Senin 9 Desember 2013

PMK No 69 Tahun 2013 : Tarif Kapitasi di RS Pratama, Klinik Pratama, Dokter Praktek, Dokter Gigi Praktek Sebesar Rp 8.000 - 10.000,-
Pada 1 November 2013 lalu, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Dalam peraturannya dijelaskan bahwa tarif kapitasi di puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara sebesar Rp 3.000-6.000,- dan untuk tarif kapitasi di RS pratama, klinik pratama, dokter praktek, dokter gigi praktek sebesar Rp 8.000 – Rp 10.000,-.

Readmore
PMK 71 Tahun 2013 : BPJS Kesehatan Membentuk Tim Kendali Mutu & Biaya, Terdiri dari Organisasi Profesi, Akademisi dan Pakar Klinis

Menteri kesehatan kembali mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional. Peraturan tersebut membahas mengenai (1) kerjasama fasilitas kesehatan dengan BPJS kesehatan, (2) persyaratan, seleksi dan kredensialing, (3) pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Dan yang menarik adalah peraturan tersebut membahas detail mengenai kendali mutu dan kendali biaya yang diulas pada Bab VI.

Readmore

Artikel

Sistem Universal Health Coverage Terbaik Adalah Yang Paling Sesuai Dengan Kondisi Negara Kita

art-9sep2 PKMK, Bangkok – Kegiatan Exchange and Study Program on "Universal Health Coverage and Hospital Accreditation Program Realization" memasuki hari pertama (25 November 2013). Paparan mengenai gambaran pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Thailand dipilih sebagai materi pembuka pada hari pertama ini.

RS Siriraj : Layanan Primer, Sekunder dan Tersier Jadi Satu

art-9sep PKMK, Bangkok – Pada sesi visitasi RS Siriraj, tidak semua bagian rumah sakit dikunjungi peserta. Peserta hanya diajak menuju dua bagian yakni divisi layanan primer dan departemen pediatrik. Menurut penjelasan seorang perawat, fungsi divisi ini seperti fungsi UGD di rumah sakit, yaitu untuk menyaring pasien sebelum mendapat perawatan lanjutan.

Hendaknya, Insentif Tidak Dijadikan Penekanan Utama Dalam Memberi Pelayanan

art-9sep PKMK, Bangkok – Hari terakhir pelaksanaan Exchange and Study Program on "Universal Health Coverage and Hospital Accreditation Program Realization" diisi dengan paparan dan diskusi singkat kesimpulan-kesimpulan hasil workshop. Narasumber pada sesi ini adalah Dr. Suwit Wilbulpolprasert, Dr. Viroj Tangcharoensathien, serta Anuwat Supachutikul, MD. Materi paparan dan diskusi diringkas menjadi satu sesi, karena para narasumber memiliki jadwal kegiatan berbeda di tempat lain.

30 January 2013

BPJS Uji coba BPJS di tiga provinsi

Posted in Berita

Jakarta (Kontan.co.id) - Pemerintah akan melakukan uji coba penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada pertengahan tahun ini. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, dan Gorontalo menjadi lokasi uji coba pelaksanaan sistem asuransi kesehatan masyarakat itu.

More... Add new comment

29 January 2013

Sardjito Kejar Standar JCI

Posted in Berita

SLEMAN (Radarjogja.co.id) - Kementerian Kesehatan RI mendorong rumah sakit (RS) di Indonesia memiliki standar akreditasi internasional. Hingga kini baru empat RS yang memiliki sertifikasi Joint Commision International (JCI). Namun belum ada RS pelat merah memiliki standar tersebut.

More... Add new comment

29 January 2013

RS Khusus Tak Berizin Dibiarkan

Posted in Berita

Surabaya (Surabayapost.co.id) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya diprotes. Pasalnya, banyak rumah sakit (RS) khusus seperti rumah sakit bersalin, rumah sakit ibu dan anak serta lainnya tidak sesuai ketentuan, tapi dibiarkan berdiri.

More... Add new comment

29 January 2013

GP Farmasi Bisa Beri Kontribusi Besar Wujudkan MDGs

Posted in Berita

Medan (Analisa) - Mengingat vitalnya organisasi farmasi, yakni mampu menyediakan layanan obat bermutu, murah dan terjangkau mulai dari produksi hingga distribusi, maka Gabungan (GP) Farmasi bisa memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan visi Millenium Development Goals (MDGS) atau Tujuan Pembangunan Millenium. Namun tak cukup cuma satu pihak, diperlukan sinergi seluruh pihak.