67 triliun. Sementara tahun 2013, anggaran itu senilai Rp 34,58 triliun.
Dirut RSUD Harus Berlatar Belakang Dokter
Beritajakarta.com – Rotasi jabatan dilakukan Pemprov DKI terhadap Direktur Utama (Dirut) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng dan Pasarrebo. Untuk Jabatan Dirut RSUD Cengkareng dari Kafifah Any digantikan oleh Sugino Kesuma Karo Karo. Sedangkan Tri Noviati yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Keuangan RSUD Pasarrebo, dilantik menjadi Dirut RSUD Pasarrebo.
Ahok: Kepala Puskesmas Harus Dokter atau Sarjana Kesehatan Masyarakat
Jakarta (detik.com) – Pemprov DKI Jakarta berencana untuk memilih kepala puskesmas di DKI Jakarta dengan cara seleksi dan promosi jabatan secara terbuka atau biasa disebut lelang jabatan. Proses ini sama dengan lelang jabatan untuk camat dan lurah yang sudah berjalan dan hampir selesai.
“Casemix”, Hindarkan Pasien dari Perawatan Tak Perlu
Kompas.com – Sistem casemix memungkinkan pasien menjalani perawatan yang tidak perlu. Hal ini dapat membuat pengobatan menjadi lebih efektif dan pasien tak perlu lama-lama menjalani perawatan di rumah sakit. Casemix merupakan dasar Indonesia Case Based Groups (INA-CBG’s) yang merupakan sistem pembiayaan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014.
‘Dokter Bedah Plastik itu Dokternya Dokter’
Jakarta (detik.com) – Tugas dokter adalah membantu pasien untuk meringankan atau menyembuhkan penyakitnya. Tapi dokter ternyata juga membutuhkan dokter lain untuk membantu meringankan tugasnya. Dokter spesialis bedah plastik pun disebut-sebut sebagai ‘dokternya dokter’.
Tarif INA-CBG Kelas III Disesuaikan
Jakarta, Kompas – Kementerian Kesehatan tengah menghitung penyesuaian besaran biaya perawatan kesehatan kelas III menggunakan sistem Indonesia-Case Based Group yang akan diterapkan dalam Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2014. Hasilnya akan diumumkan pada Juli 2013.
Rumah Sakit tak Boleh Pungut Biaya
Padang — Rumah sakit (RS) dilarang memungut biaya dari masyarakat miskin yang berobat menggunakan kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Jika ada rumah sakit masih memungut biaya pada pemegang kartu jamkesmas, masyarakat dapat melaporkan rumah sakit tersebut.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI, Ali Ghufron di sela-sela kunjungan Wakil Presiden RI, Boediono, ke Padang, Sabtu (8/6).
Seberapa Baik Data Asuransi Kesehatan Dapat Digunakan Sebagai Sumber Informasi Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan? : Pengalaman Medicare untuk CABG
Disarikan oleh: drg. Puti Aulia Rahma, MPH
Lembaga asuransi kesehatan seperti PT. Askes di Indonesia merupakan salah satu sumber data yang dapat digunakan untuk menilai mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh berbagai jenis sarana pelayanan kesehatan (dari primer hingga tingkat tersier) baik untuk penyakit kronis maupun penyakit akut. Namun demikian, untuk dapat memberikan informasi yang baik maka data yang dimiliki asuransi kesehatan juga harus dipastikan merupakan data yang baik.
Salah satu penelitian yang mengevaluasi seberapa baik data lembaga asuransi kesehatan dapat digunakan untuk menggambarkan mutu pelayanan yang diberikan oleh sarana pelayanan kesehatan adalah penelitian yang dilakukan oleh Hannan dkk. Tim peneliti mengumpulkan data klinis dari New York’s Cardiac Surgery Reporting System (CSRS) dan data administratif dari Health Care Financing Administration’s Medicare Provider Analysis and Review File (HCFA’s MEDPAR). Tiga puluh satu rumah sakit di New York yang menyelenggarakan layanan bedah coronary artery bypass graft (CABG) sekitar tahun 1991 – 1992 menjadi lokasi pengumbilan data. Sebanyak 13.557 pasien yang sesuai dengan data, dipilih sebagai sample. Data tersebut dianalisis dalam studi observasi yang bertujuan untuk menilai kemampuan relatif data klinis dan administratif untuk menilai kualitas pelayanan rumah sakit terhadap pasien bedah CABG.
Penggunaan data administratif dalam penelitian ini mendatangkan keuntungan dan kerugian tersendiri. Tidak mahal dalam proses pengumpulannya, mudah diakses dan dapat mengidentifikasi perbedaan outcome regional, merupakan keuntungan yang sangat membantu peneliti. Namun, data administratif ini cukup sulit untuk digunakan untuk menilai kualitas layanan, hanya dapat digunakan untuk menyaring potensi masalah kualitas layanan.
Berbeda dengan data administratif, data klinis dapat digunakan dengan mudah dalam penelitian ini, khususnya untuk memprediksi mortalitas bedah CABG. Kenyataan ini didukung dalam penelitian lain sebelumnya yang juga mengkomparasi penggunaan data administratif dan data klinis. Model statistik yang dibangun dari data klinis dapat lebih prediktif, secara substansial, dibandingkan data administratif. Identifikasi outlier rumah sakit juga berbeda secara substansi. Perbedaan substansi ini dapat diatasi dengan penambahan 3 elemen data klinis ke dalam data administratif, demikian saran penelitian tersebut.
Hasilnya evaluasi menunjukan: Pertama, ketika digunakan untuk mengeliminasi diagnosis sekunder yang diduga lebih merupakan komplikasi, bukan faktor resiko (komorbiditas), data administratif memiliki kemampuan prediksi lebih rendah dibandingkan data klinis. Namun demikian temuan kedua juga menunjukan bahwa bila model administratif telah dimodifikasi untuk mengeliminasi komplikasi potensial memberikan kemampuan prediksi tidak terlalu rendah dibanding model klinis.
Rekomendasi dari penelitian ini adalah: staf yang bertugas dibidang pengumpulan data administrasi hendaknya menambah beberapa elemen data klinis pada data tersebut. Implementasi saran ini membutuhkan sistem yang dapat memberi peringatan kepada pengkode ketika sebuah kasus sudah dikode. Sistem juga harus memudahkan pengkode untuk memasukkan data bila ada bidang baru dari tipe kasus yang sudah ada. Tipe-tipe kasus dapat juga ditambah sewaktu-waktu sehingga data adiminstratif dapat segara digunakan oleh investigator untuk meneliti berbagai macam pasien.
Nampaknya rekomendasi penelitian ini juga bisa diterapkan di Indonesia. Per tahun 2012, penelitian Vania dan Sastramihardja dari ITB menunjukkan bahwa mekanisme pendataan dan pengumpulan data sektor informal pendukung PT. Askes masih belum baik. Saat ini, PT. Askes menggunakan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi dengan platform bernama ASTERIX (Askes Integrated dan Responsive Information Exchange). Untuk mencapai target peserta Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan di tahun 2014, PT. Askes menggunakan sistem di dalam ASTERIX yang disebut bridging system yaitu Sistem Antrian Terpadu dan Sistem Klaim Terpadu. Saat ini kondisi pengelolaan sistem informasi PT. Askes memiliki aplikasi bisnis yang cukup bagus, namun infrastruktur teknis yang dimiliki masih menjadi kelemahan sehingga kinerja ASTERIX belum optimal.
Sumber:
Vania DR. dan Sastramihardja, HS., 2012, Penyusunan Rekomendasi Kendali Sistem Informasi Cakupan Semesta dengan Menggunakan Proses Penilaian Resiko, Jurnal Sarjana Institut Teknologi Bandung Bidang Teknik Elektro dan Informatika, Vol. 1, No. 2.
{module [150]}
Tarif Rumah Sakit di Bandung Turun
Padalarang (Tribunnews.com) – Pemerintah kabupaten (pemkab) Bandung Barat melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB memastikan bahwa retribusi atau tarif rumah sakit di seluruh wilayah Bandung Barat untuk masyarakat umum akan diturunkan dari semula Rp 20 ribu per pasien, menjadi Rp 15 ribu per pasien. Sedangkan untuk pasien jamkesmas dan jamkesda tidak dipungut biaya karena ditanggung oleh pemerintah.