PKMK-Yogyakarta. Demensia adalah masalah kesehatan global yang prevalensinya juga mengalami peningkatan sehingga menimbulkan tantangan signifikan bagi sistem kesehatan, pengasuh, dan keluarga. Demensia memberikan dampak secara fisik, psikologis, bahkan ekonomi bagi penderita maupun bagi caregiver pasien demensia itu sendiri. Pada 2015, penderita demensia diestimasikan sebanyak 47 juta orang di dunia yang ditandai dengan penurunan kemampuan kognitif secara progresif. Angka ini diperkirakan akan meningkat hingga 75 juta pada 2030 dan menjadi 132 juta di 2050, dimana hal tersebut dapat memberikan dampak perekonomian lebih besar dibandingkan dengan gabungan kasus kanker, penyakit jantung, dan stroke.
Pada Rabu (17/7/2024) Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerjasama dengan Departemen Neurologi FK-KMK UGM menyelenggarakan webinar neurologi berjudul “Memahami dan Mengelola Demensia - The Growing of Global Burden Disability” dengan narasumber dr. Amelia Nur Vidyanti, Ph.D, Sp.S(K), selaku konsultan di bidang neurobehaviour dan dr. Hardhantyo, MPH, Ph.D, FSRPH selaku peneliti di bidang kebijakan dan manajemen kesehatan. Kedua narasumber merupakan staf akademik Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM. Webinar yang dipandu oleh moderator yaitu dr. Opi Sritanjung ini diikuti 271 peserta melalui Zoom dan live streaming Youtube.
Sesi pemaparan pertama dengan subjudul “Understanding Dementia A Global Burden of Disability Worldwide”. Pemaparan materi pertama ialah pengenalan demensia, cara diagnosis dan pemeriksaan penunjang, prevensi juga tatalaksana, hingga sistem rujukan untuk demensia. Hal yang ditekankan dalam pembahasan materi pertama yakni tatalaksana demensia yang bila dilakukan sejak awal kehidupan, dimana salah satu langkah preventifnya adalah menempuh pendidikan lanjut dan menjaga gaya hidup yang sehat.
Materi kedua dengan subjudul “Cost Effectiveness of Collaborative Dementia Care Management” menjelaskan tentang pembiayaan demensia dalam perawatan rumah sakit dan rumah. Sesi ini memberikan pemahaman perbandingan antara kedua pembiayaan tersebut dan kerugian dalam nominal mata uang yang dapat terjadi ketika seorang caregiver merawat penderita demensia. Pemaparan materi ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan caregiver dalam memilih perawatan yang tepat dan jumlah biaya yang dapat dikeluarkan per bulan bagi keluarga dan fasilitas kesehatan dalam merawat pasien.
Diskusi berjalan interaktif, dimana peserta antusias menanyakan stigma demensia yang diperkirakan dapat memperburuk prognosis dari pasien demensia. Amelia dan Hardhantyo menyampaikan pentingnya peran pendamping pasien dan fasilitas kesehatan dalam menyiapkan sarana prasarana serta dukungan moral dan materiil dalam menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pasien demensia untuk mencegah perburukan kondisi pasien.
Kesimpulan webinar ini, demensia menjadi masalah kesehatan global yang semakin meningkat yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Sementara diagnosis dan tata laksana demensia cukup komprehensif serta membutuhkan biaya mahal. Manajemen kolaboratif antara fasilitas kesehatan, pemangku kebijakan, ahli bidang profesional, seperti dokter spesialis neurologi, penyakit dalam, psikiatri, psikolog, perawat, hingga terapis, keluarga, serta support group diperlukan untuk mendukung pengobatan serta perawatan demensia demi menciptakan kualitas layanan yang mumpuni dan meningkatkan kualitas hidup penderita demensia.
Reporter: dr. Opi Sritanjung (Divisi Manajemen Mutu, PKMK UGM)
Jakarta, Workshop diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan PKMK FK-KMK UGM. Kegiatan diadakan pada tanggal 12-14 Mei di Bekasi dalam rangka melakukan penyusunan lanjutan kerangka kerjas strategis di Direktorat Surveilasn dan Kekarantinaan Kesehatan. Kegiatan penyusunan kerangka strategis ini merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks, terutama dalam mendeteksi dan merespons potensi wabah penyakit dengan cepat dan tepat.
Acara dibuka dengan sambutan dari dr. Sutoto, M.Kes selaku ketua IKA MMR UGM dan Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua selaku ketua IHQN. Selama 20 tahun, IHQN telah konsisten menyelenggarakan forum mutu yang bertujuan untuk menyediakan platform berjejaring, berbagi ide dan mendorong inovasi untuk meningkatkan dan mendukung layanan kesehatan yang bermutu di Indonesia.
Prof. Adi Utarini yang memaparkan analisa kepemimpinan nasional dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Secara garis besar, materi yang disampaikan mencakup pengantar terkait mutu pelayanan kesehatan, sistem kesehatan berkualitas tinggi, kualitas tata kelola sistem kesehatan, serta penilaian tata kelola dan kepemimpinan.
Narasumber kedua adalah drg. Mira Dyah Wahyuni, MARS yang berbagi tentang pengelolaan pelayanan kesehatan di Bali International Hospital (BIH) sebagai rumah sakit yang megusung konsep medical tourism. Latar belakang dari pelayanan medical tourism di BIH adalah adanya 2 juta orang Indonesia yang mencari pengobatan ke luar negeri setiap tahunnya, dengan devisa keluar sekitar 100 Trilyun/Tahun. Mira memaparkan beberapa alasan warga Indonesia lebih memilih pengobatan di luar negeri, diantaranya adalah diagnosa yang dianggap lebih akurat, adanya teknologi yang lebih canggih, mendapatkan kualitas pelayanan yang baik dari dokter dan tenaga kesehatan seperti perawat, rumah sakit berkelas dunia, biaya pengobatan yang terjangkau, akomodasi yang nyaman, serta bisa melakukan liburan dan pengobatan secara bersamaan.
Pada materi ketiga ini, Kepala Dinas Kesehata Bali diwakili dr. Kadek Iwan Darmawan, MPH yang memaparkan pelaksanaan integrasi layanan primer (ILP) dan penguatan layanan kesehatan di provinsi Bali. Di provinsi Bali, peningkatan mutu pelayanan kesehatan dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan pengukuran mutu pelayanan di fasyankes. Dimana 95% RS di Bali sudah terakreditasi paripurna. Pemantauan mutu pelayanan kesehatan dilakukan melalui validasi laporan dan supervisi secara langsung ke fasyankes.
Materi pertama pada sesi siang hari disampaikan oleh Febrina Dwi Permata, M.Psi, dari Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Kemenkes RI. Sesi ini menekankan pentingnya akreditasi dan pelatihan yang memadai bagi institusi kesehatan. Kemenkes berperan dalam melakukan penjaminan mutu institusi terhadap penyelenggaraan pelatihan dan pembelajaran dalam bidang kesehatan. Saat ini ada 191 institusi dari 30 provinsi yang telah terakreditasi Kementerian Kesehatan untuk menyelenggarakan pelatihan. Selain itu, sesi ini juga membahas pentingnya kurikulum pelatihan yang terstandar, khususnya untuk pelatihan yang berskala nasional.
Materi kedua pada sesi siang disampaikan oleh Anjari Umarjianto, S.Kom, SH, MARS dengan fokus pada “Teknik Public Relations: Tangani Postingan Viral.” Anjari mengingatkan bahwa pengalaman pasien pada setiap titik layanan akan berpengaruh pada reputasi rumah sakit, bahkan sejak sebelum pasien berada di rumah sakit. Terdapat tiga teknik public relations dalam menangani postingan viral yang kemudian menjadi krisis, yaitu (1) internal public relation, (2) stakeholder communications, dan (3) mass media relations.
Narasumber terakhir pada sesi siang hari, dr. I Wayan Sudana, M.Kes, memaparkan tentang pengalaman manajemen risiko di RSUP Prof. Ngoerah, Denpasar. Materi diawali dengan dasar penerapan manajemen risiko di rumah sakit. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Penerapan Manajemen Risiko termasuk pembentukan struktur, penerapan strategi dan penyelenggaraan proses manajemen risiko.
