Learn, Connect, Growth | Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Indonesia

agenda

Sesi Pagi

Indonesian Healthcare Quality Network (IHQN) dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (PKMK FK - KMK UGM) menyelengggarakan Forum Mutu Indonesian Healthcare Quality Network (IHQN) ke-20 Tahun 2024 dengan tema “Aktif, Kolaboratif dan Inovatif untuk Mutu Pelayanan Kesehatan Terbaik di Indonesia” yang berlangsung pada 5 Juli 2024 melalui Zoom Meeting yang diikuti oleh 100 partisipan.

5jul 0Acara dibuka dengan sambutan dari dr. Sutoto, M.Kes selaku ketua IKA MMR UGM dan Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua selaku ketua IHQN. Selama 20 tahun, IHQN telah konsisten menyelenggarakan forum mutu yang bertujuan untuk menyediakan platform berjejaring, berbagi ide dan mendorong inovasi untuk meningkatkan dan mendukung layanan kesehatan yang bermutu di Indonesia.

Pada sesi pertama forum ini menghadirkan beberapa narasumber yaitu Prof. dr. Adi Utarini MSc, PhD (Guru Besar FKKMK UGM), drg. Mira Dyah Wahyuni, MARS (Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC), Dr. dr. I Nyoman Gede Anom, M.Kes (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali) dan dimoderatori oleh dr. Novika Handayani (PKMK UGM).

Tata kelola dan kepemimpinan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan: Studi Kasus Transformasi Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI

5jul 4Prof. Adi Utarini yang memaparkan analisa kepemimpinan nasional dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Secara garis besar, materi yang disampaikan mencakup pengantar terkait mutu pelayanan kesehatan, sistem kesehatan berkualitas tinggi, kualitas tata kelola sistem kesehatan, serta penilaian tata kelola dan kepemimpinan.

Dalam kesempatan ini, Adi mengajak para partisipan untuk mengkaji ulang tentang makna mutu pelayanan kesehatan, mutu tidak hanya berarti kualitas, namun mutu merupakan tujuan utama dalam pelayanan kesehatan. Dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan, terdapat tujuh dimensi mutu yang menjadi fokus utama, yaitu keselamatan (safety), efektivitas (effectiveness), efisiensi (efficiency), integrasi (integration), kesetaraan (equity), ketepatan waktu (timeliness), dan berpusat pada pasien (people-centeredness). Indonesia sendiri masih mengalami beberapa tantangan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatannya terutama berkaitan dengan terbatasnya jumlah tenaga kesehatan serta ketersediaan alat-alat kesehatan yang masih kurang.

Adi juga menekankan bahwa sistem kesehatan yang berkualitas tinggi adalah sistem yang mampu mengoptimalkan pelayanan kesehatan secara konsisten. Selain itu, tata kelola pemerintah merupakan ondasi dalam membentuk sistem kesehatan berkualitas. Pihaknya juga menggarisbawahi penilaian tata kelola dan kepemimpinan pada aspek komitmen dan budaya mutu, dimana mutu merupakan agenda prioritas yang harus dijadikan tujuan utama dalam pelayanan kesehatan, selain itu peningkatan mutu dapat dilakukan dengan cara memasukkan mutu ke dalam sistem pendidikan tenaga kesehatan, pemantauan pelaporan mutu yang berkualitas, menerapkan strategi dan kebijakan mutu nasional, meningkatkan kinerja kepemimpinan terkait mutu serta yang paling penting adalah mendengarkan langsung dari pasien atau masyarakat yang menjadi objek pelayananan kesehatan. Di akhir sesi ini, narasumber berpesan untuk meningkatkan tata kelola pelayanan kesehatan agar kita semua dapat menyelamatkan lebih banyak orang.

Terobosan Pimpinan RS dalam Perencanaan Mutu Pelayanan Kesehatan: Pengalaman Bali International Hospital

5jul 4Narasumber kedua adalah drg. Mira Dyah Wahyuni, MARS yang berbagi tentang pengelolaan pelayanan kesehatan di Bali International Hospital (BIH) sebagai rumah sakit yang megusung konsep medical tourism. Latar belakang dari pelayanan medical tourism di BIH adalah adanya 2 juta orang Indonesia yang mencari pengobatan ke luar negeri setiap tahunnya, dengan devisa keluar sekitar 100 Trilyun/Tahun. Mira memaparkan beberapa alasan warga Indonesia lebih memilih pengobatan di luar negeri, diantaranya adalah diagnosa yang dianggap lebih akurat, adanya teknologi yang lebih canggih, mendapatkan kualitas pelayanan yang baik dari dokter dan tenaga kesehatan seperti perawat, rumah sakit berkelas dunia, biaya pengobatan yang terjangkau, akomodasi yang nyaman, serta bisa melakukan liburan dan pengobatan secara bersamaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka Indonesia perlu untuk menyediakan fasilitas kesehatan berkelas dunia, untuk itu Indonesian Healthcare Corporation (IHC) mengembangkan Bali International Hospital dengan berkolaborasi dengan world international healthcare, bekerjasama dengan tenaga kesehatan luar negeri, menyediakan teknologi berstandar internasional serta memberikan pengalaman yang unik pada pelayanan kesehatan yang diterima pasien.

Pada kesempatan ini, Mira menekankan pentingnya pengalaman pengobatan yang unik bagi pasien, untuk itu BIH menciptakan ekosistem yang berbeda, dengan cara bekerja sama dengan hotel, retail outlet, flagship hospital, wellness facilities, commercial district serta botanical garden, melalui integrasi sistem tersebut maka diharapkan pasien akan merasakan kenyamanan sebelum mendapatkan pengobatan, ketika pengobatan serta pasca pengobatan. Dalam praktiknya, BIH fokus memberikan pelayanan kesehatan dengan mutu yang terbaik serta menjadikan kenyamanan pasien sebagai tujuan utama.

Membangun Peran Serta Stakeholders dalam Peningkatan Mutu: Penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) dan Penguatan Layanan Kesehatan Rujukan Menuju Indonesia Maju di Provinsi Bali

5jul 4Pada materi ketiga ini, Kepala Dinas Kesehata Bali diwakili dr. Kadek Iwan Darmawan, MPH yang memaparkan pelaksanaan integrasi layanan primer (ILP) dan penguatan layanan kesehatan di provinsi Bali. Di provinsi Bali, peningkatan mutu pelayanan kesehatan dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan pengukuran mutu pelayanan di fasyankes. Dimana 95% RS di Bali sudah terakreditasi paripurna. Pemantauan mutu pelayanan kesehatan dilakukan melalui validasi laporan dan supervisi secara langsung ke fasyankes.

Pada kesempatan ini, Iwan juga memaparkan terkait program integrasi pelayanan primer (ILP) di Bali, yang pada saat ini sudah kick off di 4 kabupaten. Program ILP sendiri berfokus pada siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan, fokus pada jejaring hingga tingkat desa dan dusun, serta memperkuat pemantauan wilayah setempat melalui digitalisasi dan pemantauan dashboard situasi kesehatan per desa dan kunjungan keluarga.

Dalam pelaksanaan ILP di provinsi Bali, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, beberapa diantaranya adalah fasilitas bangunan yang kurang mendukung dan adanya kekhawatiran untuk pengontrolan PPI jika posyandu balita, posyandu remaja dan posyandu lansia dilaksanakan secara bersamaan.

Untuk menghadapi tantangan yang ada, maka diperlukan kolaborasi pelayanan kesehatan dengan berbagai dinas di provinsi Bali. Pada saat ini dinkes provinsi telah bekerja sama dengan dinas kebudayaan, dinas pendidikan, dinas kominfo, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, dinas sosial, dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta dinas PUPR. Selain itu peran masyarakat adat juga sangat diperlukan dalam hal penyuluhan dan penggerak kesehatan masyarakat, pemeliharaan budaya sehat serta memberikan dukungan kegiatan kader posyandu.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan dapat dilakukan melalui integrasi program dengan dinas-dinas yang ada. Dengan bekerja sama dan berkolaborasi, maka peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga akan lebih optimal.

Reporter:
Hamidah Mulyani (Divisi Manajemen Mutu PKMK UGM)

 

 

 

 

 

Term of Reference

Functional Exercise Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Public Health Emergency/ PHE)

 di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Kabupaten Maros

Selasa – Jumat, 22-25 Agustus 2023

  Pengantar

Public Health Emergencies of International Concern (PHEIC) didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai kejadian luar biasa yang ditetapkan karena memiliki risiko kesehatan masyarakat ke negara lain melalui penyebaran penyakit secara internasional dan berpotensi memerlukan tanggapan internasional yang terkoordinasi. Sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat dalam mempersiapkan dan menyikapi penyelenggaraan PHEIC. Latihan demi latihan untuk mendapatkan masukan untuk kesiapsiagaan dan respons terbaik bagi Indonesia sangat dibutuhkan. Latihan fungsional dalam kesiapsiagaan dan respons PHEIC juga memiliki implikasi internasional, mengingat lokasi dan konektivitas yang strategis di Indonesia, kesiapannya untuk PHEIC tidak hanya memengaruhi keamanan kesehatan nasional tetapi juga regional dan global.

Latihan fungsional atau juga dikenal sebagai CPX (command post exercise) atau gladi posko memainkan peran yang sangat diperlukan dalam kesiapsiagaan dan respons terhadap PHEIC. Latihan fungsional dirancang untuk mengevaluasi kemampuan, menilai rencana dan prosedur, meningkatkan koordinasi, mengidentifikasi kesenjangan, dan menguji sistem dalam lingkungan stres tinggi yang realistis tetapi tetap disimulasikan. CPX mencerminkan keadaan darurat dan memberikan kesempatan terstruktur bagi peserta untuk mempraktikkan pemecahan masalah dan menilai kerja sama antarlembaga dan berbagi informasi lainnya.

Dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki kerentanan yang tinggi baik terhadap bencana alam maupun wabah penyakit, seperti pandemi COVID-19, flu burung, dan lainnya, maka latihan fungsional menjadi sangat penting. Latihan fungsional memungkinkan para peserta yang berasal dari stakeholder dan berasal dari lintas sektor mempraktikkan fungsi koordinasi untuk perawatan kesehatan dan darurat, serta pembuat keputusan, untuk memahami tantangan logistik, operasional, dan pengambilan keputusan yang dimungkinkan muncul karena situasi kedaruratan kesehatan masyarakat selama latihan berlangsung.

Meski demikian, latihan fungsional belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam kerangka kesiapsiagaan darurat kesehatan di daerah di Indonesia. Keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga terlatih, dan kesenjangan dalam koordinasi antar lintas sektor dan tingkatan pemerintahan merupakan beberapa tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, merupakan kelanjutan dari peningkatan kapasitas daerah dalam penanganan dan operasionalisasi PHEOC di Provinsi Sulawesi Selatan yang difasilitasi oleh PKMK FK-KMK UGM bekerjasama dengan CDC, maka kegiatan latihan fungsional PHE ini akan direkam dan didokumentasikan untuk menjadi contoh bagi Dinas Kesehatan daerah untuk melakukan latihan rutin kedepannya, serta perbaikan dokumen PHEOC ataupun SOP-SOP terkait bencana dan penanganan PHE disektor kesehatan.

  Tujuan Kegiatan

Functional exercise ini bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi SOP Dinkes disaster plan di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros dan Kota Makassar untuk menghadapi bencana dengan pendekatan all-hazard.

Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk:

  1. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi untuk mengelola krisis kesehatan dan potensi eskalasi menjadi bencana di Provinsi Sulawesi Selatan: salah satunya melalui simulasi skenario PHEIC secara real-time, latihan ini mendorong koordinasi dan komunikasi yang lebih baik di antara berbagai pemangku kepentingan
  2. Identifikasi kebutuhan pelatihan dan kesenjangan sumber daya dengan melakukan latihan fungsional, pemangku kepentingan dapat menentukan kesenjangan baik di dalam sumber daya, infrastruktur, dan pelatihan personel yang dapat menghambat respons efektif terhadap potensi terjadinya krisis kesehatan
  3. Sebagai best practice untuk daerah lain : kegiatan akan didokumentasikan, TOR akan diupload sebagai referensi dan menjadi contoh bagi daerah lain untuk melaksanakan pelatihan.

Gambaran kegiatan

  1. Selasa, 22 Agustus 2023
    Tim PKMK FK-KMK UGM bersama dengan panitia dari masing-masing Dinas Kesehatan akan melakukan persiapan kebutuhan dan koordinasi terkait teknis pelaksanaan Functional Exercise.
  2. Rabu, 24 Agustus 2023
    Pelaksanaan functional exercise sesi akademik dan pengenalan teknis dan tata tertib (ground rules) pelaksanaan Functional Exercise.
  3. Kamis, 24 Agustus 2023
    Pelaksanaan functional exercise.
  4. Jumat, 25 Agustus 2023
    Pemain terpilih, evaluator dan tim penyusun dokumen dinkes disaster plan masing-masing dinas kesehatan melakuan evaluasi hasil pelaksanaan functional exercise hari ketiga dan kemudian melakukan revisi dokumen dinkes disaster plan di tempat didampingi tim PKMK FK-KMK UGM

   Waktu dan Tempat

Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Hari/Tanggal : Selasa s/d Jumat / 22-25 Agustus 2023
Pukul : 08.00 – 16.30 WITA
Tempat : Hotel Four Point Makassar

 Peserta

Keterangan Lembaga/Nama

Panitia Lokal
Mengikuti kegiatan tanggal 22 s/d 25 Agustus

  1. A.Akhirulla,  Amd.Kom
  2. Andi Alpian, S.Si., Apt., M.Kes.
  3. Nur Syamsul, SKM., M.Kes
  4. Hj. Rusmawatiah, SKM, M.Kes.
  5. Vensiana K Lebang, SKM., M.Kes
  6. Kurniaty Idris, SKM
  7. Muhajirah Nursin, SKM, M.Kes.
  8. Fajar Qadri, S.Kep.,Ns

Evaluator
Mengikuti kegiatan tanggal 23 s/d 25 Agustus

  1. Hasan Rahim, S.Kep.,Ns.,MARS.
  2. Zakiah Darajat, SKM., M.Kes., MH
  3. Dinkes Provinsi
  4. BPBD
  5. PKK Kemenkes

Observer
Mengikuti kegiatan tanggal 23 dan 24 Agustus

  1. Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia
  2. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
  3. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin
  4. Ikatan Dokter Indonesia
  5. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Prov. Sulawesi Selatan
  6. Persatuan Perawat Nasional Indonesia Prov. Sulawesi Selatan
  7. Persatuan Ahli Epidemiologi Indonesia Prov. Sulawesi Selatan
  8. Center for Disease Control and Prevention (CDC)

Pemain
Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan

Mengikuti kegiatan tanggal 23 dan 24 Agustus

  1. Kepala Dinas Kesehatan
  2. Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan : 2 orang
  3. Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan : 2 orang
  4. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Hukum Dinas Kesehatan : 2 orang
  5. Bidang Sumber Daya Kesehatan : 2 orang
  6. Sub Bagian Program dan Perencanaan Dinas Kesehatan : 1 orang
  7. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja Dinas Kesehatan : 1 orang
  8. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan : 1 orang
  9. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan JKN Dinas Kesehatan : 1 orang
  10. Tim Gerak Cepat (TGC) : 2 orang

Pemain
Dinkes Kab. Maros

Mengikuti kegiatan tanggal 23 dan 24 Agustus

  1. Kepala Dinas Kesehatan
  2. Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan : 2 orang
  3. Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan : 2 orang
  4. Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan : 1 orang
  5. Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan : 1 orang
  6. Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan : 1 orang
  7. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja : 1 orang
  8. Sub Koordinator Promosi Kesehatan : 1 orang

Pemain
Dinkes Kota Makassar

Mengikuti kegiatan tanggal 23 dan 24 Agustus

  1. Kepala Dinas Kesehatan
  2. Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan : 2 orang
  3. Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan : 2 orang
  4. Bidang Bagian Umum Dinas Kesehatan: 1 orang
  5. Bagian Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan : 1 orang
  6. Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan : 1 orang
  7. Bagian Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja Dinas Kesehatan : 1 orang
  8. Bidang Kesehatan Masyarakat Bagian Promosi Kesehatan : 1 orang

Pemain
Lintas Sektor

Mengikuti kegiatan tanggal 23 dan 24 Agustus

  1. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Maros : 2 orang
  2. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Makassar : 2 orang
  3. Puskesmas Mandai terdiri dari :
    • Petugas Laboratorium : 1 orang
    • Tim Gerak Cepat (TGC) : 2 orang
  4. Puskesmas Tabaringan terdiri dari :
    • Petugas Laboratorium : 1 orang
    • Tim Gerak Cepat (TGC) : 2 orang
  5. Pusat Krisis Regional Sulawesi Selatan : 2 orang
  6. Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) EMT Pusat Krisis Kesehatan Sulawesi Selatan : 6 orang
  7. RS AU Doddy Sarjoto : 2 orang
  8. RS Jalla Amari : 1 orang
  9. RSUD Kota Makassar : 1 orang
  10. BPBD Provinsi Sulawesi Selatan : 1 orang
  11. Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan : 1 orang
  12. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar : 1 orang
  13. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) : 1 orang
  14. BPBD Kota Makassar : 1 orang
  15. BPBD Kab. Maros : 1 orang

 

Agenda

Waktu Kegiatan/Materi Keterangan
Hari I : Persiapan   |  Selasa, 22 Agustus 2023
08.00 – 09.00 Registrasi  
09.00 – 10.00 Pengembangan Skenario Functional Exercise PKMK FK-KMK UGM dan Panitia Lokal
11.00 – 12.00 Final Check Peserta PKMK FK-KMK UGM dan Panitia Lokal
12.00 – 13.00 ISHOMA  
13.00 – 16.00 Final Check Logistik dan Perlengkapan PKMK FK-KMK UGM dan Panitia Lokal
16.00 Pengarahan untuk pertemuan hari-2  

Hari II : Academic Session dan Pengenalan Peran
Rabu, 23 Agustus 2023

08.00 – 08.30 Registrasi  
08.30 – 09.00 Pembukaan dan Pengantar Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan dan PKMK FK-KMK UGM
09.00 – 10.00 Penyampaian materi refreshment terkait peran PHEOC saat pra-bencana, bencana dan pasca-bencana PKMK FK-KMK UGM
10.00 – 10.15 Coffee Break  
10.15 – 11.00 Pengenalan Functional Exercise: Tujuan, Gambaran Kegiatan dan Manfaat PKMK FK-KMK UGM
11.00 – 12.00 Review Dokumen Dinkes Disaster Plan khususnya SOP yang akan diuji PKMK FK-KMK UGM
12.00 – 13.00 ISHOMA  
13.00 – 14.30

Kelompok 1:

Peran evaluator dan observer selama Functional Exercise

Kelompok 2:

Gladi bersih kegiatan functional exercise

PKMK FK-KMK UGM dan Panitia Lokal dan Peserta
14.30 – 15.00 Coffee Break  
15.00 – 16.00

Kelompok 1:

Peran evaluator dan observer selama Functional Exercise

Kelompok 2:

Gladi bersih kegiatan functional exercise

PKMK FK-KMK UGM dan Panitia Lokal dan Peserta
16.00 Pengarahan hari-3  

Hari III : Functional Exercise
Kamis, 24 Agustus 2023

08.00 – 09.30 Briefing dan Persiapan Final

PKMK FK-KMK UGM
Panitia Lokal dan Peserta

09.30 – 09.45 Coffee Break  
09.45 – 12.00 Sesi pertama Functional Exercise Peserta
12.00 – 13.00 ISHOMA  
13.00 – 14.30 Sesi kedua Functional Exercise Peserta
14.30 – 14.45 Coffee Break  
14.45 – 16.15 Sesi ketiga Functional Exercise Peserta
16.15 Pesan dan Kesan dan Rencana Tindak Lanjut Peserta

Hari IV : Debriefing, Evaluasi dan Penutupan
Jumat, 25 Agustus 2024

08.00 – 09.30 Debriefing dan Feedback dan Kegiatan Functinal Exercise Peserta
09.30 – 09.45 Coffee Break  
09.45 – 11.00 Diskusi Kelompok: Refleksi, Pembelajaran dan Future Direction Peserta
11.00 – 12.00 Presentasi hasil diskusi kelompok Peserta
12.00 – 13.00 ISHOMA  
13.00 – 15.00 Revisi SOP (masing-masing Dinkes)  
15.00 – 15.15 Coffee Break  
15.15 – 16.00 Rencana Tindak lanjut Kesiapsiagaan bencana melibatkan PHEOC local ke depannya  
16.00 Penutupan  

 

 

 

 

 

 

Reportase

Pleno 4

Evidence based policy making dalam pencegahan zoonosis tingkat provinsi

10 Agustus 2023

zoonosis 2 300

dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB) menyampaikan materi evidence based policy making dalam pencegahan zoonosis tingkat provinsi. Penyakit zoonosis pada manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak 1989, pulau Sumbawa telah teridentifikasi sebagai daerah endemis antraks. Pada 2019, tercatat adanya kasus rabies di pulau Sumbawa. Pada 2016, telah ditemukan kasus positif Leptospirosis pada tikus di Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Barat. 

Pengendalian zoonosis pada manusia di Provinsi NTB, beberapa tujuan pengendalian diantaranya reduksi dan eliminasi, mencegah penularan dan kematian, mencegah/membatasi/menanggulangi kejadian luar biasa zoonosis. sasaran dari upaya pengendalian zoonosis pada manusia terdapat tiga aspek utama diantaranya pengambilan kebijakan, tenaga kesehatan dan masyarakat.

Pengendalian dan penanggulangan zoonosis pada manusia melibatkan berbagai strategi yang komprehensif dan terintegrasi. terdapat sembilan strategi yang umum diterapkan yaitu penguatan surveilans zoonosis berbagai laboratorium, penguatan tatalaksana sesuai standar, peningkatan sistem kewaspadaan dini dan respon cepat penanggulangan KLB, pengendalian faktor risiko secara terpadu lintas program dan lintas sektor, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, penyediaan logistik sesuai kebutuhan, dukungan regulasi untuk penguatan pelaksanaan program, penelitian dan pengembangan zoonosis, pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan semua unsur seperti dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, Organisasi profesi dan pihak lainnya.

Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menerbitkan sejumlah kebijakan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis. terdapat dua SK penting yang diterbitkan pada 20219, Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 447-467 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komisi dan Sekretariat Komisi daerah Pengendalian Zoonosis Provinsi NTB Tahun 2019. Surat Keputusan Gubernur NTB No.360-544 Tahun 2019 tentang Penetapan Bencana Non Alam KLB Rabies di Pulau Sumbawa  Tahun 2019.

Beberapa kebijakan pemerintah daerah dalam penetapan kebijakan luar biasa rabies berupa surat Keputusan Bupati Dompu No. 441.7/72/Dikes/2019, surat Keputusan Bupati Bima No. 188.45/371/06.20 Tahun 2019, surat Keputusan Walikota Bima No. tahun 2019, surat Keputusan Bupati Sumbawa No. 36 tahun 2019, surat keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 188.4.45.423 tahun 2022, Kabupaten Sumbawa Barat merupakan kabupaten di pulau Sumbawa dengan status KLB terbaru.

Upaya yang dilakukan Oleh Provinsi NTB dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis,  diantaranya pembentukan Kader Siaga Rabies (KASIRA) di setiap desa di kabupaten pulau Sumbawa kerjasama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peningkatan SDM tenaga kesehatan dalam tatalaksana rabies Distribusi logistik Vaksin Anti rabies dan Serum Anti Rabies ke Kabupaten/Kota. Edukasi masyarakat melalui media sosial.

Dukungan kerjasama WHO dengan pemerintah daerah dalam pencegahan zoonosis dr. Endang Widuri Wulandari M.Epid (WHO Indonesia). Pendekatan One Health bertujuan untuk secara berkelanjutan menyeimbangkan dan mengoptimalkan kesehatan manusia, hewan, ekosistem, dan lingkungan yang lebih luas, memobilisasi berbagai sektor, disiplin ilmu dan komunitas untuk bekerja sama untuk mendorong kesejahteraan dan mengatasi ancaman terhadap kesehatan dan ekosistem. One Health Joint Plan of Action memiliki beberapa aspek penting dalam rangka mengatasi masalah kesehatan masyarakat yang kompleks dan saling terkait. beberapa elemen yang saling keterkaitan diantaranya sistem kesehatan, zoonosis baru atau muncul kembali menjadi epidemi dan pandemi.

Pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan One Health Inpres Nomor 4 Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Bar. Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/ kota.

Reporter: Indra Komala R. N., MPH