Learn, Connect, Growth | Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Indonesia

agenda

2jul

29-30 Juni 2021

Reporter: Andriani Yulianti (Peneliti PKMK FK KMK UGM)

Jakarta, Sosialisasi dan diseminasi konsep pelayanan kesehatan terintegrasi di FKTP telah dilaksanakan dengan metode gabungan antara daring dan luring pada tanggal 29-30 Juni 2021, menghadirkan peserta yang berasal Lingkup Kementerian Kesehatan yakni dari (Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Tradisional, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Kesehatan Keluarga, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Pencegahan dan Pengendalian Penyakil Menular Langsung, Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber daya dan Pelayanan Kesehatan), dan Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia, Ketua Asosiasi Klinik Indonesia, Pengurus Besar IDI, Perhimpunan dokter Umum Indonesia, WHO Perwakilan Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Provinsi Bali, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara.

Pertemuan ini merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggrakan atas kerjasama Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer (PKP) Kementerian Kesehatan dan Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan (PKMK FK KMK UGM) yang didukung oleh WHO Indonesia. Sejak Maret s/d Juni 2021, tim PKMK FK KMK, PKP dan WHO Indonesia telah rutin menyelenggarakan pertemuan membahas dokumen konsep dan rencana penerapan pelayanan terintegrasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk meningkatkan mutu layanan primer di Indonesia, sesuai dengan konsep integrasi pelayanan kesehatan yang diperkenalkan oleh WHO, yakni pelayanan kesehatan dikatakan terintegrasi bila pelayanan kesehatan dapat merespon kebutuhan individu dan populasi melalui inovasi program kesehatan berkualitas dan komprehensif (mencakup promosi kesehatan, pencegahan penyakit, diagnosis, pengobatan, penatalaksanaan penyakit, rehabilitasi, dan perawatan paliatif) oleh tim multidisiplin yang bekerja bersama-sama dalam sebuah sistem yang saling mendukung.

Bersama dengan Dr. dr Hanevi Djasri, MARS, FISQua dan tim PKMK FKKMK UGM, serta konsultan dari Kementerian Kesehatan yakni Prof. Dr. dr. Akmal Taher, serta tim PKP telah berupaya menuangkan konsep integrasi pelayanan kesehatan yakni sebuah konsep pelayanan kesehatan terintegrasi yang diberi nama Integrated Quality Care (IQ Care). IQ Care nantinya tidak hanya menjadi acuan untuk penerapan layanan kesehatan terintegrasi, namun lebih jauh lagi diharapkan dapat menjadi pedoman transformasi layanan di FKTP untuk mendukung UHC di Indonesia, Konsep IQ Care dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

2jul 1

Konsep ini dapat dijalankan dengan ada penguatan komitmen dan pengembangan sistem untuk menciptakan enabling environment demi terciptanya integrasi Pelayanan kesehatan dimulai dari regulasi, pembiayaan, tata kelola, sumber data hingga sistem informasi kesehatan mencakup penggunaan teknologi, berbagi data dan informasi, dan pengambilan keputusan.

Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan jejaring fungsional di tingkat FKTP, dimana Jejaring fungsional ini diharapkan dapat mempromosikan kolaborasi diantara FKTP yang terdiri dari berbagai organisasi pelayanan kesehatan baik publik dan private/swasta (Puskesmas, klinik swasta, dokter praktek mandiri, bidan praktek, dan praktek tenaga profesional kesehatan lainnya) dengan program kesehatan yang komprehensif (Usaha Kesehatan Perorangan (UKP), Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM), program kesehatan prioritas, pencegahan dan pengendalian penyakit/wabah, dsb) serta lintas sektor (Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dsb).

Kolaborasi di atas diharapkan mampu menyediakan layanan yang komprehensif dimana semua pihak yang terlibat bertanggung jawab secara bersama-sama untuk pelayanan yang lebih baik di wilayahnya. Kolaborasi bisa dilakukan dengan berbagai cara baik melalui MOU, perjanjian kerjasama, penandatanganan komitmen pelayanan, dsb.

Untuk mendukung hal tersebut, rerdapat Kolaborasi tenaga profesional dan non-profesional kesehatan, dengan menyediakan layanan kesehatan berbasis tim multidisiplin yang terdiri dari berbagai profesi profesional kesehatan termasuk dokter, perawat, bidan, sanitarian, tenaga gizi, laboratorium, apoteker dan non-profesional kesehatan termasuk kader, relawan, pekerja sosial dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Serta, Integrasi pelayanan klinis dengan konsep care pathway yang merupakan detail intervensi pelayanan kesehatan mulai dari preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, sampai dengan paliatif untuk masalah kesehatan tertentu yang mencakup interaksi antara pasien/populasi dengan profesional kesehatan tertentu sesuai dengan spesialisasinya dalam jenis layanan yang diberikan.

Ketika komponen di atas dilakukan dengan baik maka akan tersedia pelayanan kesehatan dengan konsep person-centered care yang berfokus kepada pasien dan keluarga dengan lebih banyak melibatkan mereka dalam perencanaan, edukasi dan promosi, dan pengambilan keputusan untuk intervensi layanan kesehatan yang mereka terima. Paradigma ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dari keluarga, dan komunitas untuk memberikan dukungan perawatan yang dibutuhkan oleh pasien dan mempromosikan self-care untuk masalah kesehatan kronis yang membutuhkan intervensi jangka panjang.

dr.Upik Rukmini, MKM dalam paparannya menegaskan bahwa tahun 2021 ini merupakan masa untuk menguji coba konsep yang sudah dikembangkan, sehingga kegiatan uji coba IQ-Care yang dilaksanakan sebatas memanage kolaborasi dan integrasi dengan mengeluarkan pedoman yang bisa menjadi acuan semua pihak. Kondisi saat ini tentu banyak yang belum mendukung terjadinya integrasi dan kolabirasi baik dari sisi regulasi, sistem infomasi dll, namun tantangan yang ada akan menjadi rekomendasi yang baik untuk dapat menyempurnakan konsep yang ada sehingga dapat di implementasikan dengan baik pada tahun- tahun mendatang (Roadmap 2024 dapat diimplementasikan secara nasional).

Prof. Dr. dr. Akmal Taher juga menekankan bahwa yang di integrasikan bukanlah integrasi secara struktur, struktur fasyankes saat ini tetap, namun yang di integrasikan adalah fungsinya yakni integrasi fungsional, artinya baik fasyankes pemerintah dan swasta maupun berbasis komunitas coba diintegrasikan fungsi-fungsi layanannya sehingga terjadi kolaborasi yang mampu menyediakan layanan yang komprehensif, dimana semua pihak yang terlibat bertanggung jawab secara bersama-sama untuk pelayanan yang lebih baik di wilayahnya.

Di akhir acara, tim PKMK UGM memaparkan tahapa uji coba yang akan dilaksanakan selama 3 bulan ke depan, yakni periode Juli s/d September 2021 yakni:

  1. Sosialisasi konsep IQ Care dan rencana uji coba di tingkat Kabupaten/Kota
  2. Pembentukan jaringan fungsional di tingkat FKTP
  3. Pengumpulan data kuantitatif yang terkait dengan layanan integrasi TB, DM, dan kehamilan
  4. Prioritisasi masalah (bagaimana pelayanan TB, DM, dan kehamilan di masing-masing FKTP serta tantangannya)
  5. Pengembangan care pathway
  6. Pembentukan muldisciplinary team (kolaborasi interprofesional)
  7. Pengembangan rencana monitoring bersama Dinkes Kabupaten/Kota
  8. Evaluasi implementasi uji coba

Kegiatan selama 2 hari ditutup dengan adanya komitmen dari 2 kabupaten yang akan menjadi wilayah uji coba yakni Kabupaten Badung di Provinsi Bali dan Kota Cimahi di Provinsi Jawa Barat, kedua wilayah tersebut telah memetakan kecamatan dan fasilitas layanan Kesehatan yang akan menjadi wilayah uji coba.

 

 

Akan dilaksanakan pada : 15:00 – 16:30 Central European Time (CET),
Friday 5 March 2021.

Keselamatan pasien telah menjadi salah satu komponen fundamental untuk mencapai Cakupan Kesehatan Universal. Di bawah lingkungan kompleks sistem kesehatan saat ini, sistem pelaporan dan pembelajaran insiden keselamatan pasien memainkan peran kunci dalam menemukan insiden keselamatan pasien, mengidentifikasi penyebab bahaya, dan mempelajari pendekatan untuk meningkatkan praktik guna memberikan pelayanan pasien yang lebih aman. WHO merilis tiga dokumen kunci tentang pelaporan insiden dan sistem pembelajaran - draft pedoman WHO untuk pelaporan kejadian tidak diharapkan dan sistem pembelajaran (2005), kerangka konseptual untuk klasifikasi internasional untuk keselamatan pasien (2009), dan model informasi minimum untuk keselamatan pasien ( 2016) - untuk mendukung desain, penerapan, dan pengelolaan pelaporan insiden keselamatan pasien dan sistem pembelajaran.

WHO baru-baru ini mempublikasikan, "Sistem pelaporan dan pembelajaran insiden keselamatan pasien: laporan dan panduan teknis" yang merupakan paket komprehensif untuk memberikan panduan teknis tentang alat penilaian mandiri. Panduan ini menguraikan kekuatan dan tantangan saat ini dalam sistem dan panduan praktis untuk membuat sistem lebih dapat berfungsi di semua pengaturan yang ada. Webinar ini akan menyajikan ikhtisar panduan teknis, dan pengalaman negara tentang bagaimana menerapkan dan mengelola pelaporan insiden keselamatan pasien dan sistem pembelajaran. Seri webinar ini juga terbuka untuk semua orang yang tertarik dengan keselamatan pasien.

Selengkapnya

 

Annual Scientific Meeting FK-KMK UGM

Dalam rangka menyemarakkan DIES NATALIS KE-75 dan LUSTRUM KE-XV FK-KMK UGM, Kagamadok dan Academic Health System akan menyelenggarakan Webinar Acara Puncak Annual Scientific Meeting (ASM) dengan mengusung tema “Koordinasi dan Inovasi di masa Pandemi untuk Indonesia Maju” pada:

Hari = Sabtu, 6 Maret 2021
Pukul = 08.30-15.30 WIB


Link pendaftaran: bit.ly/registASM2021 

Peserta tidak dipungut biaya. Bagi yang menghendaki sertifikat dengar besar SKP (4 SKP IDI, 2 SKP IAKMI, 1 SKP PERSAGI & I 1 SKP PPNI) dapat mendaftarkan dengan biaya Rp 100.000.

Pembayaran melalui Bank BRI No Rek: 0029-01-001966-56-6 KAGAMA KEDOKTERAN.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi contact person:
Bena (WA 085726267616)
Nanik (WA 085743418425)

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

--
Salam,
Panitia Puncak ASM 2021

 

 

 

Reporter: Andriani Yulianti, SE, MPH (Peneliti Divisi Mutu PKMK FKKMK UGM)

PKMK-Yogyakarta, telah menyelenggarakan seminar online “Upaya Peningkatan Mutu Surveilans Penyakit di Masa Pandemi: Tantangan dan Harapan” yang telah diselenggarakan pada tanggal 4 Februari 2021, membahas upaya peningkatan mutu pelaksanaan surveilans dari tinjauan ideal dari perspektif akademik dan melihat kemungkinannya untuk dikembangkan di Indonesia serta memperkenalkan secara singkat program Improving Quality of Disease Preparedness, Surveillance and Response In Indonesia (INSPIRASI) 2020–2025 agar mendapatkan gambaran input program dari para stakeholders di Provinsi/daerah.

Hadir sebagai narasumber dalam pertemuan tersebut yakni dr. Riris Andono Ahmad, MPH, PhD (Peneliti di Pusat Kedokteran Tropis FKKMK UGM), dr. Guardian Yoki Sanjaya, MHlthInfo (Peneliti Sistem Informasi Kesehatan di FKKMK UGM), Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua (Peneliti di PKMK FKKMK UGM), drh. Endang Burni Prasetyowati, M.Kes (Kepala Subdirektorat Surveilans–Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemkes R.I) dr. H. Muhammad Ichsan Mustari, MHM (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan), dan drh. Berty Murtiningsih, M.Kes (Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta). Bertindak sebagai moderator yakni tiga peneliti dari PKMK FK KMK UGM yaitu dr. Hardhantyo MPH, Ph.D., dr. Bernadeta Rachela., dr. I Wayan Cahyadi Surya.

Dr. Hanevi membuka kegiatan seminar dengan mengajak semua peserta agar dapat berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan INSPIRASI karena program yang dijalankan bukanlah program yang kaku tetapi sangat fleksible dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan bersama, baik di level Nasional, maupun di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun tujuan kegiatan INSPIRASI diharapkan mampu memperkuat sistem surveilans di Indonesia dengan meningkatkan kapasitas Kemenkes Indonesia dalam mendeteksi, mencegah, menanggapi ancaman kesehatan masyarakat di 4 area teknis yakni real time surveilance, reporting dan respon pada area preparedness and emergency operational centers.

Selanjutnya, disampaikan oleh dr. Riris Andono Ahmad mengenai respon epidemiolog, yakni bagaimana sistem yang baik bisa digunakan untuk mengendalikan penyakit bahkan mencegah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang besar dan seharusnya ketika punya sistem yang baik maka dapat mencegah KLB masuk dalam populasi. Sehingga, dibutuhkan respon cepat dan terencana karena tanpa melakukan respon cepat terencana, akan susah menurunkan kasus.

Dr. Riris juga menyampaikan tantangan yang peru dipecahkan dalam sistem survailans di Indonesia yakni tentu saja tidak bisa menghindari platform pengambilan data yang berbeda, karena tiap platform terkadang meminta data yang sama dengan sistem rekaman yang sama-sama manualnya, sehingga petugas di lapangan melakukan hal yang sama dengan platform yang berbeda dengan detil yang sama besarnya juga. Apalagi kemudian ada survailans lain yang hampir menggunakan data yang sama, tentunya hal ini bisa disikapi apabila memiliki Interoperabilitas yang baik antara platform yang ada.

Pernyataan di atas diperkuat oleh pembicara selanjutnya yakni dr Guardian Sanjaya yang menekankan perlunya interoperabilitas dalam surveilans diantaranya; melibatkan berbagai stakeholders (fasilitas kesehatan, laboratorium, dinas kesehatan, kementrian kesehatan dan masyarakat); berbagai sistem informasi dikembangkan untuk pelayanan di faskes, kontak tracing penyakit di masyarakat, pelaporan di Dinas dan Kementerian, self-screening oleh masyarakat dan sebagainya; berbagai developer, vendor dan organisasi kesehatan mengembangkan sistem informasi untuk berbagai process tersebut; permasalahan duplikasi data, integrasi data, kelengkapan data, analisis data; serta bagaimana interoperabilitas dapat meningkatkan kualitas survaillans penyakit, terutama pada upaya keselamatan populasi.

drh. Endang Burni Prasetyowati, M.Kes selaku Kepala Subdirektorat Surveilans Kemkes sangat mendukung program INSPIRASI, seperti yang tertuang dalam tujuan pertama yakni memperkuat analisis data survailans yang ada dan tentunya sangat terkait erat dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, karena ternyata yang memiliki latar belakang pendidikan SKM Epidemiologi hanya ada sekitar 11 ribuan orag saja, dan itu tersebar di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Puskesmas, sehingga memerlukan peningkatan, baik secara kualitas dan kuantitasnya dari sisi tenaga yang siap pakai serta dapat melakukan advokasi ke pimpinan daerah berdasarkan evidance base. Dr Endang juga menyampaikan bahwa sistem informasi satu data menjadi cita-cita bersama, dan mendukung sekali adanya interoperablitas data sehingga dapat memiliki satu aplikasi untuk melihat semua permasalahan kesehatan di Indonesia.

Sebagai penutup, dr Hanevi menyampaikan bahwa selama diskusi berlangsung telah memberikan ide baru terutama berbagai macam masalah teknis surveilance dan cara menyelesaikannya, sehingga tidak hanya masalah namun juga solusi, dan akan didukung oleh program INSPIRASI yang cukup fleksible menetapkan kegiatan apa saja yang akan dikerjakan dan akan diseminasikan secara nasional. Setelah kegiatan ini, dr hanevi berharap agar tetap terjalin komunikasi dengan peserta yang sudah tergabung sebanyak kurang lebih 250 orang, dengan mengakses kegiatan di website: mutupelayanankesehatan.net dan akan dihubungi secara periodik untuk memberikan info kegiatan yang akan diselenggarakan dan berharap semua peserta tetap berpartisipasi secara aktif.

Materi dan video selengkapnya dapat di akses pada link berikut

klik disini