Editorial, 9 Januari 2017

Cakupan Efektif Pelayanan Kesehatan di Indonesia : Refleksi Tahun 2016 dan Outlook Tahun 2017

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN ) telah memasuki tahun ketiga penerapannya di Indonesia. Sejauh ini evaluasi program yang telah dilakukan masih mencakup beberapa aspek terkait kepesertaan, premi, jumlah pelayanan, dan pembayaran kapitasi /klaim, namun belum sampai pada aspek mutu pelayanan kesehatan yang dapat diakses tanpa terhalang kendala aspek lain (misalnya biaya ). 
Refleksi tahun 2016 dan harapan tahun 2017 terkait cakupan pelayanan kesehatan di Indonesia yang efektif ini dapat menjadi cerminan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selama ini, sekaligus harapan perbaikannya untuk periode -periode selanjutnya.

Selengkapnya

natal16-mutu

Artikel

Menganalisis Indikator Mutu Rumah Sakit – Bagian 1

Ilustrasi Kasus: Rumah Sakit "Pantai Bahagia" menetapkan salah satu indikator mutu pelayanan ruang persiapan rawat inap adalah "waktu tunggu masuk ruang perawatan". Rumah sakit ini mengukur waktu yang diperlukan sejak bagian admisi (tempat penerimaan pasien) menentukan ruang perawatan bagi pasien sampai dengan pasien diantar dari ruang persiapan rawat inap.

Readmore

Menganalisis Indikator Mutu Rumah Sakit – Bagian 2

Ilustrasi Kasus: Rumah Sakit "Puri Sejahtera" menetapkan salah satu indikator mutu instalasi gawat darurat(IGD) adalah "kepuasan pasien instalasi gawat darurat". Rumah sakit ini membuat kuesioner singkat yang menanyakan tingkat kepuasan pasien IGD dengan skala 1-9. Skala satu artinya sangat tidak puas sementara angka 9 artinya sangat puas.

Readmore

+ ARSIP

Pentingnya Punya Dokter Keluarga

Posted in Berita

Jambiekspres - Buat kita di Kota Jambi, kehadiran dokter keluarga amatlah penting. Pertama karena belum semua masyarakat masuk asuransi. Kedua biaya berobat masih terbilang tinggi dan system layanan kesehatan pun belum memihak kepada pasien.

BPJS Kesehatan Usut Pemotongan Dana Kapitasi

Posted in Berita

Jakarta (jpnn.com) - BPJS Kesehatan belum menerima laporan resmi terkait kasus pemotongan dana kapitasi oleh dinas kesehatan (dinkes). Kepala Grup Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS kesehatan Ikhsan mengatakan, pihaknya belum tahu adanya pemotongan sebesar 50 persen terhadap dana kapitasi puskesmas tersebut.

Tinjau Ulang Premi BPJS

Posted in Berita

BANDUNG, (PRLM).- Pemerintah tidak berani menggelontorkan anggaran untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Jaminan kesehatan masyarakat dibebankan kepada masyarakat dalam bentuk kewajiban membayar asuransi. Sedangkan pemerintah hanya bisa meng"klaim" bahwa jaminan kesehatan masyarakat tersebut merupakan kebijakan pemerintah untuk masyarakat.

Website lain dari PKMK FK UGM


deskesMsehatmpt
    aids2

Website terkait

   
  ahrq