Learn, Connect, Growth | Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Indonesia

agenda

Kerangka Acuan
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Indonesia:

Workshop III: Penyusunan Program Nasional Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Kerja sama antara Kementerian Kesehatan RI dengan
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FKKMK UGM dan WHO Indonesia

Jakarta, 10 Oktober 2018

Laporan Workshop     Workshop Report (English)

LatarBelakang

Mutu pelayanan kesehatan telah menjadi isu nasional dan global. Peningkatan mutu secara global dalam pelayanan kesehatan memiliki sejarah panjang dimulai pada tahun 1900-an sedangkan Indonesia telah memulai perjalanannya sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Masalah mutu pelayanan kesehatan berlanjut menjadi strategi dalam mencapai Universal HealthCoverage (UHC) yang merupakan komponen penting dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sebagaimana dinyatakan, SDGs memiliki target khusus untuk UHC, yaitu "Mencapai UHC, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses ke layanan kesehatan esensial yang berkualitas dan akses ke obat-obatan dan vaksin yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau untuk semua" (WHO, 2015).

Mempertimbangkan kebutuhan untuk meningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam mencapai UHC dan SDGs, upaya peningkatan tersebut harus didukung oleh Kebijakan dan Strategi Mutu Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan/National Quality Policy and Strategy (NQPS). WHO telah meluncurkan buku pedoman NQPS yangdapat digunakan sebagai referensi setiap negara yang ingin mengembangkan NQPS, menyesuaikan dengan situasi dan prioritas masing-masing negara. Dengan dibentuknya Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2016 membuka sebuah kesempatan emas untuk mendokumentasikan kebijakan dan strategi mutu pelayanan di Indonesia sebagai langkah awal dalam penyusunan NQPS.

Pada tahun 2017, Kementerian Kesehatan bersama dengan PKMK FKKMK UGM serta didukung WHO Indonesia, telah mengembangkan analisis situasi untuk delapan komponenproses NQPS yang direkomendasikan oleh WHO. Analisis situasi disusun berdasarkan temuan dari berbagai dokumen terkait dan diskusi melalui kegiatan lokakarya dengan pemangku kepentingan terkait.

Pada tahun 2018ini, proses penyusunan NQPS berlanjut untuk menentukan seluruh komponen proses NQPSIndonesia (gambar 1) melalui konsensus dan diskusi yang lebih luas dengan pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, sampai dengan penyusunan dokumen final NQPS Indonesia.



Tujuan

Workshop ini bertujuan untuk mengidentifikasi program dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan strategi yang telah diidentifikasi.

Peserta

Akan terdiri dari perwakilan dari:

  1. Kementerian Kesehatan RI (Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Direktorat Yankes Rujukan, Direktorat Yankes Dasar, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional, Direktorat P2MPL, Balitbangkes, BPPSDM)
  2. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  3. Organisasi profesi (IDI, PDGI, PPNI, IBI, Permapkin, PDMMI, PAFI)
  4. Asosiasi Fasilitas Kesehatan (PERSI, ADINKES, Asosiasi Klinik Indonesia, Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia)
  5. Asosiasi Rumahsakit (ARSADA, ARSSI)
  6. Lembaga Akreditasi Fasyankes (KARS dan Komisi Akreditasi FKTP)
  7. BPJS (Kantor Pusat, perwakilan Kantor Regional, perwakilan Kantor Cabang)
  8. NGO kesehatan (Yayasan Orang tua Peduli, Komunitas Peduli Skizofrenia, Komunitas Share To Care)

Fasilitator

  1. Prof. dr. Adi Utarini,M.Sc, MPH, Ph.D
  2. dr. Hanevi Djasri, MARS
  3. dr. Novika Handayani

Metode

Peserta akan dibagi dalam kelompok untuk berdiskusi tentang isu strategis dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan Indonesia. Hasil diskusi perkelompok akan dibahas lebih lanjut dengan tim fasilitator dan menjadi acuan dalam identifikasi strategi umum dan strategi fungsional. Selanjutnya, kelompok akan kembali berdiskusi untuk menetapkan hasil identifikasi strategi untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan Indonesia melalui konsensus.

Setiap peserta sebelumnya akan menerima draf yang telah dibuat oleh tim fasilitator sebagai bahan diskusi untuk menyepakati bersama hal-hal yang ingin ditetapkan dalam workshop ini.

Tanggal dan Tempat Acara

Hari / tanggal  : Rabu, 10 Oktober 
Pukul  : 08.00 - 16.00 Wib
Tempat : Hotel The Park Lane, Jakarta

Jadwal Acara

Waktu Kegiatan Fasilitator/Narasumber
Hari I    
08.00-08.30 Program Nasional Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Indonesia: Kegiatan, Pengorganisasian dan Tatakelola dr. Hanevi Djasri, MARS
08.15-08.45 Pengantar dan Metode Workshop dr. Hanevi Djasri, MARS
08.45-09.00 Diskusi dr. Novika Handayani
09.00-09.15 Coffee break
09.15-12.00

Diskusi kelompok 1: Identifikasi program untuk strategi umum dan fungsional

  • Diskusi kelompok
  • Pemaparan masing-masing kelompok
  • Pengambilan konsensus
Tim
12.00-13.00 Lunch Break
13.00-15.00

Diskusi Kelompok 2: Pengorganisasian dan tatakelola

  • Diskusi kelompok
  • Pemaparan masing-masing kelompok
  • Pengambilan konsensus

Tim                                 

15.00-15.45 Review hasil identifikasi program, pengorganisasian dan tatakelola untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan Indonesia dr. Hanevi Djasri, MARS
15.45-16.00 Penutupan dr. Hanevi Djasri, MARS

Biaya penyelenggaraan kegiatan ini berasal dari Kementerian Kesehatan RI dan WHO Indonesia

 

Kerangka Acuan
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Indonesia:

Workshop V: Penganggaran dan Pembiayaan untuk Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Indonesia

Kerja sama antara Kementerian Kesehatan RI dengan
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FKKMK UGM dan WHO Indonesia

Jakarta, 28 Februari - 1 Maret 2019

Latar Belakang

Mutu pelayanan kesehatan telah menjadi isu nasional dan global. Mempertimbangkan kebutuhan untuk meningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam mencapai Universal Health Coverage dan Sustainable Development Goals, upaya peningkatan tersebut harus didukung oleh Kebijakan dan Strategi Mutu Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan/National Quality Policy and Strategy (NQPS). WHO telah meluncurkan buku pedoman NQPS yang dapat digunakan sebagai referensi setiap negara yang ingin mengembangkan NQPS, menyesuaikan dengan situasi dan prioritas masing-masing negara. Dengan dibentuknya Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2016 membuka sebuah kesempatan emas untuk mendokumentasikan kebijakan dan strategi mutu pelayanan di Indonesia sebagai langkah awal dalam penyusunan NQPS.

Pada tahun 2017, Kementerian Kesehatan bersama dengan PKMK FKKMK UGM serta didukung WHO Indonesia, telah mengembangkan analisis situasi untuk delapan komponenproses NQPS yang direkomendasikan oleh WHO. Analisis situasi disusun berdasarkan temuan dari berbagai dokumen terkait dan diskusi melalui kegiatan lokakarya dengan pemangku kepentingan terkait.

Pada tahun 2018ini, proses penyusunan NQPS berlanjut untuk menentukan seluruh komponen proses NQPSIndonesia (gambar 1) melalui konsensus dan diskusi yang lebih luas dengan pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, sampai dengan penyusunan dokumen final NQPS Indonesia.


Gambar 1. Kerangka Konsep Penyusunan National Quality Policy and Strategy Indonesia

Pada workshop sebelumnya yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2018, telah diidentifikasi tujuh strategi nasional yang akan dikembangkan strategi implementasinya. Penyusunan strategi implementasi terdiri dari pembahasan program dan kegiatan per-strategi, tata kelola dan organisasi mutu pelayanan kesehatan serta monitoring dan evaluasinya. Selanjutnya, akan dilakukan penyusunan anggaran dan biaya serta sumber dana yang dibutuhkan dalam implementasi NQPS Indonesia.

Tujuan

Workshop ini bertujuan untuk:

  1. Membahas penghitungan biaya dan alokasi anggaran untuk kebutuhan implementasi setiap strategi nasional
  2. Menetapkan sumber dana untuk program dan kegiatan mutu
  3. Membuat rencana kebutuhan anggaran selama lima tahun untuk implementasi NQPS

Peserta

Akan terdiri dari perwakilan dari:

  1. Kementerian Kesehatan RI (Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Direktorat Yankes Rujukan, Direktorat Yankes Dasar, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional, Direktorat P2MPL, Balitbangkes, BPPSDM)
  2. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  3. Dinas Kesehatan Kota Tanggerang
  4. Dinas Kesehatan Kota Bekasi
  5. Asosiasi Fasilitas Kesehatan (PERSI, ADINKES, Asosiasi Klinik Indonesia, Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia)
  6. dr. Eka Viora, Sp.KJ

Fasilitator

  1. Prof. dr. Adi Utarini,M.Sc, MPH, Ph.D
  2. dr. Hanevi Djasri, MARS
  3. Deni Harbianto, SE
  4. Andriani Yulianti, SE, MPH

Metode

Peserta akan dibagi dalam kelompok untuk berdiskusi tentang isu strategis dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan Indonesia. Hasil diskusi perkelompok akan dibahas lebih lanjut dengan tim fasilitator dan menjadi acuan dalam identifikasi strategi umum dan strategi fungsional. Selanjutnya, kelompok akan kembali berdiskusi untuk menetapkan hasil identifikasi strategi untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan Indonesia melalui konsensus.

Setiap peserta sebelumnya akan menerima draf yang telah dibuat oleh tim fasilitator sebagai bahan diskusi untuk menyepakati bersama hal-hal yang ingin ditetapkan dalam workshop ini.

Tanggal dan Tempat Acara

Hari/tanggal : 28 Februari - 1 Maret 2019
Tempat        : Hotel Royal Kunignan Jakarta

Jadwal Acara

Waktu Kegiatan Fasilitator/Narasumber
Hari I    
08.30-09.00 Pembukaan drg. Farichah Hanum, M.Kes
09.00-09.30

Review program dan kegiatan untuk strategi nasional mutu pelayanan kesehatan

materi

Prof. dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD
09.30-09.45 Coffee break  
09.45-10.00

Pemaparan Metode Penghitungan Biaya, Alokasi Anggaran dan Identifikasi Sumber Pendanaan bagi strategi intervensi dalam NQPS

materi

Fasilitator: Deni Harbianto
10.00-11.00 Tanya Jawab dan Diskusi  
11.00-12.00 Diskusi Kelompok I: Perhitungan biaya pelaksanaan program-program NQPS Fasilitator: Deni Harbianto
12.00-13.00 Lunch Break  
13.00-14.00 Diskusi Kelompok I: Perhitungan biaya pelaksanaan program-program NQPS (lanjutan)  
14.00-15.30

Paparan dan Pembahasan Hasil Diskusi Kelompok I:

materi diskusi

Fasilitator: Deni Harbianto
Hari II    
08.30-09.00 Diskusi Kelompok II: Penetapan Alokasi Anggaran pelaksanaan program-program NQPS Hanevi Djasri
09.00-09.15 Coffee Break  
09.15-10.30 Diskusi Kelompok II: Penetapan Alokasi Anggaran pelaksanaan program-program NQPS (lanjutan) Fasilitator: Deni Harbianto
10.30-12.00

Paparan dan Pembahasan Hasil Diskusi Kelompok II

materi diskusi

 
12.00-13.00 Lunch Break  
13.00-14.00 Diskusi Kelompok III: Identifikasi Sumber Pembiayaan pelaksanaan program-program NQPS (lanjutan) Fasilitator: Deni Harbianto
14.00-15.00 Diskusi Kelompok III: Identifikasi Sumber Pembiayaan pelaksanaan program-program NQPS (lanjutan)  
15.00-15.30

Paparan dan Pembahasan Hasil Diskusi Kelompok III

materi diskusi

 
15.30-15.45 Wrap Up dan Rencana Tindak Lanjut Fasilitator: Deni Harbianto
15.45-16.00 Penutupan dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua

 

 

Kerangka Acuan
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Indonesia:

Workshop IV: Penetapan Strategi Implementasi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Kerja sama antara Kementerian Kesehatan RI dengan
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FKKMK UGM dan WHO Indonesia

Jakarta, 14-15 januari 2019

laporan workshop   workshop report

LatarBelakang

Mutu pelayanan kesehatan telah menjadi isu nasional dan global. Mempertimbangkan kebutuhan untuk meningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam mencapai Universal Health Coverage dan Sustainable Development Goals, upaya peningkatan tersebut harus didukung oleh Kebijakan dan Strategi Mutu Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan/National Quality Policy and Strategy (NQPS). WHO telah meluncurkan buku pedoman NQPS yang dapat digunakan sebagai referensi setiap negara yang ingin mengembangkan NQPS, menyesuaikan dengan situasi dan prioritas masing-masing negara. Dengan dibentuknya Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2016 membuka sebuah kesempatan emas untuk mendokumentasikan kebijakan dan strategi mutu pelayanan di Indonesia sebagai langkah awal dalam penyusunan NQPS.

Pada tahun 2017, Kementerian Kesehatan bersama dengan PKMK FKKMK UGM serta didukung WHO Indonesia, telah mengembangkan analisis situasi untuk delapan komponenproses NQPS yang direkomendasikan oleh WHO. Analisis situasi disusun berdasarkan temuan dari berbagai dokumen terkait dan diskusi melalui kegiatan lokakarya dengan pemangku kepentingan terkait.

Pada tahun 2018ini, proses penyusunan NQPS berlanjut untuk menentukan seluruh komponen proses NQPSIndonesia (gambar 1) melalui konsensus dan diskusi yang lebih luas dengan pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, sampai dengan penyusunan dokumen final NQPS Indonesia.


Gambar 1. Kerangka Konsep Penyusunan National Quality Policy and Strategy Indonesia

Pada workshop sebelumnya yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2018, telah diidentifikasi tujuh strategi nasional yang akan dikembangkan strategi implementasinya. Penyusunan strategi implementasi terdiri dari pembahasan program dan kegiatan per-strategi, tata kelola dan organisasi mutu pelayanan kesehatan serta monitoring dan evaluasinya. Selanjutnya, akan dilakukan penyusunan anggaran dan biaya serta sumber dana yang dibutuhkan dalam implementasi NQPS Indonesia.

Tujuan

Workshop ini bertujuan untuk:

  1. Menyusun program dan kegiatan tiap strategi nasional mutu pelayanan kesehatan yang telah diidentifikasi pada workshop sebelumnya
  2. Menyusun tata kelola dan organisasi mutu pelayanan kesehatan Indonesia
  3. Menyusun rencana monitoring dan evaluasi

Peserta

Akan terdiri dari perwakilan dari:

  1. Kementerian Kesehatan RI (Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Direktorat Yankes Rujukan, Direktorat Yankes Dasar, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional, Direktorat P2MPL, Balitbangkes, BPPSDM)
  2. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  3. Organisasi profesi (IDI, PDGI, PPNI, IBI, Permapkin, PDMMI, PAFI)
  4. Asosiasi Fasilitas Kesehatan (PERSI, ADINKES, Asosiasi Klinik Indonesia, Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia)
  5. Asosiasi Rumahsakit (ARSADA, ARSSI)
  6. Lembaga Akreditasi Fasyankes (KARS dan Komisi Akreditasi FKTP)
  7. BPJS (Kantor Pusat, perwakilan Kantor Regional, perwakilan Kantor Cabang)
  8. NGO kesehatan (Yayasan Orang tua Peduli, Komunitas Peduli Skizofrenia, Komunitas Share To Care)
  9. dr. Eka Viora, Sp.KJ

Fasilitator

  1. Prof. dr. Adi Utarini,M.Sc, MPH, Ph.D
  2. dr. Hanevi Djasri, MARS
  3. dr. Novika Handayani

Metode

Peserta akan dibagi dalam kelompok untuk berdiskusi tentang isu strategis dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan Indonesia. Hasil diskusi perkelompok akan dibahas lebih lanjut dengan tim fasilitator dan menjadi acuan dalam identifikasi strategi umum dan strategi fungsional. Selanjutnya, kelompok akan kembali berdiskusi untuk menetapkan hasil identifikasi strategi untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan Indonesia melalui konsensus.

Setiap peserta sebelumnya akan menerima draf yang telah dibuat oleh tim fasilitator sebagai bahan diskusi untuk menyepakati bersama hal-hal yang ingin ditetapkan dalam workshop ini.

Tanggal dan Tempat Acara

Hari/tanggal : Senin-Selasa, 14-15 Januari 2019
Tempat        : Hotel Harris Tebet, Jakarta

Jadwal Acara

Waktu Kegiatan Fasilitator/Narasumber
Hari I    
08.30-09.00

Pembukaan

Deskripsi kegiatan Direktorat Mutu & Akreditasi tahun 2018-2019

materi

drg. Farichah Hanum, M.Kes
Direktorat Mutu & Akreditasi Kemenkes RI

09.00-09.30

Review strategi nasional mutu pelayanan kesehatan serta penyusunan program dan kegiatan nasional mutu pelayanan kesehatan

materi

Prof. dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD
09.30-09.45 Coffee break
09.45-10.00

Pengantar Diskusi Kelompok 1: Program dan kegiatan untuk masing-masing strategi nasional

materi

dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua
10.00 - 11.00

Diskusi Kelompok 1: Pembahasan program dan kegiatan strategi nasional 1-4

Tim
11.00 - 12.00

Presentasi kelompok hasil diskusi kelompok 1 dan pembahasan

dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua
12.00-13.00 Lunch Break
13.00-14.00

Diskusi Kelompok 2: Pembahasan program dan kegiatan strategi nasional 5-7

Tim                                 

14.00-15.00 Presentasi kelompok hasil diskusi kelompok 2 dan pembahasan dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua
15.00-16.00 Review hasil diskusi hari 1 Prof. dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD
Hari II    
08.30-09.00

Pengantar Diskusi Kelompok 3 dan 4:

  • Penyusunan tata kelola dan organisasi mutu pelayanan kesehatan Indonesia
  • Monitoring dan evaluasi

dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua

09.00-09.15 Coffee break
09.15-10.30

Diskusi Kelompok 3: Penyusunan tata kelola dan organisasi mutu pelayanan kesehatan Indonesia

Tim
10.30 - 12.00

Presentasi hasil diskusi kelompok 3 dan pembahasan

dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua
12.00-13.00 Lunch Break
13.00-14.00

Diskusi Kelompok 4: Monitoring dan evaluasi

Tim                                 

14.00-15.00 Presentasi hasil diskusi kelompok 4 dan pemnbahasan dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua
15.00-15.30 Review hasil diskusi hari 2 dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua
15.30-15.45 Rencana workshop berikutnya: Penyusunan penganggaran dan pembiayaan untuk Kebijakan dan Strategi Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Indonesia dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua
15.00-16.00 penutup dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua

Biaya penyelenggaraan kegiatan ini berasal dari Kementerian Kesehatan RI dan WHO Indonesia

 

Laporan

Laporan Pertemuan PKMK UGM, Dit. Mutu dan Akreditasi Kemenkes, dan WHO
(Rabu, 26 September 2018)

  1. Saran langkah penyusunan NQPS dari Dr.Shams (WHO): Menetapkan strategi untuk peningkatan mutu untuk jangka waktu tertentu (5 tahun), diikuti dengan membuat operational planning (cara untuk mencapai strategi) serta program teknisnya termasuk program costs dan financial planning.
    Tanggapan dari PKMK : Untuk kedua langkah tambahan (operational planning dan integration of technical programme dapat dibuat pada dokumen terpisah menjadi Rencana Aksi Program/RAP tahunan)

    isq 4okt 5

  2. WHO menyarankan untuk membuat task force untuk mutu pelayanan kesehatan di tingkat nasional, meliputi stakeholders inti dari institusi yang berperan dalam mutu pelayanan kesehatan, termasuk pemegang program prioritas kesehatan di Kementerian Kesehatan
  3. Paparan progress penyusunan NQPS Indonesia terhadap WHO masih minimal, walaupun WHO mengatakan sudah membaca hasil analisis situasi NQPS yang sudah ter-upload di GLL (Global Learning Laboratory)
  4. WHO menyarankan untuk mengundang stakeholders perwakilan dari daerah saat workshop.
  5. WHO menyarankan untuk strategi disusun berdasarkan prioritas kesehatan nasional. Tanggapan Kemenkes dan PKMK: perlu kejelasan dalam pemilihan prioritas. Program prioritas kesehatan mana yang dimaksud, apakah Renstra Kemenkes yang berkaitan dengan akses dan mutu pelayanan kesehatan, atau prioritas masalah kesehatan Kemenkes saat ini seperti TBC, stunting dan imunisasi.
    Dr.Shams menyinggung indikator seperti maternal mortality rates, yang menggambarkan mutu pelayanan kesehatan di suatu negara. MNCH menjadi prioritas di berbagai negara dan dimasukkan juga dalam strategi pada NQPS di negara-negara lain.
  6. WHO sangat mendukung proses penyusunan NQPS Indonesia dan Dr.Shams bersedia untuk me-review hasil akhir dokumen NQPS
  7. Kemenkes mengusulkan Dr.Shams jadi pembicara saat workshop. Tanggapan dari PKMK: mengusulkan Dr.Shams menjadi pembicara saat sesi sosialisasi NQPS.
  8. Dr.Shams mengusulkan ada mailist yang beranggotakan tim NQPS WHO Geneva, WHO Indonesia, Kemenkes dan PKMK untuk memudahkan komunikasi
  9. Dr. Shams memberi referensi untuk membaca buku ini http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272465/9789241513906-eng.pdf?ua=1  yang memuat contoh quality interventions dan NQPS negara lain.

isq 4okt 4

Penulis: Novika Handayani