Kalimantan Barat (www.jpnn.com) – Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Kota Pontianak masih kekurangan tenaga, baik tenaga medis maupun tenaga operasional. Untuk saat ini jumlah tenaga kesehatan hanya 90 orang.
“Kami mengusulkan untuk pembukaan lowongan kerja. Namun, masih menunggu persetujuan dari Walikota Pontianak,” kata Direktur RS Sultan Syarif Muhammad, dr Handanu seperti dilansir Pontianak Post (JPNN Grup), Jumat (4/1).
Yogyakarta, 03 Januari 2013
Acara yang berlangsung di KPTU FK UGM ini di buka oleh Prof Laksono. Trisnantoro, MSc,PhD. Dalam pembukaannya, prof. Laksono menyampaikan harapannya agar kedepan angka kematian bayi dapat menurun karena bila tidak diperhatikan dengan benar, akan terjadi kematian bayi walaupun ibunya tertolong. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah leadership dalam profesi melalui pendekatan surveilans respon dengan menggunakan AMP (Audit Maternal Perinatal).
Paparan selanjutnya disampaikan oleh dr.Kirana (Kemenkes) yang membahas mengenai hasil survey SDKI : Apakah benar ada pemburukan di DIY?. Beliau menjelaskan bahwa terjadi peningkatan angka kematian untuk daerah yogyakarta sehingga harus ada tindakan akselerasi konkret. SDKI (Survei Demografi Kesehatan Indonesia) 2012 menggambarkan kondisi sampai 5 tahun sebelum survei. Bila dibandingkan antar Provinsi, AKBnya bila dibandingkan 2007 dengna 2012 mengalami peningkatan. Bila dibandingkan laporan, AK Neonatal yang bisa dikumpulkan sekitar 1/4nya dibandingkan kejadian yang terjadi sesungguhnya dimasyarakat karena pelaporan dan pemahaman terminologi mengenai kematian neonatal sangat rendah. Untuk kematian ibu, under reported juga msih ada namun tidak sebesar AK Neonatal karena adanya perpindahan kematian di RS. Penyebab kematian adalah neonatal. SDKI tidak pernah bisa menentukan penyebab kematian karena tidak dilakukan kajiannya. Untuk MDG 5 (Kesehatan Ibu) belum ada SDKI 2012 jadi menggunakan data Riskesdas.
Di Indonesia, angka tenaga kesehatan yang tinggi tidak dapat menurunkan AKI AKB karena di Indonesia sarana kesehatannya yang belum siap namun kalau di negara lain, tingginya tenaga kesehatan malah membantu penurunan AKI – AKB. Untuk kesehatan Ibu, kualitas pelayanan persalinan menjadi permasalahan pada saat survei tahun 2012. Sebagai contoh penggunaan partograf di RS dan Puskesmas tidak optimal, edukasi kepada ibu hamil, dll. Sedangkan untuk kelengkapan komponen PONEK, SDM menjadi masalah karena bidan desa dan puskesmas lebih banyak dilatih dibandingkan di RS. Dalam hal desentralisasi, kabupaten/ kota-lah yang memegang peran penting sehingga yang berperan untuk intervensi RSUD adalah pihak kabupaten/ kota.
Dinkes Kota Yogyakarta memberitahukan bahwa di Kota Yogyakarta terdapat 5 RS PONEK. Selain itu dinkes kota Yogyakarta juga memberikan tanggapannya bahwa belum diketahui penyebab peningkatan kematian ibu, kematian bayi, kematian balita namun direncanakan tanggal 8 Januari 2013 akan dilakukan audit. Selain itu akan direncanakan juga konseling terkait pre pregnancy untuk remaja yang rencananya akan dibuat dalam metode penyuluhan. Dengan harapan tidak menimbulkan keinginan remaja untuk berbuat yang “tidak-tidak” karena menurut laporan dari apotik, tahun baru kemarin apotik sampai kehabisan kondom.
Dari Dinkes Kabupaten Sleman menjelaskan bahwa data kematian menunjukkan adanya penurunan angka kematian ibu dan anak. Selain itu, untuk pelaksanaan manual rujukan dikabupaten sleman sudah berjalan baik. Namun draf manual rujukan belum final masih dalam proses. Sedangkan untuk Dinkes Kab. Kulon Progo, dr. Bambang memaparkan bahwa penyebab kematian karena pre eklampsia berat. Sedangkan untuk jumlah kematian maternal & neonatal mengalami penurunan. Selain itu, Kabupaten kulon progo memiliki sms gateway kegawatdaruratan obstetric dan neonatal untuk rujukan.
Untuk Dinkes Kab. Gunung Kidul menjelaskan bahwa penerapan manual rujukan dikabupaten gunung kidul untuk finalisasi belum final masih proses namun uji coba sudah dilaksanakan. Selain itu jumah kematian ibu menurun, neonatal menurun, namun kematian balita meningkat. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Dinkes Kab. Bantul bahwa draf manual rujkan belum sempurna namun sudah dilakukan uji coba dan ada 3 puskesmas yang belum menyetor data-data kematian sehingga data yang disajikan hanya membuat prediksi saja.
dr. Risanto dari RS Sardjito menyampaikan keprihatinannya mengenai kematian di yogyakarta karena jumlah dokter obsgyn di jogja kurang lebih 67 orang dan jumlah dokter anak yang banyak sekali. Sehingga seharusnya 59 % bisa dicegah. Jika ada tim penanggulangan mungkin hal demikian tidak akan terjadi yang mana penyebab utama kematian karena terlambat. Dan keterlambatan tersebut, 40% karena terlambat mengambil keputusan sedang 29% karena perdarahan dan pre eklamsi. Ada fenomena baru bahwa kematian karena jantung juga meningkat. Salah satu langkah yang telah dilakukan oleh Direktur RS Sardjito adalah dengan membuat surat untuk dikirimkan kepada dokter obsgyn agar dengan adanya kematian ini, spesialis dapat merespon dengan cepat.
dr. Titut (Kemenkes Direktorat Ibu) mengharapkan agar pertemuan ini tidak hanya focus pada draf manual rujukan, dibuatnya jejaring tidak hanya sekedar buku manual. Sehingga 59,9 % kematian dapat dihindarkan kedepannya dan model rujukan dapat dikembangkan untuk pengembangan daerah lain yang mana DIY dan NTT akan dijadikan sebagai narasumber. Direktorat BUK, dr. Soffie menambahkan bahwa dalam era meningkatkan mutu melalui akreditasi diharapkan adanya pedoman manual rujukan yang bisa dijadikan pedoman yang mengarahkan pada segi ibu dan anak karena ada kesinambungan dampak dari pemberian jampersal.
dr.Inni (Dinkes Prov DIY) memberikan masukannya bahwa perlu adanya kebijakan mengenai reward dan Punishment. Selain itu perlu kebijakan intervensi seperti misalnya sosialisasi mengenai anemi perlu dipikirkan dana/anggaran dari mana, dana keistimewaan informasi perlu di telusur. Dan perlu adanya integrasi kenapa kematian ibu dan bayi stagnant. Sehingga perlu melakukan survei kebutuhan peralatan esensial PONED – PONEK sehingga bisa mencukupi kebutuhan Puskesmas – RSUD. Selain itu perlu diperhatikan bagi Kabupaten Sleman yang mana RSUD di Sleman dan dokter ahli di Sleman banyak namun kematian AKI dan AKB justru meningkat.
Selama melakukan kunjungan terkait manual rujukan, dr. Sitti Noor Zaenab, M. Kes memberikan penilaiannya yang mana Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo mendapatkan nilai 40 % untuk kekompakan Tim Rujukan KIA, Finalisasi Buku Manual Rujukan diperoleh oleh Kabupaten Kulon Progo sebesar 20 %, SMS Gateway diperoleh oleh Kabupaten Kulon Progo sebesar 20 % dan Surveilans Respon dan Lain-Lain Manual Rujukan (100%) diperoleh oleh 5 Kabupate/Kota.
Akhir acara, Prof Laksono menyampaikan bahwa dokumen manual rujukan menjadi tanggung jawab bersama sehingga akan diketahui dimana kematian terjadi, waktu, berapa banyak. Prof Laksono juga menghimbau untuk rumah bersalin swasta jangan mencari masalah dengan menangani kasus-kasus komplikasi. Selain itu, untuk penganan kematian Ibu dan Anak diperlukan kerjasama lintas disiplin antara orang IKM, dr. spesialis lain untuk bekerja sama.
Materi Acara dapat di akses di sini
Penelitian Harvard menemukan bahwa sekitar 4% pasien mengalami adverse event selama dirawat di rumah sakit, yang 70%nya berakhir dengan kecacatan sementara, sedangkan 14%nya berakhir dengan kematian. Laporan yang disusun oleh the Institute of Medicine (IOM) bahkan menggoreskan kisah yang lebih dramatik karena setiap tahunnya di Amerika Serikat diduga ada sekitar 44.000 hingga 98.000 pasien yang meninggal akibat tindakan medik selama menjalani perawatan di rumahsakit.
Penelitian Wilson et al meneliti secara acak 15.548 catatan pasien di 26 rumah sakit. Hasil menunjukkan bahwa 8,2 % menunjukkan kejadian adverse event yang mana dari 858 adverse event yang dikodekan untuk kecacatan, 305 (32 %) pasien dipulihkan dalam waktu 30 hari, 154 (16 %) dipulihkan dalam waktu 6-12 bulan, 111 (14 %) mengalami cacat permanen dan 288 (30 %) meninggal dari penyebab yang berhubungan dengan adverse event. Sehingga masing-masing adverse event menyebabkan 9 hari tambahan di rumah sakit yang akhirnya berdampak pada biaya perawatan yang lebih besar.
Wilson et al menjelaskan bahwa adverse event disebabkan oleh kesalahan terapi (34,2 %) diikuti dengan kesalahan diagnosis (19,1 %) dan operatif (18,4 %). Kesalahan terapi masuk dalam error of commission sedangkan kesalahan diagnosis merupakan error of omission. Kesalahan terapi mengindikasikan bahwa diagnosis dilakukan tetapi tidak didukung/ dilakukan respon terapi yang memadai. Kesalahan diagnosis mengindikasikan kegagalan membuat diagnosis atau kegagalan untuk membuat diagnosis yang tepat dari informasi yang tersedia.
Adverse event memiliki risiko yang dapat saja mengancam jiwa pasien sehingga perlu adanya konsep patient safety sebagai fokus pelayanan kesehatan yang bermutu seperti menurut Wong J & Beglarya H (2004) yang merekomendasikan untuk setiap rumah sakit hendaknya berinisiatif mensosialisasikan, melaksanakan dan memantau pelaksanaan konsep patient safety dengan mengukur kinerja petugas, peningkatan/perbaikan teknologi baik medik maupun informasi yang menjamin dilaksanakannya medik berdasarkan bukti ilmiah yang terbaru dan valid.
Menurut Institute of Medicine, pengukuran kinerja dapat dilakukan berbagai cara seperti pengumpulan data dan monitoring terhadap outcome spesifik, program pengendalian infeksi nosokomial di rumah sakit, pengembangan program risk management yang merupakan respon terhadap kejadian medical error yang sebenarnya dapat dicegah apabila prosedur dilaksanakan secara benar.
Wilson et al merekomendasikan perlu diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan medik yang berkelanjutan yang mana setiap rumah sakit harus menjamin standar dan protokol patient safety yang selalu up to date dikarenakan pelatihan dan pengawasan staf klinis yang tidak memadai menjadi faktor terbesar terjadinya adverse event diikuti dengan ketiadaan atau kegagalan implementasi protokol atau kebijakan yang relevan. Selain itu perlu adanya komunikasi dan perbaikan sistem pelaporan medik. (NAS)
Daftar Pustaka :
Okezone.com – Potret buram pelayanan kesehatan Indonesia kembali mencuat di akhir 2012 ini. Sebuah kasus managemen rumah sakit yang membiarkan pasiennya meninggal akibat penggunaan area rumah sakit sebagai tempat syuting film cukup mengejutkan masyarakat Indonesia.
Banyak kasus yang sering terjadi terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit yang tidak memadai. Setiap tahun, selalu ada kasus yang menggemparkan mengenai buruknya pelayanan kesehatan di negeri ini.
MEDAN (Beritasore.com) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Utara, Prof Dr Ir Hj Darmayanti Lubis mendesak DPR RI segera mensahkan UU Keperawatan agar kesejahteraan perawat terjamin.
“Kita sudah membahas RUU ini dan sudah kita paripurnakan dan sudah kita serahkan ke DPR RI segera diketok. Namun hingga saat ini, RUU tersebut belum disahkan. Kita minta agar DPR RI segera mensahkan UU Keperawatan ini,” sebut Darmayanti di Medan, Rabu (26/12) kemarin.
(Kaltimpost.co.id) – Fasilitas dan pelayanan publik di Kanada ternyata memberikan banyak inspirasi bagi Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. Terutama, soal standard operating procedure (SOP) yang mestinya diterapkan di tiap instansi agar pelayanan lebih cepat. Bahkan kalau perlu, membersihkan WC pun harus ada SOP-nya. Ini diceritakannya dengan gaya bertutur.
Bogor (Beritasatu.com) – Tiga Pusat Layanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Bogor, Jawa Barat berhasil meraih dan mengantongi sertifikat “ISO” 9001-2008 dari “Worldwide Quality Assurance (WQA)”.
“Dengan sertifikat ISO untuk tiga Puskesmas ini, total sudah ada enam puskesmas yang memiliki sertifikat ISO pada 2012,” Kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Rubaeah, di Bogor, Jumat (21/12).
Ketiga puskesmas yang mendapat sertifikat ISO 9001-2008 adalah Puskesmas Tegal Gundil, Puskesmas Kedung Badak, dan Puskesmas Semplak. Sertifikar ISO 9001-2008 diserahkan oleh Direktur WQA kepada Wali Kota Bogor, Diani Budiarto pada Senin (17/12) lalu.
SURABAYA (surabayapost.co.id) – Keberadaan Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (RS BDH) di Benowo dinilai kalangan DPRD Surabaya masih belum maksimal. Indikatornya, rumah sakit (RS) milik Pemkot itu layanannya masih seperti Puskesmas, kendati statusnya sudah menjadi rumah sakit tipe B. Karena itu untuk meningkatkan pelayanan, RS di Benowo itu akan disuntik Rp 50 miliar tahun 2013.
“Kami melihatnya seperti itu. Padahal RS BDH adalah rumah sakit tipe B yang dilengkapi ruang rawat inap dan sejumlah alat kesehatan (alkes),” ungkap Saifudin Zuhri, Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Jumat (21/12).
JAKARTA (Kontan.co.id) – Perusahaan farmasi PT Kimia Farma Tbk (KAEF) akan melebarkan sayap bisnis tahun depan. Perusahaan plat merah ini akan merangsek masuk ke bisnis rumah sakit.
Dana sekitar Rp 300 miliar sudah Kimia Farma siapkan untuk aksi korporasi ini. Niatannya, dana tersebut untuk membangun rumah sakit khusus liver. Rumah sakit khusus ini berlokasi di Jalan Sahardjo, Tebet, Jakarta yang berdiri di atas lahan seluas 5.200 m2.
Djoko Rusdianto, Sekretaris Korporat PT Kimia Farma Tbk bilang ada dua alasan Kimia Farma mendirikan rumah sakit tersebut. Pertama, merujuk data Kementeria Kesehatan, sekitar 10% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 23 juta penduduk pernah terserang penyakit liver atau hepatitis.
JAKARTA (Pos Kota) – Rumah Sakit Aneka Tambang Medika (Antam) menyatakan, siap menerima pasien Jakarta Sehat (KJS) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 2014 mendatang.
Rumah Sakit yang mengusung konsep lingkungan hijau ini menjadi percontohan pada pembangunan rumah sakit di DKI Jakarta.