Kebijakan Pajak Minuman Berpemanis: Apakah Efektif Mendorong Pola Hidup Sehat?
Pajak minuman berpemanis semakin banyak diterapkan di berbagai negara sebagai respon terhadap tingginya beban penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular. Review artikel oleh Kiesel, Lang, dan Sexton (2023) menelaah secara kritis apakah trend baru pajak minuman berpemanis dapat mencapai tujuan kebijakan kesehatan. Kiesel, Lang, dan Sexton (2023) menempatkan bukti empiris dalam konteks perilaku konsumen modern dan dinamika rantai pasok industri pangan. Pada kenyataannya, pajak minuman berpemanis secara sistematis tidak terbukti kuat bahwa mendorong perubahan perilaku konsumsi ke minuman yang lebih sehat. Pajak tersebut juga tidak terbukti menurunkan konsumsi minuman berpemanis secara keseluruhan. |
Reportase Outlook Kebijakan dan Implementasi Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan di Indonesia Tahun 2026
Kegiatan diselenggarakan oleh Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM pada Selasa (13/1/2026). Kegiatan ini menghadirkan akademisi, praktisi kesehatan, dan perwakilan pemerintah untuk mendiskusikan arah kebijakan serta tantangan implementasi manajemen mutu pelayanan kesehatan nasional pada 2026. Acara dipandu oleh moderator Tri Yatmi, S.Kep., Ns., M.N.Sc. dengan MC Salwa Nada, S.Kep., Ns. Paparan pertama dibuka oleh dr. M. Hardhantyo, MPH, Ph.D. yang mengulas mengenai tantangan pelaksanaan kebijakan dan manajemen mutu pelayanan kesehatan sepanjang 2025. Tantangan utama yang disoroti meliputi eliminasi tuberkulosis (TB), capaian Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan pergeseran tren penyebab kematian terkini dengan dominasi penyakit tidak menular (PTM) khususnya hipertensi. |
“Frailty” sebagai Tantangan Baru Pelayanan Kesehatan pada HIV Lansia
Saat ini, usia harapan hidup orang dengan HIV (ODH) pada lansia telah meningkat karena adanya inovasi pengobatan terapi antiretroviral kombinasi (cART). Rata-rata usia harapan hidup lansia ODH diketahui hampir sama dengan rata-rata harapan hidup populasi umum. Namun, capaian tersebut diiringi dengan adanya tantangan berupa munculnya penyakit penuaan dini dan sindrom geriatri terutama frailty atau kerapuhan. Frailty pada lansia ODH ditandai oleh penurunan fungsi fisiologis pada sistem imun, metabolik, dan muskuloskeletal yang menyebabkan peningkatan rawat inap dan penurunan fungsi motorik. Bukti menunjukkan bahwa frailty muncul 5 –10 tahun lebih awal pada lansia ODH dibanding populasi umum. Hal ini dipengaruhi oleh inflamasi kronis, immunosenescence, dan riwayat kontrol HIV yang tidak optimal di masa lalu. Berdasarkan tantangan yang terjadi, manajemen klinis yang baik diperlukan sebagai solusi untuk mengoptimalkan pengobatan lansia ODH. |
Peran Intervensi Kesehatan Berbasis Komunitas dalam Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular di Indonesia
Penyakit tidak menular (PTM) seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker merupakan tantangan utama sistem kesehatan di Indonesia yang masih terus berlanjut hingga saat ini. Intervensi kesehatan berbasis komunitas diketahui memiliki peran penting dalam meningkatkan deteksi dini PTM masyarakat di Indonesia. Hasil penelitian berbasis data nasional yang ditulis oleh Sujarwoto dan Maharani (2022) memberikan bukti empiris mengenai kontribusi nyata pendekatan komunitas terhadap pelayanan kesehatan preventif. Kontribusi nyata pendekatan komunitas terhadap pelayanan kesehatan preventif khususnya banyak dilakukan dalam kegiatan Posbindu PTM dan Posyandu Lansia. |
Back in 2017, the EU enshrined “timely access to affordable, preventive and curative health care of good quality” in the European Pillar of Social Rights. Since then, the COVID-19 pandemic has brought home quite how vital quality healthcare is to our individual and collective wellbeing. Universal public healthcare is not a luxury, it is a cornerstone of our social market economies in which everyone has the right to live a long and healthy life.
The quality of services provided currently in general by both the public and private healthcare facilities in Bangladesh is certainly not beyond questions. This has been a cause for concern even at the policy level. High level deliberations have failed to create a consensus on how to develop a feasible regulatory mechanism or framework or more specifically create a set of standards or benchmark parameters to adhere to.
Pemerintah akan mulai mengimplementasikan perubahan kelas layanan peserta mandiri BPJS Kesehatan dari kelas 1-3 menjadi kelas standar secara bertahap mulai tahun ini. Kelas standar akan mulai berlaku di rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan pada tahun ini dan diimplementasikan secara penuh di seluruh rumah sakit rujukan BPJS Kesehatan pada 2024.
Ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Tulungagung, dr Abu Mardah mengatakan, pihaknya berupaya mengontrol beberapa kasus yang terjadi dengan tujuan meningkatkan kendali biaya, terutama di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).
Website Lain Pkmk Fk Ugm |
Website Terkait |
|
|
|
