Editorial, 2 Maret 2015

Medication Error: Peran Pasien, Provider, dan Vendor Dalam Pencegahannya

postnatal-care

Minggu terakhir bulan Februari 2015 yang lalu, publik dikejutkan dengan berita tertukarnya obat anestesi yang menyebabkan meninggalnya dua pasien di salah satu rumah sakit swasta di Indonesia. Tentu saja berita terjadinya medication error yang dapat menyebabkan terjadinya suatu Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) masih kerap kita dengar, baca, atau lihat di berbagai sarana pelayanan kesehatan, namun tetap saja berita tersebut kembali membuat kita terhenyak dan mempertanyakan banyak hal, seperti; bagaimana prosedur yang diterapkan, proses tata kelola obat di rumah sakit, hingga dugaan kejadian lainnya yang dapat menyebabkan obat anestesi Buvanest Spinal tertukar dengan asam Tranexamic.

Read More

Artikel

Medical Error: Perspektif Pasien

Medical error merupakan salah satu topik yang masih banyak dibahas dalam berbagai kesempatan di bidang pelayanan kesehatan. Medical error sendiri merupakan suatu adverse event yang dapat dicegah dengan adanya pengetahuan medis saat ini (Institute of Medicine, 1999).

More


+ ARSIP

Menyusun Clinical Pathways

Posted in agenda

Kerangka Acuan Pelatihan 1 Hari

Menyusun Clinical Pathways

Diselenggarakan oleh Indonesian Healthcare Quality Network (IHQN)
Hotel Sultan, Surakarta, 19 Agustus 2014

  PENDAHULUAN

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang menggunakan sistem tarif INA CBGs menuntut manajemen rumah sakit untuk mampu melakukan kendali mutu dan kendali biaya, antara lain melalui penerapan clinical pathway. Disamping itu standar akreditasi rumah sakit dari KARS versi 2012 dan juga standar internasional dari JCI edisi 4 juga mensyaratkan rumah sakit memiliki dan menerapkan setidaknya 5 clinical pathways setiap tahunnya.

Clinical Pathway adalah suatu alur proses kegiatan pelayanan pasien yang spesifik untuk suatu penyakit atau tindakan tertentu mulai dari pasien masuk sampai pasien pulang yang merupakan integrasi dari pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan farmasi dan pelayanan kesehatan lainnya. Clinical Pathway bukan merupakan Clinical Guidelines atau Protocol karena setiap kasus dalam Clinical Pathway dibuat berdasarkan standar prosedur dari setiap profesi yang mengacu pada standar pelayanan dari profesi masing-masing, disesuaikan dengan strata sarana pelayanan rumah sakit.

Dengan penyusunan Clinical Pathway maka Manajemen Rumah Sakit dapat memanfaatkannya sebagai dasar untuk menetapkan biaya yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan (cost of care) dan efisiensi pelayanan kesehatan di rumah sakit, sehingga masyarakat dapat segera mendapatkan kepastian biaya yang harus dibayarkan dan menghindari tindakan yang akan berdampak pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

  TUJUAN

Secara umum pelatihan ini bertujuan unutk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pimpinan dan staf rumah sakit dalam menyusun clinical pathway. Secara khusus bertujuan untuk:

  1. Memahami Konsep Dasar dan Manfaat Clinical Pathways
  2. Memahami Langkah-langkah Penyusunan Clincial Pathways
  3. Mampu melakukan penetapan topik clinical pathways dan tim penyusun
  4. Mampu melakukan evaluasi pelaksanaan PPK (Clinical Guidelines)
  5. Mampu melakukan studi literatur untuk merevisi PPK (Clinical Guidelines)
  6. Mampu medesain formulir clinical pathways

FASILITATOR:

dr. Hanevi Djasri, MARS: Konsultan dan Peneliti di Pusat Kebijakan dan Manajemen FK-UGM, Dosen Magister Manajemen RS di UGM, Pengurus PERSI Pusat dan Koordinator Indonesian Healthcare Quality Network serta anggota International Society for Quality in Healthcare/ISQua. Berpengalaman mendampingi penyusunan clinical pathways diberbagai rumah sakit , antara lain di PJT RSCM, RSUP Persahabatan, RS Bethesda Yogyakarta, dan lain-lain.
Fasilitator akan didampingi oleh asisten dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM.

Kriteria Peserta

  1. Jajaran direksi RS
  2. Perwakilan pemilik RS
  3. Kepala Bidang/Bagian: Pelayanan Medis, Pelayanan Keperawatan dan Rekam Medik
  4. Ketua Komite Medik RS dan Ketua SMF
  5. Dokter dan Perawat fungsional

Persiapan Peserta

  1. Peserta diharapkan dapat terdiri dari tim yang terdiri dari: dokter, perawat dan manajemen (termasuk staf rekam medis)
  2. Peserta diharapkan membawa:
    1. Laptop/Netbook untuk praktek
    2. Modem untuk akses internet mencari literatur yang diperlukan
    3. Pedoman Praktek Klinik (PPK) / Standar Pelayanan Medik (SPM) dan Standar Asuhan Keperawatan (SAK) serta pedoman nasional (PNPK)/internasional untuk setiap topik yang akan disusun clinical pathwaysnya

  JADWAL & MATERI

Waktu

Topik

Fasilitator

09:00-09:45

  Sesi 1: Pengantar pelatihan

Hanevi Djasri

09:45-10:30

Sesi 2: Konsep Dasar dan Manfaat Clinical Pathways

Hanevi Djasri

10:30-10:45

Coffee break

10:45-11:30

Sesi 3: Pengalaman Penyusunan dan Penerapan Clinical Pathways

Yohanes Benny

11:30-12:15

Sesi 4: Langkah-langkah Penyusunan Clinical Pathways

Puti Aulia Rahma

12:00-13:00

Lunch break

13:00-13:45

Sesi 5: Simulasi penetapan topik clinical pathways dan tim penyusun

Hanevi Djasri

13:45-14:30

Sesi 6: Simulasi evaluasi pelaksanaan standar prosedur sesuai topik terpilih

Puti Aulia Rahma

14:30-15:15

Sesi 7: Simulasi Studi Literatur

Puti Aulia Rahma

15:15-16:00

Sesi 8: Simulasi medesain formulir clinical pathways

Hanevi Djasri

Referensi

  1. Permenkes 1438 tentang Pedoman Nasional Praktek Kedokteran
  2. Templete Formulir Clinical Pathways (digunakan dalam simulasi)

 

  BIAYA

Umum: Rp. 1.500.000,-/peserta
Anggota IHQN: Rp. 1.350.000,-/peserta
Rombogan 10 orang atau lebih: Rp 1.350.000,- /peserta

 

 

 

Diskusi Arah Kebijakan Pembiayaan Kesehatan di Era JKN di Mata Calon Anggota Legislatif Terpilih Pemilu 2014

Posted in agenda

Diskusi Arah Kebijakan Pembiayaan Kesehatan di Era JKN
di Mata Calon Anggota Legislatif Terpilih Pemilu 2014

LATAR BELAKANG

Kesehatan sebagai hak asasi telah menjadi kebutuhan mendasar dan tentunya menjadi kewajiban negara dalam upaya pemenuhannya. Kesehatan juga komponen pembangunan yang memiliki nilai "investatif", hal ini dikarenakan berbicara tentang kesehatan maka akan membicarakan juga tentang ketersediaan tenaga siap pakai dalam hal ini sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang diupayakan oleh pemerintah. Dalam undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan jelas dinyatakan bahwa anggaran kesehatan minimal adalah 5% dari APBN, namun realisasinya anggaran kesehatan masih dibawah 5%.

Pembiayaan di sektor kesehatan secara umum masih terbilang rendah, mengingat beban penyakit yang dipikul negara saat ini semakin berat dengan meningkatnya angka kesakitan dan kematian yang ditimbulkan oleh penyakit kronis tidak menular seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, kanker dan gagal ginjal. Ditambah lagi dengan masih tingginya beban penyaki tmenular seperti TBC, malaria dan HIV/AIDS di mana pembiayaan untuk penanggulangan penyakit-penyakit vertikal ini masih sangat mengandalkan lembaga donor.Selain itu,penyerapan pembiayaan kesehatan nasional selama ini hanya berfokus pada aspek kuratif dan kurang memaksimalkan aspek promotif dan preventif, akibatnya biaya kesehatan semakin membengkak namun tidak diimbangi dengan peningkatan derajat kesehatan yang nyata. Situasi ini berdampak pada beban ekonomi yang signifikan baik di level rumah tangga maupun level nasional. Hilangnya produktifitas akibat penyakit dan kematian dini juga berkontribusi pada peningkatan angka kemiskinan, kondisi ini tentu saja menghambat upaya pemerintah dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan.

Salah satu prioritas reformasi kesehatan adalah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai upaya menuju universal health coverage. Pada 1 Januari 2014, Indonesia memasuki era baru dalam pembangunan kesehatan. Sistem JKN ini merupakan amanat UU 40 tahun 2004 yang memberikan jaminan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan dibentuk untuk menjalankan sistem JKN

berdasarkan UU No. 24 tahun 2011. Dijabarkan bahwa BPJS Kesehatan merupakan badan dan hukum dengan tujuan mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya.

Sejak hampir 4 bulan implementasi JKN, program ini telah menghadapi banyak hambatan dan persoalan yang dimulai dari sosialisasi, kepesertaan, sistem kapitasi, tarif INA CBGs (Indonesia Case Base Grups), pengelolaan obat melalui Fornas (Formularium Nasional), aturan-aturan yang belum jelas, sistem pembagian sistem pembagian remunerasi di pelayanan kesehatan, dan masih banyak yang lainnya. Pola pembayaran yang dahulu dengan sistem retrospektif diubah menjadi sistem pembayaran prospektif. Untuk di puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya,pola pembayarannya adalah dengan mekanisme kapitasi. Kapitasi adalah pola pembayaran yang diterapkan di tingkat puskesamas dan dokter primer dimana penyedia pelayanan dibayar tetap per pasien tanpa memperlihatkan jumlah/sifat layanan yang diberikan. sedangkan untuk di rumah sakit pola pembayaran diberlakukan menggunakan tarif INA CBGs, yaitu pola pembayaran berdasarkan pengelompokkan penyakit berdasarkan diagnosis (kasus yang relatif sama) dan sumber daya yang meliputi seluruh komponen medis maupun nonmedis yang diberikan kepada seorang pasien selama satu episode perawatan, termasuk jasa pelayanan, prosedur/tindakan, obat/bahan habis pakai, pemeriksaan penunjang serta ruang perawatan. Perubahan mekanisme pembayaran ini bertujuan untuk mendorong fasilitas kesehatan memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan.

Dilain pihak, pesta demokrasi Pemilu Legislatif pada 9 April 2014 telah diselenggarakan. Hal ini tentunya akan memberikan dampak politik arah kebijakan dalam pemerintahan yang baru. Saat ini masyarakat Indonesia tengah menunggu arah kebijakan anggota legislatif dan pemerintahan yang baru yang akan duduk sebagai wakil rakyat untuk membawa arah pembangunan kesehatan di Indonesia. Harus adanya komitmen yang kuat dari para stakeholder terkait arah kebijakan pembiayaan kesehatan di era JKN ini.

Untuk itu, diperlukan diskusi dengan calon anggota legislatif terpilih untuk dapat mensinkronkan lagi arah kebijakan JKN serta pembiayaan-pembiayaan di sektor kesehatan. Diharapkan diskusi ini memberi masukan-masukan kepada pemerintah yang baru serta semakin memperkuat komitmen stakeholder untuk membawa perubahan menuju perbaikan dalam pembangunan kesehatan nasional.

TUJUAN

  1. Memahami permasalahan pembiayaan di sektor kesehatan dan permasalahan yang timbul di dalam implementasi JKN ditinjau dari semua sudut stakeholder : pemerintah pusat dan daerah, dinas kesehatan, BPJS Kesehatan, fasilitas-fasilitas kesehatan, tenaga profesional kesehatan.
  2. Memahami visi dan misi para legislatif terpilih mengenai kebijakan kesehatan dan program JKN di kepemimpinan pemerintah selanjutnya.
  3. Mendapatkan berbagai masukan untuk kebijakan sistem kesehatan di Era JKN di masa pemerintahan selanjutnya.

JADWAL ACARA

Hari, Tanggal   : Kamis, 8 Mei 2014
Tempat          : Gedung Pascasarjana IKD lantai 2 FK UGM
Waktu            : 08.00-12.00 WIB

PESERTA DISKUSI

  1. Calon anggota Legislatif DPR Pusat yang terpilih  Daerah DIY
  2. BPJS Kesehatan KCU DIY
  3. Dinas Kesehatan Provinsi DIY
  4. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
  5. Dinas Kesehatan Kab. Sleman
  6. Dinas Kesehatan Kab. Bantul
  7. Dinas Kesehatan Kab. Gunung Kidul
  8. Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo
  9. Badan Jamkesos DIY
  10. Peneliti Kebijakan Kesehatan
  11. LSM bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
  12. Asosiasi profesi (PERSI, IDI,PPNI,IBI,IAI,IAKMI, dll)
  13. Pers
  14. Mahasiswa S2

PELAKSANA KEGIATAN DISKUSI

Pusat KP MAK. (Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan) Gedung Radioputro Lantai 2 sayap Barat Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta

SUSUNAN ACARA

Waktu

Materi

Narasumber

08.30-09.00

Pembukaan

Panitia

09.00-10.00

Pemaparan :

Proses dan Perkembangan sektor pembiayaan Kesehatan di Indonesia

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan JKN di wilayah DIY

Ahli Pembiayaan Kesehatan KPMAK UGM (Drs. Sugeng Irianto, M.Kes)

BPJS Kesehatan KCU DIY

Moderator : 
Muttaqien, MPH, AAK

10.00-12.00

Diskusi dan tanggapan :

“Arah Kebijakan Pembiayaan Kesehatan di Era JKN di Mata Calon Anggota Legislatif Terpilih Pemilu 2014” serta Rekomendasi Perbaikan

Legislatif Terpilih

  1. Idham Samawi (PDIP)
  2. Esti Wijayati (PDIP)
  3. Andika Pandu (Gerindra)
  4. Upiyah Hasan (PAN)
  5. DR. Sukamta (PKS)
  6. H. Agus Sulistiyono, S.E (PKB)

Moderator : Mutaqien, MPH, AAK

 

 

 

FORUM MUTU X

Posted in agenda

Indonesian Healthcare Quality Network (IHQN)

Didukung oleh

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
dan
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta
serta
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi

Menyeleggarakan

Forum Mutu IHQN ke X

Re-Design Sistem Manajemen Pelayanan Kesehatan Tingkat Primer
dan Rujukan di Era Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional

The Sunan Hotel, Surakarta, 19 – 21 Agustus 2014

 

  Pendahuluan

Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia yang dimulai pada 1 Januari 2014 telah berjalan enam bulan. Berbagai permasalahan terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) beredar hangat di media elektronik dan menjadi perbincangan baik di provider pelayanan kesehatan maupun di masyarakat. Sosialisasi oleh BPJS Kesehatan yang kurang, layanan rujukan, infrastruktur layanan, remunerasi, tarif INA-CBGs, dan terjadi nya fraud menjadi pembahasan selama pelaksanaan JKN ini.

Perbaikan dalam pelaksanaan JKN pun dilakukan oleh kementerian kesehatan seperti keluarnya peraturan presiden dan peraturan Menteri Kesehatan terkait pengelolaan dan penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan pertama milik pemerintah daerah. Hal ini membuat galau Kepala Puskesmas karena diberi pilihan untuk BLUD oleh pemda. Sehingga konsekwensinya Puskesmas harus mempersiapkan diri memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang diperlukan untuk mengelola dana sendiri.

Dengan adanya forum mutu IHQN ke X ini, harapannya kita dapat mere-design bpelayanan di primer & pelayanan sekunder baik untuk alur pelayanan, mutu & safety, efisiensi termasuk pencegahan fraud di Era Jaminan Kesehatan Nasional.

  Tujuan

Forum Mutu IHQN 2014 diadakan untuk memfasilitasi pembahasan konsep dan pengalaman upaya-upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Indonesia. Kegiatan Forum Mutu terdiri dari: Pelatihan, Workshop dan Pameran Poster.

  Peserta

Peserta yang diharapkan dapat ikut serta dalam Forum Mutu ini adalah:

  1. Regulator: Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Organisasi profesi (IDI, PPNI, IBI, dsb), lembaga asuransi/pembiayaan kesehatan (PT Askes, PT Jamsostek, Jamkesda, BPJS), lembaga sertifikasi/akreditasi (KARS, KALK, ISO, MenPAN, Badan Mutu, dsb), LSM bidang kesehatan dan sebagainya
  2. Pengelola sarana pelayanan kesehatan: Direktur/Manajer RS, Kepala Puskesmas dan Pimpinan klinik dan sarana pelayanan kesehatan lainnya
  3. Pengelola lembaga pendidikan tenaga kesehatan: FK, FKG, FIK, FKM, Akbid, Akper
  4. Klinisi: Dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, penunjang medik, dsb
  5. Mahasiswa: S1, S2, Pendidikan dokter spesialis, S3
  6. Pemerhati mutu pelayanan kesehatan: Perguruan tinggi, Peneliti, Konsultan

  Agenda Kegiatan :

Pra-Forum (Selasa, 19 Agustus 2014)

Proceeding book

FORUM MUTU (Rabu, 20 Agustus 2014)

08:00-08:30

Registrasi & Coffee break: Diskusi informal antar peserta dan pembicara

08:30-08:40

Tarian Pembukaan Gambyong

08:40-09:10

Moderator : Dr. Dini Handayani, MARS

09:10-10:05

Keynote I: Rancang Bangun Sistem Pelayanan Kesehatan Primer di Era Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional

  Dr. Siti Wahyuningsih, MKes (Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta)

10:05-11:05

Keynote II: Rancang Bangun Sistem Pelayanan Kesehatan Rujukan di Era Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional

  Dr. Bambang Wibowo, SpOG (RSUP Dr. Karyadi Semarang)

11:05-12:00

Keynote III: Rancang Bangun Sistem Renumerasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan di Era Jaminan Kesehatan Nasional

  Dr. Andreasta Meliala, DPH, MKes, MAS (FK UGM)

 


12:15-13:00

Lunch break

 

Sesi Pararel A:

Rancang bangun implementasi keselamatan pasien dan manajemen mutu pelayanan di era penerapan Jaminan Kesehatan Nasional

Moderator:
dr. Tonang Dwi Ardyanto, SpPK, PhD

Sesi Pararel B:

Rancang bangun sistem informasi rumah sakit di era implementasi jaminan kesehatan nasional

Moderator:
dr. Guardian

13:00-14:00

Sesi A1: Implementasi keselamatan pasien dan manajemen mutu pelayanan di RS pendidikan: pelajaran dari penerapan JCI

Drg. Basoeki Soetardjo MMR (RSUD Dr. Moewardi Surakarta)

Sesi B1: Pengembangan Sistem dan Pedoman Rujukan Layanan Primer: Hasil Audit Mutu Layanan Rujukan di 44 Puskesmas DKI

Dr. Dien Emmawati (Kadinkes Prov DKI)

14:00-15:00

Sesi A2: Implementasi keselamatan pasien dan manajemen mutu pelayanan di RS Swasta yang ikut dalam skema JKN

Dr. Dini Handayani MARS (RS Awal Bross)

Sesi B2: Integrasi sistem informasi data klaim dan mutu pelayanan: pengalaman di era PT ASKES dan BPJS

  Dr. Anis Fuad DEA (FK UGM)

15:00-16:00

Sesi A3: Implementasi Keselamatan Pasien pada pelayanan di ICU

dr. Rudyanto Soedono, SpAn(K)-KIC (RSCM)

Sesi B3: Identifikasi fraud melalui data klaim

DR. dr. Fathema Djan, SpB, BTKV (RS PELNI)

 

 

16:00-16:30

Penutup dan Coffee break: Diskusi informal antar peserta dan pembicara

Kamis, 21 Agustus 2014

08:30-09:00

Coffee break: Diskusi informal antar peserta dan pembicara

 

Sesi Pararel A:

Keselamatan pasien dan mutu pelayanan dalam kurikulum pendidikan

Moderator :
dr. Wahyudi Istono, M.Kes

Sesi Pararel B:

Menuju pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan efisien

Moderator: dr. Trisasi Lestari, MPH

09:00-09:45

Sesi A4:  Penerapan keselamatan pasien dalam kurikulum pendidikan dokter

dr. Setyo S. Raharjo, MKes (FK UNS)

Sesi B4:  Pengembangan Sistem Kendali Mutu dan Biaya Penatalaksanan TB di RS: Pengalaman projek Otsuka:

  dr. Ari Probandari MPH, PhD (FK UNS)

09:45-10:30

Sesi A5: Muatan Terminologi Medis dalam Kurikulum Pendidikan Tenaga Kesehatan untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien dalam Pengisian Rekam Medis

dr. Rano Indradi Sudra, M.Kes

Sesi B5:  Strategi Efisiensi Biaya pada Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Swasta Kelas B

  Astari Mayang, dr, MARS (RS Pelni)

10:30-11:15

Sesi A6:  Patient safety and medical education

dr. Viera Wardhani, MKes (FK Brawijaya)

Sesi B6: Merencanakan Layanan Klinis yang inovatif

dr. Bayu Chandra Cahyono, MM / RS Kaliwates Jember

11:15-12:00

Sesi A7:  Keselamatan Pasien dan Mutu Pelayanan dalam kurikulum pendidikan dokter layanan primer/dokter keluarga

Dr. Mora Claramita, MmedEdu, PhD (Family Medicine FK UGM)

Sesi B7: Implementasi Kepmenkes No 857 tentang Penilaian Kinerja Puskesmas dalam Sistem Jaminan Kesehatan

Dr. Ismet Kusasih (Dinas Kesehatan kota Samarinda)

 

 

12:00-13:00

Lunch break

 

Moderator : drg. Puti Aulia rahma , MPH

13:00-14:00

Keynote IV: Deteksi dan Pencegahan Fraud dalam Pelayanan Kesehatan

  dr. Hanevi Djasri, MARS

14:00-15:00

Keynote V:  Pedoman Pencegahan Fraud di Rumah Sakit

  dr. Arjuna (Kemenkes RI)

15:00-16:00

Keynote VI: Hasil Forum Mutu 2014 dan Penutupan serta Pengumuman Rencana Forum Mutu 2015

  dr. Tjahjono Kuntjoro, MPH, DrPH

 

16:00-16:30

Penutup dan Coffee break: Diskusi informal antar peserta dan pembicara

 

biaya icon  Biaya

Kegiatan

Biaya*

Semiloka Dokter Keluarga (19 Agustus 2014)

Rp. 200.000,-

Pelatihan Clinical Pathways (19 Agustus 2014)

Rp. 1.500.000,-

Pelatihan Audit Keperawatan (18-19 Agustus 2014)

Rp. 2.000.000,-

Pelatihan Perencanaan dan Pengendalian Biaya RS (19 Agustus 2014)

Rp. 1.500.000,-

Forum Mutu IHQN (20 -21 Agustus 2014)

Rp. 2.500.000,-

*Diskoun 10% untuk pendaftaran lebih dari 10 orang.
Biaya Pendaftaran dapat ditransfer melalui Bank BNI UGM Yogyakarta No.Rekening 0203024192 atas nama PKMK Fakultas Kedokteran UGM

 

  Informasi:

Nasiatul Aisyah Salim
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Mobile : +6281390979488 / +6282367011312 / +6281328003119
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  /  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

 

 

Seminar Nasional Perumahsakitan Surabaya Hospital Expo

Posted in agenda

Seminar Nasional Perumahsakitan Surabaya Hospital Expo

Perubahan Konsep Bisnis Pelayanan Rumah Sakit
Setelah Pemberlakuan Akreditasi Versi 2012 dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Shangrila Surabaya, 7 Mei 2014

Acara

Pembukaan

  • Tari Hand Hygiene (Siloam Hospital)
  • Tari Geleng Room dari Madura
  • Lagu Indonesia Raya + MARS PERSI (PS. RSUD Dr.Saiful Anwar Malang)
  • Laporan Ketua Panitia
  • Sambutan Ketua PERSI Jawa Timur
  • Sambutan Ketua PERSI Pusat
  • Sambutan Gubernur Jawa Timur sekaligus membuka acara seminar

Paripurna Ke 1

Moderator: dr. Dodo Anondo, MPH

  Pelaksanaan JKN di Jawa Timur, Problem & solusinya. 

Oleh: Dr. H. Soekarwo, SH, M.Hum / Gubernur Jawa Timur

   Perubahan Konsep Pelayanan Rumah Sakit di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Oleh: dr. Nafsiah Mboi, SpaA, MPH / Menkes RI

Peresmian & Peninjauan Pameran + ISHOMA. Oleh: Menkes RS

Paripurna ke 2

Moderator: dr. Imam Soewono, SpPD

  Kebijakan terbaru dalam pelaksanaan JKN/BPJS.

Oleh: dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS / Sekjen Kemenkes RI

  Pemberlakuan JKN terhadap Mutu Pelayanan RS.

Oleh: Dr. dr. Sutoto, M.Kes / Ketua Umum PERSI

Penandatangan Nota Kerjasama Jejaring RS Pendidikan anara RSUD Dr.Soetomo – FK Unair

Paripurna ke 3

Moderator: dr. Hartono Tanto, MKes

  • Sudut Pandang Profesi Kedokteran Setelah Pemberlakuan JKN.
    Oleh: dr. Pranawa SpPD, KGH, FINASIM / Ketua KMKP PB-IDI
  • Presentasi dari BRI

 

 

 

 

 

 

 

 

Website lain dari PKMK FK UGM


deskesMsehatmpt
    aids2

Website terkait

   
  ahrq