BIMBINGAN TEKNIS

Penyusunan dan Pengelolaan Rekam Medis
di FKTP

24-25 Maret 2022  |  09.00 - 12.00 WIB

 

  Topik ini membahas Masalah apa?

Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer (FKTP) diharuskan untuk mempunyai rekam medis, hal ini tertuang pada Bab VIII Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK). Standar 8.4 menyebutkan bahwa Kebutuhan data dan informasi asuhan bagi petugas kesehatan, pengelola sarana, dan pihak terkait di luar organisasi dapat dipenuhi melalui proses yang baku. Berdasarkan standar, FKTP harus mempunyai rekam medis.

Pada standar akreditasi FKTP di kriteria 8.4.2. bahwa petugas memiliki akses informasi sesuai dengan kebutuhan dan tanggungjawab pekerjaan. Maksud dan tujuannya adalah Berkas rekam medis pasien adalah suatu sumber informasi utama mengenai proses asuhan dan perkembangan pasien, sehingga merupakan alat komunikasi yang penting.

  Apa yang dibahas?

• Rekam Medis dan standar akreditasi FKTP
• Isi dan form rekam medis
• Isi dan susunan rekam medis
• Simbol dan singkatan dalam rekam medis
• Contoh-contoh form rekam medis
• Assembling, Filing, Penomoran Dan Retensi Rekam Medis
• Alur Dan Proses Kerja Unit Rekam Medis
• Sistem Penomoran Dan Penjajaran Rekam Medis
• Retensi Dan Pemusnahan Rekam Medis
• Rekam Medis Elektronik di FKTP

  Sasaran Peserta

Jumlah peserta dibatasi 40 orang.

1. Rekam Medis
2. Dokter, perawat, bidan, dan lainnya
3. Peneliti
4. Dosen
5. Mahasiswa

  Fasilitator

Fasilitator berasal dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) UGM.

dr. Sauma Nurlina Amalia

• Dokter umum Gadjah Mada Medical Center (GMC) UGM
• Project Manager Sistem Informasi Klinik (Rekam medis elektronik) GMC UGM

 

Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep.,MPH

• Peneliti di Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajamen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM
• Konsultan Manajemen Kesehatan di IKKESINDO

 

  Persiapan Bimtek dan Peraturan

1. Peserta mendaftar melalui WA ke 0823-2433-2525
2. Peserta mengirimkan bukti transfer ke kontak WA panitia
3. Peserta diharapkan menyediakan laptop karena ada praktikum
4. Link zoom akan dikirimkan oleh panitia sehari sebelum pelatihan
5. Link zoom tidak diperkenankan dibagikan kepada orang lain
6. Pelatihan hanya bisa diikuti oleh peserta terdaftar
7. Sertifikat dan kwitansi dikirimkan oleh panitia dalam bentuk pdf setelah pelatihan selesai

  Biaya

Biaya pelatihan sebesar Rp. 1.000.000,00 per orang. Biaya pendaftaran dapat ditransfer melalui: Bank BNI UGM Yogyakarta No. Rekening 9888807172010997 atas nama UGM FKU PKMK Dana Kerjasama Penelitian Umum.

Agenda

WAKTU	MATERI
Hari 1:
09.00-09.30	Pre Test & Dinamika Kelompok
09.30-10.00	Materi 1. Rekam medis dan standar akreditasi FKTP
10.00-10.30	Materi 2. Isi dan form rekam medis: Isi dan susunan rekam medis Simbol dan singkatan dalam rekam medis Contoh-contoh form rekam medis
10.30-12.00	Praktikum
Hari 2:
09.00-09.40	Materi 3. Assembling, filing, penomoran dan retensi rekam medis Alur dan proses kerja unit rekam medis Sistem penomoran dan penjajaran rekam medis Retensi dan pemusnahan rekam medis
09.40-10.40	Materi 4. Rekam Medis Elektronik di FKTP
10.40-11.30	Praktikum
11.30-12.00	Post test dan pengisian lembar evaluasi

 

  Narahubung & Koordinator Pelaksana

Eva Tirtabayu Hasri S.Kep, MPH
No. Telp  082324332525   
Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kerangka Acuan Kegiatan Diskusi

Seminar "Kaleidoskop Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Tahun 2021"

Diselenggarakan oleh: Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM

 Rabu, 29 Desember 2021

 

  Pengantar

Pandemi Covid-19 ini telah menjadi katalisator dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan, disamping Covid-19 berdampak negatif namun disisi yang lain pandemi ini juga dapat membawa dampak positif, yakni beberapa inovasi dan upaya peningkatan mutu berjalan menjadi lebih cepat dengan beberapa inovasi yang tentunya mengedepankan aspek mutu dan keselamatan pasien, dengan kecepatan yang lebih cepat dibandingkan sebelum Pandemi. Selama tahun 2021 Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-UGM telah menjadi bagian dari beberapa upaya peningkatan mutu tersebut, seperti apa kegiatan manajemen mutu pelayanan kesehatan yang telah dilakukan? akan dibahas lebih detil dalam seminar "Kaleidoskop Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Tahun 2021"

  Tujuan

1. Membahas apa yang terjadi dalam upaya peningkatan mutu di tahun 2021.
2. Membahas refleksi kondisi upaya peningkatan mutu di tahun 2021 dan dampaknya.

  Sasaran Peserta

1. Pengelola fasilitas pelayanan kesehatan: Direktur/Manajer RS, Kepala Puskesmas dan Pimpinan klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
2. Regulator: Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Organisasi profesi (IDI, POGI, HOGSI, IDAI, PPNI, IBI, dsb), lembaga asuransi/pembiayaan kesehatan (BPJS Kesehatan, Jamkesda, Asuransi Kesehatan Swasta), lembaga sertifikasi/akreditasi (KARS, KALK, ISO, MenPAN, Badan Mutu, dsb), LSM bidang kesehatan dan sebagainya
3. Klinisi: Dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, penunjang medik, dsb
4. Mahasiswa: S1, S2, Pendidikan dokter spesialis, S3
5. Pemerhati mutu pelayanan kesehatan: Dosen, Peneliti, Konsultan

  Jadwal Kegiatan

Hari dan Tanggal : Rabu, 29 Desember 2021
Pukul : 10.30 – 12.30 WIB

reportase   video

Waktu	Materi/ Kegiatan	Fasilitator
10.30-10.35	Pembukaan oleh MC	Lucia Evi Indriarini, SE., MPH
10.35-10.50	Peningkatan mutu sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR) materi	dr. Muhammad Hardhantyo MPH, Ph.D, FRSPH
10.50-11.05	Pemanfaatan Data JKN dalam SKDR materi	dr. Aldilas A.N., M.Sc.
11.05-11.20	Intergrasi mutu pelayanan kesehatan primer melalui care pathways	Eva Tirtabayu Hasri S.Kep,MPH
11.20-11.35	Upaya Penerapan Klasifikasi Robson materi	Andriani Yulianti, SE, MPH
11.35-11.50	Perkembangan sistem akreditasi RS di Indonesia materi	Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS FISQua,
11.50-12.25	Diskusi
12.25-12.30	Penutup oleh MC	Lucia Evi Indriarini, SE., MPH

 

 

 

 

 

 

PKMK-Yogya. Pada Rabu (29/12/21) diselenggarakan Seminar "Kaleidoskop Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Tahun 2021" yang merupakan forum diskusi bagi Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-UGM dengan membagikan informasi mengenai beberapa kegiatan peningkatan mutu yang telah dilakukan selama tahun 2021". Kegiatan ini menghadirkan lima narasumber yang berasal dari internal divisi manajemen mutu, yaitu Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS FISQua, dr. Muhammad Hardhantyo MPH, Ph.D, FRSPH, dr. Aldilas A.N., M.Sc., Eva Tirtabayu Hasri S.Kep,MPH dan Andriani Yulianti, SE, MPH, serta moderator diskusi yaitu Lucia Evi Indriarini, SE., MPH.

Peningkatan Mutu Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) di Kabupaten/Kota Melalui Kurikulum Yang Terakreditasi oleh PPSDM
dr. Muhammad Hardhantyo MPH, Ph.D, FRSPH

SKDR diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2009 melalui Subdit Surveilans dan Respon KLB Direktorat Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra (Ditjen P2PL) Kementerian Kesehatan RI. Prinsip utama SKDR adalah pendeteksian ancaman indikasi KLB penyakit menular yang dilaporkan setiap minggu, yang akan menampilkan alert atau sinyal peringatan dini jika terjadi peningkatan kasus penyakit melebihi nilai ambang batas pada suatu wilayah.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk meningkatkan mutu SKDR yakni peningkatan dari sisi input yakni mengintegrasikan database JKN dengan SKDR, dari sisi proses yakni penggunaan data SKDR dengan melakukan peningkatan kemampuan staf tenaga surveillans sehingga dapat menghasilkan output peningkatan alert dan respon. Beberapa hal yang akan dilakukan pada tahun 2022 yakni implementasi pelatihan aplikasi SKDR di Yogyakarta pada Januari 2022, pelatihan jarak jauh di 3 Provinsi serta otomatisasi pengisian data surveilans kewaspadaan dini pada penyakit yang berpotensi wabah melalui integrasi SKDR dengan database JKN.

Pengembangan SKDR terintegrasi data JKN
dr. Aldilas A.N., M.Sc.

Kegiatan ini dilatar belakangi oleh Input data masih manual, kelengkapan dan ketepatan data tidak akurat (<50% di tahun 2020), diketahui juga bahwa data aggregat BPJS Kesehatan mampu membantu daerah yang untuk mendeteksi dini KLB dan melengkapi laporan, serta sudah ada negara yang menggunakan data klaim asuransi sebagai surveillans dini wabah. Penggunaan data BPJS dapat memberikan informasi jumlah kasus non-event based berdasarkan jenis kelamin, memberikan informasi jumlah kasus non-event based berdasarkan kelompok umur, hingga dapat membandingkan data indicator-based surveillance SKDR dengan aggregate BPJS.

Untuk mendukung hal tersebut diperlukan beberapa upaya yakni membuat mockup dashboard dengan data sample, pembahasan PKS turunan, PKS diharapkan disetujui BPJSK & kemenkes, kemudian pembuatan juknis, juknis selesai disusun, lau melakukan interoperability data (pembuatan API, persiapan server, embedding ke dalam dashbord SKDR), dan Release.

Intergrasi mutu pelayanan kesehatan primer melalui care pathways
Eva Tirtabayu Hasri S.Kep,MPH

Penggunaan care pathway dalam mewujudkan layanan kesehatan yang terintegrasi merupakan hal yang esensial untuk transformasi layanan primer dalam mewujudkan UHC yang bermutu serta berpusat pada keselamatan pasien. Tentu saja hal ini membutuhkan transformasi sistem pelayanan kesehatan yang besar, sumber daya yang banyak, dan waktu yang tidak sedikit. Namun demikian, hal ini perlu dilakukan untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer. Implementasi care pathways dapat dilakukan melalui 3 tahapan besar mulai dari perencanaan/desain, implementasi, dan evaluasi.

Care pathways sendiri dapat bermanfaat diantaranya; Meningkatkan kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi pelayanan diantara multidisciplinary team yang terlibat; Menjamin kepatuhan implementasi guideline atau SOP klinis oleh masing-masing anggota dari multidisciplinary team; Mengurangi rujukan non-spesialistik yang tidak perlu ke RS serta penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien; Meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pasien dan tenaga kesehatan.

Upaya Penerapan Klasifikasi Robson
Andriani Yulianti, SE, MPH

Sistem Klasifikasi Sepuluh Kelompok (The Ten Group Classification System-TGCS) yang juga dikenal sebagai Klasifikasi Robson, dapat digunakan di tingkat rumah sakit sebagai acuan dalam menentukan apakah tindakan SC sesuai dengan indikasi yang dibutuhkan (WHO 2017). Klasifikasi Robson diharapkan dapat menggantikan kriteria untuk melihat prognosis persalinan sejak ibu masuk rumah sakit. Klasifikasi Robson ini membantu dalam strategi menurunkan angka rerata SC dan memperhatikan keselamatan pasien sehingga dapat memperbaiki luaran ibu dan bayi.

PKMK telah selesai menyusun Modul Klasifikasi Robson, yang dikembangkan dari buku yang telah dibuat oleh WHO (2017). Modul Klasifikasi Robson ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat menentukan indikasi SC (prospective) dan juga sebagai alat kajian audit tindakan SC (retrocpective) yang telah di ujicobakan di 4 RS yakni RSUD Panembahan Senopati Bantu, RSKIA Sadewa, RSUD Pandan Arang Boyolali, dan RSUD Bagas Waras Klaten.

Perkembangan sistem akreditasi RS di Indonesia
Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS FISQua,

Akreditasi merupakan salah satu upaya yang dianggap efektif dalam peningkatan mutu RS, Akreditasi RS di Indonesia dan telah berjalan cukup lama, pernah mengalami saat “tidak dianggap” hingga saat “menjadi dominan” serta akuntabilitas sistem akreditasi dalam meningkatkan mutu RS di Indonesia banyak dipertanyakan: apakah efektif? efisien? tepat sasaran? Terdapat beberapa usulan yang disampaikan untuk memperkuat sistem akreditasi yakni secara umum mengembangkan sistem akreditasi Fasyankes yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan mutu Fasyankes, dan secara khusus: 1) Perlu ada indikator efektifitas sistem akreditasi, misalnya (perlu disesuaikan dengan NQPS), 2) Perlu membatasi jumlah standar, fokus area, dan elemen penilaian sesuai dengan tujuan spesifik akreditasi, agar kegiatan akreditasi berjalan dengan efisien, 3) Menetapkan 1 standar akreditasi nasional untuk masing-masing jenis Fasyankes yang digunakan oleh semua Lembaga akreditasi baik dari dalam maupun luar negeri: Misalnya SAN-RS, 4) Mempersilahkan lembaga akreditasi untuk menyusun, menawarkan, dan menggunakan standar akreditasi tambahan sebagai pelengkap, 5) Membentuk Komite Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Indonesia (KN-MPMI) yang bertugas untuk menyusun sistem dan standar mutu yang akan digunakan termasuk dalam akreditasi, termasuk secara periodik merevisi standar, 6) Menggunakan standar dari ISQua (ISQua External Evaluation Association/IEEA) untuk acuan penyusunan regulasi penetapan lembaga independen penyelenggara akreditasi, namun dipilih hanya yang esensial saja.

Materi dan video dapat diakses pada link berikut klik disini

 

 

 

PKMK-Yogya. Pada Kamis (2/12/21) diselenggarakan forum nasional Indonesian Healthcare Quality Network Forum (IHQN) ke-17 dengan tema Peran Berbagai Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dalam Transformasi Sistem Kesehatan 2021-2024. Mengangkat sub topik Pemanfaat Data dan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Mutu: Transformasi Teknologi Kesehatan. Pada sesi keempat forum mutu ini dihadirkan empat narasumber, yaitu Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS FISQua, dr. Aldilas A.N., M.Sc., dr. Azid Mahardinata, dan dr. Raditya Kusuma Tejamurti serta moderator diskusi yaitu Lucia Evi Indriarini, SE., MPH

Pemanfaatan Data JKN untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
oleh Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS FISQua dan dr. Aldilas A.N., M.Sc. (Peneliti PKMK FK - KMK UGM)

Data dan informasi merupakan hal yang penting dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Data diperlukan untuk analisis situasi dan monitoring dan evaluasi. Penggunaan data dalam meningkatkan mutu bisa digunakan untuk mendeteksi pasien high-cost (cost analysis), analisis readmisi, triase, decompensations (deteksi pasien krisis), deteksi adverse events, dan optimisasi terapi. Sumber data kesehatan meliputi survei, rekam medis, klaim asuransi, surveilans, disease registry, dan literatur ilmiah. Klaim asuransi merupakan data yang banyak digunakan untuk analisis peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Contoh analisis data klaim asuransi di Indonesia menggunakan data sampel BPJS Kesehatan. Penggunaan data dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan meliputi pemantauan efektifitas pengendalian penyakit, memantau utilisasi fasilitas kesehatan, memantau potensi fraud, memahami alur perjalanan pasien yang dirujuk dari FKTP, dan pendukung data surveilans penyakit menular. Data klaim asuransi digunakan untuk dikombinasikan dengan metode studi eksperimen kebijakan untuk menilai progress implementasi kebijakan. Data BPJS Kesehatan merupakan salah satu sumber data yang tersedia dan penting untk menilai situasi masa kini dan mengevaluasi program kesehatan pemerintah pusat maupun daerah. Data BPJS Kesehatan perlu dipermudah aksesnya disertai analisis tingkat lanjut untuk menyediakan inormasi yang bermanfaat bagi pemangku kebijakan.

Pemanfaatan Data Klaim INA CBGs dan SIM RS dalam Kegiatan Peningkatan Mutu Layanan Rumah Sakit
oleh dr. Nur Azid Mahardinata (Kepala Instalasi Jaminan Kesehatan, RS Akademik UGM)

Electronic klaim (E-Klaim) merupakan output dari aplikasi INA-CBG yang digunakan rumah sakit untuk melakukan klaim pasien program JKN. Data terkirim secara online sebelum verifikasi oleh pihak BPJS Kesehatan dan dapat di - update setelah hasil verifikasi selesai (tanpa double data). Aplikasi INA-CBG menghasilkan kode INA-CBG yang akan menunjukkan besaran tarif INA-CBG. Aplikasi INA-CBG harus terintegrasi dengan SIM RS agar tiap RS berperan dalam membangun data tarif INA-CBG di masa mendatang karena tarif INA-CBG memanfaatkan data tarif RS yang masuk dalam Data Center Kemenkes (Tim NCC-National Case-mix Center).

Komponen data E-Klaim meliputi data identitas RS, data identitas pasien, data diagnosis dan prosedur medis pasien, kelompok data tarif INA-CBG, dan kelompok data tarif RS. Proses analisis data E-Klaim dan SIM RS meliputi pengumpulan data, mempersiapkan data (format dan kamus data), eksplorasi data, visualisasi data, klasifikasi dan konektivitas antar data, analisis (deskriptif, prediktif, preskriptif), pengambilan kesimpulan dan kebijakan, dan reevaluasi.

Pengalaman Pemanfaatan Data PCare dan SIMPUS dalam Kegiatan Peningkatan Mutu
oleh dr. Raditya Kusuma Tejamurti (Puskesmas Minggir, Sleman, DIY)

Puskesmas Minggir merupakan puskesmas rawat inap yang telah melakukan bridging SIMPUS PCARE sejak 2016. PRIMARY CARE (PCARE) merupakan aplikasi sistem berbasis website yang disediakan BPJS Kesehatan untuk FKTP. PCARE bertujuan untuk meningkatkan pelayanan FKTP. Selain itu, PCARE bermanfaat untuk mempermudah pendaftaran pasien, diagnosis lebih akurat dan cepat, data pasien terintegasi, sistem rujukan yang mudah secara online. SIMPUS SISFOMAS dibuat oleh PT. SISFOMEDIKA yang bekerjasama dengan S2 SIMKES FK - KMK UGM. SIMPUS merupakan aplikasi sistem informasi berbasis website. PCARE dapat digunakan untuk input data harian dan bulanan sedangkan SIMPUS hanya dapat digunakan untuk input data harian.

PCARE dan SIMPUS sangat berguna untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan karena mempercepat proses pendaftaran dan pelayanan, meminimalisir keluhan pelanggan terhadap proses pendaftaran dan pelayanan, meningkatkan Indeks Kepuasan Pelanggan, menjaga tingkat kepercayaan pelanggan terhadap pelayanan puskesmas, pembuatan laporan bulanan dan pengumpulan laporan tepat waktu, laporan bulanan akurat sesuai data terinput, nilai KBK bulanan tercapai 100% dan konsisten, dan tersedianya data untuk input ke aplikasi lainnya. Namun, PCARE dan SIMPUS memiliki keterbatasan yaitu tidak ada fitur patient management.

Acara Forum Mutu IHQN ke 17 ditutup oleh ketua IHQN, Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS FISQua yang menyampaikan beberapa usulan kerja sama pada 2022 yang meliputi pengembangan modul kolaborasi antar profesi (Dinkes atau OP), penerapan Integrated Quality of Care di fasyankes primer, pengembangan metode implementasi akreditasi yang efektif dan efisien (Lembaga akreditasi atau RS), pelatihan SKDR terakreditasi PPSDM, kerjasama pengelolaan data JKN di tingkat fasyankes maupun wilayah (Kab/kota atau Provinsi) untuk mengukur mutu, dan kerjasama penggunaan tools visualisasi data. IHQN ini diharapkan dapat menjadi sebuah jejaring agar seluruh pihak dapat bersinergi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Reporter: Monita Destiwi (PKMK UGM)

Materi dan Video dapat diakses pada link berikut

klik disini