Author: Div Mutu

Standar operasional prosedur (SOP) merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan. SOP disusun berdasarkan bukti ilmiah, regulasi, serta praktik terbaik untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada pasien berjalan secara konsisten, aman, dan berkualitas. Namun demikian, dalam praktik di lapangan, sering ditemukan adanya kesenjangan antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan pelayanan sehari-hari.

Fenomena “SOP bagus, tetapi praktik berbeda” merupakan tantangan yang umum terjadi di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman tenaga kesehatan terhadap SOP, keterbatasan sumber daya, budaya kerja yang belum mendukung, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi. Akibatnya, mutu pelayanan menjadi tidak konsisten dan potensi risiko terhadap keselamatan pasien tetap ada.

Audit klinis merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara standar dan praktik. Melalui audit klinis, fasilitas pelayanan kesehatan dapat menilai sejauh mana pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, serta merancang intervensi untuk meningkatkan mutu pelayanan.

Namun dalam praktiknya, audit klinis seringkali belum dimanfaatkan secara optimal. Audit masih dipandang sebagai kegiatan administratif atau formalitas, bukan sebagai alat pembelajaran dan perbaikan. Selain itu, hasil audit sering tidak ditindaklanjuti secara sistematis, sehingga tidak menghasilkan perubahan yang signifikan dalam praktik pelayanan.

Untuk menjadikan audit klinis sebagai alat yang efektif dalam peningkatan mutu, diperlukan pemahaman yang lebih aplikatif mengenai konsep, proses, serta pemanfaatan hasil audit dalam perbaikan pelayanan. Audit klinis seharusnya tidak hanya berhenti pada pengukuran kepatuhan terhadap standar, tetapi juga menjadi dasar dalam siklus perbaikan berkelanjutan.

Melalui seri keenam Mutu Corner ini, peserta diharapkan dapat memahami bagaimana audit klinis dapat digunakan secara efektif untuk menutup kesenjangan antara standar dan praktik, serta mengembangkan langkah-langkah konkret dalam memanfaatkan hasil audit untuk perbaikan pelayanan yang berkelanjutan.

Tujuan

Meningkatkan pemahaman peserta mengenai peran audit klinis dalam mengidentifikasi kesenjangan antara standar dan praktik serta mendorong perbaikan mutu pelayanan kesehatan.

Tujuan Khusus

1. Memahami konsep dan tujuan audit klinis dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara SOP dan praktik di lapangan.
3. Memahami tahapan pelaksanaan audit klinis, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga analisis hasil audit di fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Mendorong peserta untuk mengembangkan strategi dalam memanfaatkan hasil audit klinis sebagai dasar perbaikan pelayanan yang berkelanjutan.

Sasaran

1. Pengelola sarana pelayanan kesehatan: Direktur/Manajer/Ketua Komite Mutu/Kepala Instansi/Kepala Unit RS, Kepala Puskesmas, Pimpinan Balai Kesehatan, serta pimpinan klinik dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
2. Regulator: Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, organisasi profesi, lembaga asuransi/pembiayaan kesehatan (BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan swasta/perusahaan), lembaga akreditasi fasyankes, LSM bidang kesehatan, dan sebagainya.
3. Klinisi: dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, serta tenaga kesehatan lainnya.
4. Mahasiswa: S1, S2, pendidikan dokter spesialis, S3.
5. Pemerhati mutu pelayanan kesehatan: perguruan tinggi, peneliti, konsultan, dan pihak lain yang memiliki minat dalam pengembangan mutu pelayanan kesehatan.

Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Senin, 31 Agustus 2026
Waktu : 13.00-15.00 WIB

Narasumber / Fasilitator

• Narasumber
  1. Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua (Konsultan PKMK & Dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM)
  2. dr. Novi Zain Alfajri, MPH (Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RS Akademik UGM)
• Moderator: Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS – Peneliti PKMK FK-KMK UGM

Rundown Kegiatan

  Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM kembali menyelenggarakan Webinar Mutu Corner 6 pada Senin (31/8/2026) dengan tema “Audit Klinis: Mengungkap Kesenjangan antara Standar dan Praktik Pelayanan”. Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran bagi tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan pelayanan kesehatan untuk memahami audit klinis sebagai instrumen peningkatan mutu, sekaligus melihat bagaimana hasil audit dapat digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara standar dan praktik di lapangan.

Sesi pertama menghadirkan Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua yang membahas audit klinis sebagai instrumen peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Audit klinis tidak semestinya dipahami hanya sebagai kegiatan untuk menemukan ketidakpatuhan atau dilakukan ketika terjadi kasus bermasalah. Audit perlu dilaksanakan secara sistematis sebagai proses pembelajaran untuk meningkatkan quality of care dan memperkuat akuntabilitas dalam clinical governance.

Dalam pemaparannya, audit klinis dijelaskan sebagai sebuah siklus yang dimulai dari pemilihan topik, penetapan kriteria, pengumpulan dan analisis data, penetapan perubahan, hingga re-audit. Tahap perbaikan menjadi bagian penting karena audit tidak berhenti pada ditemukannya kesenjangan. Analisis perlu dilanjutkan dengan identifikasi akar masalah dan intervensi yang menghasilkan perubahan nyata dalam pelayanan.

Pembahasan kemudian dilanjutkan oleh dr. Novi Zain Alfajri, MPH, FISQua melalui pengalaman implementasi audit klinis di Rumah Sakit Akademik UGM. Dalam praktiknya, audit klinis membutuhkan keterlibatan lintas profesi sesuai dengan karakteristik kasus yang diaudit. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi perbaikan tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan sosialisasi, tetapi perlu melihat faktor yang lebih mendasar dan mendorong tim untuk bekerja bersama menemukan solusi.

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan beberapa pertanyaan dari peserta. Diskusi membahas pelaksanaan audit klinis secara berkala, penyusunan kriteria audit, keterlibatan berbagai profesi, perbedaan audit klinis dengan audit medis maupun audit keperawatan, hingga pentingnya re-audit setelah intervensi dilakukan. Salah satu penekanan yang muncul adalah bahwa hasil audit seharusnya tidak berhenti sebagai laporan, melainkan perlu dilanjutkan hingga dapat dibuktikan adanya perbaikan.

Melalui Mutu Corner 6, peserta diajak melihat bahwa keberhasilan audit klinis bukan ditentukan oleh banyaknya audit yang dilakukan, melainkan oleh sejauh mana siklus audit dapat menghasilkan perubahan dan perbaikan berkelanjutan. Audit klinis pada akhirnya bukan sekadar instrumen administratif, tetapi bagian dari upaya membangun budaya belajar, clinical ownership, dan sistem pelayanan yang semakin bermutu.

Reporter:
Helen Anggraini Budiono

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB) secara berkesinambungan. Implementasi KMKB bertujuan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, efektif, efisien, berorientasi pada keselamatan pasien, serta memberikan manfaat optimal bagi pasien dan masyarakat.

Dalam praktiknya, berbagai upaya peningkatan mutu telah dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Namun demikian, masih banyak organisasi yang menghadapi tantangan dalam mengevaluasi apakah sumber daya yang digunakan telah dimanfaatkan secara optimal dan apakah suatu intervensi benar-benar menghasilkan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Tanpa pengukuran yang tepat, proses evaluasi dan pengambilan keputusan sering kali masih didasarkan pada asumsi atau indikator yang belum mampu menggambarkan kinerja pelayanan secara komprehensif.

Pengukuran efisiensi dan efektivitas merupakan komponen penting dalam implementasi KMKB. Hasil pengukuran tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang perbaikan, meningkatkan produktivitas pelayanan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta menjadi dasar dalam penyusunan strategi peningkatan mutu yang berbasis bukti.

Salah satu metode yang banyak digunakan untuk mengukur efisiensi pelayanan adalah Data Envelopment Analysis (DEA). DEA membandingkan efisiensi relatif antarunit pelayanan dengan mempertimbangkan berbagai input dan output secara simultan. Sementara itu, Cost-Effectiveness Analysis (CEA) digunakan untuk menilai efektivitas suatu intervensi berdasarkan hubungan antara biaya yang dikeluarkan dan luaran kesehatan yang dihasilkan. Kedua metode tersebut saling melengkapi dalam memberikan gambaran mengenai kinerja pelayanan sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif dalam implementasi Kendali Mutu dan Kendali Biaya.

Melalui seminar ini, peserta tidak hanya akan memperoleh pemahaman mengenai konsep dan penerapan DEA serta CEA, tetapi juga berlatih melakukan analisis menggunakan studi kasus pelayanan kesehatan. Dengan demikian, peserta diharapkan mampu memahami proses analisis, menginterpretasikan hasilnya, serta memanfaatkannya sebagai dasar penyusunan rekomendasi peningkatan mutu dan efisiensi pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Tujuan

Meningkatkan kapasitas peserta dalam mengukur efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan melalui penerapan Data Envelopment Analysis (DEA) dan Cost-Effectiveness Analysis (CEA).

Tujuan Khusus

1. Menjelaskan konsep efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kesehatan.
2. Memahami prinsip dasar DEA dan CEA.
3. Mengidentifikasi data yang diperlukan dalam analisis DEA dan CEA.
4. Melakukan analisis sederhana menggunakan pendekatan DEA dan CEA berdasarkan studi kasus pelayanan kesehatan.
5. Menginterpretasikan hasil analisis DEA dan CEA sebagai dasar pengambilan keputusan dalam peningkatan mutu dan efisiensi pelayanan.

Sasaran

1. Pimpinan dan Manajemen Fasilitas Pelayanan Kesehatan: Direktur, wakil direktur, kepala bidang, kepala instalasi, manajer pelayanan, serta pengelola fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
2. Komite dan Tim Pengelola Mutu: Komite Medik, Komite Keperawatan, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB), Tim Mutu, Tim Keselamatan Pasien, Tim Akreditasi, Tim Casemix, serta tim terkait lainnya.
3. Tenaga Kesehatan: Dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, apoteker, dan tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam peningkatan mutu pelayanan.
4. Akademisi dan Pemangku Kepentingan: Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, perusahaan asuransi kesehatan, dosen, peneliti, konsultan rumah sakit, mahasiswa, serta pihak lain yang memiliki ketertarikan terhadap implementasi Kendali Mutu dan Kendali Biaya.

Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Rabu, 16 September 2026
Waktu : 09.00-12.00 WIB

Narasumber

1. Diah Anggeraini Hasri, M.Sc., CIQnR
   • Konsultan System Dynamics, Analisis Data, dan Pemodelan Kuantitatif
   • Certified International Quantitative Researcher (CIQnR)
2. Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS
   • Peneliti PKMK FK-KMK UGM

Rundown Kegiatan

  Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Pelatihan “Mengukur Efisiensi, Menilai Efektivitas: Penerapan DEA dan CEA dalam Pelayanan Kesehatan” diselenggarakan oleh Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM secara daring pada Rabu (16/09/2026) untuk membekali peserta dengan pemahaman dan keterampilan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dan Cost-Effectiveness Analysis (CEA). Kedua keterampilan ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dalam implementasi Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB).

Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep., MPH., CQIPS, membuka sesi materi dengan membahas konsep efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kesehatan. Efisiensi dipahami sebagai optimalisasi penggunaan sumber daya untuk menghasilkan keluaran pelayanan, sedangkan efektivitas berkaitan dengan pencapaian hasil kesehatan yang diharapkan. Pembahasan juga menggunakan kerangka Donabedian yang menghubungkan input atau struktur, proses, dan outcome sebagai dasar pengukuran mutu pelayanan kesehatan.

Materi selanjutnya disampaikan Diah Anggeraini Hasri, M.Sc., CIQnR, yang membahas konsep, prinsip, dan praktik DEA. Peserta diperkenalkan pada DEA sebagai metode untuk mengukur efisiensi relatif antarunit pelayanan dengan mempertimbangkan banyak input dan output secara simultan. Pembahasan mencakup pemilihan Decision Making Unit (DMU), input dan output, orientasi analisis, hingga interpretasi skor efisiensi dan peer group. Peserta juga berlatih menggunakan studi kasus 10 Puskesmas dengan data tenaga kesehatan, biaya operasional, biaya obat dan BHP, serta berbagai keluaran pelayanan.

Pada sesi CEA, Diah menjelaskan penggunaannya untuk membandingkan biaya dan hasil kesehatan dari berbagai alternatif intervensi. Peserta mempelajari komponen biaya dan efektivitas, serta cara membaca CER, ACER, ICER, dan cost-effectiveness plane. Latihan menggunakan studi kasus terapi antihipertensi membantu peserta memahami bagaimana hasil analisis dapat digunakan untuk menilai pilihan intervensi berdasarkan biaya dan efektivitasnya.

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan beberapa pertanyaan dari peserta terkait penerapan DEA dan CEA, pemilihan variabel dan data, interpretasi hasil analisis, serta penggunaannya dalam konteks fasilitas pelayanan kesehatan. Kegiatan kemudian ditutup dengan penekanan bahwa DEA dan CEA dapat digunakan secara saling melengkapi untuk menghasilkan analisis yang lebih kuat dalam mendukung peningkatan mutu, efisiensi penggunaan sumber daya, dan pengambilan keputusan pelayanan kesehatan berbasis bukti.

Reporter: Helen Anggraini Budiono

Rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efektif, efisien, dan berpusat pada pasien. Seiring meningkatnya kompleksitas pelayanan kesehatan, keterbatasan sumber daya, serta tuntutan akuntabilitas terhadap penggunaan pembiayaan kesehatan, rumah sakit dituntut mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan mutu pelayanan dan efisiensi biaya.

Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit semakin mempertegas pentingnya penyelenggaraan tata kelola klinis yang baik, peningkatan mutu secara berkelanjutan, keselamatan pasien, serta pengelolaan sumber daya yang efektif. Dalam regulasi tersebut, Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB) menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan pelayanan kesehatan diberikan sesuai standar profesi, kebutuhan klinis pasien, serta prinsip efisiensi penggunaan sumber daya.

Meskipun konsep KMKB telah dikenal dalam sistem pelayanan kesehatan, implementasinya di rumah sakit masih menghadapi berbagai tantangan. Variasi praktik klinis, belum optimalnya pemanfaatan data pelayanan sebagai dasar pengambilan keputusan, koordinasi lintas profesi yang belum berjalan optimal, hingga perbedaan karakteristik organisasi antara rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan KMKB.

Di sisi lain, banyak rumah sakit masih mencari model implementasi yang efektif dan realistis. Pengalaman dari rumah sakit yang telah menerapkan KMKB menjadi sumber pembelajaran yang sangat berharga karena memberikan gambaran mengenai strategi, tantangan, faktor keberhasilan, serta langkah-langkah yang dapat direplikasi sesuai konteks masing-masing rumah sakit.

Sebagai pusat pengembangan mutu pelayanan kesehatan, Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan webinar “Implementasi Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB): Strategi dan Best Practice dari Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta.” Webinar ini menghadirkan pimpinan rumah sakit pemerintah dan swasta yang telah berpengalaman dalam implementasi KMKB untuk berbagi strategi, praktik baik, serta pembelajaran yang dapat menjadi inspirasi bagi rumah sakit lain dalam mengembangkan sistem kendali mutu dan kendali biaya yang efektif dan berkelanjutan.

Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman peserta mengenai strategi dan best practice implementasi KMKB di rumah sakit pemerintah dan swasta.

Tujuan Khusus

1. Memahami konsep dan kebijakan KMKB.
2. Mengidentifikasi tantangan implementasi KMKB di rumah sakit.
3. Memahami strategi implementasi KMKB di rumah sakit pemerintah dan swasta.
4. Mengidentifikasi best practice implementasi KMKB yang dapat diadaptasi di institusi masing-masing.

Sasaran

1. Pimpinan dan Manajemen RS: Direktur RS, Wakil Direktur Pelayanan, Wakil Direktur Keuangan, Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Instalasi, Manajer Pelayanan Pasien (MPP), dan manajer atau pengelola RS lainnya
2. Komite dan Tim Pengelola Mutu: Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Tim Mutu dan Keselamatan Pasien, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB), Tim Mutu, Tim Akreditasi, Tim Casemix, dan Tim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/BPJS
3. Tenaga Kesehatan: Dokter Spesialis, Dokter Umum, Perawat, Bidan, dan tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam peningkatan mutu pelayanan dan tata kelola klinis
4. Akademisi dan Pemerhati Mutu Pelayanan Kesehatan: Dosen, Peneliti, Konsultan RS, pemerhati mutu pelayanan Kesehatan, dan pihak lain yang memiliki minat terhadap implementasi KMKB di rumah sakit

Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Agustus 2026
Waktu : 10.00-12.00 WIB

Narasumber / Moderator

1. Narasumber:
   • dr. Lipin Tjung, MPH, FISQua 
   • Dr. dr. Darwito, S.H., Sp.B, Subsp.Onk. (K) – Direktur Utama RSA UGM
2. Moderator: Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS – Peneliti PKMK FK-KMK UGM

Rundown Kegiatan

  Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Webinar “Implementasi Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB): Strategi dan Best Practice dari Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta” diselenggarakan oleh Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM untuk memperkuat pemahaman mengenai implementasi KMKB sekaligus berbagi pengalaman mengenai strategi, tantangan, dan praktik baik yang dapat diadaptasi oleh rumah sakit sesuai dengan konteks masing-masing. Peserta berasal dari berbagai latar belakang, termasuk rumah sakit, Kementerian Kesehatan, akademisi, klinik, dan pemangku kepentingan lainnya.

Webinar diawali dengan pengantar oleh Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS mengenai pentingnya memandang KMKB bukan sekadar sebagai upaya penghematan biaya atau kepatuhan terhadap regulasi. Kendali mutu dan kendali biaya perlu ditempatkan sebagai strategi untuk memastikan setiap sumber daya yang digunakan memberikan nilai bagi pasien dan menghasilkan outcome pelayanan yang optimal. Dengan demikian, peningkatan mutu dan efisiensi biaya tidak seharusnya diposisikan sebagai dua kepentingan yang berlawanan.

Sesi pertama menghadirkan dr. Lipin Tjung, MPH, FISQua yang membahas strategi KMKB dari perspektif rumah sakit swasta. Pembahasan menyoroti berbagai tantangan eksternal, seperti perubahan regulasi, kesenjangan tarif dan biaya riil, inflasi medis, serta meningkatnya ekspektasi pasien. Dari sisi internal, rumah sakit juga menghadapi tantangan berupa perbedaan kepentingan antara pemilik, manajemen, dan klinisi serta keterbatasan kapasitas SDM. Strategi yang ditawarkan mencakup penguatan Clinical Pathway, eliminasi pemborosan melalui pendekatan Lean Healthcare, pemanfaatan digitalisasi dan Clinical Decision Support System, penguatan patient experience, serta pembangunan budaya apresiasi bagi SDM.

Perspektif rumah sakit pemerintah kemudian disampaikan oleh Dr. dr. Darwito, S.H., Sp.B, Subsp.Onk. (K), yang berbagi pengalaman implementasi KMKB di Rumah Sakit Akademik UGM. Pembahasan menekankan pentingnya menjadikan tim KMKB sebagai bagian integral dari sistem rumah sakit, bukan sekadar pemenuhan formalitas. Pengendalian biaya dilakukan dengan tetap mempertahankan akses dan mutu pelayanan, didukung oleh clinical documentation, costing, Clinical Pathway, koordinasi lintas unit, serta keterlibatan dokter dalam proses perbaikan.

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan beberapa pertanyaan dari peserta. Diskusi antara lain membahas pengendalian length of stay, penerapan Clinical Pathway pada berbagai jenis penjamin, pengelolaan jasa pelayanan di rumah sakit pemerintah, hingga strategi menjaga keseimbangan antara kendali biaya dan keberlangsungan layanan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi KMKB membutuhkan pendekatan yang kontekstual, berbasis data, serta melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan.

Melalui webinar ini, KMKB ditegaskan sebagai bagian dari upaya membangun rumah sakit yang bermutu, efisien, berorientasi pada pasien, sekaligus berkelanjutan. Pengalaman dari rumah sakit swasta dan pemerintah memberikan pembelajaran bahwa keberhasilan KMKB tidak hanya bergantung pada instrumen, tetapi juga pada kepemimpinan, kolaborasi, penggunaan data, dan komitmen bersama untuk terus memperbaiki sistem pelayanan.

Reporter
Helen Anggraini Budiono

Narahubung
Eva (082324332525)

World Breastfeeding Week (WBW) atau Pekan Menyusui Sedunia diperingati setiap tanggal 1–7 Agustus sebagai kampanye global untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menyusui serta memperkuat dukungan terhadap ibu menyusui. Tema WBW tahun 2026, “Prioritize Breastfeeding: Create Sustainable Support Systems”, menekankan pentingnya membangun sistem pendukung yang berkelanjutan melalui keterlibatan keluarga, masyarakat, tempat kerja, pemerintah, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Keberhasilan menyusui merupakan salah satu indikator penting dalam upaya meningkatkan status gizi bayi, mencegah stunting, serta menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi. Capaian tersebut tidak hanya bergantung pada komitmen ibu, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh mutu pelayanan kesehatan yang diberikan sejak masa kehamilan, persalinan, paska persalinan sampai dengan masa penyapihan. Oleh karena itu, fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran strategis dalam menyediakan pelayanan laktasi yang komprehensif, terstandar, dan berbasis bukti.

Peningkatan mutu pelayanan laktasi diwujudkan melalui berbagai upaya, antara lain pelaksanaan kontak laktasi sejak masa antenatal, implementasi 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (10 LMKM) sesuai rekomendasi WHO/UNICEF, pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), pemberian konseling menyusui yang efektif, serta tata laksana permasalahan laktasi secara tepat. Implementasi berbagai intervensi tersebut membutuhkan kompetensi tenaga kesehatan, dukungan kebijakan fasilitas pelayanan kesehatan, serta kolaborasi multidisiplin yang berkesinambungan.

Namun demikian, implementasi pelayanan laktasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Belum semua ibu memperoleh konseling dan kontak laktasi sesuai standar, penerapan 10 LMKM di fasilitas pelayanan kesehatan masih bervariasi, dan pelaksanaan IMD belum selalu optimal. Selain itu, berbagai permasalahan menyusui pada awal kehidupan bayi seperti kesulitan pelekatan, puting lecet, bendungan ASI, kurangnya pemahaman ibu dan keluarganya mengenai fisiologi laktasi, ketidakpercayaan diri ibu saat awal menyusui hingga pemberian susu formula tanpa indikasi medis masih sering ditemukan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas tenaga kesehatan agar edukasi yang diberikan tepat sekaligus peningkatan mutu sistem pelayanan laktasi secara menyeluruh.

Sebagai bagian dari peringatan World Breastfeeding Week 2026, Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan webinar “Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Laktasi untuk Mendukung Keberhasilan Menyusui Berkelanjutan”. Webinar ini diharapkan menjadi wadah pembelajaran dan berbagi praktik mengenai penguatan pelayanan laktasi berbasis mutu, mulai dari penerapan standar pelayanan, optimalisasi konseling dan IMD, hingga kolaborasi multidisiplin dalam mendukung keberhasilan menyusui secara berkelanjutan.

Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman dan kompetensi tenaga kesehatan serta pemangku kepentingan dalam menerapkan pelayanan laktasi yang bermutu guna mendukung keberhasilan menyusui secara berkelanjutan.

Tujuan Khusus

1. Menjelaskan pentingnya kontak laktasi dan implementasi 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (10 LMKM) sesuai rekomendasi WHO/UNICEF.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan konseling menyusui pada masa antenatal dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) sebagai bagian dari pelayanan maternal dan neonatal.
3. Mengidentifikasi berbagai tantangan menyusui pada awal kehidupan bayi serta strategi penanganannya berbasis bukti.
4. Memahami pentingnya kolaborasi multidisiplin dan peran manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan laktasi.
5. Mendorong penerapan praktik pelayanan laktasi yang berkualitas dan berkelanjutan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Sasaran

1. Tenaga kesehatan pemberi pelayanan maternal, neonatal, dan laktasi: dokter umum, dokter spesialis (obstetri dan ginekologi, anak, anestesi, gizi klinik), bidan, perawat, nutrisionis/ahli gizi, konselor menyusui, International Board-Certified Lactation Consultant (IBCLC), dan fisioterapis.
2. Manajemen dan pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, terutama tim peningkatan mutu, keselamatan pasien, serta pengelola pelayanan maternal dan neonatal.
3. Pemerhati mutu pelayanan laktasi: perguruan tinggi, peneliti, konsultan, organisasi profesi, dan komunitas pendukung ibu menyusui.

Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Agustus 2026
Waktu : 13.00 – 16.15 WIB

Narasumber / Moderator

1. Narasumber:
   • dr. Novika Handayani, IBCLC
   • dr. Aisyah Noor Astari, Sp.OG
   • Dr. dr. Ekawaty Lutfia Haksari, MPH, Sp.A(K)
2. Moderator: dr. Helen Anggraini B.

Rundown Kegiatan

  Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Dalam rangka memperingati World Breastfeeding Week 2026, Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan webinar “Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Laktasi untuk Mendukung Keberhasilan Menyusui Berkelanjutan” untuk menegaskan bahwa keberhasilan menyusui bukan hanya tanggung jawab ibu, melainkan membutuhkan sistem dukungan yang berkelanjutan dari keluarga, masyarakat, tempat kerja, pemerintah, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Webinar menghadirkan tiga narasumber, yaitu dr. Novika Handayani, IBCLC; dr. Aisyah Noor Astari, Sp.OG; serta Dr. dr. Ekawaty Lutfia Haksari, MPH, Sp.A(K).

Materi pertama oleh dr. Novika membahas penguatan pelayanan laktasi melalui implementasi kontak laktasi dan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (10 LMKM). Pembahasan menekankan pentingnya kesinambungan kontak laktasi sejak masa antenatal hingga periode pascapersalinan untuk memastikan ibu memperoleh dukungan yang sesuai pada setiap tahap menyusui.

Materi kedua oleh dr. Aisyah, Sp.OG mengangkat optimalisasi konseling menyusui antenatal dan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Konseling sejak kehamilan dipaparkan sebagai fondasi penting untuk membangun pengetahuan, kepercayaan diri, dan kesiapan ibu serta keluarga dalam menghadapi proses menyusui. Peserta juga diajak memahami fisiologi laktasi, faktor risiko keterlambatan produksi ASI, pentingnya kontak kulit ke kulit, serta IMD sebagai bagian dari rangkaian pelayanan yang mendukung keberhasilan menyusui.

Pembahasan kemudian diperluas melalui materi mengenai kolaborasi multidisiplin dalam mengatasi tantangan menyusui. Dr. dr. Ekawaty, MPH, Sp.A(K) menekankan bahwa dukungan menyusui tidak cukup dilakukan oleh satu profesi. Dokter, bidan, perawat, konselor laktasi, ahli gizi, keluarga, komunitas, hingga tempat kerja perlu bekerja dalam satu tujuan dan rencana yang terintegrasi agar ibu memperoleh pesan, rujukan, dan dukungan yang konsisten.

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan beberapa pertanyaan dari peserta mengenai berbagai permasalahan praktik menyusui, termasuk persiapan ibu bekerja, pemompaan dan pemberian ASI perah, konseling antenatal, serta penanganan tantangan laktasi. Diskusi menunjukkan tingginya kebutuhan peserta terhadap penerapan pelayanan laktasi yang sesuai dengan kondisi individual ibu dan bayi.

Melalui webinar ini, peserta diajak melihat bahwa keberhasilan menyusui merupakan hasil dari sistem yang bekerja bersama. Penguatan mutu pelayanan laktasi membutuhkan standar pelayanan, tenaga kesehatan yang kompeten, konseling berkelanjutan, kebijakan fasilitas kesehatan yang mendukung, serta kolaborasi lintas profesi dan komunitas untuk memastikan dukungan kepada ibu dan bayi berlangsung secara berkesinambungan.

Reporter:
Helen Anggraini Budiono

Akreditasi rumah sakit merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem penjaminan mutu pelayanan kesehatan. Melalui akreditasi, rumah sakit didorong untuk memenuhi standar pelayanan, memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan keselamatan pasien, serta membangun budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Lebih dari sekadar proses penilaian untuk memperoleh status akreditasi, sistem akreditasi diharapkan mampu menjadi mekanisme yang mendorong rumah sakit memberikan pelayanan yang aman, efektif, berpusat pada pasien, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Secara internasional, International Society for Quality in Health Care (ISQua) menetapkan bahwa pengembangan standar akreditasi harus mendukung patient safety, continuous quality improvement, dan patient-centered care. Dalam kerangka tersebut, standar akreditasi dikembangkan dengan memperhatikan berbagai aspek penting, termasuk struktur, proses, dan luaran (outcomes) pelayanan, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai mutu pelayanan kesehatan.

Di Indonesia, sistem akreditasi rumah sakit selama ini lebih banyak berfokus pada pemenuhan standar organisasi, tata kelola, serta implementasi proses pelayanan. Pendekatan tersebut telah memberikan kontribusi besar dalam membangun sistem manajemen mutu rumah sakit. Namun demikian, berbagai kalangan juga mulai mendiskusikan bagaimana sistem akreditasi dapat semakin mencerminkan mutu pelayanan yang benar-benar dirasakan oleh pasien melalui pengukuran luaran klinis (clinical outcomes) dan indikator keselamatan pasien.

Diskusi tersebut semakin mengemuka setelah Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan arah transformasi sistem akreditasi rumah sakit yang akan lebih menitikberatkan pada hasil klinis (clinical outcomes) dan keselamatan pasien. Dalam pernyataannya, akreditasi rumah sakit tidak lagi diposisikan hanya sebagai evaluasi administratif yang dilakukan secara periodik, tetapi diarahkan menjadi sistem yang mampu menilai mutu pelayanan berdasarkan hasil pelayanan yang dicapai rumah sakit.

Penjelasan lebih lanjut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI yang menjelaskan bahwa transformasi tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui pengembangan kompetensi rumah sakit, penetapan standar output nasional, serta pemanfaatan digitalisasi kesehatan melalui integrasi dengan platform SatuSehat. Selain itu, sistem penilaian akreditasi ke depan direncanakan tidak hanya mengevaluasi aspek input dan proses, tetapi juga mempertimbangkan output pelayanan sebagai bagian dari penilaian mutu rumah sakit.

Perubahan arah kebijakan tersebut memunculkan berbagai pertanyaan strategis bagi rumah sakit, regulator, lembaga akreditasi, maupun praktisi mutu pelayanan kesehatan. Apakah sistem akreditasi yang ideal memang perlu berbasis output? Bagaimana praktik internasional memandang keseimbangan antara penilaian struktur, proses, dan luaran pelayanan? Sejauh mana kesiapan rumah sakit Indonesia dalam menghadapi transformasi tersebut? Dan bagaimana para direktur rumah sakit dapat menjadikan perubahan paradigma akreditasi sebagai momentum untuk memperkuat budaya mutu sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan?

Sebagai institusi yang berkomitmen mendukung penguatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia, Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan webinar nasional sebagai forum ilmiah untuk membahas perkembangan tersebut secara komprehensif dari perspektif internasional, kebijakan nasional, dan implementasi manajemen rumah sakit.

Tujuan Umum

Memberikan pemahaman mengenai arah perkembangan sistem akreditasi rumah sakit berbasis output serta implikasinya terhadap strategi peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

Tujuan Khusus

1. Memahami karakteristik sistem akreditasi rumah sakit yang ideal berdasarkan prinsip-prinsip ISQua;
2. Memahami perkembangan kebijakan nasional mengenai transformasi akreditasi rumah sakit menuju pendekatan berbasis outcome;
3. Menganalisis peluang dan tantangan implementasi akreditasi berbasis output di Indonesia;
4. Menyusun strategi agar akreditasi menjadi instrumen peningkatan mutu pelayanan sekaligus memperkuat reputasi dan daya saing rumah sakit.

Sasaran

1. Pengelola rumah sakit: Direktur, wakil direktur, manajer, Ketua Komite Mutu, Ketua Komite Medik, Kepala Instalasi/Kepala Unit, Ketua Tim Akreditasi, serta pimpinan RS lainnya.
2. Regulator dan pemangku kepentingan: Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, lembaga akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, asosiasi rumah sakit, perusahaan asuransi kesehatan, serta lembaga atau organisasi lain yang bergerak di bidang mutu pelayanan kesehatan.
3. Tenaga kesehatan: Dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, serta tenaga kesehatan lainnya.
4. Akademisi dan mahasiswa: Dosen, peneliti, mahasiswa program sarjana, profesi, magister, dokter spesialis, dan doktor yang memiliki minat pada mutu pelayanan kesehatan dan manajemen rumah sakit.
5. Pemerhati mutu pelayanan kesehatan: Konsultan, peneliti, lembaga swadaya masyarakat, mitra pembangunan, serta pihak lain yang memiliki perhatian terhadap pengembangan mutu dan keselamatan pasien.

Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2026
Waktu : 13.00-15.00 WIB

Narasumber / Moderator

1. Narasumber:
   • Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua – Konsultan PKMK FK-KMK UGM
   • dr. Eniarti, M.Sc., Sp.KJ., M.M.R., QHIA – Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Dharmais
2. Moderator: dr. M. Hardhantyo, MPH, Ph.D – Kepala Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMMK UGM 

Rundown Kegiatan

  Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Webinar nasional “Sistem Akreditasi Rumah Sakit yang Ideal: Haruskah Berbasis Output?” diselenggarakan oleh Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM secara daring pada Rabu (12/08/26). Kegiatan ini menghadirkan Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua dan dr. Eniarti, M.Sc., Sp.KJ., M.M.R., QHIA sebagai narasumber, dengan dr. M. Hardhantyo, MPH, Ph.D. sebagai moderator. Webinar diselenggarakan untuk membahas perkembangan akreditasi rumah sakit menuju pendekatan berbasis outcome serta implikasinya terhadap peningkatan mutu dan strategi rumah sakit.

Pada sesi pertama, Dr. dr. Hanevi membahas sistem akreditasi rumah sakit berdasarkan perspektif standar internasional ISQua. Akreditasi dipandang sebagai bagian dari rangkaian kebijakan peningkatan mutu, bukan instrumen yang berdiri sendiri maupun sekadar sarana pemenuhan regulasi. Sistem akreditasi yang ideal perlu memperhatikan keterkaitan antara input, proses, output, dan outcome serta didukung oleh standar yang relevan, penyurvei yang kompeten, dan mekanisme pengawasan serta evaluasi yang akuntabel.

Pemaparan kemudian dilanjutkan oleh dr. Eniarti mengenai strategi rumah sakit menghadapi arah baru akreditasi. Narasumber menekankan pergeseran paradigma dari sekadar memastikan kepatuhan menuju pembuktian hasil pelayanan. Input dan proses tetap menjadi fondasi, tetapi outcome menjadi bukti bahwa sistem yang dibangun benar-benar menghasilkan mutu. Pemanfaatan data mutu juga perlu bergerak dari sekadar pelaporan menuju pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan.

Dalam perspektif strategis, akreditasi juga dapat menjadi instrumen untuk membangun trust, reputasi, dan daya saing rumah sakit. Sertifikat memberikan legitimasi formal, sementara outcome dan pengalaman pasien menjadi dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, akreditasi tidak berhenti pada pencapaian sertifikat, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun rumah sakit yang lebih bermutu dan dipercaya.

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan beberapa pertanyaan dari peserta. Pembahasan mencakup kesiapan rumah sakit dari sisi sumber daya manusia, anggaran, teknologi dan kapasitas pimpinan, serta tantangan memastikan penilaian outcome tetap adil di tengah perbedaan kapasitas dan karakteristik rumah sakit. Peserta juga mendalami pengukuran outcome klinis dan pemanfaatan indikator outcome sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu.

Melalui webinar ini, peserta memperoleh perspektif bahwa transformasi akreditasi bukan sekadar perubahan indikator penilaian, melainkan perubahan cara rumah sakit membangun, mengukur, membuktikan, dan memperbaiki mutu pelayanan secara berkelanjutan.

Reporter:
Helen Anggraini Budiono

Pasal 303 UU Kesehatan Tahun 2023 mengamanatkan “Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya (KMKB) serta memperhatikan keselamatan Pasien”. Berbagai negara dan organisasi kesehatan mulai mengadopsi prinsip-prinsip VBHC sebagai strategi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi (KMKB). Value-Based Healthcare (VBHC), yaitu pendekatan yang berfokus pada pencapaian luaran kesehatan terbaik bagi pasien dengan biaya yang efisien. Konsep ini diperkenalkan oleh Michael Porter dan Elizabeth Teisberg pada tahun 2006. 

Salah satu bidang yang mulai menerapkan konsep ini adalah oftalmologi (pelayanan kesehatan mata). Hasil scoping review yang dilakukan oleh Abubakar dkk Tahun 2024 menunjukkan bahwa implementasi VBHC dalam oftalmologi memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai pelayanan bagi pasien serta penurunan biaya pelayanan kesehatan. Untuk itu, perlunya peningkatan pemahaman dan kapasitas tenaga kesehatan, manajer rumah sakit, akademisi, serta pengambil kebijakan mengenai konsep, prinsip, strategi implementasi, dan tantangan penerapan VBHC.

Tujuan

Meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep tata kelola KMKB, VBHC dan implementasinya.

Tujuan Khusus:

1. Memahami tata kelola kendali mutu dan kendali biaya (KMKB)
2. Memahami konsep dan implementasi Value-Based Healthcare (VBHC) dalam pelayanan kesehatan

Sasaran

1. Manajemen rumah sakit: Direktur, Wakil Direktur Pelayanan, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, Komite Medik, Komite Keperawatan, Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Instalasi/Kepala Unit RS, Tim Manajemen Risiko, Manajer Pelayanan Pasien (MPP), Tim Akreditasi Rumah Sakit.
2. Klinisi: dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, serta tenaga kesehatan lainnya.
3. Akademisi dan mahasiswa bidang manajemen rumah sakit
4. Pemerhati mutu pelayanan kesehatan: perguruan tinggi, peneliti, konsultan, dan pihak lain yang memiliki minat dalam pengembangan mutu pelayanan kesehatan.

Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Agustus 2026
Waktu : 09.00-12.00 WIB

Narasumber

• Prof. dr. Ascobat Gani, MPH., Dr.PH. – Guru Besar Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM UI
• Dr. dr. Zulkarnain Abubakar, MARS – Corporate Secretary JEC ORBITA Eye Hospital & Clinics
• Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH, CQIPS – Peneliti PKMK FK-KMMK UGM

Rundown Kegiatan

  Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Pelatihan “Implementasi Value-Based Healthcare (VBHC) untuk Kendali Mutu dan Biaya Rumah Sakit” diselenggarakan oleh Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM secara daring pada Kamis (13/08/26). Kegiatan ini menghadirkan Prof. dr. Ascobat Gani, MPH., Dr.PH.; Dr. dr. Zulkarnain Abubakar, MARS; dan Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep., MPH, CQIPS sebagai narasumber. Pelatihan ditujukan untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai tata kelola Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB), konsep VBHC, serta penerapannya dalam pelayanan kesehatan.

Sesi awal oleh Eva membahas pembelajaran dari hasil penelitian PKMK mengenai implementasi kebijakan KMKB dalam Program JKN. Dengan pendekatan realist evaluation, pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan KMKB menghasilkan sejumlah manfaat, seperti proses verifikasi klaim yang lebih cepat dan berkurangnya klaim pending. Namun, pelaksanaan utilization review masih menghadapi keterbatasan akses dan kemampuan analisis data, sementara pelaksanaan audit medis juga dipengaruhi oleh dukungan dan kewenangan manajemen rumah sakit.

Pembahasan dilanjutkan oleh Prof. dr. Ascobat mengenai tata kelola KMKB dalam ekosistem rumah sakit. KMKB ditempatkan sebagai bagian dari manajemen strategis yang perlu mengintegrasikan kendali mutu, kendali biaya, core values, dan perspektif Balanced Scorecard. Ascobat menekankan pentingnya pembentukan Tim KMKB yang lintas unit dengan prinsip structure follows function. Berbagai strategi seperti clinical pathway, utilization review, audit medis, pencegahan komplikasi, pengendalian kasus berbiaya tinggi, continuous quality improvement, serta pemanfaatan teknologi digital dapat digunakan untuk menghubungkan mutu dan efisiensi secara lebih sistematis.

Sesi berikutnya oleh Dr. dr. Zulkarnain menyampaikan konsep VBHC yang menempatkan luaran kesehatan yang bermakna bagi pasien dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan sebagai dasar penciptaan nilai. Pembahasan mencakup pengorganisasian pelayanan melalui Integrated Practice Units, pengukuran outcome dan biaya sepanjang siklus pelayanan, hingga penerapan value-based bundled payment. Studi kasus pelayanan katarak juga menunjukkan bahwa capaian outcome yang baik dapat berjalan bersama dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan beberapa pertanyaan dari peserta mengenai penerapan clinical pathway, pengukuran outcome dan biaya, serta strategi meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi mutu pelayanan. Peserta kemudian diajak mempraktikkan perhitungan VBHC melalui pemetaan proses pelayanan dan penghitungan biaya berbasis sumber daya. Latihan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan VBHC membutuhkan kemampuan rumah sakit untuk menghubungkan proses pelayanan, outcome pasien, penggunaan sumber daya, dan biaya secara utuh.

Melalui pelatihan ini, VBHC diperkenalkan bukan sekadar sebagai konsep pengendalian biaya, melainkan sebagai pendekatan untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan berkontribusi pada outcome yang lebih baik dan bernilai bagi pasien.

Reporter
Helen Anggraini Budiono

PIC Kegiatan
Eva Tirtabayu Hasri / 0823-2433-2525