Learn, Connect, Growth | Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Indonesia

agenda

logo

Bimbingan Teknis

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) untuk Manajemen Risiko Proaktif di FKTP

Yogyakarta,
10 – 11 Juni 2020   |   14 - 15 Oktober 2020

Leaflet

  Topik Ini Menjawab Masalah Apa ?

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) menjadi fasilitas kesehatan yang harus terakreditasi agar dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang termuat dalam Permenkes No.46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, maka berbagai persyaratan akreditasi FKTP harus dapat dipenuhi oleh fasilitas kesehatan tersebut.
Salah satu persyaratan tersebut adalah terkait dengan upaya Keselamatan Pasien (Permenkes No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien) dan penerapan pengelolaan risiko seperti yang tercantum dalam Pedoman Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko di FKTP yang diterbitkan oleh Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Subdit Mutu Dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer .

Untuk memenuhi kebutuhan FKTP dalam mempersiapkan akreditasi, khususnya terkait penerapan upaya keselamatan pasien dan manajemen risiko, maka diselenggarakan bimbingan teknis FMEA untuk Manajemen Risiko Proaktif di FKTP sebagai salah satu tools pengelolaan risiko.

  Apa Saja Yang di Bahas ?

Materi yang akan dipelajari dalam Bimtek ini:

  1. Dasar penerapan Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko di FKTP
  2. Konsep Manajemen Risiko
  3. Konsep Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) di FKTP
  4. Praktik Penerapan Instrumen Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) di FKTP
    1. Teknik menentukan konteks suatu proses untuk penerapan FMEA
    2. Teknik menentukan failure mode pada suatu proses
    3. Teknik menentukan penyebab dan dampak suatu failure mode
    4. Teknik melakukan skoring Occurance, Probability, Detectable, dan Risk Priority Number
    5. Teknik menentukan akar masalah (root cause analysis)
    6. Teknik menentukan Plan of Action
    7. Teknik melakukan re-design suatu proses pelayanan

Manfaat Apa Yang Anda Dapatkan?

Peserta bimbingan teknis (Bimtek) FMEA untuk Manajemen Risiko Proaktif di FKTP akan mendapatkan:

  1. Pengetahuan metode penerapan instrumen manajemen risiko (FMEA) di FKTP
  2. Lembar kerja penentuan failure mode, occurance, probability, detecable, risk priority number
  3. Lembar kerja penentuan akar masalah, plan of action, dan re-design proses pelayanan

  Narasumber dan Fasilitator

Narasumber dalam pelatihan ini adalah:

Dr. Hanevi Djasri, dr., MARS, FISQua
Dokter lulusan dari FK UI, Master Administrasi RS lulusan UI, Fellow of The International Society for Quality in Healthcare (ISQua), Konsultan Manajemen Mutu di Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM, dan Dosen Manajemen Mutu di Magister Manajemen RS (MMR) UGM, Berpengalaman mengelola Group RS Swasta di Jabodetabek, Berpengalaman mengelola Ausuransi Kesehatan Swasta, Ketua Indonesian Healthcare Quality Network (IHQN), Pengurus Pusat PERSI, ARSADA, PDMMI, memiliki Sertifikasi Konsultan dari IKKESINDO.

Lucia Evi Indriarini, MPH
Menyelesaikan pendidikan S2 di Minat Manajemen Rumah Sakit, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM Yogyakarta. Pernah bergabung di Badan Mutu Pelayanan Kesehatan Yogyakarta sejak tahun 2004. Berpengalaman dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan akreditasi RS dan FKTP. Saat ini aktif tercatat sebagai peneliti dan konsultan (tersertifikasi Konsultan dari IKKESINDO) di Divisi Manajemen Mutu PKMK FKKMK UGM Yogyakarta, sekaligus sebagai pengelola (manajer) IHQN (Indonesian Healthcare Quality Network) yang merupakan jejaring pemerhati mutu kesehatan di seluruh Indonesia.

Tim konsultan PKMK FKKMK UGM dan pemateri lain yang berkualifikasi TOT Pendamping Standar Akreditasi Puskesmas dari Kementerian Kesehatan dan memiliki pengalaman pendampingan akreditasi FKTP.

  Sasaran Peserta

  1. Pengelola ataupun pemilik Fasiltas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi)
  2. Pendamping Akreditasi FKTP
  3. Pemerhati atau Individu yang concern tentang peningkatan mutu pada klinik pelayanan kesehatan

  Biaya

Rp. 3.500.000/ orang. Biaya pendaftaran dapat ditransfer melalui: Bank BNI UGM Yogyakarta No. Rekening 9888807172010997 atas nama UGM FKU PKMK Dana Kerjasama Penelitian Umum.

 

  Kontak

Silakan hubungi kami bila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut

Informasi Konten
Lucia Evi Indriarini, MPH  |  08122958339   

Informasi Penyelenggaraan
Anantasia Noviana, SE  |  082116161620

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12julBeberapa bulan lagi kita semua akan memasuki suatu era baru dalam dunia kebijakan kesehatan khususnya dalam bidang pembiayaan kesehatan. Sudah tidak menjadi hal 'tabu' jika semua praktisi kesehatan mengetahui bahwa per 1 Januari 2014, kita akan memulai suatu era baru dalam sistem jaminan kesehatan nasional. SJSN-BPJS adalah jawabannya.

Mengingat urgensinya maka Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM UNAIR kemarin (6 Juli 2013) mengadakan sebuah seminar nasional tentang "Persiapan Sistem, Tenaga, dan Fasilitas Kesehatan Menuju Era Jaminan Kesehatan Nasional 2014" yang bertempat di Gramedia Expo, Surabaya, Jawa Timur. Seminar yang diadakan dalam bentuk panel tersebut, hadir untuk memaparkan gagasannya adalah Widodo J.P, dr., MS., M.PH., Dr.PH (Pakar Kebijakan Kesehatan dan Konsultan Rumah Sakit), Direktur utama PT. ASKES yang diwakili oleh Ibu Sri Ponco Handayani, Dirjen Bina Upaya Kesehatan Dasar Kemenkes RI dr. HR. Heri Kuswenda, M.Kes dan Beberapa stakeholder kesehatan di tingkat Dinas Kota dan Propinsi di Jawa Timur.

Beberapa topik yang dibahas dalam panel tersebut antara lain mengenai persiapan sistem, tenaga dan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat operasional. Dari 3 sesi panel yang diadakan, antusiasme tergambar dari beberapa pertanyaan peserta seminar. Optimisme yang cukup terhadap pelaksanaan sistem SJSN-BPJS terlihat jelas. Diantaranya sebagian besar bertanya tentang masalah teknis sistem mutu pelayanan dan pembayaran di PPK 1 melalui kapitasi. Diskusi dan tanya jawab semakin menarik pada saat panelis memaparkan pandangan dan kritisi tentang kebijakan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan sistem SJSN-BPJS tahun depan, seperti pedoman penyelenggaraan klinik, sistem rujukan perorangan, registrasi tenaga kesehatan dan praktek bidan.

Sebagai penutup seminar nasional kemarin, Widodo J.P, dr., MS., M.PH., Dr.PH memaparkan dalam closing statement, bahwa pelaksanaan sistem pembiayaan kesehatan 2014 (SJSN-BPJS) membutuhkan perubahan Mindset dan Budaya secara total. Perubahan ini harus meliputi pemahaman konsep tentang kapitasi dan INA-CBG's, termasuk persiapan fasilitas pelayanan di PPK tingkat 1, 2 dan 3.

Dari seminar nasional ini para penyaji dan panelis sepakat untuk menjadikan sistem rujukan, mekanisme kapitasi dan batasan kewenangan pelayanan kesehatan tingkat-1, tingkat-2 serta tingkat-3 sebagai hal yang perlu dicermati untuk meminimalisir potensi kesalahan dalam pelaksanaan SJSN-BPJS khususnya dalam bidang kesehatan pada tahun 2014 besok.
Perubahan selalu menimbulkan kecemasan. Sebagai obyek perubahan sesuatu yang menyakitkan. Pelaku perubahan sesuatu yang menantang. Perancang perubahan sesuatu yang menggairahkan.

JAM

MATERI

PEMBICARA/PANELIS

Sesi 1

 

 

09.20-09.45

Persiapan Sistem Asuransi Sosial di Era SJSN tahun 2014

Sri Ponco Handayani (PT.ASKES)

09.45-10.00

Paparan panelis

-

10.00-10.30

Diskusi dan tanya jawab

-

Sesi 2

10.30-10.45

Penyelenggaraan klinik Pratama dan Utama serta persiapan fasilitas kesehatan lainnya menghadapi era SJSN 2014 serta posisinya dalam sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan

  1. dr. HR. Heri Kuswenda, M.Kes (Dirjen Bina Upaya Kesehatan Dasar Kemenkes RI)
  2. drg. Bisukma Kurniawati (Dinas Kesehatan Kota Surabaya)

10.45-11.00

Paparan panelis

-

11.00-11.30

Diskusi dan tanya jawab

-

11.30-12.45

ISHOMA

-

Sesi 3

12.45-13.00

Ijin dan penyelenggaraaan praktek bidan-perawat serta registrasi tenaga kesehatan terkait dengan penerapan sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan

  1. Endang Sri Resmiati, S.H., S.ST., M.Mkes (Ketua Ikatan Bidan Indonesia Jatim)
  2. dr. Harsono

13.00-13.30

Paparan panelis

-

13.30-13.45

Diskusi dan tanya jawab

-

13.45-14.00

Closing Statement

Widodo J.P, dr., MS., M.PH., Dr.PH

14.00-14.15

Penutupan

-

 

 

 

Website Mutu Pelayanan Kesehatan mulai mengudara pada tahun 2011. Namun website mutu pelayanan kesehatan baru terdaftar di google analitik pada bulan Oktober 2012. Sehingga kami selaku pengelola bermaksud ingin melaporkan perkembangan website Mutu Pelayanan Kesehatan di Tahun 2013.

Dari hasil google analitik mengenai kunjungan website mutu pelayanan kesehatan terlihat bahwa kunjungan website mutu pelayanan mengalami peningkatan yang cukup baik setiap bulannya. Hal ini menjadi langkah awal yang baik untuk website yang "masih muda" di dunia internet.

Terimakasih kepada pengunjung website yang telah dengan setia mengikuti perkembangan informasi di website mutu pelayanan kesehatan melalui berita, artikel, reportase acara, bedah buku, jurnal internasional. Besar cita-cita kami selaku pengelola website mutu pelayanan untuk bisa terus memberikan informasi terupdate, terpercaya dan open akses bagi para pengunjung website mutu pelayanan kesehatan.

Mulai tahun 2014, kami akan menyebut pengunjung website mutu pelayanan kesehatan dengan sebutan Laskar Mutu. Alasannya adalah para pengunjung yang mengakses website mutu adalah orang-orang yang ingin tahu dan konsen terhadap mutu pelayanan kesehatan di Indonesia dan Dunia. Oleh karena itu, resolusi kami di tahun 2014 adalah melibatkan atau mengajak secara aktif para Laskar Mutu untuk dapat berkontribusi terhadap informasi terbaru dari mutu pelayanan kesehatan di website mutu pelayanan kesehatan melalui penulisan artikel.

 

10 Negara Terbanyak Pengakses Website Mutu Pelayanan Kesehatan Tahun 2013:

  1. Indonesia : 92.752
  2. Not Set : 17.766
  3. United States : 2.286
  4. Canada : 295
  5. Malaysia : 267
  6. Singapore : 100
  7. Australia : 94
  8. Japan : 91
  9. India : 82
  10. Timor Leste : 69

10 Kota Terbanyak Pengakses Website Mutu Pelayanan Kesehatan Tahun 2013:

  1. Jakarta : 25.438
  2. Not Set : 14.883
  3. Yogyakarta : 10.245
  4. Surabaya : 7.134
  5. Depok : 5.434
  6. Bandung : 4.106
  7. Medan : 3.914
  8. Semarang : 3.504
  9. Makassar : 2.144
  10. Palembang : 1.560

Berita Terpopuler Tahun 2013

  1. Dokter Bisa Disebut Lalai Bila Lakukan 4 Elemen ini
  2. Menkes Resmikan Pendidikan Online untuk Tenaga Kesehatan
  3. Daftar Rumah Sakit Terbaik 2013 Versi PERSI
  4. Penerapan Standar Asuhan Kebidanan Dalam Percepatan Pencapaian MDG's 2015
  5. Presiden SBY Resmikan Badan Pengawas Rumah Sakit
  6. DPR Hasilkan 2 Kesimpulan Terkait Dokter Ayu
  7. Peran Perawat RS dalam Akreditasi JCI
  8. Kemenkes Luncurkan Fonas Untuk JKN 2014
  9. JK : Jam Kerja Dokter Indonesia itu Konyol
  10. Tanpa Apoteker, Sistem Jaminan Sosial Tak akan Sukses

Artikel Terpopuler Tahun 2013 :

  1. PMK No 69 Tahun 2013 : Tarif Kapitasi di RS Pratama, Klinik Pratama, Dokter Praktek, Dokter Gigi Praktek Sebesar Rp 8.000 – Rp 10.000,-
  2. SPM RS VS Akreditasi RS KARS versi baru: Hubungan antara Keduanya
  3. Baru (lagi) : Standar Akreditasi RS JCI edisi ke 5
  4. Implementasi Clinical Pathway Untuk Kendali Mutu dan Kendali Biaya Pelayanan Kesehatan
  5. Sudahkan Anda Mematuhi Permenkes 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran?
  6. Hospital Mortality Reduction Program
  7. Lima Prinsip Regulasi Pelayanan Kesehatan yang Responsif
  8. PMK No 71 Tahun 2013: BPJS Kesehatan Membentuk Tim Kendali Mutu & Biaya, Terdiri dari Organisasi profesi, Akademisi dan Pakar Klinis
  9. Efektivitas pelatihan Terkait dengan Program Pelayanan Obstetri neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di RS
  10. PMK No 49 Tahun 2013: Rumah Sakit Harus Membentuk Komite Keperawatan

Acara Terpopuler Tahun 2013

  1. International On Quality & Safety in Healthcare Tahun 2013
  2. Forum Mutu ke 9
  3. Harapan Direktur terhadap Perilaku Dokter Spesialis dan Dokter dalam Konteks Sistem Kontrak Kerja di RS Puri Indah
  4. Seminar Nasional : Mengelola Rumah Sakit menyesuaikan SJSN Kesehatan
  5. Catatan dari Seminar Persiapan Sistem, Tenaga, dan Fasilitas Kesehatan Menuju Era Jaminan Kesehatan Nasional 2014

E-Library Terpopuler Tahun 2013

  1. Bedah Buku
  2. Regulating The Quality of Health Care: Lessons from Hospital Accreditation in Australia and Indonesia
  3. Measuring Patient Ecperiences in Primary Healthcare : A Review and Classification of Item and Scale Used in Publicly-Available Questionnaires

Seminar Nasional :
Mengelola Rumah Sakit Menyesuaikan SJSN Kesehatan

Sosialisasi SJSN, Arah Kebjakan Pengelolaan RS; RS Sebagai Mitra Utama BPJS;
Pola Pembiayaan Layanan RS; Pelayanan Dokter dan Penggunaan Obat di RS

Yogyakarta, 26 – 27 Juni 2013

Telah diselenggarakan acara seminar nasional tentang SJSN Kesehatan di Hotel Ambarrukmo Yogyakarta yang mengambil tema "mengelola Rumah sakit : sosialisasi SJSN, arah kebijakan Pengelolaan RS, RS sebagai mitra utama BPJS, pola pembiayaan layanan RS, pelayanan dokter dan penggunaan obat di RS". Acara yang rencananya dihadiri oleh Dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH (Menteri Kesehatan RI); Prof. Dr. Ali Gufron Mukti, M.Sc., Ph.D (Wakil Menteri Kesehatan RI) dan DR. Dr. Fachmi Idris, Mkes (Direktur Utama PT.Askes) ini diselenggarakan oleh Puri Communication dengan peserta mencapai lebih dari 200 orang.

Dalam paparannya mengenai Esensi Jaminan Kesehatan Nasional, Dr. Gede Subawa Mkes menyatakan bahwa standar mutu belum ditetapkan. Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan dari peserta seminar, dr. Hanevi Djasri MARS yang mengatakan mungkin dengan adanya SJSN akan muncul fakta brutal baru yaitu "ada pemerataan kesehatan tetapi mutunya jelek" yang artinya akses pelayanan kesehatannya meningkat tapi mutunya tidak meningkat. Lalu bagaimana mutu BPJS? Dr. Gede menjelaskan bahwa PT.ASKES belum pernah melakukan survey yang sifatnya antara askes dengan non askes melainkan dilakukan survei secara menyeluruh mengenai layanannya (rumah sakit & puskesmas) bukan kasus layanan askes. Sehingga hal ini menjadi ide yang bagus untuk diangkat yaitu adakah perbedaan pelayanan penyakit yang sama antara sebelum universal coverage dengan sesudah universal coverage.

Hari Pertama, 26 Juni 2013

07.00 – 08.00

Registrasi

08.20 – 08.30

Pembukaan

08.30 – 09.15

Keynote Address : Kebijakan nasional pelayanan Kesehatan untuk mendukung Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH (Menteri Kesehatan RI)

09.15 – 10.00

Sesi 1 : Esensi Jaminan Kesehatan nasional Oleh Dr. Gede Subawa M.Kes 

(Principal SIMETRI Medika & Ahli Jamkes)

10.00 - 10.15

Coffee break

10.15 – 11.15

Sesi 2 : Strategi Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan JKN oleh Prof. DR. Akmal Taher, Sp.BU (Direktur Jenderal Bina Yanmedik Depkes RI)

11.15 – 12.00

Sesi 3 : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Dr. Tono Rustiano, MM

(Direktur PT.Askes)

12.00 – 12.45

Sesi 4 : Praktek Dokter Pelayanan Primer di Era JKN oleh DR. Dr. Armyn Nurdin

(Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia)

12.45 – 13.45

Lunch break

13.45 – 14.30

Sesi 5 : Praktek Dokter Spesialis Di Era JKN oleh Dr. Aru Sudoyo, SpPd, KHOM, FACP

(Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia)

14.30 – 15.15

Sesi 6 : Strategi Industri Farmasi Dalam Era JKN Bag 1 oleh Drs  Pre Agusta Siswantoro, Apt,MBA,

(Pengurus Gabungan Pengusaha Farmasi)

15.15 – 16.15

Coffee break

15.15 – 16.00

Sesi 7 : Strategi Industri Farmasi dalam Era JKN oleh Dr. Luthfi Mardiansyah,

(Ketua Komite Eksekutif International Pharmaceutical Manufacturers Group ( IPMG )

16.00 – 16.45

Sesi 8 : Esensi Jaminan Kesehatan Nasional oleh Chazali H Situmorang,

(Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional)

Hari Kedua, 27 Juni 2013

08.15 – 09.00

Sesi 9 : Efisiensi Pelayanan Obat dalam JKN oleh Prof. Dr. Iwan Dwi Prahasto,

(Guru Besar Farmakologi, Fakultas Kedokteran UGM)

09.00 – 10.15

Sesi 10 : Kesiapan & Strategi Rumah Sakit Menghadapi JKN oleh 

Dr. Nur Abadi, MM. Msi, Sekjen Asosiasi RS Daerah

Dr. Mus Aida MARS, Ketua Umum Asosiasi RS Swasta Indonesia

10.15 – 10.30

Coffee break

10.30 – 11.30

Sesi 11 : Arah Kebijakan Pelayanan Dasar Dalam JKN oleh Dr. HR. Dedi Kuswenda, M.Kes,

Direktur BUK Dasar, Kemenkes RI

11.30 – 12.30

Sesi 12 : Arah kebijakan Pelayanan Lanjutan Dalam JKN oleh Dr. Chairul R. Nasution, Sp.PD, M.Kes,

Direktur BUK Rujukan Kemenkes RI

12.30 – 13.30

Lunch Break

13.30 – 14.30

Sesi 13 : Kebijakan Pelayanan Obat Dalam JKN oleh Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D,

Dirjen Bin-Far & Al-kes Kemenkes RI

14.30 – 16.00

Sesi 14 : INA CBG’s & Penerapan Terbaiknya

Studi Kasus Penerapan INA CBG’s oleh Dr Fathema Djan, SpB, SpBTKV(K), Ketua Implementasi JCI RSCM

INA CBG’s sebagai pola pembiayaan terbaik oleh Centre For Case-Mix, Kemenkes RI

 

Notulensi Kegiatan ini