Rumah Sakit Profesional Tak Harus Berbadan Hukum
(Hukumonline.com) – Tak selamanya rumah sakit (RS) yang berbadan hukum dapat melayani masyarakat secara profesional. Terbukti, ada beberapa RS yang berbadan hukumnya sesuai Pasal 7 ayat (4) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit justru mempunyai tata kelola yang kurang baik. Misalnya, tak mampu membayar tenaga kesehatan dan pegawai lainnya. Faktanya, RS berbadan hukum itu menggunakan keuntungannya untuk ekspansi alias mendirikan beberapa RS lagi.
Bantah Organisasi Dokter Ladang Bisnis, Tantang Audit
Jakarta (jpnn) –Tudingan sejumlah kalangan termasuk anggota DPR RI tentang organisasi profesi dokter yang sarat kepentingan uang, dibantah Konsul Kedokteran Indonesia (KKI).
11 Rumah Sakit Siap Tampung Penderita Gagal Ginjal
Okezone.com – Penderita gagal ginjal boleh bernapas lega dari sekarang. Pasalnya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan 11 rumah sakit sudah menandatangani perjanjian komitmen mengenai keikutsertaan menjadi pusat Gagal Ginjal Terminal guna memberikan pelayanan pengobatan kepada para penderita.Angka Kematian Ibu di Indonesia Tertinggi Dibanding Eropa
Surabaya (detik.com) – Minimnya pengertian manfaat berkontrasepsi membuat Indonesia sebagai salah satu negara dengan Angka Kematian Ibu (AKI) tertinggi dibandingkan negara Eropa. Hal ini juga membuat tingkat aborsi ilegal serta kelahiran bayi yang tidak diinginkan meningkat.
Aceh kekurangan dokter
Banda Aceh (waspada.co.id) – Rasio dokter di Provinsi Aceh masih berada di bawah target nasional yakni satu berbanding 4.000 penduduk, sementara target nasional satu berbanding 2.500 penduduk.
Kemenkes: Dokter Banyak tapi Formasi CPNS-nya Terbatas
BPJS Jadi Stimulus Ekonomi 2014
Jakarta (PKMK) – M. Chatib Basri, Menteri Keuangan RI, mengatakan bahwa pelaksanaan program Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) menjadi salah satu stimulus perekonomian Indonesia tahun 2014. Stimulus lainnya adalah dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia yang efektif-efisien. “Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014 juga menjadi stimulus ekonomi,” ungkapnya dalam rapat pembahasan pokok-pokok kebijakan fiskal dan asumsi makro APBN 2014 dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta (20/6/2013).
RUU Farmasi Masuk Konsinyering Awal Juli 2013
Jakarta (PKMK) RUU tentang Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Rumah Tangga (RUU Farmasi), akan masuk tahap konsinyering intensif di minggu pertama Juli 2013. Tim Panitia Kerja (Panja) Pemerintah Indonesia untuk RUU tersebut diharapkan mampu menghadirkan pakar bahasa dan pakar draft hukum. Dengan demikian, debat terkait judul RUU tersebut bisa lebih ditengahi. Demikian hasil rapat Panja RUU Farmasi di Jakarta (19/6/2013).
Program Internship Dokter Memberatkan
Jakarta (jpnn.com) – Sistem birokrasi untuk menjadi dokter profesional terkesan bercabang-cabang. Sebelumnya pemerintah sudah menjalankan sistem dokter pegawai tidak tetap (PTT), tetapi sekarang ditambah lagi dengan program internship dokter. Sejumlah pihak meminta sistem tadi diringkas, untuk efektifitas jenjang karir dokter.