Refleksi Hari Gizi Nasional 2026 dalam Implementasi Makan Bergizi Gratis

Peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) ke-66 pada 25 Januari 2026 menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk kembali merefleksikan kualitas kesehatan masyarakat melalui tema “Penuhi Gizi Seimbang dari Pangan Lokal”. Kampanye dengan slogan “Sehat Dimulai dari Piringku” ini bukan sekadar seremonial tahunan melainkan langkah strategis dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan bergizi seimbang berbasis kekayaan sumber daya alam lokal. Sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045, pemerintah telah memperkuat fondasi kesehatan nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk meningkatkan status gizi peserta didik sekaligus menekan prevalensi stunting di seluruh penjuru negeri. Kebijakan ini, yang diperkuat secara legal melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, diharapkan mampu menciptakan generasi muda yang memiliki keunggulan, kecerdasan, dan produktivitas yang optimal.

Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan gizi di lapangan masih memerlukan evaluasi yang serius di balik visi besar tersebut. Berdasarkan salah satu hasil data riset yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2026), tingkat efektivitas rata-rata pelaksanaan program gizi di Indonesia saat ini berada pada angka 72,5% yang menunjukkan adanya celah jika dibandingkan dengan negara lain seperti Skotlandia (90,4%) atau India (88,3%). Beberapa kendala struktural yang masih membayangi antara lain keterbatasan anggaran, distribusi logistik yang belum menjangkau daerah terpencil secara merata, dan koordinasi antar-lembaga yang mayoritas belum sinkron. Menariknya, pembelajaran dari negara seperti Ghana menunjukkan bahwa integrasi antara program gizi sekolah dengan pemberdayaan petani lokal terbukti efektif meningkatkan partisipasi siswa dan memperkuat ekonomi. Penggunaan pangan lokal tidak hanya menjamin kesegaran nutrisi tetapi juga menjadi solusi atas tantangan logistik yang selama ini menjadi hambatan di berbagai daerah.

Secara keseluruhan, sinergi kolektif antara pemerintah, sektor swasta, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu untuk mewujudkan keberhasilan program gizi yang berkelanjutan. Analisis statistik menunjukkan bahwa aspek pendanaan, koordinasi lintas sektor, dan keterlibatan komunitas lokal secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan sebesar 63% terhadap efektivitas keberhasilan program gizi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas Badan Gizi Nasional dalam melakukan pengawasan mutu makanan dan transparansi anggaran di tingkat daerah menjadi sangat penting. Melalui perbaikan tata kelola kebijakan dari pusat hingga ke daerah serta memaksimalkan potensi pangan lokal, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari ancaman masalah gizi kronis.

Masyarakat bisa memulai partisipasi nyata untuk mewujudkan generasi yang tangguh dengan peduli terhadap pemenuhan gizi seimbang dan berkualitas pada diri sendiri sejak dini. Mari kita jadikan momentum Hari Gizi Nasional 2026 ini sebagai komitmen bersama untuk lebih meningkatkan peduli pada pemenuhan gizi!

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya:

https://ayosehat.kemkes.go.id/agenda-kegiatan/hari-gizi-nasional-2026
http://manggalajournal.org/index.php/SINERGI/article/view/2228 

 

 

Kebijakan Pajak Minuman Berpemanis: Apakah Efektif Mendorong Pola Hidup Sehat?

Pajak minuman berpemanis semakin banyak diterapkan di berbagai negara sebagai respon terhadap tingginya beban penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular. Review artikel oleh Kiesel, Lang, dan Sexton (2023) menelaah secara kritis apakah trend baru pajak minuman berpemanis dapat mencapai tujuan kebijakan kesehatan. Kiesel, Lang, dan Sexton (2023) menempatkan bukti empiris dalam konteks perilaku konsumen modern dan dinamika rantai pasok industri pangan.

Pada kenyataannya, pajak minuman berpemanis secara sistematis tidak terbukti kuat bahwa mendorong perubahan perilaku konsumsi ke minuman yang lebih sehat. Pajak tersebut juga tidak terbukti menurunkan konsumsi minuman berpemanis secara keseluruhan. Bukti menunjukkan bahwa pajak minuman berpemanis hanya sebagian diteruskan ke harga yang dibayar konsumen (partial pass-through) dengan rata-rata sekitar 82% dalam tingkat variasi desain pajak yang bermacam-macam antarwilayah. Meskipun permintaan pajak minuman berpemanis relatif fleksibel, penurunan pembelian akibat pajak cenderung moderat sekitar 15% dan tidak konsisten.

Dalam segi faktor hulu dan hilir, konsumen memiliki faktor yang dapat menghalangi keberhasilan pajak minuman berpemanis. Contohnya seperti adanya keterbatasan kesadaran terhadap kesehatan, kebiasaan konsumsi yang tidak bisa hilang pada masa lampau, dan kurangnya keberagaman produk minuman sehat dari lingkungan sekitar. Hal tersebut membuat perubahan perilaku cenderung tidak dipengaruhi oleh perubahan pajak harga. Sebaliknya, dalam sisi penawaran, produsen, distributor, dan peritel memiliki insentif strategis untuk menyerap sebagian pajak. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan harga secara selektif atau melakukan reformulasi produk dan strategi pemasaran. Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa asumsi kenaikan harga pajak minuman berpemanis tidak akan otomatis mengubah perilaku makan dan minum masyarakat.

Dalam konteks tujuan kebijakan, pajak minuman berpemanis terbukti lebih konsisten sebagai instrumen penggalangan pendapatan dibandingkan kebijakan yang dapat mengubah perilaku. Melalui perspektif ekuitas, pajak minuman berpemanis berpotensi regresif karena rumah tangga berpendapatan rendah cenderung mengkonsumsi minuman berpemanis lebih banyak. Tanpa desain yang tepat dan penggunaan pajak untuk program kesehatan yang berpihak pada kelompok rentan, dampak pengurangan ketimpangan kesehatan akan sulit tercapai.

Implikasi kasus pajak minuman berpemanis bagi sistem manajemen rumah sakit cukup signifikan. Beban penyakit terkait obesitas dan konsumsi gula tetap akan menekan kapasitas layanan dan pembiayaan kesehatan apabila kebijakan pajak minuman berpemanis berdiri sendiri. Rumah sakit dan pengelola sistem kesehatan perlu memandang kebijakan pajak minuman berpemanis sebagai bagian dari “paket kebijakan” yang lebih luas. Hal tersebut termasuk edukasi gizi, pelabelan produk yang jelas, intervensi berbasis komunitas, dan insentif bagi industri untuk menurunkan kandungan gula. Bagi praktisi kesehatan, temuan ini menegaskan bahwa perubahan perilaku pasien memerlukan pendekatan komunikasi yang konsisten, kontekstual, dan berkelanjutan.

Review artikel Kiesel, Lang, dan Sexton (2023) menyimpulkan bahwa pajak minuman berpemanis memiliki potensi untuk dikuatkan tetapi tingkat efektivitasnya masih sangat bergantung terhadap desain kebijakan, cakupan nasional, dan sinergi dengan intervensi lain. Melalui hal tersebut, pajak minuman berpemanis dapat berpotensi dikembangkan menjadi kebijakan yang lebih kuat dan memiliki dampak terhadap keberhasilan capaian kesehatan masyarakat untuk mengurangi penyakit tidak menular.

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya: https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-resource-111522-111325 

 

 

Seminar Nasional Penguatan Manajemen Mutu Pelayanan Geriatri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan: Strategi Latihan Fisik, Stimulasi Kognitif, Dan Pencegahan Fraud

Latar Belakang

Indonesia saat ini berada dalam fase ageing population, yaitu kondisi demografis ketika proporsi penduduk lanjut usia (lansia, usia ≥60 tahun) meningkat secara signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk lansia di Indonesia telah mencapai sekitar 11–12% pada periode 2023–2024 dan diproyeksikan meningkat hingga sekitar 20% pada tahun 2045. Peningkatan ini merupakan konsekuensi dari bertambahnya usia harapan hidup yang disertai dengan penurunan angka kesuburan, sehingga struktur penduduk Indonesia bergeser menuju populasi menua (older age structure).

Perubahan demografi tersebut membawa implikasi besar bagi sistem kesehatan, khususnya bagi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan lansia. Lansia memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap penyakit tidak menular, penurunan fungsi fisik dan kognitif, serta risiko disabilitas yang dapat berdampak pada menurunnya kemandirian dan kualitas hidup. Oleh karena itu, kebugaran lansia (fitness in ageing) perlu dipahami secara komprehensif, tidak hanya sebagai ketiadaan penyakit, tetapi sebagai kemampuan mempertahankan fungsi fisik, fungsi kognitif, keseimbangan emosional, serta kemampuan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari.

Sejalan dengan tema Annual Scientific Meeting (ASM) 2026 “Embracing Ageing: Stay Healthy, Sharp and Productive”, upaya menjaga lansia tetap sehat dan tajam perlu didukung oleh penguatan pelayanan geriatri yang terintegrasi, bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien. Fasyankes memiliki peran strategis tidak hanya dalam pelayanan kuratif, tetapi juga dalam pengembangan program promotif dan preventif, termasuk penyediaan latihan fisik yang aman dan efektif bagi lansia dan mendukung stimulasi kognitif lansia. Pendekatan ini menjadi bagian penting dari upaya mempertahankan fungsi otak dan produktivitas lansia seiring bertambahnya usia. Di sisi lain, lansia juga semakin rentan terhadap berbagai bentuk fraud atau penipuan dalam pelayanan kesehatan, termasuk healthcare scams, yang dapat terjadi akibat keterbatasan literasi kesehatan, kompleksitas sistem pelayanan, maupun penurunan fungsi kognitif.

Berdasarkan kondisi tersebut, seminar ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif bagi tenaga kesehatan, manajemen fasyankes, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan pelayanan geriatri yang bermutu, aman, dan berorientasi pada kualitas hidup lansia.

Tujuan Kegiatan

Tujuan dari seminar ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan serta pengelola fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan geriatri yang bermutu, aman, dan berorientasi pada peningkatan fungsi fisik, kognitif, serta perlindungan lansia melalui pendekatan promotif, preventif, dan etis.

Tujuan Khusus

  1. Meningkatkan pengetahuan mengenai Latihan Fisik yang Aman dan Efektif bagi Lansia di Fasyankes
  2. Memahami Peran Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Mendukung Stimulasi Kognitif untuk Menjaga Fungsi Otak Lansia
  3. Memahami Program Edukasi Pencegahan Fraud dalam Pelayanan Lansia di Fasyankes

Waktu dan Tempat Kegiatan

Hari/Tanggal : Sabtu, 7 Februari 2026
Waktu : 13.00 – 16.00 WIB

Agenda Kegiatan

Video Kegiatan

Waktu (WIB) Materi Narasumber
12:30 – 13:00 Registrasi Peserta Panitia
13:00 – 13:10 Pembukaan MC
13:10 – 13:20 Menyanyikan lagu Indonesia Raya MC
13:20 – 13:30 Manajemen Mutu Pelayanan Geriatri di Fasyankes

Materi

 dr. Muhammad hardhantyo, MPH, PhD
13:30 – 14:15 Paparan Materi 1:
Peran Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Mendukung Stimulasi Kognitif untuk Menjaga Fungsi Otak LansiaMateri		 dr. Amelia Nur Vidyanti, Sp. N, Sub.Sp. NGD(K), PhD
14:15 – 15:00 Paparan Materi 2:
Mengembangkan Latihan Fisik yang Aman dan Efektif bagi Lansia di Fasyankes		 dr. Rosyad Nur Khadafi, Sp.OT
15:00 – 15:45 Paparan Materi 3:
Program Edukasi Pencegahan Fraud dalam Pelayanan Lansia di FasyankesMateri		 drg. Puti Aulia Rahma, MPH., CFE
15:45 – 16:00 Diskusi Tanya Jawab Moderator:
Tri Yatmi, S.Kep., Ns.., MNSc
16:00 – 16:15 Penutup MC

 

Reportase Kegiatan

Seminar Penguatan Manajemen Mutu Pelayanan Geriatri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah sukses diselenggarakan oleh PKMK FK-KMK UGM bekerjasama dengan KAGAMA Kedokteran (KAGAMADOK) FK-KMK UGM sebagai rangkaian kegiatan dari Annual Scientific Meeting (ASM). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai respon dari adanya isu strategis peningkatan kualitas hidup lansia yang ditunjukkan dengan peningkatan angka harapan hidup penduduk usia lanjut dalam sistem kesehatan Indonesia. Kegiatan ini dimoderatori oleh Tri Yatmi, S.Kep., Ns., M.N.Sc., dan dihadiri oleh akademisi, praktisi kesehatan, serta pemangku kepentingan layanan geriatri.

7feb 1Seminar dibuka dengan pengantar oleh dr. M. Hardhantyo, MPH., Ph.D, yang menekankan urgensi penguatan manajemen mutu pelayanan dan keselamatan pasien geriatri di fasilitas pelayanan kesehatan. Data World Bank menunjukkan bahwa harapan hidup lansia di Indonesia meningkat signifikan hingga mencapai 73 tahun pada periode 1960–2020. Namun, faktor risiko kematian lansia diketahui memiliki perubahan trend dengan perkiraan penyakit tidak menular akan menjadi penyebab utama kematian pada 2040.

Kondisi ini diperberat dengan temuan bahwa sekitar 30–40% lansia mengalami gangguan kognitif dan hampir 60% menghadapi gangguan mobilitas. Oleh karena itu, pelayanan geriatri yang aman, nyaman, dan berorientasi pada keselamatan pasien menjadi kebutuhan mutlak yang sejalan dengan standar layanan geriatri dan konsep integrated care for older people yang direkomendasikan oleh WHO.

7feb 2Sesi pertama menghadirkan dr. Amelia Nur Vidyanti, Sp.N, Sub.Sp.NGD(K), PhD yang membahas peran fasilitas pelayanan kesehatan dalam skrining demensia dan stimulasi kognitif lansia. Demensia dijelaskan sebagai sindrom penurunan fungsi kognitif yang melampaui proses penuaan normal dan telah mengganggu aktivitas sehari-hari. Perjalanan penyakit ini dapat berlangsung hingga 20 tahun sejak fase preklinis hingga tahap berat. Data WHO mencatat lebih dari 50 juta orang hidup dengan demensia secara global dengan hampir 10 juta kasus baru setiap tahun. Prevalensi demensia di Indonesia dilaporkan mencapai rata-rata 27,9% dan berdasarkan hospital based study menunjukkan angka hingga 45,7%. Faktor penyebab utama meliputi Alzheimer, demensia vaskular, atau kombinasi keduanya.

Secara lebih lanjut dijelaskan bahwa faktor risiko demensia terdiri atas faktor yang tidak dapat dimodifikasi seperti usia, jenis kelamin, dan genetik, serta faktor yang dapat dimodifikasi melalui intervensi layanan kesehatan, antara lain aktivitas fisik, kebiasaan merokok, pola konsumsi, dan kualitas lingkungan. Skrining demensia dapat dilakukan menggunakan instrumen seperti MMSE dan MoCA-Ina, didukung pemeriksaan pencitraan dan laboratorium. Tata laksana demensia idealnya dimulai sejak pencegahan primer hingga tersier dengan pendekatan non-farmakologis seperti pengawasan perilaku makan, aktivitas fisik, serta stimulasi kognitif. Fasilitas kesehatan diposisikan sebagai ujung tombak deteksi dini dan pencegahan demensia melalui edukasi dan program stimulasi kognitif meskipun implementasi Cognitive Stimulation Therapy masih menghadapi tantangan pembiayaan.

Sesi kedua disampaikan oleh dr. Rosyad Nur Khadafi, Sp.OT, yang mengulas pengembangan latihan fisik yang aman dan efektif bagi lansia di fasilitas pelayanan kesehatan. Penurunan fungsi fisik, massa otot, dan meningkatnya risiko disabilitas menjadi tantangan utama populasi lansia. Inaktivitas (sedentary beahaviour) fisik dapat memicu sarcopenia, risiko jatuh, osteoporosis, dan disabilitas. Oleh karena itu, latihan fisik bagi lansia perlu dirancang dengan prinsip mulai perlahan, progres bertahap, individual sesuai kondisi kesehatan, serta disertai monitoring ketat. Komponen latihan meliputi aerobik, fleksibilitas, latihan kekuatan, dan keseimbangan, yang dapat dikemas dalam resep latihan sederhana dan mudah diterapkan di fasyankes maupun di rumah. Edukasi kepada pasien dan keluarga ditekankan sebagai kunci keberhasilan implementasi program latihan fisik lansia.

7feb 3Pada sesi ketiga, drg. Puti Aulia Rahma, MPH., CFE, membahas program edukasi pencegahan fraud dalam pelayanan lansia. Puti menyampaikan bahwa lansia merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk penipuan dengan sekitar 75% kasus terjadi melalui SMS, email, atau telepon. Jenis penipuan yang sering dialami meliputi penyalahgunaan kartu kredit, pencurian data kesehatan, hingga peretasan rekening. Faktor kerentanan lansia antara lain keterbatasan fisik dan kognitif, kondisi emosional yang rentan, kurangnya literasi digital, serta minimnya edukasi anti-fraud. Secara keseluruhan, edukasi pencegahan fraud dinilai penting untuk menjaga kualitas hidup lansia secara fisik, sosial, dan emosional, serta dapat dilakukan melalui pendekatan komunitas, berbasis rumah sakit, maupun terintegrasi dalam pelayanan rutin kesehatan lansia.

Kegiatan ditutup dengan diskusi interaktif yang menyoroti tantangan implementasi stimulasi kognitif, latihan fisik, serta edukasi anti-fraud di fasilitas kesehatan dengan keterbatasan sumber daya. Para narasumber sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor, peran caregiver, serta integrasi program ke dalam kegiatan rutin seperti posyandu lansia menjadi strategi realistis untuk meningkatkan mutu pelayanan geriatri. Seminar ini menegaskan bahwa penguatan manajemen mutu pelayanan geriatri bukan hanya soal layanan klinis, tetapi juga upaya komprehensif untuk memastikan lansia dapat menjalani hidup yang sehat, aman, dan bermartabat.

Reporter:
Nikita Widya Permata Sari, S.Gz., MPH

 

 

 

 

Reportase Outlook Kebijakan dan Implementasi Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan di Indonesia Tahun 2026

Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM telah sukses menyelenggarakan webinar hybrid “Outlook Kebijakan dan Implementasi Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan di Indonesia Tahun 2026” pada Selasa (13/1/2026). Kegiatan ini menghadirkan akademisi, praktisi kesehatan, dan perwakilan pemerintah untuk mendiskusikan arah kebijakan serta tantangan implementasi manajemen mutu pelayanan kesehatan nasional pada 2026. Acara dipandu oleh moderator Tri Yatmi, S.Kep., Ns., M.N.Sc. dengan MC Salwa Nada, S.Kep., Ns.

Paparan pertama dibuka oleh dr. M. Hardhantyo, MPH, Ph.D. yang mengulas mengenai tantangan pelaksanaan kebijakan dan manajemen mutu pelayanan kesehatan sepanjang 2025. Tantangan utama yang disoroti meliputi eliminasi tuberkulosis (TB), capaian Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan pergeseran tren penyebab kematian terkini dengan dominasi penyakit tidak menular (PTM) khususnya hipertensi. Data menunjukkan alokasi anggaran kesehatan pada 2025 lebih banyak terserap untuk penanganan PTM dan TB. Dalam konteks CKG, program ini telah menjangkau sekitar 50,5 juta orang termasuk 16,2 juta anak usia sekolah dengan temuan risiko kesehatan berbeda pada tiap kelompok siklus hidup. Berdasarkan temuan didapatkan kasus anemia pada remaja, hipertensi pada lansia hingga stunting dan wasting pada balita. Paparan ini menekankan bahwa sebagian besar kematian sebenarnya dapat dicegah melalui penguatan pelayanan kesehatan primer yang terintegrasi dengan upaya promotif dan preventif.

13jan 1Sesi berikutnya dr. M. Hardhantyo memaparkan Kaleidoskop Mutu PKMK 2025, yang menyoroti pentingnya tindak lanjut data hasil program pelayanan kesehatan agar tidak berhenti pada laporan semata. Salah satu capaian kegiatan berupa Program “INSPIRASI” berhasil meningkatkan partisipasi pelatihan pada fasilitas kesehatan dengan berbasis MOOC. Terdapat juga kegiatan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan dari pemerintah daerah serta kolaborasi dengan lembaga donor dalam penguatan pelayanan kesehatan primer dan penyusunan kerangka pembiayaan. Berbagai pelatihan, webinar, dan bimbingan teknis yang dilakukan divisi manajemen mutu pelayanan kesehatan PKMK FK-KMK UGM sepanjang 2025 diketahui menjadi pilar fondasi penguatan kapasitas mutu pelayanan di daerah.

13jan 2Paparan kedua oleh Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua, membahas Outlook Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Tahun 2026. Mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2023, beliau menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus mencakup promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga paliatif. Mutu pelayanan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari transformasi kesehatan dengan sasaran strategis peningkatan kualitas pelayanan promotif–preventif, literasi kesehatan masyarakat, penguatan layanan primer dan lanjutan, serta laboratorium kesehatan. Kerangka mutu dijelaskan melalui pendekatan Donabedian dan rantai mutu yang menekankan keterkaitan antara kesehatan masyarakat, mutu layanan mikro, dan kualitas organisasi pelayanan hingga tata kelola Kementerian yang adaptif dan efisien. Beberapa “quick wins” mutu yang disoroti antara lain CKG, penuntasan TB, serta pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah sulit akses.

13jan 3Selanjutnya, sesi pembahasan disampaikan oleh dr. Tjahjono Kuntjoro, MPH, DrPH, menekankan pentingnya menerjemahkan kebijakan Nasional ke level operasional fasilitas pelayanan kesehatan. Isu strategis yang mengemuka meliputi integrasi cek kesehatan gratis (CKG) dengan Integrasi Layanan Primer (ILP), penguatan jejaring eliminasi TB, peran fasilitas kesehatan swasta, beban administrasi layanan, serta pentingnya sistem surveilans dan pemanfaatan data berbasis teknologi. Tanggapan dari perwakilan Dinas Kesehatan DIY, Bapak Apt. Edwin Daru Anggara., M.Sc., MPH menegaskan bahwa data mutu harus jujur, objektif, dan mencerminkan kondisi lapangan. Hal tersebut termasuk menyangkut tantangan underreporting kasus TB dan ketimpangan akses layanan kesehatan. Melalui sesi diskusi interaktif, salah satu peserta juga menyoroti perlunya reformasi akreditasi agar lebih berorientasi pada outcome, penguatan peran dinas kesehatan dalam pembinaan dan pengawasan, serta integrasi mutu internal dan eksternal yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Penutup kegiatan menegaskan diperlukan komitmen bersama untuk menjadikan data sebagai dasar kebijakan mutu yang aplikatif di fasilitas pelayanan kesehatan. Kaleidoskop 2025 menunjukkan berbagai capaian dan tantangan implementasi mutu pelayanan kesehatan. Sementara itu, outlook 2026 diharapkan dapat menjadi momentum penguatan mutu sebagai outcome sistem kesehatan yang selaras dengan Renstra 2025 – 2029. Webinar ini juga menghasilkan lesson learn penting bahwa peningkatan mutu pelayanan kesehatan ke depan harus berbasis data, terintegrasi lintas level layanan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Materi dan video dapat di akses pada link berikut

klik disini

 

Reporter:
Nikita Widya Permata Sari, S.Gz., MPH

 

 

WHO Releases Updated Recommendations on HIV Clinical Management

The World Health Organization (WHO) has released updated recommendations on HIV clinical management providing new and revised guidance on antiretroviral therapy, management of vertical HIV transmission, and tuberculosis (TB) prevention for people living with HIV. These recommendations support an evidence-based, cost-effective approach to improving treatment outcomes, reducing HIV-related mortality and accelerating progress towards ending AIDS as a public health threat.

Continue reading

“Frailty” sebagai Tantangan Baru Pelayanan Kesehatan pada HIV Lansia

Saat ini, usia harapan hidup orang dengan HIV (ODH) pada lansia telah meningkat karena adanya inovasi pengobatan terapi antiretroviral kombinasi (cART). Rata-rata usia harapan hidup lansia ODH diketahui hampir sama dengan rata-rata harapan hidup populasi umum. Namun, capaian tersebut diiringi dengan adanya tantangan berupa munculnya penyakit penuaan dini dan sindrom geriatri terutama frailty atau kerapuhan. Frailty pada lansia ODH ditandai oleh penurunan fungsi fisiologis pada sistem imun, metabolik, dan muskuloskeletal yang menyebabkan peningkatan rawat inap dan penurunan fungsi motorik. Bukti menunjukkan bahwa frailty muncul 5 –10 tahun lebih awal pada lansia ODH dibanding populasi umum. Hal ini dipengaruhi oleh inflamasi kronis, immunosenescence, dan riwayat kontrol HIV yang tidak optimal di masa lalu. Berdasarkan tantangan yang terjadi, manajemen klinis yang baik diperlukan sebagai solusi untuk mengoptimalkan pengobatan lansia ODH.

Review artikel oleh Kehler, et al. menyoroti beberapa instrumen penilaian frailty pada lansia ODH sebagai langkah solutif terhadap evaluasi manajemen klinis. Penilaian frailty pada lansia ODH merupakan kunci utama untuk melakukan skrining pasien untuk menghindari risiko keparahan penyakit. Instrumen yang penting dipertimbangkan terdiri dari dua jenis, yaitu Frailty Phenotype (FP: mengukur frailty sebagai sindrom biologis dengan indikator fisik spesifik) dan Frailty Index (FI: berbasis akumulasi defisit kesehatan multidimensi). Selain itu, alat yang lebih praktis seperti Clinical Frailty Scale (CFS) dan FRAIL Scale juga direkomendasikan untuk skrining rutin karena mudah diterapkan di layanan klinis sehari-hari. Pedoman European AIDS Clinical Society bahkan menganjurkan skrining tahunan frailty bagi lansia ODH berusia di atas 50 tahun.

Selain melalui skrining, penilaian frailty juga harus dilengkapi dengan penilaian fungsi fisik dan status gizi pasien. Penilaian fungsi fisik sangat penting karena frailty pada lansia ODH sangat berhubungan erat dengan sarcopenia. Sarcopenia memiliki ciri berupa terjadinya penurunan massa dan kekuatan otot. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kapasitas fungsional pasien lansia ODH seperti kecepatan berjalan dan kemampuan aktivitas sehari-hari. Sementara itu, penilaian status gizi penting sebagai indikator tambahan. Sebagai contoh, pasien lansia ODH diketahui memiliki perubahan status gizi dan komposisi tubuh. Dalam situasi ini, pemeriksaan kemudian dapat dilakukan dengan pengecekan kondisi lainnya. Misalnya, jika pasien memiliki infiltrasi lemak intramuskular yang parah maka kemungkinan penurunan fungsi otot dan peningkatan risiko disabilitas dapat terjadi.

Meningkatnya frailty pada lansia ODH secara keseluruhan berdampak pada pergeseran model layanan terhadap sistem manajemen rumah sakit. Kondisi frailty pada lansia ODH merupakan kondisi yang dinamis dan reversibel terutama jika faktor risikonya dikenali sejak awal. Sistem pelayanan pasien sebaiknya tidak hanya berfokus pada kontrol virologis tetapi juga pelayanan berbasis praktisi kesehatan interdisipliner seperti dokter, perawat, ahli gizi, dan sistem rekam medis. Integrasi skrining frailty dalam rekam medis elektronik, pengembangan klinik HIV-geriatrik, serta penerapan Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) menjadi strategi penting untuk mengidentifikasi pasien berisiko tinggi secara lebih dini.

Frailty pada lansia ODH merupakan isu strategis yang dapat menentukan mutu pelayanan kesehatan di masa depan. Melalui integrasi prinsip pelayanan geriatri ke dalam layanan HIV, rumah sakit dan praktisi kesehatan tidak hanya meningkatkan keselamatan dan kualitas hidup pasien lansia tetapi juga membangun model pelayanan adaptif yang relevan bagi populasi lansia secara global.

Disarikan oleh:

Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya: https://link.springer.com/article/10.1186/s12877-022-03477-7 

 

 

Webinar Mutu Corner 1: Belajar dari Expert, Bergerak untuk Perbaikan Mutu “Apakah Mutu hanya sekedar konsep atau cara kerja?”

  Latar Belakang

Mutu pelayanan kesehatan merupakan isu strategis yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya tuntutan keselamatan pasien, efektivitas layanan, pengalaman pasien, serta keberlanjutan sistem kesehatan. Dalam praktiknya, mutu seringkali dipahami sebagai konsep normatif atau kewajiban administratif, misalnya melalui akreditasi, pelaporan indikator, atau pemenuhan regulasi. Namun, tantangan utama yang masih sering dihadapi adalah bagaimana mutu diterjemahkan menjadi cara kerja nyata yang terintegrasi dalam praktik sehari-hari oleh tenaga kesehatan dan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan.

Berbagai inisiatif peningkatan mutu kerap belum menghasilkan perubahan yang bermakna karena terbatas pada pengetahuan konseptual, kurangnya pembelajaran dari praktik baik, serta minimnya ruang diskusi reflektif lintas peran dan disiplin. Oleh karena itu, dibutuhkan forum pembelajaran yang bersifat dialogis, aplikatif, dan inspiratif, yang memungkinkan peserta belajar langsung dari para expert sekaligus mengaitkannya dengan konteks kerja masing-masing. Mutu Corner dirancang sebagai ruang belajar bersama yang berkelanjutan untuk mendiskusikan isu-isu mutu secara kritis dan praktis. Pada seri pertama ini, tema “Apakah Mutu hanya sekedar konsep atau cara kerja?” diangkat untuk mendorong perubahan perspektif peserta bahwa mutu bukan hanya sesuatu yang dipahami, tetapi juga dijalankan secara konsisten, terukur, dan berdampak pada perbaikan layanan.

Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen peserta dalam mengimplementasikan mutu sebagai cara kerja nyata dalam pelayanan kesehatan melalui pembelajaran dari para expert.

Tujuan Khusus

  • Mengkaji kembali konsep mutu pelayanan kesehatan dan relevansinya dengan praktik sehari-hari.
  • Memahami pengalaman dan pembelajaran praktis dari expert dalam implementasi perbaikan mutu.
  • Mengidentifikasi tantangan dan peluang penerapan mutu sebagai budaya dan sistem kerja.
  • Mendorong peserta untuk merefleksikan dan merancang langkah awal perbaikan mutu di unit atau institusi masing-masing.
  Sasaran Peserta
  1. Pengelola sarana pelayanan kesehatan: Direktur/Manajer/Ketua Komite Mutu/Kepala Instansi/Kepala Unit RS, Kepala Puskesmas, Pimpinan Balai Kesehatan, serta Pimpinan Klinik dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
  2. Regulator: Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi, Lembaga Asuransi/Pembiayaan Kesehatan (BPJS Kesehatan, Asuransi Kesehatan Swasta/Perusahaan), Lembaga Akreditasi Fasyankes, LSM Bidang Kesehatan, dan sebagainya.
  3. Klinisi: Dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan lainnya.
  4. Mahasiswa: S1, S2, Pendidikan dokter spesialis, S3.
  5. Pemerhati mutu pelayanan kesehatan: Perguruan tinggi, Peneliti, Konsultan.
  Biaya dan Fasilitas

Biaya pendaftaran pelatihan ini adalah Rp 50.010,00

Link pendaftaran

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia dengan Kode Unik 09, contoh Rp. 400.009. No. Rekening sebagai berikut:
No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Catatan: pembayaran yang dilakukan dari beda Bank BNI, mohon bisa menggunakan biaya transfer online sebesar Rp. 6.500,- tidak bisa menggunakan biaya BI Fast sebesar Rp. 2.500,-

Tempat dan Waktu

Hari, tanggal : Kamis, 26 Februari 2026
Pukul : 13.00 – 15.00 WIB
tempat : Online melalui zoom meeting

Agenda

Waktu (WIB) Agenda Narasumber
12.45 – 13.00 Registrasi Peserta Panitia
13.00 – 13.15 Pembukaan MC/Moderator: Andriani Yulianti, MPH
13.15 – 14.15 “Apakah mutu hanya sekedar konsep atau cara kerja? dr. Tjahjono Kuntjoro, MPH, DrPH, FISQua, CRP
14.15 – 14.45 Sesi Diskusi Tanya Jawab Andriani Yulianti, MPH
14.45 – 15.00 Penutup Andriani Yulianti, MPH
  Narahubung

Sdri. Qonita (085117448499)

 

 

Peran Intervensi Kesehatan Berbasis Komunitas dalam Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular di Indonesia

Penyakit tidak menular (PTM) seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker merupakan tantangan utama sistem kesehatan di Indonesia yang masih terus berlanjut hingga saat ini. Intervensi kesehatan berbasis komunitas diketahui memiliki peran penting dalam meningkatkan deteksi dini PTM masyarakat di Indonesia. Hasil penelitian berbasis data nasional yang ditulis oleh Sujarwoto dan Maharani (2022) memberikan bukti empiris mengenai kontribusi nyata pendekatan komunitas terhadap pelayanan kesehatan preventif. Kontribusi nyata pendekatan komunitas terhadap pelayanan kesehatan preventif khususnya banyak dilakukan dalam kegiatan Posbindu PTM dan Posyandu Lansia.

Berdasarkan hasil analisis data sekunder Indonesian Family Life Survey (IFLS) tahun 2014–2015 pada 27.692 orang responden yang berusia ≥15 tahun, individu yang berpartisipasi dalam intervensi kesehatan berbasis komunitas ditemukan memiliki peluang jauh lebih besar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Kegiatan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan seperti pemeriksaan gigi dasar, tekanan darah, kolesterol, gula darah, dan elektrokardiogram. Partisipasi pada kelompok perempuan juga secara signifikan meningkatkan peluang melakukan pap smear dan pemeriksaan payudara. Temuan ini membuktikan bahwa intervensi kesehatan berbasis komunitas dapat bermanfaat sebagai penghubung antara komunitas dan fasilitas kesehatan formal.

Selain itu, temuan penelitian juga memberikan keuntungan bagi solusi keterbatasan tenaga kesehatan dan sumber daya di Indonesia. Melalui kader kesehatan yang dilatih, intervensi kesehatan berbasis komunitas tidak hanya meningkatkan literasi kesehatan tetapi juga mendorong perilaku pencarian layanan (health-seeking behavior) yang lebih proaktif. Namun, penelitian ini juga menemukan faktor kesenjangan di samping manfaat seperti tidak signifikannya hubungan intervensi kesehatan berbasis komunitas dengan pemeriksaan mata dasar serta rendahnya partisipasi laki-laki yang berdampak terhadap rendahnya deteksi dini kanker prostat.

Dalam perspektif manajemen rumah sakit, temuan ini memiliki implikasi strategis. Rumah sakit dan puskesmas dapat memanfaatkan intervensi kesehatan berbasis komunitas sebagai sistem rujukan awal (early referral system) untuk kasus PTM sehingga beban layanan kuratif dapat ditekan melalui pencegahan dan deteksi dini. Integrasi data skrining dari Posbindu kepada sistem informasi rumah sakit juga berpotensi meningkatkan kesinambungan layanan dan perencanaan kapasitas layanan PTM. Selain itu, penguatan kolaborasi antara fasilitas kesehatan dan kader komunitas dapat meningkatkan cakupan pelayanan promotif-preventif secara lebih efisien.

Bagi praktisi kesehatan, studi ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dan berbasis komunitas dalam pengendalian PTM. Tenaga kesehatan tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan klinis tetapi juga sebagai pembina dan pendamping kader dalam meningkatkan kualitas skrining dan edukasi kesehatan. Secara keseluruhan, artikel ini menunjukkan bahwa intervensi kesehatan berbasis komunitas bukan sekadar pelengkap, melainkan komponen kunci sistem kesehatan dalam menghadapi beban PTM di Indonesia. Melalui desain program yang lebih inklusif dan dukungan manajerial yang kuat, intervensi kesehatan berbasis komunitas berpotensi menjadi pondasi penting bagi transformasi pelayanan kesehatan preventif yang berkelanjutan.

Disarikan oleh:

Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352827322002154?via%3Dihub