Author: Div Mutu

Blitar (Metrotvnews.com) – Dua pasien penerima Jaminan Persalinan atau Jampersal ditolak Rumah Sakit Ananda di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Selasa (8/1).

Continue reading

TOKYO (Tribunnews.com)- Dua orang dokter Indonesia tahun ini akan diundang latihan di Toranomon Hospital (TH) Tokyo, sama seperti yang dilakukan tahun lalu dan tahun sebelumnya selama 30 tahun terakhir ini.

Namun karena tahun lalu peringatan 30 tahun program Japanese Council for Medical Training (JCMT) jumlah dokternya mencapai 4 dokter Indonesia.

“Kami ingin sekali membantu para tenaga medis Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mereka di bidang kedokteran, sehingga kembali ke Indonesia dapat menyebarluaskan lebih luas lagi ilmu pengetahuan dan pengalamannya yang telah didapat di Jepang sini,” papar Yutaka Baba, Sekretaris Jenderal JCMT khusus kepada Tribunnews.com siang ini di kantornya.

Continue reading

JEMBER (Jaringnews.com) – Tidak akan lama lagi, Kabupaten Jember, Jawa Timur, bakal memiliki Rumah Sakit Internasional. Rumah sakit berkualitas internasional itu akan menempati RSD (Rumah Sakit Daerah) dr Soebandi yang selama ini menjadi rumah sakit rujukan bagi warga eks Karesidenan Besuki, yang meliputi Kabupaten Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso, dan Kabupaten Jember sendiri.

Untuk mewujudkan mimpi memiliki RS Internasional, maka Pemkab Jember bersama manajemen RSD dr. Soebandi, tengah menjalin kerjasama dengan sejumlah rumah sakit di luar negeri. Jalinan kerjasama itu, diharapkan mampu menjadikan RSD dr. Soebandi Jember menjadi rumah sakit bertaraf internasional.

Continue reading

TIMIKA (KOMPAS.com) – Propinsi Papua dan Indonesia Timur pada umumnya sebagai daerah bermasalah kesehatan menjadi prioritas pembangunan kesehatan jelang pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional kesehatan pada 2014 mendatang. Hal ini diungkapkan Menteri Kesehatan, dr. Nafsiah Mboi, SPA, MPH di sela kunjungan kerja di Kabupaten Mimika, Kamis (3/1/2013).

Di Kabupaten Mimika, rombongan Menteri Kesehatan yang didampingi Wakil Bupati Mimika, Abdul Muis, mengunjungi Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika untuk melihat langsung fasilitas rumah sakit dan tenaga medis.

Continue reading

Taiwan memiliki luas wilayah 36.193 km2 dengan jumlah penduduk 23.224.912 orang dengan angka harapan hidup yang cukup tinggi yaitu 79,16 tahun. Untuk SDM penyedia pelayanan kesehatan seperti tenaga medis (dokter) berjumlah 17,21 per 10.000 penduduk, perawat sebanyak 49,21 per 10.000 penduduk. Sedangkan jumlah Rumah sakit di Taiwan sebanyak 507 unit dengan 74.082 tempat tidur. Pada tingkat pelayanan kesehatan dibagi menjadi RS Pusat dengan pelayanan kesehatan tersier, RS Wilayah dengan pelayanan kesehatan sekunder; RS Distrik dan Klinik sebagai pelayanan kesehatan primer.

Taiwan Joint Commission of Hospital Accreditation (TJCHA) dibentuk pada tahun 1999. TJCHA merupakan lembaga independen, non for profit namun penunjukkan kepala TJCHA ditunjuk oleh kementrian kesehatan Taiwan. Dulunya, TJCHA mendapat tugas untuk membangun dan mereformasi sistem akreditasi rumah sakit, memperkenalkan sistem mutu indikator internasional, menjaga indikator kualitas, mempromosikan tujuan nasional tentang keselamatan pasien, membuat sistem pelaporan keselamatan pasien di Taiwan, mempromosikan pendidikan kesehatan profesional dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, yang semuanya telah memberikan kontribusi positif terhadap kualitas kesehatan di Taiwan. Namun saat ini, TJCHA berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien, organisasi kesehatan, dan masyarakat di Taiwan.

Untuk akreditasi rumah sakit di Taiwan bersifat “voluntary“. Namun demikian semua Rumah Sakit “wajib” melaksanakan akreditasi karena hasil akreditasi tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan kategori rumah sakit. Kategori tersebut adalah medical center hospital, regional hospital, atau district hospital. Kategori ini akan berdampak bagi National Health Insurance (NHI) dalam menentukan besaran global budget yang akan diberikan pada RS dan juga akan menentukan besaran co-payment pasien yang datang. Selain itu untuk kebijakan obat, Taiwan tidak memberlakukan formularium. Sehingga terlihat bahwa NHI mempunyai kekuasaan yang besar. Bagi rumah sakit yang tidak lulus akreditasi akan diberi kesempatan untuk melakukan visitasi ulang pada 3-6 bulan setelah hasil akreditasi didistribusikan. Rumah Sakit yang tidak lulus akreditasi di levelnya dapat turun kategori. Dan jika tidak lulus semua tidak dapat pembiayaan dari NHI, meskipun rumah sakit tersebut dapat tetap beroperasi.

Informasi benchmark mengenai asuransi kesehatan & sistem informasi di Taiwan bisa diakses di

http://mmr.ugm.ac.id/images/file/Newsletter%20Taiwan%20Day%204.pdf
http://mmr.ugm.ac.id/images/file/Newsletter%20Taiwan%20Day%203.pdf

Daftar Pustaka :
Kegiatan MMR benchmark ke taiwan tanggal 2-6 Juli 2012.

http://mmr.ugm.ac.id/index.php/berita/kegiatan-mmr

(Health.Kompas.com) – Dalam sebuah acara, Wakil Presiden Boediono mengatakan, Indonesia kekurangan 12.000 dokter spesialis mata. Baru-baru ini Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam mengungkapkan, Indonesia kekurangan 20.000 dokter spesialis penyakit dalam.

Retorika semacam ini bukan hal baru. Sejak 30 tahun yang lalu, setiap organisasi perhimpunan dokter spesialis mengadakan kongres diungkapkan betapa jumlah dokter spesialis dalam bidang mereka masih sangat kurang. Namun, sehabis kongres tak tampak rencana atau usul mereka secara konkret menyelesaikan soal itu.

Continue reading

Jakarta (www.jpnn.com) – Tahun ini PT Kimia Farma Tbk akan melebarkan sayap bisnisnya. Perusahaan BUMN itu akan membangun rumah sakit khusus liver atau hepatitis. Rumah sakit yang rencananya akan dibangun di atas lahan 5.200 m2 di Jalan Sahardjo, Tebet, Jakarta, ini membutuhkan dana sekitar Rp 300 miliar.

’’Rumah sakit khusus hepatitis ini kita bangun 8 lantai. Nilai investasinya sekitar Rp 300 miliar,’’ kata Sekretaris Korporat Kimia Farma Djoko Rusdianto di Jakarta kemarin (4/1).
 
Continue reading

Yogyakarta, 03 Januari 2013

Acara yang berlangsung di KPTU FK UGM ini di buka oleh Prof Laksono. Trisnantoro, MSc,PhD. Dalam pembukaannya, prof. Laksono menyampaikan harapannya agar kedepan angka kematian bayi dapat menurun karena bila tidak diperhatikan dengan benar, akan terjadi kematian bayi walaupun ibunya tertolong. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah leadership dalam profesi melalui pendekatan surveilans respon dengan menggunakan AMP (Audit Maternal Perinatal).

Paparan selanjutnya disampaikan oleh dr.Kirana (Kemenkes) yang membahas mengenai hasil survey SDKI : Apakah benar ada pemburukan di DIY?. Beliau menjelaskan bahwa terjadi peningkatan angka kematian untuk daerah yogyakarta sehingga harus ada tindakan akselerasi konkret. SDKI (Survei Demografi Kesehatan Indonesia) 2012 menggambarkan kondisi sampai 5 tahun sebelum survei. Bila dibandingkan antar Provinsi, AKBnya bila dibandingkan 2007 dengna 2012 mengalami peningkatan. Bila dibandingkan laporan, AK Neonatal yang bisa dikumpulkan sekitar 1/4nya dibandingkan kejadian yang terjadi sesungguhnya dimasyarakat karena pelaporan dan pemahaman terminologi mengenai kematian neonatal sangat rendah. Untuk kematian ibu, under reported juga msih ada namun tidak sebesar AK Neonatal karena adanya perpindahan kematian di RS. Penyebab kematian adalah neonatal. SDKI tidak pernah bisa menentukan penyebab kematian karena tidak dilakukan kajiannya. Untuk MDG 5 (Kesehatan Ibu) belum ada SDKI 2012 jadi menggunakan data Riskesdas.

Di Indonesia, angka tenaga kesehatan yang tinggi tidak dapat menurunkan AKI AKB karena di Indonesia sarana kesehatannya yang belum siap namun kalau di negara lain, tingginya tenaga kesehatan malah membantu penurunan AKI – AKB. Untuk kesehatan Ibu, kualitas pelayanan persalinan menjadi permasalahan pada saat survei tahun 2012. Sebagai contoh penggunaan partograf di RS dan Puskesmas tidak optimal, edukasi kepada ibu hamil, dll. Sedangkan untuk kelengkapan komponen PONEK, SDM menjadi masalah karena bidan desa dan puskesmas lebih banyak dilatih dibandingkan di RS. Dalam hal desentralisasi, kabupaten/ kota-lah yang memegang peran penting sehingga yang berperan untuk intervensi RSUD adalah pihak kabupaten/ kota.

Dinkes Kota Yogyakarta memberitahukan bahwa di Kota Yogyakarta terdapat 5 RS PONEK. Selain itu dinkes kota Yogyakarta juga memberikan tanggapannya bahwa belum diketahui penyebab peningkatan kematian ibu, kematian bayi, kematian balita namun direncanakan tanggal 8 Januari 2013 akan dilakukan audit. Selain itu akan direncanakan juga konseling terkait pre pregnancy untuk remaja yang rencananya akan dibuat dalam metode penyuluhan. Dengan harapan tidak menimbulkan keinginan remaja untuk berbuat yang “tidak-tidak” karena menurut laporan dari apotik, tahun baru kemarin apotik sampai kehabisan kondom.

Dari Dinkes Kabupaten Sleman menjelaskan bahwa data kematian menunjukkan adanya penurunan angka kematian ibu dan anak. Selain itu, untuk pelaksanaan manual rujukan dikabupaten sleman sudah berjalan baik. Namun draf manual rujukan belum final masih dalam proses. Sedangkan untuk Dinkes Kab. Kulon Progo, dr. Bambang memaparkan bahwa penyebab kematian karena pre eklampsia berat. Sedangkan untuk jumlah kematian maternal & neonatal mengalami penurunan. Selain itu, Kabupaten kulon progo memiliki sms gateway kegawatdaruratan obstetric dan neonatal untuk rujukan.

Untuk Dinkes Kab. Gunung Kidul menjelaskan bahwa penerapan manual rujukan dikabupaten gunung kidul untuk finalisasi belum final masih proses namun uji coba sudah dilaksanakan. Selain itu jumah kematian ibu menurun, neonatal menurun, namun kematian balita meningkat. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Dinkes Kab. Bantul bahwa draf manual rujkan belum sempurna namun sudah dilakukan uji coba dan ada 3 puskesmas yang belum menyetor data-data kematian sehingga data yang disajikan hanya membuat prediksi saja.

dr. Risanto dari RS Sardjito menyampaikan keprihatinannya mengenai kematian di yogyakarta karena jumlah dokter obsgyn di jogja kurang lebih 67 orang dan jumlah dokter anak yang banyak sekali. Sehingga seharusnya 59 % bisa dicegah. Jika ada tim penanggulangan mungkin hal demikian tidak akan terjadi yang mana penyebab utama kematian karena terlambat. Dan keterlambatan tersebut, 40% karena terlambat mengambil keputusan sedang 29% karena perdarahan dan pre eklamsi. Ada fenomena baru bahwa kematian karena jantung juga meningkat. Salah satu langkah yang telah dilakukan oleh Direktur RS Sardjito adalah dengan membuat surat untuk dikirimkan kepada dokter obsgyn agar dengan adanya kematian ini, spesialis dapat merespon dengan cepat.

dr. Titut (Kemenkes Direktorat Ibu) mengharapkan agar pertemuan ini tidak hanya focus pada draf manual rujukan, dibuatnya jejaring tidak hanya sekedar buku manual. Sehingga 59,9 % kematian dapat dihindarkan kedepannya dan model rujukan dapat dikembangkan untuk pengembangan daerah lain yang mana DIY dan NTT akan dijadikan sebagai narasumber. Direktorat BUK, dr. Soffie menambahkan bahwa dalam era meningkatkan mutu melalui akreditasi diharapkan adanya pedoman manual rujukan yang bisa dijadikan pedoman yang mengarahkan pada segi ibu dan anak karena ada kesinambungan dampak dari pemberian jampersal.

dr.Inni (Dinkes Prov DIY) memberikan masukannya bahwa perlu adanya kebijakan mengenai reward dan Punishment. Selain itu perlu kebijakan intervensi seperti misalnya sosialisasi mengenai anemi perlu dipikirkan dana/anggaran dari mana, dana keistimewaan informasi perlu di telusur. Dan perlu adanya integrasi kenapa kematian ibu dan bayi stagnant. Sehingga perlu melakukan survei kebutuhan peralatan esensial PONED – PONEK sehingga bisa mencukupi kebutuhan Puskesmas – RSUD. Selain itu perlu diperhatikan bagi Kabupaten Sleman yang mana RSUD di Sleman dan dokter ahli di Sleman banyak namun kematian AKI dan AKB justru meningkat.

Selama melakukan kunjungan terkait manual rujukan, dr. Sitti Noor Zaenab, M. Kes memberikan penilaiannya yang mana Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo mendapatkan nilai 40 % untuk kekompakan Tim Rujukan KIA, Finalisasi Buku Manual Rujukan diperoleh oleh Kabupaten Kulon Progo sebesar 20 %, SMS Gateway diperoleh oleh Kabupaten Kulon Progo sebesar 20 % dan Surveilans Respon dan Lain-Lain Manual Rujukan (100%) diperoleh oleh 5 Kabupate/Kota.

Akhir acara, Prof Laksono menyampaikan bahwa dokumen manual rujukan menjadi tanggung jawab bersama sehingga akan diketahui dimana kematian terjadi, waktu, berapa banyak. Prof Laksono juga menghimbau untuk rumah bersalin swasta jangan mencari masalah dengan menangani kasus-kasus komplikasi. Selain itu, untuk penganan kematian Ibu dan Anak diperlukan kerjasama lintas disiplin antara orang IKM, dr. spesialis lain untuk bekerja sama.

Materi Acara dapat di akses di sini