PKMK – Yogyakarta. PKMK menyelenggarakan outlook ketujuh mengenai Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan pada 23 Januari 2019. Outlook kali ini dimoderatori oleh Nusky Syaukani, MPH. Sebagai pembicara dalam diskusi outlook yakni Prof. dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD, dr. Hanevi Djasri, MARS FISQua dan drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE.
Pemaparan pertama disampaikan oleh Prof. dr. Adi Utarini, MSc dengan memicu adrenalin peserta dengan pertanyaan, apakah peran regulasi mutu akan menguat? Apakah akreditasi tetap menjadi strategi utama dalam peningkatan mutu, apakah ke depannya akan tetap seperti itu, ataukah perlu mengembangkan strategi lainnya? Serta apakah Kebijakan dan Strategi Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan dapat berjalan? Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita masuk pada era, dimana jika regulasi tidak dipenuhi maka sanksinya dapat secara nyata dirasakan, hal ini bukan merupakan sesuatu yang dulunya dirasakan dan bahkan tidak ada ceritanya. Saat ini, sanksinya nyata bahkan hingga pemutusan kontrak kerjasama oleh lembaga pembiayaan.
Hemodialisis (cuci darah) merupakan tindakan yang harus dilakukan kepada pasien yang mengalami gangguan pada fungsi ginjalnya. Dalam hal ini ginjal pasien tidak mampu lagi untuk menyaring zat-zat sampah dalam darah, sehingga pasien harus secara rutin melakukan cuci darah. Hemodialisis banyak dibutuhkan diseluruh Indonesia, karena tingkat ketergantungan pasien yang tinggi terhadap tindakan ini. Pada masa sebelum adanya penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) banyak keluarga pasien yang jatuh miskin, karena harus melakukan proses cuci darah ini, dimana untuk setiap kali cuci darah harus membayar biaya antara Rp.700rb-900rb per sekali cuci darah, dalam jangka waktu 2-3 kali dalam seminggu.