Learn, Connect, Growth | Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Indonesia

covmutu

Editorial, 9 April 2021

Metode Efektif Dalam Mengukur Mutu Tatalaksana Hipertensi

Salam jumpa bapak/ibu pemerhati mutu layanan Kesehatan,
Minggu ini kami menyajikan berita dan artikel terkait dengan mutu layanan hipertensi. Kita ketahui bahwa hipertensi atau yang lebih dikenal dengan The Silent Killer sampai dengan saat ini merupakan salah satu masalah kesehatan yang serius di Indonesia. Semenjak diluncurkannya JKN pada tahun 2014, hipertensi dan penyakit komplikasi yang mengikutinya secara ekonomi menjadi beban bagi JKN dalam sistem pembiayaan kesehatan. Mengingat dampak yang begitu besar yang ditimbulkan oleh hipertensi, baik secara klinis maupun secara ekonomi, maka perlu ada pengukuran mutu terkait efektifitas penatalaksanaan hipertensi. Proses pengukuran tersebut dikenal sebagai pengukuran Cakupan Efektif.

Bapak dan Ibu kami ajak untuk mempelajari beberapa berita dan artikel terkait dengan Metode Efektif Dalam Mengukur Mutu Tatalaksana Hipertensi baik dari dalam maupun luar negeri. Selamat membaca.

Metode Efektif Dalam Mengukur Mutu Tatalaksana Hipertensi

design banner outlook1Hipertensi atau yang lebih dikenal dengan The Silent Killer sampai dengan saat ini merupakan salah satu masalah kesehatan yang serius di Indonesia. Dengan prevalensi yang cukup tinggi, prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk usia ≥18 tahun sebesar 34,1%, tertinggi di Kalimantan Selatan (44.1%), sedangkan terendah di Papua sebesar (22,2%) berdasarkan data Riskesdas 2018, Estimasi jumlah kasus hipertensi di Indonesia sebesar 63.309.620 orang, sedangkan angka kematian di Indonesia akibat hipertensi sebesar 427.218 kematian.

Readmore


Tugas Direksi Baru BPJS Kesehatan: Meningkatkan Cakupan Efektif JKN

design banner outlook1Direksi Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan periode 2021-2026 telah resmi dilantik. Berbagai tantangan dan tugas baru menanti para Direksi. Salah satunya adalah mengukur dan meningkatkan cakupan efektif dari Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia, hampir sepuluh tahun lalu, sudah memperingatkan seluruh negara, bahwa tidak ada gunanya penduduk memiliki jaminan kesehatan, apabila pelayanan kesehatan yang mereka terima tidak bermutu, atau bahkan membahayakan.

Readmore


+ ARTIKEL LAIN

BPJS Kesehatan kembali memperoleh berbagai masukan dan saran dari fasilitas kesehatan, asosiasi kesehatan, dan organisasi profesi pada acara "BPJS Kesehatan Mendengar", Rabu (10/03).
Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Kuntjoro Adi Purjanto mengatakan bahwa BPJS Kesehatan perlu menyempurnakan aplikasi dan teknologi informasi untuk mempercepat proses bisnis rumah sakit.