Editorial, Senin 21 April 2014

Melejitkan Mutu Pelayanan Kesehatan di Indonesia dengan Penetapan Standar Tertinggi

edi-7apr

Minggu lalu, pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN) telah memasuki 100 hari dan mutu pelayanan kesehatan menjadi sorotan berbagai pihak. Kendali mutu pelayanan dirasakan harus diperbaiki agar masyarakat mendapat pelayanan yang prima. Masalah yang masih menjadi kendala adalah sebaran peserta terdaftar di fasilitas pelayanan kesehatan primer belum merata. Masih ada puskesmas atau klinik yang pesertanya banyak, sementara tenaga dokternya hanya satu. Ada pula puskesmas yang pesertanya sangat sedikit. Hal ini akan sangat mempengaruhi mutu layanan yang diterima peserta (Kompas.com)

Read More

Artikel

Escape Velocity: Batas Kecepatan Minimal untuk Keluar dari Orbit Mutu Biasa-Biasa Saja

art-7apr Maureen Bisognano, President and CEO Institute for Healthcare Improvement dari USA menggunakan istilah "Escape Velocity" untuk menggambarkan upaya yang diperlukan agar tingkat mutu pelayanan kesehatan dapat melejit tinggi tidak hanya sekedar naik secara bertahap. Istilah tersebut diambil dari penerbangan roket di luar angksa, yaitu batas kecepatan yang dibutuhkan sebuah roket untuk dapat keluar dari orbitnya.

More


Perubahan Mental Model Upaya Peningkatan Mutu: Dari Tahun 1980an ke Tahun 2020an

Maureen Bisognano, President and CEO Institute for Healthcare Improvement dari USA mengingatkan bahwa para pemimpin dalam bidang pelayanan kesehatan seharusnya telah menggunakan cara berpikir yang berbeda dari cara berpikir tahun 1980an, dia menjelaskan perubahan cara berpikir yang terkait dengan kepuasan pasien, keterlibatan klinisi, pengendalian biaya dan pengukuran kinerja.

More


Standar Akreditasi Rumah Sakit di Thailand: Bermula dari Standar Negara Lain lalu Disesuaikan dengan Budaya Lokal

Posted in agenda

Exchange and Study Program on “Universal Health Coverage and Hospital Accreditation Program Realization”

Standar Akreditasi Rumah Sakit di Thailand:
Bermula dari Standar Negara Lain lalu Disesuaikan dengan Budaya Lokal


anuwCEO Health Accreditation Institute Thailand, Anuwat Supachutikul, M.D.PKMK, Bangkok – Awalnya, standar akreditasi rumah sakit di Thailand disusun berdasarkan peninjauan dari standar rumah sakit milik Sosial Security Office (SSO) dan Health Accreditation (HA) dari berbagai negara. Standar-standar ini kemudian dimintakan persetujuan menggunakan teknik Delphi. Kemudian, standar ini diujicobakan di 35 rumah sakit di Thailand. Dalam implementasinya, struktur standar ini ditinjau kembali, mulai dari standar unit spesifik ke standar yang lebih umum. Standar unit spesifik kemudian digunakan sebagai pedoman untuk evaluasi mandiri.

Saat ini, Thailand sudah menggunakan standar akreditasi rumah sakit berdasar pedoman ISQua. Pedoman ini disusun berdasarkan penelitian, bukti dan pengalaman terkini. Pedoman ISQua ini juga diakui secara internasional dan merupakan rekomendasi dari WHO serta organisasi profesi lain berskala nasional dan internasional. Dalam pedoman ini terdapat masukan-masukan dari ahli-ahli teknis dan persyaratan hukum. Dalam pedoman akreditasi dari ISQua ini, terdapat enam asas yaitu peningkatan mutu, fokus kepada pasien atau pengguna layanan, perencaanaan dan kinerja organisasi, keselamatan, pengembangan standar dan pengukuran standar.

Dalam menyusun standar seperti yang ditetapkan dalam pedoman ISQua, CEO Healthcare Accreditation Institute (HAI) Thailand, Anuwat Supachutikul, M.D., menguraikan beberapa saran. Pertama, buatlah standar yang sederhana, bukan yang ideal. "Susun standar sesederhana mungkin baru kita diskusi sengan berbagai pihak dan mengembangkannya," terang Anuwat. Kedua, buatlah struktur standar yang sesuai dengan negara. "Kita harus lihat apa yang negara kita butuhkan," terangnya lagi. Ketiga, seimbangkan jarak antara penilaian dan proses perbaikan. Keempat, dorong agar setengah dari jumlah rumah sakit di negara tersebut mampu untuk memenuhinya dalam waktu beberapa tahun.

Dalam proses mutu harus ada target yang ditetapkan. "Jadi setelah melakukan "ini", maka kami harus melakuan "itu" sebagai bentuk perbaikan. Di Thailand, kami belum bekerja dengan sistem yang sistematik karena harus membuat balance. Sehingga dalam tiap tahapan penyusunan standar akan ada proses belajar yang akan membangun keseimbangan," jelas pria yang juga menjabat sebagai Technical Subcomitte of the Thailand Quality Award Program ini.

"Pengalaman implementasi standar dari USA ke Thailand. Standar yang disusun di USA sudah dipakai 60 tahun dan sangat terstruktur. Jika langsung diimplemetasikan, standar itu akan berbenturan dengan budaya dan struktur di Thailand sehingga sangat sulit untuk diimplementasikan langsung di Thailand," tutur master dalam bidang health planning and financing ini. "Jadi kita perlu membuat struktur standar yang sesuai dengan kebudayaan Thailand. Jika sudah ada standar yang sesuai, kita perlu melakukan upaya untuk memaksa berbagai pihak agar mematuhi standar tersebut. Intinya, kita belajar berbagai standar lalu untuk implementasinya kita sesuaikan dengan kondisi kita," jelasnya lagi.

Dalam penentuan standar, dapat dimulai dari standar umum dari masalah yang ada di tempat kerja. Kemudian dilakukan root cause analysis terhadap masalah paling besar yang sering terjadi. Tentukan juga aspek spesifik dari masalah ini. Selanjutnya tentukan kriteria dan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Setelah itu lakukan audit dari apa yang sudah kita lakukan," tutur Anuwat.

Ada empat item yang harus diperhatikan dalam membuat standar yaitu komponen (component), pemilik proses (owner of the process), pelanggan (customer) dan nilai-nilai (values). Komponen adalah segala hal yang ingin dilihat oleh tim penilai. Pemilik proses adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan standar ini. Pelanggan dari standar dapat merupakan institusi, pasien atau keluarga pasien atau berbagai pihak yang akan mendapat keuntungan dari standar tersebut. Nilai-nilai adalah manfaat yang diberikan kepada pelanggan.

Oleh: drg. Puti Aulia Rahma, MPH

 

 

Rangkaian Seleksi Auditor Akreditasi

Posted in agenda

Exchange and Study Program on “Universal Health Coverage and Hospital Accreditation Program Realization”

Rangkaian Seleksi Auditor Akreditasi


PKMK, Bangkok – Auditor, atau dikenal juga dengan surveyor, memegang peran kunci dalam proses akreditasi. Orang-orang yang terpilih sebagai auditor bukan orang sembarangan. Proses seleksi auditor juga tidak sederhana. Auditor terpilih akan menjalani rangkaian pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya.

Di Thailand, calon auditor direkrut dari rumah-rumah sakit. Saat masuk tahap seleksi, calon auditor tersebut akan dilihat apakah dia memiliki kualifikasi yang dibutuhkan atau tidak. Bila dia memiliki kualifikasi, maka ia akan diterima dan masuk tahap selanjutnya. Calon auditor juga akan diberi tugas untuk mempelajari studi kasus, profil rumah sakit dan membuat laporan penilaian pribadi. Kemudian dia masuk ke proses pelatihan.

Pada proses pelatihan, ada empat program yang akan diikuti oleh calon auditor yaitu program orientasi, program observasi, program uji coba dan progran praktek. Pada tahap awal proses pelatihan, calon auditor akan mengikuti program orientasi. Sesi orientasi ini bertujuan untuk membangun pemahaman tentang filosofi akreditasi dalam Healthcare Accreditation Institute (HAI). Dalam sesi orientasi ini kesadaran mengenai kode etik auditor akan ditumbuhkan pada calon auditor. Calon auditor juga akan diuji mengenai pengetahuan dan pemahamannya tentang standar healthcare accreditation (HA) dan mempraktekkan laporan analisis penilaian pribadi rumah sakit.

Kemudian calon auditor masuk ke program observasi. Dalam program ini, calon auditor akan melihat cara kerja tim auditor senior untuk merasakan suasana audit yang sesungguhnya. Calon auditor juga akan belajar tahapan-tahapan audit dan teknik yang dilakukan oleh auditor. Dalam program ini, calon auditor memiliki banyak kesempatan untuk belajar dan berbagi dengan auditor senior.

Pada program uji coba, calon auditor belajar mempraktekkan ilmu yang sudah diperoleh dari program-program sebelumnya. Calon auditor akan mempraktekkan cara perencanaan dan audit di bawah pengawasan ketat auditor senior. Masing-masing calon auditor minimalnya akan menilai sebuah sistem layanan pasien dan sebuah sistem rumah sakit. Calon auditor akan merencanakan proses audit ini bersama dengan tim. Kemudian, ia juga akan mengimplementasikan rencana audit, menyimpulkan hasil audit dan memberikan rekomendasi.

Jika calon auditor diyakini sudah mampu untuk menerapkan ilmu-ilmunya dengan baik, calon auditor akan diangkat untuk bergabung dalam sebuah tim audit. Calon auditor ini akan bekerja bersama auditor senior dalam tim tersebut. Saat bekerja dalam tim ini, calon auditor akan tetap diawasi oleh auditor senior. Jika semua tahapan pada program pelatihan sudah selesai dilakukan, calon auditor akan didaftarkan untuk menjadi auditor resmi.

Oleh : drg. Puti Aulia Rahma, MPH

 

 

Perjalanan Healthcare Accreditation di Thailand

Posted in agenda

Exchange and Study Program on “Universal Health Coverage and Hospital Accreditation Program Realization”

Perjalanan Healthcare Accreditation di Thailand


Anuwat SupachutikulAnuwat Supachutikul, M.D. PKMK, Bangkok – Akreditasi fasilitas kesehatan, atau di Indonesia salah satunya dikenal dengan akreditasi rumah sakit, ditujukan sebagai upaya penjaminan mutu. Di Thailand, konsep penjaminan mutu ini sudah berusia lebih dari 20 tahun. "Awalnya upaya peningkatan mutu dilakukan dalam bentuk proyek-proyek akreditasi fasilitas kesehatan," tutur CEO Healthcare Accreditation Institute Thailand, Anuwat Supachutikul, M.D. Healthcare Accreditation Institute (HAI) serupa dengan Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di Indonesia.

Sebenarnya, Thailand sudah punya konsep jaminan mutu sejak tahun 1991 namun belum optimal berjalan. Kemudian, konsep ini ditindaklanjuti karena sangat penting dalam skema Universal Health Coverage (UHC). Untuk menjalankan konsep ini, berbagai pihak memulai upaya bersama, saling mendukung dan memenuhi satu sama lain. "Dalam konsep kualitas, semua orang harus mempunyai perhatian dan perhatian ini harus ditindaklanjuti dalam sebuah sistem," terang Anuwat. Saat itu HAI belum ada, namun sudah ada Health System Research Institute (HSRI). Proyek-proyek terkait mutu dilakukan di bawah naungan HSRI ini.

Dalam melakukan proyek ini, HSRI mencari orang-orang yang tepat. Kumpulan-kumpulan orang ini juga menganalisis tren yang ada. Orang-orang yang tergabung dalam proyek ini saling belajar dari pengalaman yang dimiliki satu sama lain. Tim kecil ini juga belajar untuk mengaplikasikan berbagai macam instrumen quality improvement melalui sebuah program capacity building.

Dalam aplikasi konsep mutu, terdapat empat fase yakni persiapan – pengembangan – implementasi dan integrasi. Saat ini program ini masih dalam tahap pengembangan di Thailand. Agar dapat mencapai tahap integrasi, diperlukan seorang leader dalam aspek mutu. "Kita perlu seorang yang bertanggung jawab atau fasilitator dalam aspek mutu. Kalau itu tidak ada, maka hanya kuantitas yang terukur," terang pria yang memiliki keahlian bedah ortopedi ini.

Oleh: drg. Puti Aulia Rahma, MPH

 

 

Jaminan Mutu Layanan Kesehatan dalam Skema Universal Health Coverage

Posted in agenda

Exchange and Study Program on “Universal Health Coverage and Hospital Accreditation Program Realization”

Jaminan Mutu Layanan Kesehatan dalam Skema
Universal Health Coverage


PKMK, Bangkok- Pemerintah Thailand tidak ingin masyaraktnya mendapat layanan kesehatan gratis yang asal atu tidak bermutu. Berbagai upaya dilakukan untuk menjamin mutu layanan kesehatan bagi peserta Universal Health Coverage (UHC). Upaya penjaminan mutu layanan kesehatan ini adalah tanggung jawab National Health Security Office (NHSO). Upaya-upaya yang dilakukan NHSO untuk menjamin mutu layanan kesehatan yaitu pendaftaran fasilitas kesehatan; pelaksanaan akreditasi rumah sakit; upaya penjaminan mutu dalam aspek keuangan dan sistem audit; survei kepuasan dan manajemen komplain.

Rumah sakit (RS) yang mendaftar menjadi mitra untuk melayani pasien UHC harus memenuhi aspek registrasi dan perizinan. Rumah sakit harus mematuhi undang-undang rumah sakit seperti memiliki surat izin atau memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Personel yang bekerja di rumah sakit juga harus memiliki izin dan mematuhi standar yang ditetapkan. Pada tahun 2011, sudah 44 RS swasta dan 167 klinik swasta yang terdaftar bermitra dengan NHSO.

Fasilitas-fasilitas kesehatan yang mendaftarkan diri untuk bermitra dengan NHSO akan dinilai kesiapannya untuk memberi pelayanan. Kriteria penilaian mencakup infrastruktur, tenaga kerja, peralatan, obat-obatan, sistem manajemen dan kondisi kelengkapan fasilitas kesehatan. Kemudian, NHSO akan melakukan verifikasi kelanjutan kontrak dan pemantauan rutin. Seluruh tahapan ini berlaku bagi semua jenis fasilitas kesehatan mulai dari layanan primer hingga rumah sakit. Baik fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta.

Pada tahun 2007, NHSO juga memperkenalkan program "Pay for Quality Performance". Tujuan program ini untuk memberi insentif finansial untuk memotivasi berbagai pihak untuk melakukan peningkatan mutu berkelanjutan. Ada tiga metode yang dilakukan dalam program ini yaitu NHSO membuat indikator penilaian mutu dan kinerja, melakukan penilaian terhadap RS dan membayar RS sesuai dengan nilai yang diperoleh. Key indicator untuk penilaian kinerja secara umum disusun oleh NHSO pusat. Kantor NHSO cabang akan memilih indikator yang akan dijadikan prioritas di daerahnya sehingga terbentuk indikator regional untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing daerah. Indikator regional ini digunakan untuk menilai kinerja rumah sakit yang ada di regional tersebut. Masing-masing kantor cabang regional ini juga menentukan anggaran untuk sebagai insentif untuk RS berkinerja baik di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai yang didapat sebuah RS, makin tinggi pula insentif yang akan didapat. Insentif ini memiliki plafon 20 THB per populasi UHC.

Untuk memantapkan kualitas layanan di RS, NHSO menggalakkan akreditasi RS. Status akreditasi RS (terkareditasi, terakreditasi tingkat 2 dan terakreditasi tingkat 1) merupakan indikator dalam program "Pay for Quality Performance". Status terakreditasi artinya RS sudah memenuhi seluruh standar (standar RS dan profesi) dan menjalankan budaya mutu. Terakreditasi tingkat dua artinya RS sudah memiliki jaminan mutu dan quality improvement berkelanjutan yang fokus kepada proses. Terakreditasi tingkat satu artinya RS memiliki peninjauan mutu untuk mencegah resiko. Dari data NHSO, diketahui bahwa pada tahun 2007, sebanyak 42,9% RS mendapat akreditasi tingkat 1 sedangkan 31,3% RS mendapat status akreditasi dan 20% RS mendapat akreditasi tingkat 2. Pada tahun 2011, komposisi ini berubah. Jumlah RS yang mendapat status terakreditasi menempati posisi tertinggi (63,6%) diikuti RS dengan status akreditasi tingkat 2 (29,9%) dan status akreditasi tingkat 1 (6%).

Untuk mengetahui tingkat kepuasan anggota UHC, NHSO melakukan survei kepuasan. Survei ini dilakukan kepada pasien dan provider. Dari data yang dikumpulkan sejak tahun 2003 sampai 2013, diketahui bahwa kepuasan pasien dan provider mengalami peningkatan selama pelaksanaan UHC ini. Kepuasan pasien berada meningkat dari 83,01 % di tahun 2003 menjadi 95,49% di tahun 2013, sedangkan kepuasan provider meningkat dari 45,6% di tahun 2003 menjadi 67,60% di tahun 2013. Lebih lanjut, dalam survei tersebut pasien menilai bahwa kualitas perawatan dokter lebih meningkat saat adanya program UHC ini. Survei ini dilakukan secara independen oleh ABAC Poll Research Center, Assumption University.

NHSO juga melakukan audit di RS. Pada biro Audit di NHSO, auditor yang ditunjuk merupakan auditor independen yang bekerja sama dengan NHSO. Auditor ini bersertifikat dan kualitas auditor ini juga diaudit tiap tahun. Audit yang dilakukan terhadap RS meliputi audit tagihan, audit kelengkapan dan kualitas rekam medik serta audit terhadap kualitas layanan. Audit tagihan meliputi audit coding (ringkasan pasien keluar dan coding yang akurat) dan billing audit. Audit terhadap kualitas layanan meliputi diagnosis dan perawatan yang mengacu pada standar atau pedoman serta sember-sumber utilisasi.

Pelayanan UHC di Thailand belum sempurna. Masih banyak kekurangan yang menimbulkan keluhan dari para pasien. Demi mengakomodir hal tersebut, keluhan-keluhan pasien dapat disampaikan ke Standard and Quality Control Board NHSO di call center 1330. Keluhan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Investigation Committee. Investigasi akan dilakukan pada pasien dan provider. Jika pasien mendapatkan layanan yang tidak masuk akal, seperti mendapat tagihan biaya perawatan melebihi standar atau ditarik bayaran padahal tidak seharusnya membayar maka komite investigasi akan melakukan tindakan mulai dari pemberian saran, pemberian ganti rugi hingga pengembalian biaya sepenuhnya. Bila fasilitas kesehatan tidak dapat memenuhi standar layanan, maka komite investigasi akan melakukan tindakan mulai dari memberikan saran, memberlakukan denda administrasi dan melakukan pelaporan kepada lembaga berwenang.

Oleh : drg. Puti Aulia Rahma, MPH

 

 

Website lain dari PKMK FK UGM


deskesMsehatmpt
    aids2

Website terkait

   
  ahrq