Learn, Connect, Growth | Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Indonesia

agenda

WORKSHOP LURING

Audit klinis untuk Profesional Pemberi Asuhan (dokter, perawat, bidan, gizi, farmasi) dan Tenaga Kesehatan Lain di FKTP dan FKTRL

7-8 Agustus 2023  |  Pukul 09.00-15.00 WIB

PENDAFTARAN

 

  Deskripsi

Evaluasi perbaikan pelayanan klinis berupa standar pelayanan kedokteran dapat dilakukan melalui audit medis dan atau audit klinis serta dapat menggunakan indikator mutu. Sesuai dengan Elemen Penilaian PMKP 7 poin c bahwa Rumah sakit telah melaksanakan audit klinis dan atau audit medis pada penerapan prioritas standar pelayanan kedokteran di rumah sakit. Untuk itu, IHQN menyelenggarakan Bimtek Audit klinis untuk Profesional Pemberi Asuhan (dokter, perawat, gizi, farmasi) dan Tenaga Kesehatan Lain di FKTP dan FKRTL.

  Materi
  • Konsep audit klinis
  • Evidence based audit klinis
  • Teknis audit klinis
  • Formulir audit klinis & laporan audit klinis
  Sasaran Peserta

Komite medis dan keperawatan FKRTL, PMKP RS, Profesional Pemberi Asuhan (PPA), Dinas Kesehatan, Tim Mutu PKM, TKMKB Koordinasi, TKMKB Teknis, Puskesmas, Klinik, TPMB, Tenaga Kesehatan Lain, Peneliti, Dosen, dan Mahasiswa

  Fasilitator

Fasilitator berasal dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) UGM. 

Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep.,MPH

Peneliti di Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajamen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM. Tertarik pada bidang manejemen mutu dalam pelayanan kesehatan. Berpengalaman bekerjasama dengan Kemenkes melakukan audit klinis nasional, menyusun berbagai pedoman, seperti: pedoman penyusunan, implementasi, dan evaluasi clinical pathways; pedoman integrasi pelayanan kesehatan di FKTP.

Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua

Ketua Indonesian Healthcare Quality Network (IHQN), Konsultan dan Peneliti di Pusat Kebijakan dan Manajemen FK-UGM, Dosen Magister Manajemen RS di UGM, Pengurus PERSI Pusat, Pengurus ARSADA Pusat, Pengurus PDMMI Pusat, dan merupakan Fellow of The International Society for Quality in Healthcare (FISQua). Narasumber juga berpengalaman dalam penyusunan pedoman audit klinis, audit klinis nasional.

 

  Persiapan Bimtek

Peserta diharapkan menyiapkan:

  1. Laptop
  2. Panduan Praktik Klinis (PPK), misal PPK Hernia
  3. 1 berkas rekam medis dengan diagnosa yang sama, misal 1 rekam medis diagnosa Hernia

 

  Biaya

Biaya pelatihan sebesar Rp. 3.500.000,- Tidak termasuk akomodasi dan transportasi

 

Agenda

Bertempat di Hotel Mercure, Yogyakarta

Waktu Materi
Hari 1
09.00-09.15 Pre Test
09.15-10.45 Sesi 1: konsep audit klinis & Evidence based audit klinis
10.45-11.15 Break
11.15-12.00 Sesi 2: teknis menyusun topik dan kriteria audit
12.00-13.00 Istirahat
13.00-14.30 Praktek 1:  menyusun topik dan kriteria audit
14.30-16.00 Presentasi
16.00-selesai Istirahat
Hari 2
09.00-09.15 Review
09.15-10.00 Sesi 3: teknis mengumpulkan data & analisis data
10.00-10.45 Praktek 2: mengumpulkan data & analisis data
10.45-11.15 Break
11.15-12.00 Sesi 4: teknis menyusun rencana perbaikan
12.00-13.00 Istirahat
13.00-14.30 Praktek 3: menyusun rencana perbaikan
14.30-15.15 Sesi 5: laporan audit
14.30-16.00 Diskusi
16.00-selesai Post test dan istirahat

 

  Narahubung & Koordinator Pelaksana

Eva Tirtabayu Hasri S.Kep, MPH
No. Telp  082324332525   
Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

audit klinis

 

Form Pendaftaran

Collaboration with Japan International Cooperation Agency (JICA)

Sebagai negara dengan perkembangan ekonomi yang cukup cepat di regional, Indonesia telah berhasil mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pencapaian untuk beberapa indikator kunci kesehatan diantaranya adalah kesehatan ibu dan anak dalam beberapa dekade terkahir. Sayangnya, masalah gizi masih menjadi tantangan terbesar yang masih belum terselesaikan dalam satu dekade terakhir. Stunting dan masalah gizi lainnya masih berada pada angka yang mengkhawatirkan dan berpotensi memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan sumber daya manusia ke depannya. Hasil Riskesdas 2018 menunjukan lebih dari 30% anak dibawah 5 tahun mengalami stunting, lebih dari 19% menderita gizi buruk, dan 11% obesitas. Berbagai masalah ini dialami oleh anak dari semua daerah di Indonesia dengan kesenjangan yang terus melebar antara anak dari keluarga miskin dan keluarga mampu. Secara global, Indonesia berada diantara negara dengan performa yang buruk untuk urusan gizi.

Sebagai respon dari situasi ini, Pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah Strategi Nasional untuk Percepatan Penanggulangan Stunting atau yang lebih dikenal dengan Stranas Stunting dimana Indonesia menargetkan untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi dari program percepatan penanggulangan stunting di Indonesia, Japan International Cooperation Agency (JICA) bekerjasama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), Universitas Gadjah Mada melakukan study untuk mengetahui situasi penanggulangan dan percepatan penurunan stunting di Indoesia beserta progressnya. Temuan dari studi ini diharapkan dapat membantu semua pihak termasuk Pemerintah, mitra pemerintah, akademisi, dan Pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi dan perbaikan program ke depannya.

Kegiatan

  1. Persiapan studi kasus
  2. Laporan hasil penelitian
  3. Penyusunan Policy Brief
  4. Diseminasi

 

 

Bimbingan Teknis
Diselenggarakan dengan Daring

Teknis dan Evaluasi Kode ICD 10 dan 9 CM

24-25 Januari 2023

 

Diselenggarakan Oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan Indonesian HealthCare Quality Network (IHQN)

  Deskripsi

Rumah sakit menggunakan kode diagnosis, kode prosedur, penggunaan simbol dan singkatan baku yang seragam dan terstandar (Standar MRMIK 9). Prinsip penggunaan kode di rekam medis utamanya menggunakan ICD-10 untuk kode Penyakit dan dan ICD9 CM untuk kode Tindakan.

  Materi
  • Koding ICD 10 & Koding ICD 9
  • Evaluasi penggunaan kode diagnosis, kode prosedur, singkatan dan simbol
  Sasaran Peserta

Tenaga rekam medis, Koder, Profesional Pemberi Asuhan (Dokter, Perawat, dan klinisi lainnya), Peneliti, Dosen.

Metode

Secara daring di lokasi masing-masing. Peserta mendaoatkan materi dan kwitansi dalam bentuk soft file.

  Fasilitator

Fasilitator berasal dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) UGM. 

Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep.,MPH

Peneliti di Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajamen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM. Tertarik pada bidang manejemen mutu dalam pelayanan kesehatan. Berpengalaman bekerjasama dengan Kemenkes melakukan audit klinis nasional, menyusun berbagai pedoman, seperti: pedoman penyusunan, implementasi, dan evaluasi clinical pathways; pedoman integrasi pelayanan kesehatan di FKTP.

dr. Endang Suparniati, M.Kes

Konsultan dan Peneliti di Pusat Kebijakan dan Manajemen FK-UGM, Dosen Magister Manajemen RS di UGM. Narasumber juga berpengalaman dalam bekerjasama dengan BPJS Kesehatan terkait koding.

 

  Persiapan Bimtek
  • Laptop
  • Buku ICD 10 dan 9 CM
  Biaya

Biaya pelatihan sebesar Rp. 1.000.000,- per peserta. Peserta mendapatkan sertifikat dan kwitansi dalam bentuk soft file.
Biaya pendaftaran dapat ditransfer melalui: Bank BNI UGM Yogyakarta No. Rekening 9888807172010997 atas nama UGM FKU PKMK Dana Kerjasama Penelitian Umum.

Waktu Materi
Hari 1
09.00-09.15 Pre Test
09.15-10.30 Sesi 1. Konsep koding ICD 10
10.30-11.15 Sesi 2. Praktek koding ICD 10
11.15-12.00 Presentasi
Hari 2
09.00-09.15 Review
09.15-10.30 Sesi 3. Konsep koding ICD 9
10.30-11.15 Sesi 4. Praktek koding ICD 9 dan presentasi
11.15-12.00 Evaluasi kode diagnosa dan tindakan
12.00-selesai Post test
  Narahubung & Koordinator Pelaksana

Eva Tirtabayu Hasri S.Kep, MPH
No. Telp  082324332525   
Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Executive Summary

Stunting Reduction and Acceleration Program in Indonesia: An Evaluation

Developed by: CHPM, UGM
Supported by: JICA Indonesia

October, 2022

Background   

As one of the leading economic in the region, Indonesia have done some quite significant improvement in poverty rates and some of key health indicator. Unfortunately, the nutrition problem still appear to be one of the important problem. Recent National Basic Health Survey (Riskesdas 2018) found that more than 30% of children under-5 are stunted (shorter for their age), more than 19% are wasted (low weight for age), and 11% are either overweight or obese. Indonesia is rank among low performed countries in the regional and income peers. As a respond to the situation, the Government of Indonesia (GoI) introduced a promising National Strategy to Accelerate Stunting Prevention/StraNas Stunting (2018-2024) with ambitious target of reducing stunting to 14% in 2024.

StraNas Stunting has 5 key pillars which refer to the Vice President Decision in National Stakeholder meeting about stunting on August, 9th 2017. Those pillars are: 1) national leadership and commitments; 2) national campaign and behavioral change; 3) convergence of national, regional, and village programs; 4) nutritional food security; 5) monitoring and evaluation. In 2024, the StraNas stunting will come to an end of the implementation and need a picture of how its implementation for better planning for next strategy. In order to get a picture of the implementation of stunting reduction and acceleration program Japan International Cooperation Agency (JICA) work together with Center for Health Policy and Management (CHPM) conducted a data collection survey for nutrition improvement to the stunting reduction. This survey aims to understand the situation of nutrition intervention to accelerate the stunting reduction as well as the progress toward the target. The findings from this case study is important for all parties including Government of Indonesia, development partners, academicians, and local government to get the overview of the national strategies to accelerate stunting reduction which can be used to enrich the existing monitoring and evaluation in order to design and plan for the improvement of the program.

Methodology

The survey used an explanatory research that combine multiple approach to answer “why” and “what” questions through scooping review, comparative case study with mixed-method approached, and Non-Government Organization (NGO) analysis. The survey has done in 3 months from August-October in 3 selected provinces: West Java, Bali, and Nusa Tenggara timur (NTT). Those 3 provinces has been selected to represent the high and low performing province in stunting reduction and acceleration program.

           

Findings

             a. Situation of stunting and its determinant factors

Stunting prevalence in Indonesia shows a quite significant declining since the introduction of StaNas Stunting from more than 30% in 2018 to 24% in 2021. Unfortunately, there are no reliable annual monitoring system for this rate. The road for Indonesia to achieve the agreed target of 14% in 2024 based on National Medium-Term Development Plan (RPJMN) is not easy given the current declining rate. Recent National Nutritional Status Study (SSGI) in 2021 found only 4 out of 34 provinces in green category (prevalence <20%) according to WHO standard.

Although some key nutrition specific indicator has shown improvement, some other important indicators especially in preventive actions show a stagnation even declining during these 3 years. Those indicators are iron and folic acid supplementation for adolescence girls, exclusive breastfeeding, basic immunization, and under-5 access to Posyandu. Some key indicators in nutrition sensitive intervention also struggle to meet the target like family planning access, access to subsidize rice and conditional cash transfer (for priority households), and health insurance for pregnant women and under-5 children. Comparative case study in selected districts from 3 provinces shows that low-prevalence districts just performing better in achieving key indicators compared to high-prevalence districts. Important indicators like iron and folic acid supplementation for pregnant women, food supplementation for pregnant women with chronic energy deficiency, etc. in Garut, West Java and Timor Tengah Selatan, NTT are far behind other districts. Nevertheless, some other key indicators like exclusive breastfeeding, infant and young child feeding (IYCF), and promotion and counselling of exclusive breastfeeding could not analyze appropriately due to availability and validity of the data.

b. Organization and governance of stunting reduction program

The organizational and governance of the stunting reduction is a little bit complex with the involvement of a wide range of stakeholder from national (government ministries/agencies), subnational (local government in provincial, district, and village), government partners (NGO and donors), academicians, media, and private sectors. Recent President Law No 72/2021 has mandated the establishment of Stunting Reduction Acceleration Team (TPPS) which stretch from national, provincial, district, sub-district to village level. Government partner work hand in hand with the government in national and subnational level to strengthen the implementation of the program including providing technical input, testing and cascading promised innovation, contributing in policy and regulation development, supporting meetings and coordination, etc. In district level, the organizational and governance of stunting has been established long before the President Law TPPS in form of Stunting Task Force/Working Group with convergence action as the guidelines for implementation. The presence of TPPS in already established coordination system with Working Group/Task Force would need more time to adjust and potentially bring disharmonization between the stakeholders in the district level. All stakeholders in the district level did not get clear information about the establishment of TPPS including their role and function in the team to support the stunting reduction and acceleration program. 

c. Policies and regulations for stunting program

Since the introduction of StraNas Stunting in 2018, the stunting issue has transformed the policy and regulatory framework in all ministries/agencies. Some adjustment in the system need to be put in place to support the implementation of stunting reduction and acceleration program including tagging system for monitoring budget allocation, convergence scorecard to monitor village performance, various capacity building requirements, prioritization for social protection scheme, and planning and budgeting regulation for local government. Stunting also included in National Mid-term Development Plan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJMN) for 2019-2024 which followed-up in Ministry of Health (MoH) strategic plan. The recent policy that hopefully can accelerate the program achievement is The National Action Plan for Stunting Reduction and Acceleration in Indonesia (RAN PASTI). In district level, Bupati/Mayor regulations also issued to expound the national regulation as well as to emphasize local innovations in form of decree or law.

d. Nutrition service delivery

Nutrition services that lead to acceleration of stunting reduction mostly deliver by sub-national level through Puskesmas or public offices in the district level. However, most of the inputs including vaccines, vitamin A, food supplement, anthropometric kits are provided by national government. Each district has different approaches to deliver nutrition services to all the targeted population. Most of the innovations in district level were aimed to increase knowledge and awareness about stunting, its determinant factors, and increase interventions coverage. All selected districts in this study have similar challenges in deliver the nutrition-related services. Puskesmas have limited resources to maintain all the services to reach targeted population. Nutrition staffs in Puskesmas are limited and not all have received adequate training. Cadre as the main resources in the community level work with low incentives and poor capacities. Not all Posyandu have standardized anthropometric kit which prolonged and threaten the data collection process. Community awareness interventions like health education and promotion is hard to conduct with heavy workload of the staff and minimum community outreach program.

e. Health information system

Health information system for stunting received a quite upgraded with electronic data collection system. Yet, the introduction of electronic data collection has not responded by readiness of the supply side in the lower level. Lack of infrastructure and equipment like computer, smartphone, internet connection as well as low capacity of cadre have a huge impact for the sustainability of the system. Local staff has overwhelmed to maintain many database and surveys resulting in poor usability of the data for program improvement. In district level, there is an ongoing debate about the SSGI vs e-PPBGM data to be used as the stunting prevalence data source not to mention other data sources like Riskesdas, Susenas, Aplikasi Satu Data Kesehatan (ASDK), Sigizi Terpadu, mHealth, Pendataan Keluarga, etc. Moreover, the selection of indicators in the monitoring and evaluation plan of the StraNas stunting and most of the data sources still far from measuring quality of the nutrition services with mostly use coverage rather than effective coverage recommended by WHO.

f. Financing of stunting reduction program

            The financing of the stunting reduction and acceleration program is complex and involve multiple source of funding managed by multiple agencies. Since the introduction of StraNas Stunting in 2018 there was a significant increase in financing in national and subnational level. However, national government still dominating with different type of fiscal transfer to the subnational level. The efficiency in allocation and use of the resources still a big problem with inhibiting factors like weak data management and information, lack of competent staff in planning and budgeting process, complicated bureaucracy and timeline for different funding proposal, and lack of staff capacity in the field to deliver the program.

Conclusion and recommendation

The findings from this data collection survey shows that there are some works that need to do to escalate the reduction rate and make the program more sustainable. All parties need to work together effectively in solving the specific issues in the system to ensure the implementation of the program can run in the right direction including improving the health information system, provide clear strategic planning and budgeting guidelines, improve the quality of nutrition services, and strengthen the organizational and governance of the stunting reduction team.

 

Material for this event can be accessed through link: