agenda

Kegiatan Sosialisasi Kode ICD-10 Pelengkap Algoritma Penyakit yang Dipantau dalam Program Kewaspadaan Dini dan Respons Penyakit Infeksi Berpotensi Wabah bagi Dokter dan Petugas Surveilans di Puskesmas Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat

29 June 2023agenda

Kerangka Acuan Kerja

Kegiatan Sosialisasi Kode ICD-10 Pelengkap Algoritma Penyakit yang Dipantau dalam Program Kewaspadaan Dini dan Respons Penyakit Infeksi Berpotensi Wabah

Bagi Dokter dan Petugas Surveilans di Puskesmas Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Program INSPIRASI
(Improving Quality of Disease Preparedness, Surveillance and Response in Indonesia)

Diselenggarakan oleh PKMK FKKMK UGM Bekerjasama dengan Kemenkes RI dan CDC

Mataram - Lombok, 8 Agustus 2023

Latar belakang

International Health Regulation yang dimulai pada tahun 2005 merupakan sebuah kerangka hukum yang dikembangkan oleh World Health Organization (WHO) sebagai reaksi terhadap bencana pandemi yang sebelumnya pernah melanda Eropa. Kerangka ini juga menentukan standar yang akan digunakan dalam menentukan apakah insiden tersebut memenuhi syarat sebagai “darurat kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian seluruh dunia” atau “public health emergency of international concern.”

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Indonesia dengan pendampingan dari WHO dan Center for Disease Control and Prevention US (CDC US) telah membangun Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) pada tahun 2009. Indonesia termasuk negara yang mengikuti IHR dalam menanggapi ancaman umum seperti Influenza-A musiman serta penularan infeksi baru seperti Severa Acute Respiratory Syndrom (SARS) dan penyakit yang baru muncul seperti COVID-19.

Terdapat 24 penyakit infeksi menular yang dilaporkan secara mingguan ke dalam aplikasi SKDR yang didasarkan kepada algoritma yang telah ditetapkan oleh Tim Kerja Surveilans, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan. Algoritma tersebut mudah dipahami oleh tenaga kesehatan dengan latar belakang klinis seperti dokter umum, namun seringkali tenaga unit pelapor ke dalam aplikasi SKDR merupakan seorang tenaga surveilans tanpa pengetahuan klinis . Beberapa puskesmas juga dilaporkan mulai menggunakan kode ICD-10 yang diinput oleh dokter umum ke dalam rekam medis sebagai acuan untuk melakukan pelaporan surveilans mingguan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat standar yang berbeda yang digunakan oleh puskesmas dalam menentukan kategori penyakit yang akan dilaporkan.

Pelaporan surveilans harus dipastikan terstandar dan seragam dari unit pelapor sehingga dapat memberikan data yang berkualitas. Data yang berkualitis sangatlah penting dalam menentukan KLB di berbagai tingkatan dan dalam analisis surveilans untuk mencegah terjadinya KLB di masa depan. Berbagai cara dapat dilakukan untuk memastikan pelaporan terstandar, salah satunya adalah menggunakan kode klasifikasi penyakit. Kode klasifikasi penyakit yang banyak digunakan saat ini adalah International Classification of Disease versi 10 atau ICD-10 yang juga digunakan oleh BPJS Kesehatan untuk klaim asuransi Jaminan Kesehatan Nasional.

PKMK FKKMK UGM bekerja sama dengan CDC Indonesia pada bulan September 2022 – Desember 2022 telah melakukan uji validasi kode ICD-10 dengan melibatkan dinas kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Maluku Utara. Untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan data SKDR, maka diperlukan sosialisasi kepada dokter klinisi dan petugas surveilans di puskesmas sebagai unit pelapor.

Tujuan

Memberikan pemahaman dan informasi terkait pemanfaatan Kode ICD-10 sebagai pelengkap algoritma penyakit infeksi berpotensi Wabah/KLB dalam Program Kewaspadaan Dini dan Respons bagi dokter klinisi dan petugas surveilans di puskesmas di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peserta

No.	Instansi	Jumlah
1.	Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI	1 – 3 orang
2.	CDC US	1 – 2 orang
3.	PKMK FK-KMK UGM	5 orang
4.	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	4 orang
5.	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kota Mataram	4 orang
6.	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Lombok Barat	4 orang
7.	Dokter klinisi di Puskesmas di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat	4 orang
8.	Petugas surveilans di Puskesmas di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat	4 orang

Jadwal Kegiatan

Hari, tanggal    : 8 Agustus 2023
Waktu              : 09.00 - 13.00 WITA
Tempat             : Prime Park Hotel, Kota Mataram, Lombok

Agenda

Waktu	Agenda	Pemateri
08.00 – 09.00	Registrasi
09.00 – 09.45	Pembukaan dan sambutan	Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan PKMK FKKMK UGM CDC Dinas Kesehatan Provinsi NTB
09.45 – 10.00	Coffee break
10.00 – 10.45	Kode ICD-10 Pelengkap Algoritma dalam Pelaporan SKDR Materi Lembar Balik	PKMK FKKMK UGM
10.45 – 11.00	Kebijakan dan Situasi SKDR di Provinsi NTB Materi	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
11.00 – 12.00	Diskusi terkait implementasi pemanfaatan Kode ICD-10 sebagai pelengkap algoritma pelaporan SKDR	PKMK FKKMK UGM Dinas Kesehatan Provinsi NTB Dinas Kesehatan Kota Mataram Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat
12.00 – 13.00	ISHOMA
13.00 – selesai	Penutupan

Reportase Diseminasi Kegiatan Serosurvey COVID-19 di 4 Provinsi

20 June 2023agenda

Part 1

Pusat Kedokteran Tropis FKKMK UGM bersama Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM bekerja sama dengan CDC USA telah melakukan kegiatan serosurvey COVID-19 di 4 provinsi di Indonesia. Hasil dari kegiatan bertajuk “Cross-sectional COVID-19 Serosurveillance in Several Provinces in Indonesia: as Part of the INSPIRASI Program” telah disampaikan dalam forum yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, 20 Juni 2023.

Vaksinasi COVID-19 akan memasuki tahun ke-3 pelaksanaannya. Vaksinasi merupakan intervensi kesehatan masyarakat yang terbukti cost-effective dalam pencegahan penyakit menular. Meskipun awalnya terdapat antusiasme yang tinggi terhadap vaksin booster, saat ini banyak warga yang enggan dan lalai melakukan vaksinasi booster. Dalam upaya melawan pandemi ini, vaksinasi COVID-19 telah terbukti meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat dan mengurangi risiko penularan virus. Kadar antibodi yang tinggi yang dihasilkan oleh vaksin juga menjadi pertanda penting dalam menilai efektivitasnya.

Selain itu, dengan tersedianya produksi vaksin COVID-19 dalam negeri, kita perlu membentuk strategi dalam upaya transformasi sistem kesehatan dan membangun pharmaceutical resilience. Kegiatan serosurvey yang dilaksanakan di empat provinsi ini akan menjadi kunci penting dalam memberikan rekomendasi mengenai penerimaan dan cakupan vaksinasi, dengan harapan dapat melindungi masyarakat dari pandemi ini dan memberikan solusi yang efektif di masa depan.

20jn5

Kegiatan serosurvey COVID-19 dilaksanakan di 63 kabupaten/kota dari 4 provinsi di Indonesia, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, dengan melibatkan 3.600 partisipan yang terbagi ke dalam 144 cluster. Hasil penelitian menunjukkan rerata titer seroprevalensi antibodi COVID-19 adalah di atas 80%. Informasi lebih rinci mengenai data ini dapat diakses melalui tautan berikut: https://public.tableau.com/app/profile/a.watsiq.maula/viz/SerosurveillanceCOVID-19Kabupaten/DashboardSerosurveillance . Rerata durasi optimal serokonversi dari vaksin COVID-19 berada pada rentang waktu 6 bulan, dan menunjukkan kecenderungan penurunan kadar antibodi seiring berjalannya waktu. Dalam upaya menghadapi situasi ini, pemerintah memiliki prioritas untuk fokus pada vaksinasi anak-anak.

20jn6

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan program vaksinasi oleh masyarakat. Salah satunya adalah ketersediaan akses vaksin yang terjangkau secara finansial. Hanya 18.7 % dari responden yang bersedia membayar untuk memperoleh vaksin, dengan batasan biaya sebesar 50 ribu rupiah. Sumber informasi terkait vaksinasi yang dipercaya oleh mayoritas responden adalah puskesmas, kepala desa, keluarga, teman, atau tetangga, dan lainnya, yaitu kader, guru, media televisi, saluran berita, dan pihak RT maupun RW. Hasil penelitian juga menunjukkan masyarakat banyak mengakses vaksinasi di lokasi non-fasilitas kesehatan.

20jn7

Kesimpulan

Tingkat vaksinasi dasar pada kelompok sasaran usia telah mencapai lebih dari 80%, namun cakupan vaksinasi booster hanya sebesar 24,5%
Layanan vaksinasi di luar fasilitas kesehatan lebih banyak diakses oleh masyarakat
Salah satu hambatan terbesar dalam penerimaan vaksin adalah kekhawatiran terhadap efek samping dan komorbiditas
Persepsi bahwa pandemi belum berakhir, adanya potensi gelombang baru COVID-19, tinggal di area perkotaan (urban), tinggal di Pulau Jawa, riwayat infeksi COVID-19 sebelumnya, dan jenis pekerjaan sebagai profesional berkaitan dengan status vaksinasi booster

Part 2

Provinsi Sulawesi Selatan

20jn8

PKMK-Yogyakarta. Pada Selasa 20 Juni 2023 diselenggarakan “Diseminasi Hasil Serosurvey COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan”. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid di Hotel JS luwansa Jakarta. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pusat Kedokteran Tropis FKKMK UGM bersama Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM bekerja sama dengan CDC USA. Paparan Hasil Serosurvey COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan disampaikan oleh Ansariadi, PhD yang berasal dari FETP UNHAS.

Kegiatan dibuka dengan penyampaian hasil yang dipaparkan oleh Ansariadi dengan memfokuskan pembahasan hasil pada 4 komponen yakni karakteristisk partisipan, serosurvalensi COVID-19, cakupan vaksinasi COVID-19, serta pengetahuan tentang vaksin dan sikap terhadap pandemi.

20jn1

Partisipan yang berkontribusi dalam survey yakni sebanyak 913 orang yang berasal dari 16 Kabupaten/Kota. berikut di atas karakteristisk responden yang sebagian besar berjenis kelamin perempuan dengan sebagian besar responden pada usia dengan rentang 18-44 tahun. Untuk hasil serosurvailance COVID di Sulawesi Selatan didapatkan bahwa 88,2% sudah ada serosurvailancenya, dengan nilai di urban lebih tinggi dibandingkan responden di daerah rural, hal ini sejalan dan tidak jauh berbeda dengan hasil serosurvei yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Kemenkes, 2022.

20jn1

Terkait cakupan vaksinasi di Sulawesi Selatan sudah mencapai 83,7%, seperti data di atas, dimana mereka dengan komorbid pernah mendapatkan vaksin sebesar 80,6%, dan booster pada responden comorbid hanya 12,1% dan masih sedikit cakupannya, dan perlu di direkomendasikan untuk dapat dilakukan vaksin lanjutan.

20jn1

Hasil yang terakhir disampaikan oleh pak Ansari yakni mengenai pengetahuan, sikap dan perilaku, yang dapat dilihat pada slide di atas, bawah sebagian besar 77,55% menyatakan vaksin tidak mencegah COVID 19, hal ini mungkin dikarenakan sudah 2 tahun COVID-19 berlalu dan sudah merasa tidak cemas dengan COVID-19 yakni sebesar 67,36%. Dan sebagian bersa menyatakan sudah tidak berisiko terinfeksi sebesar 48,30%, dan ketika ditanyakan apakah kasus COVID-19 masih bisa naik maka sebagian besar berpendapat bahwa tidak akan naik, dan sebagain besar setuju bahwa pandemi akan berakhir.

Sebelum menutup presentasinya, Ansari memberikan kesimpulan bahwa kekebalan di komunitas telah mencapai lebih dari 80%, serta vaksinasi dasar pada usia target dan kelompok dengan comorbid sudah mencapai lebih dari 80%, dan vaksinasi booster pada orang dengan comorbid masih rendah yakni sebesar 12,1%.

Reporter: Andriani Yulianti

Part 3

Provinsi Jawa Barat

Pusat Kedokteran Tropis FKKMK UGM bersama Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM bekerja sama dengan CDC USA telah melakukan kegiatan serosurvey COVID-19 di 4 provinsi di Indonesia, salah satunya di Jawa Barat. Pemaparan hasil kegiatan serosurvey COVID-19 di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada hari Selasa 20 Juni 2023, secara hybrid di Hotel JS luwansa Jakarta.

20jn9

Kegiatan serosurvey COVID-19 di Jawa Barat melibatkan 909 partisipan. Ditemukan berbagai karakteristik yang memberikan gambaran tentang situasi vaksinasi dan seroprevalensi COVID-19 di wilayah tersebut. Mayoritas partisipan (43%) berusia 18-44 tahun, dan sebagian besar memiliki pendapatan bulanan antara 1-5 juta rupiah. Sebanyak 44% partisipan memiliki kondisi komorbid.

20jn9

Penelitian ini juga menunjukkan perbedaan tingkat seroprevalensi COVID-19 antara daerah rural dan urban. Hasilnya menunjukkan bahwa seroprevalensi COVID-19 di Jawa Barat secara keseluruhan mencapai 81,7%, dengan tingkat seroprevalensi di daerah rural sebesar 79,9% dan di daerah urban sebesar 90,7%. Penentuan daerah rural dan urban menggunakan stratifikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Partisipan yang menerima dosis booster vaksin menunjukkan tingkat seropositif sebesar 89%.

20jn11

Selanjutnya, terdapat perbedaan keinginan untuk divaksinasi berdasarkan jenis kelamin. Perempuan memiliki keinginan lebih tinggi terhadap vaksinasi. Menariknya, masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap vaksinasi di luar fasilitas kesehatan. Sedangkan berdasarkan jenisnya, masyarakat memilih vaksin dari luar dibandingkan vaksin dalam negeri, seperti Indovac.

Terkait pengetahuan tentang vaksin dan sikap terhadap pandemi, mayoritas responden, sebesar 80%, menyatakan bahwa vaksin tidak mampu mencegah COVID-19. Mayoritas responden (54%) juga mengungkapkan bahwa mereka tidak merasa cemas setelah periode COVID-19 varian Omicron. Sebanyak 45% responden mengatakan bahwa mereka menganggap diri mereka tidak berisiko, dan 43% bahkan menyatakan bahwa COVID-19 sudah berakhir.

Kesimpulan dari hasil serosurvey di Jawa Barat sebagai berikut:

Tingkat vaksinasi dasar di Jawa Barat telah mencapai angka di atas 80%
Capaian vaksin COVID-19 dosis booster pada populasi komorbid masih rendah, yaitu sebesar 20%

20jn12

Masih terdapat pekerjaan rumah terkait kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi. Secara umum, di 4 provinsi terlihat adanya hubungan positif antara tingkat pendidikan dan keinginan untuk mengikuti vaksinasi booster. Persentase orang yang telah menerima vaksin booster meningkat seiring dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Data statistik menunjukkan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menerima vaksinasi. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hal tersebut adalah akses informasi yang lebih baik, kepercayaan masyarakat yang lebih besar dan pemahaman tentang pentingnya vaksinasi pada mereka yang berpendidikan tinggi.

20jn13

Temuan ini menggambarkan kompleksitas persepsi dan pengetahuan masyarakat terkait pandemi, dan menyoroti pentingnya pendidikan dan informasi yang akurat dalam mempromosikan pemahaman yang tepat mengenai vaksinasi dan keadaan pandemi.

Reportase Seminar Rabuan: Kode ICD-10 Sebagai Pelengkap Algoritma Penyakit yang Dipantau dalam Program Kewaspadaan Dini dan Respons Penyakit Infeksi Berpotensi Wabah

21 June 2023agenda

22jn

Yogyakarta, 21 Juni 2023 - Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM bekerjasama dengan Kanal FK-KMK UGM telah sukses menyelenggarakan seminar daring bertajuk "Seminar Rabuan: Kode ICD-10 Sebagai Pelengkap Algoritma Penyakit yang Dipantau dalam Program Kewaspadaan Dini dan Respons Penyakit Infeksi Berpotensi Wabah" pada Rabu, 21 Juni 2023. Acara ini dihadiri oleh mahasiswa program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat FKKMK UGM. Acara ini diawali dengan kata sambutan dan pembukaan oleh Dr. dr. Hanevi Djasri MARS, FISQua dari Departemen Manajemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM.

22jn1

Webinar ini menghadirkan dua narasumber ahli, yaitu dr. Hardhantyo MPH, Ph.D, FRSPH dan dr. Aldillas NS, MS. Mereka membahas pentingnya kewaspadaan dini dan respon dalam mempersiapkan menghadapi pandemi yang akan datang serta implementasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) yang sedang berlangsung saat ini. Disampaikan pula pentingnya penggunaan ICD-10 dalam pencatatan rekam medis terutama pada 24 penyakit infeksi yang dipantau dalam SKDR. Narasumber menjelaskan bahwa penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME) atau Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) dapat mempermudah pelaporan mingguan SKDR berdasarkan Kode ICD-10. Dalam presentasinya, mereka juga memaparkan hasil penelitian analisis validasi kode ICD-10 di Provinsi DI Yogyakarta dan Maluku Utara.

Beberapa hasil penelitian yang diungkapkan antara lain adalah korelasi antara Kode ICD-10 dengan data SKDR yang telah ada. Selain itu, penggunaan Kode ICD-10 juga dapat memperluas kriteria sindrom yang digunakan dalam pemantauan penyakit infeksi. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti kesenjangan pemahaman mengenai SKDR antara petugas surveilans dan dokter umum, implementasi RME/SIMPUS yang belum merata, serta lemahnya koordinasi lintas fasyankes. Selama ini juga terjadi beberapa kejadian false alert yang perlu ditangani.

Untuk meningkatkan pemanfaatan SKDR, diperlukan pengembangan bridging system dalam penggunaan teknologi informasi web untuk menghindari multiple entry data. Hal ini diharapkan dapat efisien dalam proses pengelolaan data. Selain itu, standarisasi definisi operasional yang lebih mudah dipahami saat praktik sehari-hari, seperti penggunaan kode diagnosis terstandar seperti ICD-10, juga disarankan.

Webinar ini juga diisi dan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber yang dipandu oleh dr. Aulia Shafira selaku moderator. Beberapa peserta juga berbagi cerita dan pengalaman terkait implementasi SKDR di fasilitas layanan kesehatan tempatnya bekerja, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas, beserta kendala-kendala yang ada. Setelah sesi diskusi, webinar pun ditutup pada pukul 11.30 WIB.

Reportase Kegiatan Sosialisasi Kode ICD-10 Pelengkap Algoritma Kewaspadaan Dini dan Respons Penyakit Berpotensi Wabah/KLB

12 June 2023agenda

16 Mei 2023
23-24 Mei 2023

16 Mei 2023

Kepada Dokter Internship di DI Yogyakarta

mei16

Program Dokter Internship Indonesia (PIDI) merupakan program yang ditujukan kepada seluruh dokter yang baru saja dinyatakan lulus setelah mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter (UKMPD). PIDI bertujuan untuk memantapkan kualitas dokter yang baru lulus sebelum akhirnya berpraktik secara mandiri ataupun melalui fasilitas pelayanan kesehatan. Pada periode kedua ini, DI Yogyakarta menerima sebanyak 127 peserta program internship yang terdiri atas 47 orang dokter umum dan 80 orang dokter gigi.

Sejalan dengan pilar ketiga transformasi kesehatan yaitu Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, maka Pusat Kebijakan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM turut hadir mendukung program internship dokter Indonesia di DI Yogyakarta dengan memberikan pengantar mengenai penyakit-penyakit infeksi yang perlu diwaspadai berpotensi menjadi wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB).

Peneliti PKMK FKKMK UGM, dr. M. Hardantyo P., MPH, PhD menyampaikan tentang sistem kewaspadaan dini dan respons yang saat ini tengah beroperasi di Indonesia di mana memerlukan koordinasi antara dokter umum dan petugas surveilans di Puskesmas. Dokter umum merupakan personel yang pertama kali berhadapan dengan pasien yang kemungkinan mengalami gejala penyakit berpotensi wabah. Gejala ini harus segera dikenali sehingga dapat dilakukan pencatatan dan tindak lanjut atas informasi yang didapatkan.

Selanjutnya dr. Aldilas Achmad Nursetyo, MS menjelaskan tentang algoritma penegakan diagnosis atas 24 penyakit yang dipantau di dalam SKDR. Kemudian diperkenalkan juga kode ICD-10 yang berfungsi untuk melengkapi algoritma yang sudah ada. Tujuannya terutama adalah menyamakan persepsi antara dokter dan petugas surveilans dalam menangani pasien sesuai definisi operasional yang sama, serta menyamakan antara dokter di puskesmas lain sehingga terdapat keseragaman penegakan diagnosis. Kegiatan kemudian ditutup dengan diskusi dan tanya jawab.

Materi selengkapnya dapat di akses melalui: bit.ly/MateriSKDR-16mei

23-24 Mei 2023

Kepada Dokter Fungsional Puskesmas Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta

Gunungkidul, 23-24 Mei 2023 dan Kota Yogyakarta 30 – 31 Mei 2023

mei2

Pengenalan gejala penyakit infeksi berpotensi wabah merupakan hal yang penting dalam hal kesiapsiagaan menghadapi ancaman pandemi di masa depan. Dokter umum fungsional yang bertugas di Fasilitas Layanan Kesehatan (FASYANKES) primer merupakan ujung tombak penting dalam mengenali gejala dini potensi wabah tersebut. Selain itu, kerja sama antara dokter umum dengan petugas surveilans dalam fasyankes primer menjadi hal penting untuk meningkatkan kualitas pengenalan secara dini potensi tersebut.

Melalui Program INSPIRASI, PKMK FKKMK UGM berhasil menstandarisasi definisi operasional algoritma 24 penyakti infeksi berpotensi wabah menggunakan Kode ICD-10. Kode ini yang akan melengkapi algoritma yang sudah ada sehingga pelaporan kasus menjadi lebih terstandar dan mempermudah proses pengumpulan data setiap harinya oleh petugas surveilans. Kode-kode ini kemudian didistribusikan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota dan juga puskesmas melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta. Di Gunungkidul, kegiatan pertemuan dengan dokter umum fungsional ini dilakukan pada 23-24 Mei 2023. Sedangkan dengan Kota Yogyakarta diadakan pada 30 – 31 Mei 2023.

Bersamaan dengan pilar ketiga transformasi kesehatan, yakni Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM turut berpartisipasi dalam mendukung program internship dokter Indonesia di DI Yogyakarta. Mereka memberikan pengenalan mengenai penyakit infeksi yang harus diwaspadai karena berpotensi menjadi wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB).

dr. M. Hardantyo P., MPH, PhD, seorang peneliti PKMK FKKMK UGM, menjelaskan tentang sistem kewaspadaan dini dan tanggapan yang sedang beroperasi di Indonesia. Sistem ini membutuhkan koordinasi antara dokter umum dan petugas surveilans di Puskesmas. Dokter umum adalah personel pertama yang berhadapan dengan pasien yang mungkin mengalami gejala penyakit yang berpotensi menjadi wabah. Penting untuk segera mengenali gejala ini agar informasi dapat dicatat dan ditindaklanjuti. Selanjutnya, dr. Aldilas Achmad Nursetyo, MS, menjelaskan tentang algoritma untuk mendiagnosis 24 penyakit yang dipantau dalam SKDR. Ia juga memperkenalkan kode ICD-10 yang melengkapi algoritma yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk menyamakan pemahaman antara dokter dan petugas surveilans dalam menangani pasien sesuai definisi operasional yang sama, serta menciptakan keseragaman dalam penegakan diagnosis di antara dokter di puskesmas lain.

Reporter: dr. Aldilas Achmad Nursetyo, MS

Materi selengkapnya dapat di akses melalui: bit.ly/MateriSKDR-16mei