American medicine is the best in the world. But waste and inefficiencies in the system have traditionally put your health and your pocketbook at risk. Patients who stay in the hospital longer than they need to could be exposed to infection. Vital information can get lost in the transition from primary care doctors to specialists. And when patients are given different prescriptions from multiple doctors, dangerous drug interactions can occur.
Penerapan Integrasi Jamkesda Kota Depok Dengan BPJS Di Targetkan Rampung 2016 Mendatang
Upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi beban finansial masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) untuk menunjang sisi kesehatannya, masih terus gencar dilakukan. Ditargetkan pada tahun 2019 mendatang, masyarakat Indonesia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu.
Jurist: make quality medical care affordable
Justice K. Narayana Kurup, chairman, State Police Complaints Authority, has called upon the authorities to make healthcare affordable for the common man.
While addressing the convocation ceremony of the Kerala University of Health Sciences, here, he said the government has the constitutional responsibility to provide facilities improvement of public health.
Health was important and a nation cannot exist without healthy citizens, he said. However, quality health care has become unaffordable for the common man, he added. He stressed the need for preventive measures like exercise against diseases.
Akhir 2016, Depok integrasikan Jamkesda ke BPJS
Salah satu langkah strategis yang perlu diambil pemerintah daerah adalah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyatakan akan mengintegrasikan Jamkesda ke BPJS pada 2016.
Repotase Kegiatan Seminar Bedah Buku Inovasi KIA
Pada aspek Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) capaian MDGs Indonesia belum sesuai dari target yang diharapkan. diantaranya adalah menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 32 per 1000 KH, menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 359 per 100.000 KH dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita menjadi 18,4%. Tetapi angka tersebut masih jauh dari target sebesar AKB 19 per 1000 KH, AKI 102 per 100.000 KH dan prevalensi gizi kurang 18,8%. Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Bedah Buku Inovasi KIA di Ruang Senat, Gd KPTU Lt. 2 FK UGM Yogyakarta pada Rabu, 18 Maret 2015, yang diselenggarakan pkl. 08.00-16.00wib. Dalam diskusi juga terungkap bahwa terdapat beberapa penyebab mengapa target MDGs dalam sektor KIA tidak tercapai diantaranya adalah:
Edukasi untuk Membangun Budaya Anti Fraud di Rumah Sakit
RSUD Sidoarjo menyelenggarakan Seminar Pengetahuan Dasar Pencegahan dan Pengendalian Fraud Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Kamis, 12 Maret 2015 lalu. Acara yang bertempat di ruang Hipocrates ini bertujuan memberi wawasan kepada seluruh staf RSUD Sidoarjo dan beberapa peserta dari rumah sakit sekitar serta verifikator dan kepala cabang BPJS di wilayah sekitar mengenai fraud layanan kesehatan. drg. Syaf Satriawarman, Sp. Pros. selaku Wadir Perencanaan dan Pendidikan RSUD Sidoarjo berharap setelah paham mengenai fraud layanan kesehatan, peserta dapat berpartisipasi membangun budaya anti fraud di rumah sakit. Narasumber dalam seminar ini adalah Prof. dr. Laksono Trisnantoro, Ph.D; dr. Hanevi Djasri , MARS; dan drg. Puti Aulia Rahma, MPH dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM. Seminar setengah hari ini berjalan hangat dan diikuti dengan antusiasme peserta saat sesi diskusi.
Clinical Pathway 4 RSUD Sister Hospital
ENDE- Kegiatan yang didanai oleh AIPMNH (Australia Indonesia Partnership for Maternal & Neonatal Health) bekerjasama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK FK UGM) dilaksanakan dengan mengundang tim RSUD dari wilayah sister hospital. Pada kegiatan ini 4 dari 9 wilayah Sister Hospital hadir dalam pelatihan clinical pathway yang dilaksanakan di Ende pada tanggal 3-5 Maret 2015.Tidak semua wilayah sister hospital diundang dalam kegiatan pelatihan di Ende karena kegiatan akan dibagi menjadi 2 Gelombang. Yakni Gelombang I dilaksanakan di Ende dengan mengundang peserta dari RSUD Ende, RSUD Bajawa, RSUD Eka Patah-Waikabubak dan RSUD Kefa menanu.Gelombang kedua akan dilaksanakan di Kupang dengan mengundang RSUD Soe, RSUD Ruteng, RSUD Waingapu, RSUD Larantuka dan RSUD Lembata pada tanggal 7-9 April mendatang. Masing-masing RSUD terdiri dari 5 orang kecuali Tim RSUD Ende yang terdiri dari 9 orang peserta. Semua peserta yang hadirdalam pelatihan sudah mempersiapkan topik yang akan dibahas,dilengkapi dengan membawa serta SPM/SAK dan Rekam Medis serta komposisi tim yang komplit yakni terdiri dari Dokter, Perawat dan Bagian Rekam Medis.
Pelatihan Standar Akreditasi Puskesmas Kota Balikpapan
Akreditasi Puskesmas merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas. Dengan akreditasi, puskesmas akan memiliki arah dalam perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko untuk dilaksanakan secara berkesinambungan. Tentunya, status akreditasi bukan merupakan tujuan utama, melainkan satu bentuk penghargaan atas pencapaian organisasi puskesmas terhadap mutu pelayanannya.
Dinas kesehatan Kota Balikpapan sebagai induk dari puskesmas di wilayahnya, berupaya untuk mengikuti roadmap Kementerian Kesehatan RI dalam mengembangkan mutu pelayanan puskesmas. Langkah awal yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan adalah dengan memfasilitasi pelatihan standar akreditasi puskesmas bagi 10 puskesmas kota Balikpapan. Fasilitasi kegiatan pelatihan dilakukan dengan bekerjasama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan (PKMK) FK UGM.
Physician EHR Use Vital in Healthcare Quality Improvement
When considering EHR integration, the way physicians use certain EHR features should be addressed, as there may be key differences among a group of doctors. Physician EHR use could correlate with the costs and quality of care at medical facilities.
Perlu Standar Pelayanan Medis Nasiona
JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) perlu segera menetapkan standar pelayanan medis nasional untuk menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, termasuk bagi golongan yang kurang mampu.