Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) bekerjasama dengan Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM menyelenggarakan workshop "Potensi Fraud di Industri Kesehatan dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional". Workshop ini diselenggarakan pada tanggal 25-26 Mei 2015 di Hotel Phoenix Yogyakarta. Kegiatan ini menampilkan pembicara ahli fraud di bidang layanan kesehatan dan didukung oleh stakeholder tingkat nasional. Pembicara dalam workshop ini yaitu Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD ahli fraud dan guru besar di Fakultas Kedokteran UGM, Dr. drg. Julita Hendrartini, M.Kes, AAK sebgai dosen Ilmu Kesehatan Masyarakat FK UGM dan ahli asuransi kesehatan, Ibu Rimawati, SH, M.Hum dan drg. Puti Aulia Rahma, MPH dari Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM. Adapun pembicara lain dalam workshop ini dr. Andi Ardjuna Sakti selaku staf BUK Kementerian Kesehatan RI, drg. Fajriadinur, MM staf dari BPJS Kesehatan dan dr. Agustian Fardianto, CFE, CRMP, QIA, AAK dari ACFE chapter Indonesia.

Yogyakarta, 13 dan 15 Mei 2015

Penataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui penguatan sistem rujukan merupakan upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara berjenjang, berkesinambungan, efektif dan efisien. Pemerintah Daerah istimewa Yogyakarta telah menerbitkan sistem rujukan pelayanan kesehatan, dan telah menindaklanjuti dengan penyusunan Manual Rujukan Maternal Neonatal/KIA Kabupaten/Kota sejak tahun 2012, untuk lebih mengoptimalkan sistem rujukan di DIY maka Dinas Kesehatan DIY menyelenggarakan kegiatan pertemuan sosialisasi pelaksanaan sistem mata rantai rujukan yang diselenggarakan dua hari yaitu Rabu dan Jumat (13 dan 15 Mei 2015) bertempat di kantor balai pelatihan pendidikan teknik (BLPT) ruang Cendana (B.10) Yogyakarta.

Monitoring dan evaluasi program Sister hospital (SH) dan Performance Management and Leadership (PML) ke XI telah dilakukan oleh PKMK UGM bekerja sama dengan Dinas kesehatan provinsi NTT selama 2 minggu di 11 kabupaten provinsi Nusa tenggara timur (NTT). Kegiatan ini dibiayai oleh Australia Indonesia Partnership Maternal Neonatal Health (AIPMNH), tujuan monev kali ini adalah untuk mengetahui capaian program sister hospital dan pendampingan terhadap dinkes provinsi NTT serta POGI/IDAI Kupang dalam menjalankan fungsi monev RS PONEK 24 jam

Kegiatan monev XI yang berlangsung selama 10 hari dari tanggal 20- 29 April 2015 merupakan kegiatan rutin 3 bulanan program sister hospital sejak tahun 2010. Tim monev dibagi menjadi 3 grup antara lain grup A (Belu, TTU, TTS dan Flores timur) grup B (Maumere, Ende, Bajawa dan Ruteng) dan grup C (Sumba barat, Sumba timur dan Lewoleba), masing-masing tim terdiri dari aspek klinis maternal, klinis neonatal, manajemen, PML dan kualitatif. Monev XI dilakukan masing-masing 2 hari disetiap RSUD, hari 1 dilakukan interview dan observasi sedangkan hari 2 dilakukan presentase terhadap temuan-temuan sementara kepada para stakeholder kabupaten, manajemen dan tim klinis RSUD.

Program Sister Hospital (SH) dan Performance Management Leadership (PML) merupakan kerjasama antara pemerintah Australia dan Indonesia dalam bidang kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak di Nusa Tenggara Timur (NTT). Project ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas 11 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) demi menjamin pelayanan PONEK 24 jam dengan pemenuhan dokter spesialis, capacity building, monitoring evaluasi dan exit strategy. Didalam implementasi program ini, setiap 3 bulan sekali diadakan monitoring evaluasi pencapaian program, namun karena berbagai pertimbangan sejak 2013 kegiatan ini dilakukan 6 bulan sekali. Di dalam monitoring evaluasi tersebut, ada 4 aspek yang menjadi kriteria penilaian yakni aspek klinis, aspek manajemen, aspek kualitatif, dan aspek PML.

Evaluator dalam kegiatan monitoring evaluasi ini berasal dari berbagai pihak yang professional dalam bidangnya seperti organisasi profesi (HOGSI, POGI, IDAI), peneliti dan konsultan (PKMK UGM, P2K3 Undana) serta melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi NTT sebagai pemilik program ini sekaligus yang akan melanjutkannya apabila bantuan dari AIP sudah berkurang atau terhenti. Proses monitoring ini tidak hanya sebatas penilaian saja namun juga pemaparan hasil temuan sementara di RSUD yang menjadi lokasi monitoring dan evaluasi serta diseminasi besar yang melibatkan seluruh stakeholder dan pemerintah daerah dari 11 RSUD peserta program.